1) Pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia diperkirakan membaik pada 2014 meskipun masih terdapat tantangan.
2) Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 di bawah target APBN-P, didorong terutama sektor industri dan perdagangan.
3) Defisit APBN 2014 diperkirakan lebih rendah dibanding 2013 meskipun pendapatan dan belanja negara terus meningkat.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum dan pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2012 oleh Kementerian Keuangan. DAK dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu untuk mendanai program-program prioritas nasional sesuai kriteria umum, khusus, dan teknis. Dokumen ini juga menjelaskan metode perhitungan alokasi DAK per daerah dan bidang.
Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas berbagai sumber pendanaan untuk pembangunan sanitasi dan air minum di daerah, termasuk dana dari pusat melalui deksentralisasi, transfer keuangan, dan DAK serta dana dari APBD melalui PAD dan transfer keuangan. Dokumen juga menjelaskan peran SKPD dalam pelaksanaan proyek sanitasi dan air minum menggunakan berbagai sumber dana tersebut."
1) Pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia diperkirakan membaik pada 2014 meskipun masih terdapat tantangan.
2) Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 di bawah target APBN-P, didorong terutama sektor industri dan perdagangan.
3) Defisit APBN 2014 diperkirakan lebih rendah dibanding 2013 meskipun pendapatan dan belanja negara terus meningkat.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum dan pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2012 oleh Kementerian Keuangan. DAK dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu untuk mendanai program-program prioritas nasional sesuai kriteria umum, khusus, dan teknis. Dokumen ini juga menjelaskan metode perhitungan alokasi DAK per daerah dan bidang.
Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dan Air Minum d...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas berbagai sumber pendanaan untuk pembangunan sanitasi dan air minum di daerah, termasuk dana dari pusat melalui deksentralisasi, transfer keuangan, dan DAK serta dana dari APBD melalui PAD dan transfer keuangan. Dokumen juga menjelaskan peran SKPD dalam pelaksanaan proyek sanitasi dan air minum menggunakan berbagai sumber dana tersebut."
Undang-undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran 2011, mencakup rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, PNBP, dan hibah, sedangkan belanja negara digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Tahun 2011 dijadikan tahun percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah. Alokasi anggaran difokuskan pada sektor infrastruktur, pertanian, kelautan dan kehutanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. K/L terbesar adalah Sumber Daya Manusia, Pendidikan Nasional,
Tentang Perubahan Atas Perpres 86 Tahun 2006 Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
Dokumen tersebut membahas tentang rekonstruksi kebijakan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) Indonesia. Indonesia saat ini telah menandatangani 58 perjanjian P3B dengan negara lain, namun kebijakan P3B Indonesia masih diragukan keberadaannya. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan merekonstruksi kebijakan P3B Indonesia berdasarkan jaringan P3B Indonesia dan model P3B Indonesia serta dibandingkan dengan model OECD dan
Rapat membahas kerangka ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal RAPBN 2013. Pembahasan mencakup perkembangan ekonomi global dan domestik, asumsi dasar ekonomi makro, serta sasaran pembangunan dan tantangan ekonomi untuk mencapai tujuan nasional dalam penyusunan RAPBN 2013.
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANTri Damri
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan penganggaran di bidang angkutan umum perkotaan melalui pertemuan dengan beberapa pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan siklus penyusunan anggaran pemerintah dan konsep dasar inisiatif baru dalam penyusunan anggaran tahunan."
Dokumen tersebut membahas kerangka ekonomi makro tahun 2013 yang dipresentasikan kepada Komisi XI DPR-RI. Terdapat pembahasan mengenai tema dan sasaran RKP 2013, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja."
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH ...Andi Makkuraga Hidayat
Dokumen tersebut membahas kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data menunjukkan bahwa pajak dan retribusi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD dan PDRB DIY, meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan provinsi lain. Pemerintah DIY berupaya meningkatkan PAD antara lain den
Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011Ivonne Srikandi
Rapat koordinasi rencana pembangunan tahun 2012 membahas empat tujuan pembangunan Kota Bitung, yaitu menjadikan Bitung sebagai pintu gerbang di Asia Pasifik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kondisi demokratis, dan menjaga kerukunan. Dokumen ini juga menampilkan indikator ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan Kota Bitung tahun 2008-2011 serta rencana anggaran dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
APBN merupakan instrumen penting untuk mencapai perbaikan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial serta bertujuan bernegara. Kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2017 dirancang agar mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan nasional yang lebih baik di tahun 2017, dengan tetap menjaga azas kehati-hatian dan efektivitas pelaksanaannya.
Kebijakan tersebut dijabarkan melalui:
#Belanja yang lebih produktif
#Subsidi yang lebih tepat sasaran
#Penguatan desentralisasi fiskal
#Optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis
#Fokus pada kesinambungan fiskal.
APBN 2017 disepakati pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Oktober 2016.
Terlampir ringkasan beberapa pos dan komponen APBN 2017 dari Nota Keuangan dan APBN 2017 (452 hlm).
Undang-undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran 2011, mencakup rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, PNBP, dan hibah, sedangkan belanja negara digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Tahun 2011 dijadikan tahun percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah. Alokasi anggaran difokuskan pada sektor infrastruktur, pertanian, kelautan dan kehutanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. K/L terbesar adalah Sumber Daya Manusia, Pendidikan Nasional,
Tentang Perubahan Atas Perpres 86 Tahun 2006 Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
Dokumen tersebut membahas tentang rekonstruksi kebijakan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) Indonesia. Indonesia saat ini telah menandatangani 58 perjanjian P3B dengan negara lain, namun kebijakan P3B Indonesia masih diragukan keberadaannya. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan merekonstruksi kebijakan P3B Indonesia berdasarkan jaringan P3B Indonesia dan model P3B Indonesia serta dibandingkan dengan model OECD dan
Rapat membahas kerangka ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal RAPBN 2013. Pembahasan mencakup perkembangan ekonomi global dan domestik, asumsi dasar ekonomi makro, serta sasaran pembangunan dan tantangan ekonomi untuk mencapai tujuan nasional dalam penyusunan RAPBN 2013.
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANTri Damri
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan penganggaran di bidang angkutan umum perkotaan melalui pertemuan dengan beberapa pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan siklus penyusunan anggaran pemerintah dan konsep dasar inisiatif baru dalam penyusunan anggaran tahunan."
Dokumen tersebut membahas kerangka ekonomi makro tahun 2013 yang dipresentasikan kepada Komisi XI DPR-RI. Terdapat pembahasan mengenai tema dan sasaran RKP 2013, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja."
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH ...Andi Makkuraga Hidayat
Dokumen tersebut membahas kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data menunjukkan bahwa pajak dan retribusi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD dan PDRB DIY, meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan provinsi lain. Pemerintah DIY berupaya meningkatkan PAD antara lain den
Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011Ivonne Srikandi
Rapat koordinasi rencana pembangunan tahun 2012 membahas empat tujuan pembangunan Kota Bitung, yaitu menjadikan Bitung sebagai pintu gerbang di Asia Pasifik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kondisi demokratis, dan menjaga kerukunan. Dokumen ini juga menampilkan indikator ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan Kota Bitung tahun 2008-2011 serta rencana anggaran dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
APBN merupakan instrumen penting untuk mencapai perbaikan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial serta bertujuan bernegara. Kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2017 dirancang agar mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan nasional yang lebih baik di tahun 2017, dengan tetap menjaga azas kehati-hatian dan efektivitas pelaksanaannya.
Kebijakan tersebut dijabarkan melalui:
#Belanja yang lebih produktif
#Subsidi yang lebih tepat sasaran
#Penguatan desentralisasi fiskal
#Optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis
#Fokus pada kesinambungan fiskal.
APBN 2017 disepakati pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Oktober 2016.
Terlampir ringkasan beberapa pos dan komponen APBN 2017 dari Nota Keuangan dan APBN 2017 (452 hlm).
Strategi Pajak dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Paj...ThieChen
Strategi perpajakan selama pandemi COVID-19 memberikan insentif pajak kepada perusahaan terdampak seperti penurunan tarif pajak penghasilan badan, pembebasan pajak penghasilan impor, dan pengembalian pajak pertambahan nilai lebih bayar. Insentif-insentif ini diperluas cakupannya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Evaluasi Kinerja dan Arahan Program Infrastruktur Permukimaninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas evaluasi kinerja dan arahan program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dokumen meninjau pencapaian target output dan pendanaan rencana strategis 2010-2014, alokasi dana tahun 2013-2014, serta memberikan arahan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang cipta karya tahun 2014.
Indonesia is committed to reducing its greenhouse gas emissions by 26% below business-as-usual levels by 2020 and potentially 41% with international assistance. The Green Paper outlines economically sound policy strategies for cost-effective climate change mitigation in Indonesia. It proposes a carbon tax/levy on fossil fuels coupled with energy subsidies reform and access to carbon markets. It also recommends incentivizing regional governments to reduce emissions from land use change and forestry through fiscal transfers. The Green Paper argues for attracting international carbon finance to support Indonesia's transition to a low-carbon economy while ensuring adequate returns, and continuing engagement in international climate negotiations.
1. Menteri Keuangan Indonesia menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan APEC ke-17 di Kyoto, Jepang untuk membahas isu ekonomi global dan regional seperti global imbalances, nilai tukar, dan strategi pertumbuhan hijau.
2. Dalam pertemuan tersebut disetujui inisiati financial inclusion dan lanjutnya APEC Infrastructure Pathfinder untuk meningkatkan akses jasa keuangan dan manajemen proyek infrastruktur.
3. Laporan Kyoto menekankan penting
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms for those who already suffer from conditions like anxiety and depression.
Indonesia dan OECD akan meluncurkan kajian kebijakan investasi di Indonesia pada 1 November 2010 untuk menilai kebijakan investasi Indonesia dalam 10 aspek seperti infrastruktur, keuangan, pendidikan, dan tenaga kerja. Kerja sama antara Indonesia dan OECD telah berlangsung sejak 2000, dengan empat kajian sebelumnya dan satu kajian energi. Kajian ini bertujuan meningkatkan standar kebijakan Indonesia sesuai dengan praktik terbaik internasional.
The G20 Finance Ministers and Central Bank Governors met in Gyeongju, Republic of Korea on October 23, 2010 to address ongoing economic challenges and prepare for the Seoul Summit. They agreed to pursue structural reforms and fiscal consolidation plans to boost global demand and growth. Ministers also committed to regulatory reforms, reducing imbalances, strengthening financial regulation, and increasing the IMF's resources to support the global economy. Plans were discussed to promote development, financial inclusion, and public-private partnerships.
Keputusan Menteri Keuangan mengangkat dan memindahkan beberapa pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Anggaran.
The document summarizes recent positive economic developments in Indonesia. GDP growth was 6.2% in Q2 2010 and is projected to be 5.5-6.0% for the full year. Inflation is estimated to remain within the target range of 5%±1%. The balance of payments posted a surplus in Q2 and international reserves increased. Banking stability was maintained with strong capital levels and low non-performing loans. Fiscal policy aims to continue stimulus while reducing debt, with the state budget targeting a deficit of 1.6% of GDP.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMKOll/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan tarif bea masuk untuk barang impor dari negara-negara ASEAN sesuai dengan perjanjian ATIGA. Tarif bea masuk tersebut ditetapkan pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Badan Kebijakan Fiskal
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan belanja kementerian/lembaga pada tahun anggaran 2010. Ada empat permasalahan utama yaitu: 1) masalah internal kementerian/lembaga, 2) mekanisme pengadaan barang dan jasa, 3) dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi, 4) masalah lainnya. Dokumen ini menganalisis pola penyerapan belanja beberapa kement
Policy paper ini membahas perlunya pemerintah memberikan subsidi LGV/Vi-Gas tahun 2011 untuk mengurangi subsidi BBM. Pemberian subsidi LGV sebesar Rp600 per liter kepada taksi di Jakarta dapat mengurangi subsidi BBM Premium sebesar Rp275,52 miliar. Syaratnya antara lain selisih harga LGV dan BBM harus Rp1.500, penggunaan konverter kit terjamin, harga LGV murah, dan ketersediaan gas. Langkah selanjutny
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingBadan Kebijakan Fiskal
Laporan ini membahas tiga hal utama: (1) menganalisis alternatif terbaik kebijakan pembiayaan APBN jangka menengah, (2) menilai efisiensi utang dalam dan luar negeri, dan (3) merekomendasikan reprofiling obligasi pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio utang Indonesia masih aman tetapi perlu mengkonversi utang luar negeri menjadi dalam negeri. Utang luar negeri lebih tidak efisien diband
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
2. POKOK BAHASAN
DASAR HUKUM PENYUSUNAN RAPBN 2011
2 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2010 - 2011
POSTUR APBN-P 2010 DAN RAPBN 2011
3
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENDAPATAN
NEGARA, RAPBN 2011
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA
NEGARA, RAPBN 2011
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
ANGGARAN, RAPBN 2011
6
2
3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RAPBN 2011
Penyusunan RAPBN Tahun 2011 didasarkan pada beberapa
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
2
Pasal 23 UUD 1945 Amandemen Keempat.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
3
Negara, yang mengamatkan:
RAPBN 2011 disusun dengan berpedoman kepada:
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011;
Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2011;
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011
Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,
DPRD dan DPD.
6
3
4. 2010 2011
INDIKATOR
APBN-P Real. Sem I Prognosis Sem II Perk Real. RAPBN
2)
Pertumbuhan ekonomi (%) 5,8 5,9 6,1 6,0 6,3
Inflasi y.o.y (%) 5,3 5,05 5,3 5+1 5,3
Suku Bunga SBI 3 Bulan (%) 6,5 6,6 6,4 6,5 6,5
Nilai tukar (Rp/US$1) - Rata-rata 9.200 9.193 9.207 9.200 9.300
1)
Harga Minyak/ICP (US$/Barel) - Rata-rata 80,0 78,0 82,0 80,0 80,0
1)
Lifting Minyak (MBCD) - Rata-rata 0,965 0,959 0,972 0,965 0,970
. .
1) Untuk penghitungan penerimaan negara Semester I-2010 menggunakan angka pada periode Desember 2009 - Mei 2010 dengan realisasi
lifting minyak = 0,959 MBCD dan ICP = US$78,0/barel.
2) Pertumbuhan ekonomi dalam NK & RAPBN 2011 diperkirakan sebesar 5,9% menuju 6,0%.
4
5. APBN-P 2010 & RAPBN 2011
(dalam triliun rupiah)
2010 2011
URAIAN % ∆ thd
∆ thd APBN-P
APBN-P RAPBN APBN-P
2010
2010
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 992,4 1.086,4 94,0 9,5
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 990,5 1.082,6 92,1 9,3
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 743,3 839,5 96,2 12,9
Tax Ratio (% thd PDB) 11,9 12,0 0,1 0,8
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 247,2 243,1 (4,1) (1,7)
II. HIBAH 1,9 3,7 1,8 97,2
B. BELANJA NEGARA 1.126,1 1.202,0 75,9 6,7
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L & Non K/L) 781,5 823,6 42,1 5,4
A. Belanja K/L 366,1 410,4 44,3 12,1
B. Belanja Non K/L 415,4 413,2 (2,2) (0,5)
II. TRANSFER KE DAERAH 344,6 378,4 33,8 9,8
1. Dana Perimbangan 314,4 329,1 14,7 4,7
a. Dana Bagi Hasil 89,6 82,0 (7,6) (8,5)
b. Dana Alokasi Umum 203,6 221,9 18,3 9,0
c. Dana Alokasi Khusus 21,1 25,2 4,1 19,4
2. Dana Otonomi Khusus dan Peny. 30,2 49,3 19,1 63,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER (28,1) 0,7 28,8 (102,6)
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (133,7) (115,7) 18,1 (13,5)
% defisit thd PDB (2,1) (1,7) 0,5 (22,8)
E. PEMBIAYAAN (I + II) 133,7 115,7 (18,1) (13,5)
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 133,9 118,7 (15,2) (11,4)
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (0,2) (3,0) (2,8) 1.826,1
5
6. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN 2010 - 2011
Triliun Rp Persen (Triliun Rupiah)
800 TAHUN 2005 - 2010 13,5
2010 2011
700 13,0
Jenis Penerim aan Perpajakan D thd % D thd
600 APBN-P RAPBN APBN-P APBN-P
12,5 2010 2010
500
12,0 Penerim aan Perpajakan 743,3 839,5 96,2 12,9
400 a. Pajak dalam negeri 720,8 816,4 95,7 13,3
11,5 i. Pajak Penghasilan 362,2 414,5 52,3 14,4
300 - PPh Migas 55,4 54,2 (1,2) (2,2)
11,0 - PPh Non-Migas 306,8 360,3 53,5 17,4
200
ii. Pajak pertambahan nilai 263,0 309,3 46,4 17,6
100 10,5 iii. Pajak bumi dan bangunan 25,3 27,7 2,4 9,3
iv. BPHTB 7,2 - (7,2) (100,0)
0 10,0 v. Cukai 59,3 60,7 1,4 2,4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 APBN-P
vi. Pajak lainnya 3,8 4,2 0,4 9,4
b. Pajak Perdagangan Internasional 22,6 23,1 0,6 2,5
i Bea masuk 17,1 18,0 0,9 5,2
PPh (LHS) PPN (LHS) Cukai (LHS) Lainnya (LHS) Tax Ratio (RHS)
ii. Bea Keluar 5,5 5,1 (0,3) (5,9)
Pokok-Pokok Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2011:
Penggalian potensi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi
Peningkatan kualitas pemeriksaan dan penyidikan, serta penyempurnaan mekanisme
keberatan dan banding
Ekstenfikasi barang kena cukai
Penyesuaian tarif cukai sejalan dengan road map cukai hasil tembakau
Peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai
Pemberian insentif fiskal (DTP)
6
7. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2010 - 2011
PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Triliun rupiah)
Triliun Rp TAHUN 2005 - 2010
350 2010 2011
Jenis Pendapatan D thd % D thd
300 APBN-P RAPBN APBN-P APBN-P
2010 2010
250
Penerim aan Negara Bukan Pajak 247,2 243,1 (4,1) (1,7)
200 a. Penerim aan SDA 164,7 158,2 (6,6) (4,0)
i. Migas 151,7 145,3 (6,5) (4,3)
150 - Minyak bumi 112,5 104,7 (7,8) (6,9)
- Gas alam 39,2 40,5 1,3 3,3
100
ii. Non Migas 13,0 12,9 (0,1) (0,7)
50 - Pertambangan umum 9,7 9,9 0,2 1,8
- Kehutanan 2,9 2,5 (0,3) (11,4)
0 - Perikanan 0,2 0,1 (0,0) (33,3)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 APBN-P - Panas Bumi 0,2 0,4 0,1 45,7
b. Bagian Pem . atas Laba BUMN 29,5 26,6 (2,9) (9,9)
c. PNBP Lainnya 43,5 43,4 (0,0) (0,1)
Pend. BLU (LHS) Pen. SDA Nonmigas (LHS) PNBP Lainnya (LHS) Laba BUMN (LHS) Pen. SDA Migas (LHS)
- al : Pendapatan DMO 7,9 10,5 2,6 32,2
d. Penerim aan BLU 9,5 14,9 5,4 57,0
Pokok-Pokok Kebijakan PNBP tahun 2011:
Migas:
Peningkatan produksi/lifting migas dengan didukung insentif fiskal.
Efisiensi cost recovery dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang ada.
Perbaikan infrastruktur migas.
SDA Non-Migas dan PNBP lainnya:
Optimalisasi penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi
Peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi PNBP K/l.
Laba BUMN:
Peningkatan kinerja BUMN
Penerapan payout ratio yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing BUMN.
7
8. POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA
PEMERINTAH PUSAT
Pencapaian pertumbuhan
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2010-2011
(dalam triliun rupiah)
ekonomi yang berkualitas:
Pembangunan
2010 2011 infrastruktur, a.l:
∆ thd % ∆ thd
URAIAN APBN-P RAPBN APBN-P APBN-P domestic connectivity
2010 2010 pengembangan
A. Belanja K/L 366.1 410.4 44.3 12.1 Kawasan ekonomi
B. Belanja Non K/L 415.4 413.2 (2.2) (0.5) khusus
1. Belanja Pegawai 162.7 180.6 18.0 11.0 Menjamin kelancaran
2. Belanja Barang 112.6 131.5 18.9 16.8 distribusi barang, jasa,
3. Belanja Modal 95.0 121.7 26.6 28.0
dan informasi untuk
4. Pembayaran Bunga Utang 105.7 116.4 10.8 10.2
i. Utang Dalam Negeri 71.9 80.4 8.5 11.9 meningkatkan daya saing
ii. Utang Luar Negeri 33.8 36.0 2.2 6.6 produk nasional
5. Subsidi 201.3 184.8 (16.4) (8.2) Perlindungan Sosial a.l.
a Subsidi Energi 144.0 133.8 (10.2) (7.1) melalui :
b Subsidi Non Energi 57.3 51.0 (6.3) (10.9)
6. Belanja Hibah 0.2 0.8 0.5 217.1
Pendidikan (BOS,
7. Bantuan Sosial 71.2 61.5 (9.6) (13.6) Beasiswa
8. Belanja Lain-Lain 32.9 26.3 (6.6) (20.1) siswa/mahasiswa miskin)
JUMLAH 781.5 823.6 42.1 5.4 Kesehatan (Jamkesmas)
8
9. POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA
PEMERINTAH PUSAT (2)
Pemberdayaan Masyarakat a.l.
melalui PNPM Mandiri
Pemantapan pelaksanaan
Belanja Lain-lain; Belanja Pegawai; Belanja Barang; reformasi birokrasi
3,2% 21,9% 16,0% Perbaikan kesejahteraan aparatur
negara dan pensiunan :
Kenaikan gaji dan pensiun pokok
Bantuan Sosial; Belanja modal; 10 %
7,5% 14,8%
Pemberian gaji dan pensiun bulan
ke-13
Pemb. Bunga Pengalokasian anggaran subsidi
Subsidi; 22,4% Utang; 14,1% untuk menjaga stabilitas harga dan
perlindungan kesejahteraan
masyarakat;
Belanja Hibah;
Pembayaran kewajiban bunga
0,1%
utang yang jatuh tempo tepat waktu
dan jumlah
9
10. RESOURCES ENVELOPE DAN KEBIJAKAN BELANJA K/L 2011
Pagu Sementara RAPBN
400 120.0
350 97.5 PNBP/BLU PHLN = PNBP/BLU PHLN =
88.3 92.0 89.5 100.0 = Rp23,8 T Rp28,7 T = Rp27,4 T Rp28,7 T
300 76.5
250
80.0 PDN = PDN =
Rp1,0 T Rp1,0 T
200 60.0
150
40.0
100
50
20.0 RM = RM =
Rp368,1 T Rp353,3 T
0 0.0
2005 2006 2007 2008 2009
Pagu Riil 312 334
APBN-P 158.0 214.4 244.6 290.0 314.7
LKPP 120.8 189.4 225.0 259.7 307.0
% thd APBN-P 76.5 88.3 92.0 89.5 97.5
% thd Pagu Riil 76.5 88.3 92.0 83.2 91.9 Pagu Sementara = Rp421,6 T RAPBN = Rp410,4 T
Kebijakan Belanja K/L 2011 a.l. :
Reformasi birokrasi dan tata kelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
Mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya dorong
terhadap pertumbuhan ekonomi;
Penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat
dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
10
11. PROFIL RENCANA ALOKASI BELANJA K/L 2011
Pagu > Rp10 T: 11 K/L
Kemendiknas, KemenPU,
Kemenhan, Kemenag, Polri,
11 K/L
Kemenkes, Kemenhub,
Pagu> 10 T
Kementan, Kemenkeu, K.ESDM,
Kemendagri.
26 K/L
Pagu di atas Rp1,0 T tetapi di
Pagu > 1 T , dan < 10 T bawah Rp10 T: 26 K/L a.l. MA,
Kemenhut, Kemenlu, Kemenkum
dan HAM, Kemensos, Setneg,
BMKG, BPLS
40 K/L : Pagu < 1 T
Pagu < Rp1,0 T: 40 K/L KPU,
KLH, B.POM, BPKP, KPK, Batan,
Bakorsurtanal, BKN, BKPM,
MK,Komnas HAM
77 K/L
11
14. Perkembangan Subsidi
SUBSIDI, 2010 - 2011
Perkembangan Subsidi, 2005 - 2010 (dalam triliun rupiah)
2010 2011
300,0 277,4 ∆ thd % ∆ thd
URAIAN
APBN-P RAPBN APBN-P APBN-P
250,0 2010 2010
201,3
triliun rupiah
a Subsidi Energi 144.0 133.8 (10.2) (7.1)
200,0 150,2 138,1 157,8 1) BBM, LPG & BBN 88.9 92.8 3.9 4.4
150,0 120,8 2) Listrik 55.1 41.0 (14.1) (25.6)
107,4
b Subsidi Non Energi 57.3 51.0 (6.3) (10.9)
100,0 1) Pangan 13.9 15.3 1.3 9.6
2) Pupuk 18.4 16.4 (2.0) (11.1)
50,0
3) Benih 2.3 0.1 (2.1) (94.7)
- 4) PSO 1.4 1.9 0.5 36.5
5) Kredit Program 2.9 2.6 (0.2) (8.3)
2005 2006 2007 2008 2009 APBN APBN-P
6) Subsidi Pajak / Pajak DTP 18.4 14.8 (3.7) (20.0)
2010 2010
JUMLAH 201.3 184.8 (16.4) (8.2)
Tahun 2005 – 2010 : Subsidi naik dari Rp120,8 T Rp201,3 T (APBN-P 2010), Tahun 2011 :
o Subsidi BBM: Volume konsumsi BBM Bersubsidi 36,8 juta KL; Subsidi LPG Tabung 3 Kg;
o Subsidi Pangan: Kuantum 15 Kg/RTS/bln; Durasi penyaluran 12 bln; HPB naik dari
Rp6.285/kg Rp6.450/kg; Harga Raskin tetap (Rp1.600/kg).
o Subsidi Pupuk : Volume naik dari 9,3 juta ton 11,3 juta ton.
14
15. Sasaran Pembangunan Infrastruktur, RAPBN 2011
Pembangunan Jaringan Rel Pengembangan dan Rehabilitasi Terbangunnya Tranmisi
Kereta Api 85,06 Km Jalur 118 Bandara, dan Pembangunan sepanjang 1.558 km, dan Gardu
Ganda, dan Peningkatan 14 Bandar Udara Baru Induk sebesar 1.280 MVA
Kondisi Jalur Kereta Api
sepanjang 126,12 Km
Pembangunan Fly Over dan Melanjutkan pembangunan 8
Peningkatan hunian yg layak
Underpass sepanjang 4.551 M
di 1.500 desa
waduk; Menyelesaikan 34
Embung/Situ, rehabilitasi 2
15
Waduk
16. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, 2011
Jamkesmas: Meningkatkan akses
dan mutu layanan kesehatan seluruh
penduduk miskin dan hampir miskin.
Sasaran 76,4 juta jiwa
BOS: Meringankan beban masyarakat atas biaya pendidikan agar
semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu
sampai tamat.
Sasaran: Siswa SD/SMP penerima BOS = 37,5 juta siswa;
Siswa MI/MTs penerima BOS = 6,3 juta siswa
PNPM :
Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan
dan kesempatan kerja masyarakat
miskin secara mandiri.
Sasaran:
PNPM perdesaan: 5.005 kec;
PNPM Perkotaan 1.153 kec.
16
17. POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH
Pokok-Pokok Kebijakan DBH
• Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi TRANSFER KE DAERAH, 2010-2011
dengan institusi pengelola Penerimaan (dalam triliun rupiah)
Negara Bukan Pajak (PNBP).
• Menyempurnakan proses penghitungan dan
penetapan alokasi DBH agar lebih transparan 2010 2011
dan akuntabel.
URAIAN ∆ thd % ∆ thd
• Menyempurnakan sistem penyaluran DBH
lebih tepat waktu dan tepat jumlah.
APBN-P RAPBN APBN-P APBN-P
2010 2010
• Penyelesaian Kurang Bayar DBH SDA dan
DBH Pajak.
Pokok-Pokok Kebijakan DAU 1. Dana Perimbangan 314.4 329.1 14.7 4.7
• 26 persen dari PDN Neto
a. Dana Bagi Hasil 89.6 82.0 (7.6) (8.5)
b. Dana Alokasi Umum 203.6 221.9 18.3 9.0
• Meningkatkan akurasi dasar perhitungan
DAU dari lembaga/instansi yang berwenang. c. Dana Alokasi Khusus 21.1 25.2 4.1 19.4
• DAU untuk daerah pemekaran baru dihitung 2. Dana Otonomi Khusus dan Peny. 30.2 49.3 19.1 63.0
proporsional dengan daerah induknya,
dengan menggunakan data luas wilayah,
a. Dana Otonomi Khusus 9.1 10.3 1.2 12.9
jumlah penduduk dan jumlah PNSD. b. Dana Penyesuaian 21.2 39.0 17.9 84.6
• DAU untuk 14 daerah pemekaran baru
beserta induknya dihitung secara mandiri JUMLAH 344.6 378.4 33.8 9.8
17
18. POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH (2)
Pokok-Pokok Kebijakan DAK
• Mendukung program prioritas nasional RKP 2011 sesuai kerangka pengeluaran jangka
menengah dan penganggaran berbasis kinerja;
• Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam
membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka
pemerataan pelayanan dasar publik; dan
• Bidang DAK: tambahan 5 bidang baru:
Listrik Pedesaan, Perumahan dan Permukiman, Keselamatan Transportasi Darat,
Transportasi Perdesaan, Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
Dana Otonomi Khusus:
o Prov. NAD dan wilayah Papua (meliputi Prov. Papua dan Papua Barat), masing-masing
setara 2% DAU Nasional.
o Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Prov.
Papua dan Prov Papua Barat.
Dana Penyesuaian:
o Dana tambahan penghasilan guru PNSD
o Dana Tunjangan Profesi Guru
o Dana Insentif Daerah
o Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
18
19. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
[ triliun Rupiah] Debt to GDP Ratio 2001-2011 [%] DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2010-2011
8.000 120% (dalam triliun rupiah)
7.000 2010 2010 2011
100% URAIAN APBN-P
∆ thd % ∆ thd
APBN-P RAPBN APBN-P APBN-P
6.000 (Lapsem)
2010 2010
77%
80%
5.000 67%
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (133,7) (133,7) (115,7) 18,1 (13,5)
% Defisit Terhadap PDB (2,1) (2,1) (1,7) 0,5 (22,8)
61%
4.000 57% 60%
E. PEMBIAYAAN (I + II) 133,7 133,7 115,7 (18,1) (13,5)
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 133,9 133,9 118,7 (15,2) (11,4)
47% 1. Perbankan dalam negeri 45,5 45,5 7,7 (37,8) (83,2)
3.000 39% 2. Non-perbankan dalam negeri 88,4 88,4 111,0 22,6 25,5
35% 33% 40% a.l a. Penerimaan Privatisasi 1,2 1,2 0,3 (0,9) (71,7)
28,3% 27,8% 26,0%
2.000 b. Hasil Pengelolaan Aset 1,2 1,2 0,5 (0,7) (56,1)
c. Surat Berharga Negara (neto) 107,5 107,5 125,5 18,0 16,7
20% d. Pinjaman Dalam Negeri 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0
1.000 e. Dana Investasi Pemerintah dan PMN (12,9) (12,9) (12,8) 0,1 (1,0)
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (0,2) (0,2) (3,0) (2,8) 1.826,1
0 0% 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 70,8 70,8 57,1 (13,7) (19,4)
a. Pinjaman Program 29,4 29,4 17,7 (11,7) (39,9)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 b. Pinjaman Proyek Bruto 41,4 41,4 39,4 (2,0) (4,8)
2. Penerusan Pinjaman (SLA) (16,8) (16,8) (12,0) 4,8 (28,6)
Outstanding Utang PDB Rasio Utang thd PDB (RHS) 3. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN (54,1) (54,1) (48,1) 6,1 (11,2)
Pembiayaan Melalui Utang 2011:
1. Mengutamakan penerbitan SBN (SUN dan Sukuk) rupiah di pasar domestik.
2. Pinjaman Luar Negeri/PLN diprioritaskan dari sumber yang efisien dan risiko rendah
dan tanpa agenda politik
3. Rasio utang terhadap PDB menurun, walaupun secara nominal jumlah utang
meningkat.
19