2. YANG MENGATUR TENTANG KAMTIBMAS TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG
KEPOLISIAN NOMOR 2 TAHUN 2002 :
PASAL 1 KAMTIBMAS ADALAH KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SUATU
KONDISI YANG DINAMIS, SALAH SATU PRASYARAT TERSELENGGARANYA
PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RANGKA TERCAPAINYA
TUJUAN NASIONAL YANG DITANDAI OLEH TERJAMINNYA KEAMANAN,
KETERTIBAN DAN TEGAKNYA HUKUM SEHINGGA TERCAPAINYA SERTA
TERBINANYA KETENTRAMAN YANG MENGANDUNG KEMAMPUAN
MEMBINA SERTA MENGEMBANGKAN POTENSI & KEKUATAN
MASYARAKAT DALAM RANGKA MENANGKAL, MENCEGAH SERTA
MENANGGULANGI SEGALA BENTUK PELANGGARAN HUKUM SERTA
BENTUK-BENTUK LAINNYA YANG MERESAHKAN MASYARAKAT.
PASAL 13 TUGAS POKOK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH :
A. MEMELIHARA KEAMANAN & KETERTIBAN MASYARAKAT
B. PENEGAKAN HUKUM
C. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KPD
MASYARAKAT
UNDANG-UNDANG
KAMTIBMAS
3. PENGEMBAN TUGAS POKOK KAMTIBMAS ADALAH SEMUA ANGGOTA KEPOLISIAN RI
DARI PANGKAT TERENDAH HINGGA TERTINGGI YANG SALAH SATUNYA ADALAH
ANGGOTA BHABINKAMTIBMAS (BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT) YANG TERTUANG DALAM PASAL 1 AYAT 4 MENGENAI
PERATURAN KAPOLRI NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT
(POLMAS).
BHABINKAMTIBMAS ADALAH PENGEMBAN POLMAS YANG KEGIATANNYA UNTUK
MENGAJAK MASYARAKAT MELALUI KEMITRAAN ANGGOTA POLRI DAN JUGA
MASYARAKAT ITU SENDIRI. SECARA UMUM BHABINKAMTIBMAS ADALAH PETUGAS
POLRI YANG BERTUGAS DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN YANG MEMILIKI
WEWENANG UNTUK MENGEMBAN FUNGSI PRE-EMTIF DENGAN CARA BERMITRA
DENGAN MASYARAKAT.
PENGEMBAN TUGAS POKOK
KAMTIBMAS
4. MELAKS PEMBINAAN MASYARAKAT, DETEKSI DINI
SERTA MEDIASI ATAU NEGOSIASI SUPAYA
TERCIPTA KONDISI YANG LEBIH KONDUSIF DI
DESA ATAU KELURAHAN.
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
BHABINKAMTIBMAS
TUGAS
- MELAKS KUNJUNGAN / SAMBANG KPD MASY
- MEMBIMBING & MENYULUH BIDANG HUKUM &
KAMTIBMAS
- MENYEBAR LUASKAN BERBAGAI INFORMASI
KEBIJAKAN PIMPINAN POLRI YG BERHUBUNGAN
DGN HARKAMTIBMAS
- MENDORONG ADANYA SISKAMLING
- MEMBERIKAN YAN KEPADA MASYARAKAT
- MENGGERAKKAN GIAT MASYARAKAT YG POSITIF
- KOORDINASI UPAYA BIN KAMTIBMAS
MELALUIPERANGKAT DESA & PIHAK TERKAIT
- MELAKS KONSULTASI, NEGOSIASI, MEDIASI,
FASILITASI, MOTIVASI, KPD MASY DLM
HARKAMTIBMAS
FUNGSI
5. - MENYELESAIKAN PERSELISIHAN ANTARA
WARGA MASYARAKAT ATAU KOMUNITAS.
- MENGAMBIL BERBAGAI LANGKAH YANG
DIBUTUHKAN SBG TINDAK LANJUT DARI
KESEPAKATAN FKPM DALAM MEMELIHARA
KEAMANAN LINGKUNGAN.
- MENDATANGI TKP DAN MELAKUKAN TINDAKAN
PERTAMA ATAU TP DI TKP.
- MENGAWASI ALIRAN KEPERCAYAAN YANG ADA
DIDALAM MASYARAKAT YANG BISA
MENIMBULKAN PERPECAHAN ATAUPUN
MENIMBULKAN ANCAMAN PERSATUAN
KESATUAN BANGSA.
WEWENANG
6. KRIMINALITAS
YG MARAK TERJADI
SKALA NASIONAL :
- PEMBUNUHAN BRIG. JOSHUA
- PENYIMPANAN BAHAN PELEDAK / MESIU
- KASUS KANJURUHAN
- TINDAK KEKERASAN
WILAYAH KEC. DOKO :
- PENIPUAN
- PENCURIAN
- PERAMPASAN
- PENGANIAYAAN
- KDRT
