Dokumen tersebut merangkum isu-isu pembangunan nasional dan Jawa Timur serta harapan dari pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur. Isu-isu utama pembangunan nasional adalah ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan fokus pembangunan Jawa Timur adalah pengembangan infrastruktur, diversifikasi produk unggulan, dan peningkatan kesiaps
Disampaikan oleh Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan KemiskinanOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
Disampaikan oleh Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan KemiskinanOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
Manajemen Perencanaan Pembangunan membahas konsep, pendekatan, dan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis kinerja dan perencanaan pembangunan berbasis proses.
Peran Kementrian Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Program PPSPinfosanitasi
Peran Kementrian Pekerjaan Umum (Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman) dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Manajemen Perencanaan Pembangunan membahas konsep, pendekatan, dan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis kinerja dan perencanaan pembangunan berbasis proses.
Peran Kementrian Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Program PPSPinfosanitasi
Peran Kementrian Pekerjaan Umum (Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman) dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2012
Oleh:
Armida S. Alisjahbana
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Disampaikan dalam acara
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
Surabaya, April 2011
2. OUTLINE
1. Isu Pembangunan Nasional
2. Tema & Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2012
3. Isu Pembangunan Provinsi Jawa Timur
4. Harapan dari Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
jawa Timur
2
4. ISU PEMBANGUNAN
1 Memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi
2
Percepatan pengurangan kemiskinan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi
dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin
Pembangunan inklusif dan berkeadilan dengan meningkatkan keterlibatan dan
3
peranserta semua pemangku kepentingan
4 Peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam, bonus
demografi, potensi industri, dan pasar domestik yang besar
5 Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan (pro-
environment)
4
5. ARAHAN PRESIDEN RI (RAKER 10 JANUARI 2011)
UNTUK PELAKSANAAN RKP 2011
1. Mengatasi kenaikan harga pangan dan energi;
2. Pelaksanaan APBN secara tepat dan efektif;
3. Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik;
4. Penciptaan iklim investasi yang baik;
5. Pengurangan penyimpangan dan korupsi; Butir yang
6. Penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutanan berwarna merah
yang ilegal dan merusak lingkungan; masih relevan bagi
7. Pengikisan dan pencegahan politik uang; pelaksanaan RKP
8. Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan 2012
masyarakat;
9. Peningkatan bantuan dan perlindungan tenaga kerja;
10. Kesiagaan dan kesigapan bencana di Pusat dan Daerah.
5
6. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2012
• Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
• Kronologi Tema Pembangunan dalam Kerangka RPJMN 2010-2014
• Prioritas & Inisiatif Baru (Percepatan & Program Pro-Rakyat)
• Sasaran Pembangunan Nasional 2010-2014
6
7. PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
1. Selama krisis keuangan dan resesi global, ekonomi Indonesia tahun 2009 mampu
tumbuh sebesar 4,6 persen dan sekaligus mengurangi pengangguran dan
kemiskinan.
2. Pertumbuhan ekonomi perlu dan memiliki momentum untuk didorong agar tumbuh
lebih tinggi.
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rentan terhadap gejolak harga (inflasi).
4. Persentase penduduk miskin terus menurun, namun masih jauh dari target 8-10
persen pada tahun 2014.
5. Tingkat pengangguran terbuka juga terus menurun, namun kategori setengah
pengangguran dan pekerja informal masih relatif tinggi.
6. Peningkatan investasi diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
7. Dari sisi sektor produksi, pertumbuhan perlu lebih digerakkan oleh sektor-sektor
tradable.
7
8. KRONOLOGIS TEMA PEMBANGUNAN
2014
2013
?%
2012
6,3%
Percepatan dan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi:
• Mengembangkan Koridor Ekonomi Indonesia
2011 Perluasan • Memperkuat konektivitas nasional
• Memperkuat peningkatan kemampuan SDM dan
Percepatan Pertumbuhan Iptek
Pertumbuhan
Ekonomi yang Ekonomi yang • Percepatan Pembangunan Papua , Papua Barat
dan NTT
6,2%
Berkeadilan Didukung Inklusif dan
2010 Pemantapan Tata
Berkeadilan Bagi Inklusif dan Berkeadilan:
Pemulihan Kelola dan Sinergi • Partisipasi Luas (Stakeholders) Swasta
Perekonomian Pusat-Daerah Peningkatan • Affirmative Action (4 Klaster Penanggulangan
Kemiskinan + Peningkatan Kesempatan Kerja)
Nasional dan Kesejahteraan
Pemeliharaan Rakyat
Kesejahteraan Rakyat
Slide - 8
9. UPAYA PELAKSANAAN RKP 2012
Inisiatif Baru
1) Percepatan dan 2) Pembangunan
Perluasan Ekonomi yang Inklusif
Pertumbuhan Ekonomi dan Berkeadilan
Pelaksanaan 11
Prioritas
Pelaksanaan
Nasional dan 3
Inisiatif Baru
Prioritas
Nasional lainnya 1. Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia
2. Percepatan Pembangunan
Papua, Papua Barat, dan Nusa
Tenggara Timur
3. Program Klaster Keempat
4. Peningkatan Kesempatan kerja
9
10. PENURUNAN KEMISKINAN
1. MELALUI “MEKANISME EKONOMI”
EKONOMI TUMBUH, LAPANGAN KERJA TERCIPTA
DGN BEKERJA, SESEORANG DAPAT PENGHASILAN =>
KEMISKINAN BERKURANG
2. MELALUI FASILITASI & BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM 3 KLASTER (SUDAH BERJALAN)
PENINGKATAN & PERLUASAN 3 KLASTER YG ADA
10
11. PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT
MASTERPLAN EKONOMI
Peningkatan
1. BEASISWA
Klaster-1 Kesejahteraan
KREDIT
Klaster-3
MISKIN
RTHM Klaster-2 Masyarakat,
PROGRAM USAHA RAKYAT
2. JAMKESMAS
PEMBERDAYAAN
serta Perluasan
3. RASKIN
4. PKH
MASYARAKAT (KUR)
dan Peningkatan
5. BLT (Bila
RTM
(PNPM)
Kesempatan
diperlukan)
Kerja
RTSM 6. Dll.
1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH
Klaster-4
2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH
RTHM
Pengurangan
3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT
Angka
RTM Kemiskinan
*)
5. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN *)
6. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR
RTSM
PERKOTAAN *)
*)
*)
PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN DAN PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR
PERKOTAAN MERUPAKAN PROGRAM DENGAN TARGET SASARAN KELOMPOK TERTENTU, PADA UMUMNYA 60% RTS TERMISKIN.
11
12. SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJMN 2010-2014
1 Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3 – 6,8% per
tahun, yang diharapkan sebelum tahun 2014 pertumbuhan
ekonomi dapat mencapai 7% per tahun
2014
2 Inflasi terkendali pada kisaran 4 – 6 % per tahun Menjadi kekuatan
ekonomi 14 besar di dunia
3
PDB nominal: US$ 1,206 B
Tingkat pengangguran diturunkan menjadi 5–6% pada PDB nominal/kapita: US$
akhir 2014 4,803; Pertumbuhan
Ekonomi: 6,3 – 6,8 %
4 Tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 8–10% pada
akhir 2014
12
13. ISU PEMBANGUNAN JAWA TIMUR
• Isu Pembangunan Jawa Timur
• Fokus Pembangunan Jawa Timur
13
14. ISU PEMBANGUNAN PAPUA
1. Ranking PDRB Provinsi Jawa Timur dengan migas dan non migas berada di peringkat 2. Sektor
pertanian; perdagangan, hotel dan restoran dan industri pengolahan adalah sektor utama penyerap
tenaga kerja. Untuk itu, diperlukan peningkatan kinerja sektoral melalui peningkatan produktivitas,
daya saing, dorongan dalam penciptaan nilai tambah.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 berada pada peringkat
18 dari seluruh provinsi. Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur harus tetap menjadi
perhatian utama dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah.
3. Jumlah pengangguran tahun 2010 (Agustus) sekitar 828,9 ribu jiwa (4,25 persen), sedangkan jumlah
penduduk miskin tahun 2010 (Maret) sekitar 5.53 juta jiwa (15,26 persen). Dengan difokuskan pada
daerah-daerah miskin dan perdesaan di Provinsi Jawa Timur, upaya pengurangan pengangguran dan
kemiskinan harus tetap menjadi prioritas utama.
4. Berdasarkan perspektif kesenjangan pembangunan antardaerah masih terdapat sebanyak 5
kabupaten atau 13,2 persen dari total kabupaten yang tergolong daerah tertinggal, sehingga masih
diperlukan keberpihakan pembangunan melalui upaya percepatan pembangunan di daerah
tertinggal.
14
15. FOKUS PEMBANGUNAN JAWA TIMUR
1. Untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Jawa Timur, program strategis yang perlu
diprioritaskan pengembangan dan penyelesaiannya, seperti pengembangan Bandara Internasional
Juanda Surabaya, peningkatan kapasitas pelabuhan utama Surabaya, dan pembangunan jalur
kereta api di Surabaya yang menjadi andalan investasi dalam kerangka pengembangan koridor
ekonomi di Wilayah Utara Jawa.
2. Upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi tersebut dilakukan terutama oleh swasta
dalam investasi, produksi dan distribusi, sedangkan Pemerintah memiliki peran utama dalam
regulasi, fasilitasi dan katalisasi.
3. Perlu diversifikasi produk dari potensi komoditas unggulan di Jawa Timur, seperti dalam
pengembangan komoditi pertanian, perkebunan dan peternakan, selain untuk meningkatkan nilai
tambah investasi sekaligus dalam penyediaan lapangan kerja di Jawa Timur.
4. Pelaksanaan dan implementasi dari upaya-upaya perluasan pertumbuhan ekonomi hendaknya
dibarengi dengan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan
dalam menghadapi bencana yang dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan dalam rangka
kesinambungan pembangunan.
15
17. HARAPAN DARI PELAKSANAAN MUSRENBANG
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011
Musrenbang Provinsi diharapkan dapat menghasilkan:
1. Kesepakatan prioritas pembangunan provinsi
2. Kesepakatan prioritas yang memerlukan dukungan kementerian/lembaga
3. Keluaran berupa kesepakatan UPPD-SKPD yang akan menjadi bahan Pra-
Musrenbang Nasional pada tanggal 18-26 April 2011 mendatang.
4. Pemda provinsi diharapkan dapat mempertajam dan menetapkan skala
prioritas terhadap UPPD-SKPD yang akan dibahas dalam Pra-
musrenbangnas
5. Kesepakatan hasil pertemuan Musrenbang Provinsi dijadikan sebagai
bahan pertimbangan yang mendasar dalam rangka penjabaran dan
penyusunan RKP tahun 2012 di daerah, baik di tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota.
17