SlideShare a Scribd company logo
POKOK-POKOK NOTA
KEUANGAN DAN RAPBN 2011
   Paparan Menteri Keuangan
      Pada Konferensi Pers




      Jakarta, 16 Agustus 2010
POKOK BAHASAN
            DASAR HUKUM PENYUSUNAN RAPBN 2011

    2       ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2010 - 2011

            POSTUR APBN-P 2010 DAN RAPBN 2011
        3
            POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENDAPATAN
            NEGARA, RAPBN 2011

            POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA
            NEGARA, RAPBN 2011

             POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
             ANGGARAN, RAPBN 2011
            6
2
DASAR HUKUM PENYUSUNAN RAPBN 2011

    Penyusunan RAPBN Tahun 2011 didasarkan pada beberapa
    ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
    2
     Pasal 23 UUD 1945 Amandemen Keempat.
     Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
       3
      Negara, yang mengamatkan:
       RAPBN 2011 disusun dengan berpedoman kepada:
        Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011;
        Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2011;
        Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011
     Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,
      DPRD dan DPD.
        6
3
2010                                              2011
                    INDIKATOR
                                                   APBN-P         Real. Sem I         Prognosis Sem II       Perk Real.             RAPBN


                                                                                                                           2)
Pertumbuhan ekonomi (%)                                     5,8              5,9                   6,1              6,0                      6,3

Inflasi y.o.y (%)                                           5,3             5,05                   5,3                   5+1                 5,3

Suku Bunga SBI 3 Bulan (%)                                  6,5              6,6                   6,4                    6,5                6,5

Nilai tukar (Rp/US$1) - Rata-rata                        9.200            9.193                  9.207              9.200                  9.300

                                                                                 1)
Harga Minyak/ICP (US$/Barel) - Rata-rata                  80,0            78,0                    82,0                80,0                  80,0

                                                                                 1)
Lifting Minyak (MBCD) - Rata-rata                        0,965           0,959                   0,972              0,965                  0,970
                                                                                                         .                      .

1) Untuk penghitungan penerimaan negara Semester I-2010 menggunakan angka pada periode Desember 2009 - Mei 2010 dengan realisasi
   lifting minyak = 0,959 MBCD dan ICP = US$78,0/barel.

2) Pertumbuhan ekonomi dalam NK & RAPBN 2011 diperkirakan sebesar 5,9% menuju 6,0%.
                                                                                                                     4
APBN-P 2010 & RAPBN 2011
                                              (dalam triliun rupiah)

                                                             2010                     2011

                          URAIAN                                                                   % ∆ thd
                                                                                   ∆ thd APBN-P
                                                           APBN-P       RAPBN                      APBN-P
                                                                                        2010
                                                                                                    2010


A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH                                992,4     1.086,4          94,0          9,5
     I.    PENERIMAAN DALAM NEGERI                            990,5     1.082,6          92,1          9,3
           1.   PENERIMAAN PERPAJAKAN                         743,3       839,5          96,2         12,9
                   Tax Ratio (% thd PDB)                       11,9       12,0           0,1          0,8
           2.   PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                 247,2       243,1          (4,1)        (1,7)
     II.   HIBAH                                                 1,9        3,7              1,8      97,2

B. BELANJA NEGARA                                            1.126,1    1.202,0          75,9          6,7

     I     BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L & Non K/L)           781,5       823,6          42,1          5,4
           A.   Belanja K/L                                   366,1       410,4          44,3         12,1
           B.   Belanja Non K/L                               415,4       413,2          (2,2)        (0,5)

     II.   TRANSFER KE DAERAH                                 344,6       378,4          33,8          9,8
           1. Dana Perimbangan                                314,4       329,1          14,7          4,7
              a. Dana Bagi Hasil                               89,6        82,0          (7,6)        (8,5)
              b. Dana Alokasi Umum                            203,6       221,9          18,3          9,0
              c. Dana Alokasi Khusus                           21,1        25,2           4,1         19,4
           2. Dana Otonomi Khusus dan Peny.                    30,2        49,3          19,1         63,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER                                         (28,1)       0,7          28,8       (102,6)

D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)                           (133,7)    (115,7)         18,1        (13,5)
   % defisit thd PDB                                            (2,1)      (1,7)         0,5         (22,8)
E. PEMBIAYAAN (I + II)                                        133,7       115,7         (18,1)       (13,5)
     I.    PEMBIAYAAN DALAM NEGERI                            133,9       118,7         (15,2)       (11,4)
     II.   PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)                        (0,2)      (3,0)         (2,8)     1.826,1

 5
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
                               PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN                                                                  PENERIMAAN PERPAJAKAN 2010 - 2011
      Triliun Rp                                                                                   Persen                                   (Triliun Rupiah)
        800                              TAHUN 2005 - 2010                                            13,5
                                                                                                                                                    2010               2011
        700                                                                                           13,0
                                                                                                               Jenis Penerim aan Perpajakan                           D thd     % D thd
        600                                                                                                                                        APBN-P   RAPBN    APBN-P     APBN-P
                                                                                                      12,5                                                            2010       2010
        500
                                                                                                      12,0   Penerim aan Perpajakan                 743,3    839,5      96,2      12,9
        400                                                                                                  a. Pajak dalam negeri                  720,8    816,4      95,7      13,3
                                                                                                      11,5     i.    Pajak Penghasilan              362,2    414,5      52,3      14,4
        300                                                                                                          -   PPh Migas                   55,4     54,2      (1,2)     (2,2)
                                                                                                      11,0           -   PPh Non-Migas              306,8    360,3      53,5      17,4
        200
                                                                                                               ii.   Pajak pertambahan nilai        263,0    309,3      46,4      17,6
        100                                                                                           10,5     iii. Pajak bumi dan bangunan          25,3     27,7       2,4       9,3
                                                                                                               iv. BPHTB                              7,2       -       (7,2)   (100,0)
          0                                                                                           10,0     v. Cukai                              59,3     60,7       1,4       2,4
                     2005         2006        2007            2008         2009      2010 APBN-P
                                                                                                               vi. Pajak lainnya                      3,8      4,2       0,4       9,4
                                                                                                             b. Pajak Perdagangan Internasional      22,6     23,1       0,6       2,5
                                                                                                               i     Bea masuk                       17,1     18,0       0,9       5,2
                   PPh (LHS)      PPN (LHS)     Cukai (LHS)          Lainnya (LHS)     Tax Ratio (RHS)
                                                                                                               ii.   Bea Keluar                       5,5      5,1      (0,3)     (5,9)



     Pokok-Pokok Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2011:
      Penggalian potensi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi
      Peningkatan kualitas pemeriksaan dan penyidikan, serta penyempurnaan mekanisme
        keberatan dan banding
      Ekstenfikasi barang kena cukai
      Penyesuaian tarif cukai sejalan dengan road map cukai hasil tembakau
      Peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai
      Pemberian insentif fiskal (DTP)
6
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP
                                                                                                                                  PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2010 - 2011
           PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                          (Triliun rupiah)
Triliun Rp               TAHUN 2005 - 2010
350                                                                                                                                                       2010              2011
                                                                                                                              Jenis Pendapatan                               D thd    % D thd
300                                                                                                                                                      APBN-P    RAPBN    APBN-P    APBN-P
                                                                                                                                                                             2010      2010
250
                                                                                                                     Penerim aan Negara Bukan Pajak        247,2    243,1     (4,1)     (1,7)
200                                                                                                                   a.   Penerim aan SDA                 164,7    158,2     (6,6)     (4,0)
                                                                                                                              i. Migas                     151,7    145,3     (6,5)     (4,3)
150                                                                                                                             - Minyak bumi              112,5    104,7     (7,8)     (6,9)
                                                                                                                                - Gas alam                  39,2     40,5     1,3        3,3
100
                                                                                                                             ii. Non Migas                  13,0     12,9     (0,1)     (0,7)
    50                                                                                                                          - Pertambangan umum          9,7      9,9     0,2        1,8
                                                                                                                                - Kehutanan                  2,9      2,5     (0,3)    (11,4)
    0                                                                                                                           - Perikanan                  0,2      0,1     (0,0)    (33,3)
                2005             2006                2007            2008              2009       2010     APBN-P               - Panas Bumi                 0,2      0,4     0,1       45,7

                                                                                                                      b.   Bagian Pem . atas Laba BUMN      29,5     26,6     (2,9)     (9,9)
                                                                                                                      c.   PNBP Lainnya                     43,5     43,4     (0,0)     (0,1)
         Pend. BLU (LHS)   Pen. SDA Nonmigas (LHS)    PNBP Lainnya (LHS)    Laba BUMN (LHS)   Pen. SDA Migas (LHS)
                                                                                                                           - al : Pendapatan DMO             7,9     10,5     2,6       32,2
                                                                                                                      d.   Penerim aan BLU                   9,5     14,9     5,4       57,0



Pokok-Pokok Kebijakan PNBP tahun 2011:
 Migas:
   Peningkatan produksi/lifting migas dengan didukung insentif fiskal.
   Efisiensi cost recovery dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang ada.
   Perbaikan infrastruktur migas.
 SDA Non-Migas dan PNBP lainnya:
   Optimalisasi penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi
   Peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi PNBP K/l.
 Laba BUMN:
   Peningkatan kinerja BUMN
   Penerapan payout ratio yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing BUMN.
7
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA
             PEMERINTAH PUSAT
                                                                                       Pencapaian pertumbuhan
           BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2010-2011
                                (dalam triliun rupiah)
                                                                                        ekonomi yang berkualitas:
                                                                                         Pembangunan
                                           2010                   2011                    infrastruktur, a.l:
                                                                  ∆ thd    % ∆ thd
              URAIAN                      APBN-P     RAPBN       APBN-P    APBN-P          domestic connectivity
                                                                  2010      2010           pengembangan
    A. Belanja K/L                          366.1        410.4     44.3       12.1          Kawasan ekonomi
    B. Belanja Non K/L                      415.4        413.2     (2.2)      (0.5)         khusus
    1. Belanja Pegawai                      162.7        180.6     18.0       11.0       Menjamin kelancaran
    2. Belanja Barang                       112.6        131.5     18.9       16.8        distribusi barang, jasa,
    3. Belanja Modal                         95.0        121.7     26.6       28.0
                                                                                          dan informasi untuk
    4. Pembayaran Bunga Utang               105.7        116.4     10.8       10.2
       i. Utang Dalam Negeri                 71.9         80.4      8.5       11.9        meningkatkan daya saing
       ii. Utang Luar Negeri                 33.8         36.0      2.2        6.6        produk nasional
    5. Subsidi                              201.3        184.8    (16.4)      (8.2)    Perlindungan Sosial a.l.
       a Subsidi Energi                     144.0        133.8    (10.2)      (7.1)      melalui :
       b Subsidi Non Energi                  57.3         51.0     (6.3)     (10.9)
    6. Belanja Hibah                          0.2          0.8       0.5     217.1
                                                                                         Pendidikan (BOS,
    7. Bantuan Sosial                        71.2         61.5     (9.6)     (13.6)       Beasiswa
    8. Belanja Lain-Lain                     32.9         26.3     (6.6)     (20.1)       siswa/mahasiswa miskin)
               JUMLAH                       781.5        823.6     42.1        5.4       Kesehatan (Jamkesmas)
8
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA
                  PEMERINTAH PUSAT (2)
                                                                             Pemberdayaan Masyarakat a.l.
                                                                              melalui PNPM Mandiri
                                                                             Pemantapan pelaksanaan
Belanja Lain-lain;             Belanja Pegawai;   Belanja Barang;             reformasi birokrasi
      3,2%                          21,9%             16,0%                  Perbaikan kesejahteraan aparatur
                                                                              negara dan pensiunan :
                                                                              Kenaikan gaji dan pensiun pokok
                 Bantuan Sosial;                           Belanja modal;       10 %
                     7,5%                                      14,8%
                                                                              Pemberian gaji dan pensiun bulan
                                                                                ke-13
                                                   Pemb. Bunga               Pengalokasian anggaran subsidi
                             Subsidi; 22,4%        Utang; 14,1%               untuk menjaga stabilitas harga dan
                                                                              perlindungan kesejahteraan
                                                                              masyarakat;
Belanja Hibah;
                                                                             Pembayaran kewajiban bunga
    0,1%
                                                                              utang yang jatuh tempo tepat waktu
                                                                              dan jumlah


9
RESOURCES ENVELOPE DAN KEBIJAKAN BELANJA K/L 2011

                                                                       Pagu Sementara                               RAPBN
                 400                                           120.0
                 350                                   97.5                        PNBP/BLU      PHLN =                   PNBP/BLU     PHLN =
                               88.3    92.0    89.5            100.0               = Rp23,8 T    Rp28,7 T                 = Rp27,4 T   Rp28,7 T
                 300   76.5
                 250
                                                               80.0                                     PDN =                                 PDN =
                                                                                                        Rp1,0 T                               Rp1,0 T
                 200                                           60.0
                 150
                                                               40.0
                 100
                 50
                                                               20.0               RM =                                RM =
                                                                                Rp368,1 T                           Rp353,3 T
                   0                                           0.0
                       2005    2006    2007    2008    2009
     Pagu Riil                                 312     334
     APBN-P            158.0   214.4   244.6   290.0   314.7
     LKPP              120.8   189.4   225.0   259.7   307.0
     % thd APBN-P      76.5    88.3    92.0    89.5    97.5
     % thd Pagu Riil   76.5    88.3    92.0    83.2    91.9             Pagu Sementara = Rp421,6 T                RAPBN = Rp410,4 T


 Kebijakan Belanja K/L 2011 a.l. :
  Reformasi birokrasi dan tata kelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  Mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya dorong
   terhadap pertumbuhan ekonomi;
  Penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat
   dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
10
PROFIL RENCANA ALOKASI BELANJA K/L 2011


                                      Pagu > Rp10 T: 11 K/L 
                                       Kemendiknas, KemenPU,
                                       Kemenhan, Kemenag, Polri,
                  11 K/L
                                       Kemenkes, Kemenhub,
                Pagu> 10 T
                                       Kementan, Kemenkeu, K.ESDM,
                                       Kemendagri.

                   26 K/L
                                      Pagu di atas Rp1,0 T tetapi di
           Pagu > 1 T , dan < 10 T     bawah Rp10 T: 26 K/L  a.l. MA,
                                       Kemenhut, Kemenlu, Kemenkum
                                       dan HAM, Kemensos, Setneg,
                                       BMKG, BPLS
           40 K/L : Pagu < 1 T
                                      Pagu < Rp1,0 T: 40 K/L  KPU,
                                       KLH, B.POM, BPKP, KPK, Batan,
                                       Bakorsurtanal, BKN, BKPM,
                                       MK,Komnas HAM
                    77 K/L

11
ANGGARAN BELANJA K/L (di atas Rp1 Triliun)

           Kemen PU                                                                                          56,5
        Kemendiknas                                                                                   50,3
           Kemenhan                                                                         45,2
             Kemenag                                                          31,0
                 POLRI                                                 28,3
           Kemenkes                                                 26,2
           Kemenhub                                          21,4
           Kementan                                   16,8
           Kemenkeu                                  16,5
        Kemen ESDM                                 15,1
         Kemendagri                             13,3
                   MA                   6,1
           Kemenhut                    5,9
             Kemenlu                   5,6
     Kemenkum HAM                    4,9
            Kemen KP                 4,8
            Kemensos               4,0
                  BPN             3,4
     Kemenakertrans               3,4
      Kemenkominfo                3,3
                  DPR            2,8
          Kemenpera              2,8
                   BPK           2,8
             Kejagung           2,6
                BKKBN           2,4
                   BPS         2,2
         Kemenprind            2,2
               Sekneg          2,2
          Kemenpora            2,1
       Kemenbudpar             2,1
           Kemendag           1,6
                BMKG         1,3
                  BPLS       1,3
          Kemen PDT          1,2
             Basarnas        1,2
                  DPD        1,2
                   BIN       1,0

                         -               10,0         20,0           30,0            40,0      50,0          60,0

                                                                    Rp Triliun

12
ANGGARAN BELANJA K/L (di bawah Rp1 Triliun)
                      KPU                                                                                                              980,9
                       KLH                                                                                                  854,3
        Kemenkop UKM                                                                                                      828,7
                   BPOM                                                                                              778,8
                      BNN                                                                                    723,6
                     BPKP                                                                                   714,0
               Bappenas                                                                                   699,4
                     BPPT                                                                                693,3
                    BNPB                                                                              663,2
                    Batan                                                                     601,6
                       LIPI                                                                   599,0
                       KPK                                                                  575,7
                       LSN                                                          500,0
           Bakosurtanal                                                        455,2
                      BKN                                                     448,5
            Kemenristek                                                      440,7
     Kemenko Polhukam                                                        436,2
                   BKPM                                                      435,8
                   Lapan                                             365,5
                     MPR                                           340,8
              Perpusnas                                           332,5
                   BPWS                                       292,5
                        MK                                   287,7
                BNPP TKI                                   264,0
                      LAN                                244,1
      Kemenko Perekon                                  220,4
                     LKPP                            208,6
                    KPPU                           181,3
       Kemen PP dan PA                          160,1
     Kemen PAN dan RB                          153,9
              Lemhanas                        140,9
          Kemen BUMN                          140,8
         Kemenko Kesra                       132,3
             Arsip Nasri                     129,1
                   PPATK                 97,9
                      BSN               82,6
                        KY             79,7
                 Bapeten               76,8
           Komnas HAM               57,2
             Wanhannas            37,3

                              -              200,0                400,0                 600,0                 800,0                 1.000,0    1.200,0

                                                                                   Rp Miliar


13
Perkembangan Subsidi
                                                                                                                 SUBSIDI, 2010 - 2011
                       Perkembangan Subsidi, 2005 - 2010                                                              (dalam triliun rupiah)

                                                                                                                                        2010              2011

                      300,0                           277,4                                                                                               ∆ thd    % ∆ thd
                                                                                                       URAIAN
                                                                                                                                       APBN-P   RAPBN    APBN-P    APBN-P
                      250,0                                                                                                                               2010      2010
                                                                            201,3
     triliun rupiah




                                                                                    a Subsidi Energi                                    144.0    133.8    (10.2)      (7.1)
                      200,0                   150,2           138,1 157,8              1) BBM, LPG & BBN                                 88.9     92.8      3.9        4.4
                      150,0   120,8                                                    2) Listrik                                        55.1     41.0    (14.1)     (25.6)
                                      107,4
                                                                                    b Subsidi Non Energi                                 57.3     51.0     (6.3)     (10.9)
                      100,0                                                            1) Pangan                                         13.9     15.3      1.3        9.6
                                                                                       2) Pupuk                                          18.4     16.4     (2.0)     (11.1)
                       50,0
                                                                                       3) Benih                                           2.3      0.1     (2.1)     (94.7)
                         -                                                             4) PSO                                             1.4      1.9      0.5      36.5
                                                                                       5) Kredit Program                                  2.9      2.6     (0.2)      (8.3)
                              2005 2006 2007 2008 2009 APBN APBN-P
                                                                                       6) Subsidi Pajak / Pajak DTP                      18.4     14.8     (3.7)     (20.0)
                                                       2010 2010
                                                                                       JUMLAH                                           201.3    184.8    (16.4)      (8.2)


 Tahun 2005 – 2010 : Subsidi naik dari Rp120,8 T  Rp201,3 T (APBN-P 2010), Tahun 2011 :
 o Subsidi BBM: Volume konsumsi BBM Bersubsidi 36,8 juta KL; Subsidi LPG Tabung 3 Kg;
 o Subsidi Pangan: Kuantum 15 Kg/RTS/bln; Durasi penyaluran 12 bln; HPB naik dari
   Rp6.285/kg  Rp6.450/kg; Harga Raskin tetap (Rp1.600/kg).
 o Subsidi Pupuk : Volume naik dari 9,3 juta ton  11,3 juta ton.
14
Sasaran Pembangunan Infrastruktur, RAPBN 2011




Pembangunan Jaringan Rel      Pengembangan dan Rehabilitasi   Terbangunnya Tranmisi
Kereta Api 85,06 Km Jalur     118 Bandara, dan Pembangunan    sepanjang 1.558 km, dan Gardu
Ganda, dan Peningkatan        14 Bandar Udara Baru            Induk sebesar 1.280 MVA
Kondisi Jalur Kereta Api
sepanjang 126,12 Km




Pembangunan Fly Over dan                                      Melanjutkan pembangunan 8
                                Peningkatan hunian yg layak
Underpass sepanjang 4.551 M
                                di 1.500 desa
                                                              waduk; Menyelesaikan 34
                                                              Embung/Situ, rehabilitasi 2
15
                                                              Waduk
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, 2011
                                                               Jamkesmas: Meningkatkan akses
                                                               dan mutu layanan kesehatan seluruh
                                                               penduduk miskin dan hampir miskin.
                                                               Sasaran 76,4 juta jiwa




BOS: Meringankan beban masyarakat atas biaya pendidikan agar
semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu
sampai tamat.
Sasaran: Siswa SD/SMP penerima BOS = 37,5 juta siswa;
Siswa MI/MTs penerima BOS = 6,3 juta siswa


PNPM :
Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan
dan kesempatan kerja masyarakat
miskin secara mandiri.
Sasaran:
PNPM perdesaan: 5.005 kec;
PNPM Perkotaan 1.153 kec.

16
POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH
Pokok-Pokok Kebijakan DBH
• Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi                  TRANSFER KE DAERAH, 2010-2011
  dengan institusi pengelola Penerimaan                                      (dalam triliun rupiah)
  Negara Bukan Pajak (PNBP).
• Menyempurnakan proses penghitungan dan
  penetapan alokasi DBH agar lebih transparan                                           2010                   2011
  dan akuntabel.
                                                             URAIAN                                            ∆ thd % ∆ thd
• Menyempurnakan sistem penyaluran DBH
  lebih tepat waktu dan tepat jumlah.
                                                                                      APBN-P      RAPBN       APBN-P APBN-P
                                                                                                               2010   2010
• Penyelesaian Kurang Bayar DBH SDA dan
  DBH Pajak.
Pokok-Pokok Kebijakan DAU                        1. Dana Perimbangan                    314.4         329.1    14.7      4.7
• 26 persen dari PDN Neto
                                                    a. Dana Bagi Hasil                   89.6          82.0    (7.6)    (8.5)
                                                    b. Dana Alokasi Umum                203.6         221.9    18.3      9.0
• Meningkatkan akurasi dasar perhitungan
  DAU dari lembaga/instansi yang berwenang.         c. Dana Alokasi Khusus               21.1          25.2     4.1     19.4
• DAU untuk daerah pemekaran baru dihitung       2. Dana Otonomi Khusus dan Peny.        30.2          49.3    19.1     63.0
  proporsional dengan daerah induknya,
  dengan menggunakan data luas wilayah,
                                                    a. Dana Otonomi Khusus                9.1          10.3     1.2     12.9
  jumlah penduduk dan jumlah PNSD.                  b. Dana Penyesuaian                  21.2          39.0    17.9     84.6
• DAU untuk 14 daerah pemekaran baru
  beserta induknya dihitung secara mandiri                    JUMLAH                    344.6         378.4    33.8      9.8

17
POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH (2)

 Pokok-Pokok Kebijakan DAK
 • Mendukung program prioritas nasional RKP 2011 sesuai kerangka pengeluaran jangka
   menengah dan penganggaran berbasis kinerja;
 • Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam
   membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka
   pemerataan pelayanan dasar publik; dan
 • Bidang DAK: tambahan 5 bidang baru:
   Listrik Pedesaan, Perumahan dan Permukiman, Keselamatan Transportasi Darat,
   Transportasi Perdesaan, Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
 Dana Otonomi Khusus:
   o Prov. NAD dan wilayah Papua (meliputi Prov. Papua dan Papua Barat), masing-masing
      setara 2% DAU Nasional.
   o Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Prov.
      Papua dan Prov Papua Barat.
 Dana Penyesuaian:
   o Dana tambahan penghasilan guru PNSD
   o Dana Tunjangan Profesi Guru
   o Dana Insentif Daerah
   o Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

18
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
     [ triliun Rupiah]     Debt to GDP Ratio 2001-2011                                       [%]                      DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2010-2011
      8.000                                                                                120%                                              (dalam triliun rupiah)

     7.000                                                                                                                                                2010         2010                2011
                                                                                           100%                        URAIAN                            APBN-P
                                                                                                                                                                                           ∆ thd    % ∆ thd
                                                                                                                                                                      APBN-P    RAPBN     APBN-P    APBN-P
     6.000                                                                                                                                              (Lapsem)
                                                                                                                                                                                           2010      2010
               77%
                                                                                           80%
     5.000               67%
                                                                                                   D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)                   (133,7)      (133,7)   (115,7)     18,1     (13,5)
                                                                                                        % Defisit Terhadap PDB                             (2,1)        (2,1)     (1,7)      0,5     (22,8)
                               61%
     4.000                           57%                                                   60%
                                                                                                   E. PEMBIAYAAN (I + II)                                 133,7        133,7     115,7     (18,1)     (13,5)
                                                                                                      I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI                          133,9        133,9     118,7     (15,2)     (11,4)
                                              47%                                                        1. Perbankan dalam negeri                         45,5         45,5       7,7     (37,8)     (83,2)
     3.000                                           39%                                                  2. Non-perbankan dalam negeri                    88,4         88,4     111,0      22,6       25,5
                                                           35%   33%                       40%           a.l a. Penerimaan Privatisasi                      1,2          1,2       0,3      (0,9)     (71,7)
                                                                       28,3% 27,8% 26,0%
     2.000                                                                                                   b. Hasil Pengelolaan Aset                      1,2          1,2       0,5      (0,7)     (56,1)
                                                                                                            c. Surat Berharga Negara (neto)               107,5        107,5     125,5      18,0      16,7
                                                                                           20%              d. Pinjaman Dalam Negeri                        1,0          1,0       1,0       0,0       0,0
      1.000                                                                                                 e. Dana Investasi Pemerintah dan PMN          (12,9)       (12,9)    (12,8)      0,1      (1,0)
                                                                                                     II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)                     (0,2)        (0,2)     (3,0)     (2,8)   1.826,1
          0                                                                                0%            1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)                  70,8         70,8      57,1     (13,7)     (19,4)
                                                                                                            a. Pinjaman Program                            29,4         29,4      17,7     (11,7)     (39,9)
              2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011                                        b. Pinjaman Proyek Bruto                       41,4         41,4      39,4      (2,0)      (4,8)
                                                                                                         2. Penerusan Pinjaman (SLA)                      (16,8)       (16,8)    (12,0)      4,8      (28,6)
                          Outstanding Utang         PDB    Rasio Utang thd PDB (RHS)                     3. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN                (54,1)       (54,1)    (48,1)      6,1      (11,2)




      Pembiayaan Melalui Utang 2011:
      1. Mengutamakan penerbitan SBN (SUN dan Sukuk) rupiah di pasar domestik.
      2. Pinjaman Luar Negeri/PLN diprioritaskan dari sumber yang efisien dan risiko rendah
         dan tanpa agenda politik
      3. Rasio utang terhadap PDB menurun, walaupun secara nominal jumlah utang
         meningkat.

19
TERIMA KASIH




               20

More Related Content

Viewers also liked

PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008
Badan Kebijakan Fiskal
 
RUU APBN 2011
RUU APBN 2011RUU APBN 2011
RUU APBN 2011
Badan Kebijakan Fiskal
 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
Badan Kebijakan Fiskal
 
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Badan Kebijakan Fiskal
 
PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007
Badan Kebijakan Fiskal
 
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B IndonesiaRekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Badan Kebijakan Fiskal
 

Viewers also liked (8)

PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008
 
RUU APBN 2011
RUU APBN 2011RUU APBN 2011
RUU APBN 2011
 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
 
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
 
PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007
 
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab V)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab V)Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab V)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab V)
 
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (BAB I)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (BAB I)Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (BAB I)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (BAB I)
 
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B IndonesiaRekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
 

Similar to Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011

Kemenkeu asumsi makro apbn 2013
Kemenkeu asumsi makro apbn 2013Kemenkeu asumsi makro apbn 2013
Kemenkeu asumsi makro apbn 2013
Abdul Hadi Ilman
 
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANKEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
Tri Damri
 
Bappenas kerangka ekonomi makro apbn 2013
Bappenas kerangka ekonomi makro apbn 2013Bappenas kerangka ekonomi makro apbn 2013
Bappenas kerangka ekonomi makro apbn 2013
Abdul Hadi Ilman
 
Djpk presentasi sosialisasi_dak_kesehatan
Djpk presentasi sosialisasi_dak_kesehatanDjpk presentasi sosialisasi_dak_kesehatan
Djpk presentasi sosialisasi_dak_kesehatanrazitakhalyla
 
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ...
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH ...KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH ...
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ...
Andi Makkuraga Hidayat
 
Informasi penyaluran dana_tranfer_pemerintah_pusat_ke_kab garut 2011
Informasi penyaluran dana_tranfer_pemerintah_pusat_ke_kab garut 2011Informasi penyaluran dana_tranfer_pemerintah_pusat_ke_kab garut 2011
Informasi penyaluran dana_tranfer_pemerintah_pusat_ke_kab garut 2011Doni Setiawan
 
Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011
Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011
Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011
Ivonne Srikandi
 
ADPU.docx
ADPU.docxADPU.docx
ADPU.docx
IraWati87
 
Pemetaan Keuangan Daerah
Pemetaan Keuangan DaerahPemetaan Keuangan Daerah
Pemetaan Keuangan Daerah
infosanitasi
 
hanis pbs eko-kemudahan ict
hanis pbs eko-kemudahan icthanis pbs eko-kemudahan ict
hanis pbs eko-kemudahan icthanis kawaii
 
Kondisi Perekonomian Jakarta Tahun 2012
Kondisi Perekonomian Jakarta Tahun 2012Kondisi Perekonomian Jakarta Tahun 2012
Kondisi Perekonomian Jakarta Tahun 2012
Prasetiya Mulya Business School
 
Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017
Tony Hidayat
 
Ekspose Pidato Pd Tim Verifikasi Lppd 7 5 09
Ekspose Pidato Pd Tim Verifikasi Lppd 7 5 09Ekspose Pidato Pd Tim Verifikasi Lppd 7 5 09
Ekspose Pidato Pd Tim Verifikasi Lppd 7 5 09Sigit Pramulia
 
09 04-28 renstra-ditjenanggaran05-09
09 04-28  renstra-ditjenanggaran05-0909 04-28  renstra-ditjenanggaran05-09
09 04-28 renstra-ditjenanggaran05-09Novit Yanto
 
Strategi Pajak dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Paj...
Strategi Pajak dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Paj...Strategi Pajak dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Paj...
Strategi Pajak dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Paj...
ThieChen
 
Evaluasi Kinerja dan Arahan Program Infrastruktur Permukiman
Evaluasi Kinerja dan Arahan Program Infrastruktur PermukimanEvaluasi Kinerja dan Arahan Program Infrastruktur Permukiman
Evaluasi Kinerja dan Arahan Program Infrastruktur Permukiman
infosanitasi
 
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
kabupaten_pakpakbharat
 
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
dicoba83
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
Ahmad Abdul Haq
 

Similar to Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (20)

Kemenkeu asumsi makro apbn 2013
Kemenkeu asumsi makro apbn 2013Kemenkeu asumsi makro apbn 2013
Kemenkeu asumsi makro apbn 2013
 
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANKEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
 
Bappenas kerangka ekonomi makro apbn 2013
Bappenas kerangka ekonomi makro apbn 2013Bappenas kerangka ekonomi makro apbn 2013
Bappenas kerangka ekonomi makro apbn 2013
 
Djpk presentasi sosialisasi_dak_kesehatan
Djpk presentasi sosialisasi_dak_kesehatanDjpk presentasi sosialisasi_dak_kesehatan
Djpk presentasi sosialisasi_dak_kesehatan
 
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ...
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH ...KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH ...
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ...
 
Informasi penyaluran dana_tranfer_pemerintah_pusat_ke_kab garut 2011
Informasi penyaluran dana_tranfer_pemerintah_pusat_ke_kab garut 2011Informasi penyaluran dana_tranfer_pemerintah_pusat_ke_kab garut 2011
Informasi penyaluran dana_tranfer_pemerintah_pusat_ke_kab garut 2011
 
Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011
Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011
Laporan Kinerja Pembangunan Kota Bitung Tahun 2011
 
ADPU.docx
ADPU.docxADPU.docx
ADPU.docx
 
Pemetaan Keuangan Daerah
Pemetaan Keuangan DaerahPemetaan Keuangan Daerah
Pemetaan Keuangan Daerah
 
hanis pbs eko-kemudahan ict
hanis pbs eko-kemudahan icthanis pbs eko-kemudahan ict
hanis pbs eko-kemudahan ict
 
Kondisi Perekonomian Jakarta Tahun 2012
Kondisi Perekonomian Jakarta Tahun 2012Kondisi Perekonomian Jakarta Tahun 2012
Kondisi Perekonomian Jakarta Tahun 2012
 
Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017
 
Ekspose Pidato Pd Tim Verifikasi Lppd 7 5 09
Ekspose Pidato Pd Tim Verifikasi Lppd 7 5 09Ekspose Pidato Pd Tim Verifikasi Lppd 7 5 09
Ekspose Pidato Pd Tim Verifikasi Lppd 7 5 09
 
09 04-28 renstra-ditjenanggaran05-09
09 04-28  renstra-ditjenanggaran05-0909 04-28  renstra-ditjenanggaran05-09
09 04-28 renstra-ditjenanggaran05-09
 
Sakd modul 3
Sakd modul 3Sakd modul 3
Sakd modul 3
 
Strategi Pajak dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Paj...
Strategi Pajak dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Paj...Strategi Pajak dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Paj...
Strategi Pajak dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Paj...
 
Evaluasi Kinerja dan Arahan Program Infrastruktur Permukiman
Evaluasi Kinerja dan Arahan Program Infrastruktur PermukimanEvaluasi Kinerja dan Arahan Program Infrastruktur Permukiman
Evaluasi Kinerja dan Arahan Program Infrastruktur Permukiman
 
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
 
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
 

More from Badan Kebijakan Fiskal

Ministry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green PaperMinistry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green Paper
Badan Kebijakan Fiskal
 
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APECPertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Badan Kebijakan Fiskal
 
Global financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approachGlobal financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approach
Badan Kebijakan Fiskal
 
Pidato Menkeu
Pidato MenkeuPidato Menkeu
Pidato Menkeu
Badan Kebijakan Fiskal
 
Indonesia oecd
Indonesia   oecdIndonesia   oecd
Indonesia oecd
Badan Kebijakan Fiskal
 
Communique
CommuniqueCommunique
Pelantikan Eselon II
Pelantikan Eselon IIPelantikan Eselon II
Pelantikan Eselon II
Badan Kebijakan Fiskal
 
Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingStudi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Badan Kebijakan Fiskal
 
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
PMK Nomor 30 Tahun 2007
PMK Nomor  30 Tahun 2007PMK Nomor  30 Tahun 2007
PMK Nomor 30 Tahun 2007
Badan Kebijakan Fiskal
 
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Badan Kebijakan Fiskal
 
Keppres Nomor 104 Tahun 2003
Keppres Nomor 104 Tahun 2003Keppres Nomor 104 Tahun 2003
Keppres Nomor 104 Tahun 2003
Badan Kebijakan Fiskal
 
PMK Nomor 38/PMK.01/2006
PMK Nomor 38/PMK.01/2006PMK Nomor 38/PMK.01/2006
PMK Nomor 38/PMK.01/2006
Badan Kebijakan Fiskal
 

More from Badan Kebijakan Fiskal (20)

Ministry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green PaperMinistry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green Paper
 
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APECPertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
 
Global financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approachGlobal financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approach
 
Pidato Menkeu
Pidato MenkeuPidato Menkeu
Pidato Menkeu
 
Indonesia oecd
Indonesia   oecdIndonesia   oecd
Indonesia oecd
 
Communique
CommuniqueCommunique
Communique
 
Pelantikan Eselon II
Pelantikan Eselon IIPelantikan Eselon II
Pelantikan Eselon II
 
Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010
 
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
 
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
 
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
 
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
 
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
 
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingStudi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
 
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
 
PMK Nomor 30 Tahun 2007
PMK Nomor  30 Tahun 2007PMK Nomor  30 Tahun 2007
PMK Nomor 30 Tahun 2007
 
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
 
Keppres Nomor 104 Tahun 2003
Keppres Nomor 104 Tahun 2003Keppres Nomor 104 Tahun 2003
Keppres Nomor 104 Tahun 2003
 
PMK Nomor 38/PMK.01/2006
PMK Nomor 38/PMK.01/2006PMK Nomor 38/PMK.01/2006
PMK Nomor 38/PMK.01/2006
 
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab VI)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab VI)Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab VI)
Nota Keuangan dan RAPBN 2011 (Bab VI)
 

Recently uploaded

ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
WiwikDewiSusilawati
 
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdfTabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
HuseinKewolz1
 
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxMAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
JaffanNauval
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
anselmusl280
 
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptxmateri perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
RaraStieAmkop
 
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuanganFinancial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
EnoCasmiSEMBA
 
AUDITING II chapter25.ppt
AUDITING II                chapter25.pptAUDITING II                chapter25.ppt
AUDITING II chapter25.ppt
DwiAyuSitiHartinah
 
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
muhammadarsyad77
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
ritaseptia16
 
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Meihotmapurba
 
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.pptMateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
kurikulumsdithidayah
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
muhammadarsyad77
 

Recently uploaded (13)

ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
 
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
 
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdfTabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
 
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxMAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
 
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptxmateri perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
 
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuanganFinancial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
 
AUDITING II chapter25.ppt
AUDITING II                chapter25.pptAUDITING II                chapter25.ppt
AUDITING II chapter25.ppt
 
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
 
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
 
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.pptMateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
 

Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011

  • 1. POKOK-POKOK NOTA KEUANGAN DAN RAPBN 2011 Paparan Menteri Keuangan Pada Konferensi Pers Jakarta, 16 Agustus 2010
  • 2. POKOK BAHASAN DASAR HUKUM PENYUSUNAN RAPBN 2011 2 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2010 - 2011 POSTUR APBN-P 2010 DAN RAPBN 2011 3 POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA, RAPBN 2011 POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA NEGARA, RAPBN 2011 POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, RAPBN 2011 6 2
  • 3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RAPBN 2011 Penyusunan RAPBN Tahun 2011 didasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 2  Pasal 23 UUD 1945 Amandemen Keempat.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 3 Negara, yang mengamatkan: RAPBN 2011 disusun dengan berpedoman kepada:  Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011;  Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2011;  Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011  Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. 6 3
  • 4. 2010 2011 INDIKATOR APBN-P Real. Sem I Prognosis Sem II Perk Real. RAPBN 2) Pertumbuhan ekonomi (%) 5,8 5,9 6,1 6,0 6,3 Inflasi y.o.y (%) 5,3 5,05 5,3 5+1 5,3 Suku Bunga SBI 3 Bulan (%) 6,5 6,6 6,4 6,5 6,5 Nilai tukar (Rp/US$1) - Rata-rata 9.200 9.193 9.207 9.200 9.300 1) Harga Minyak/ICP (US$/Barel) - Rata-rata 80,0 78,0 82,0 80,0 80,0 1) Lifting Minyak (MBCD) - Rata-rata 0,965 0,959 0,972 0,965 0,970 . . 1) Untuk penghitungan penerimaan negara Semester I-2010 menggunakan angka pada periode Desember 2009 - Mei 2010 dengan realisasi lifting minyak = 0,959 MBCD dan ICP = US$78,0/barel. 2) Pertumbuhan ekonomi dalam NK & RAPBN 2011 diperkirakan sebesar 5,9% menuju 6,0%. 4
  • 5. APBN-P 2010 & RAPBN 2011 (dalam triliun rupiah) 2010 2011 URAIAN % ∆ thd ∆ thd APBN-P APBN-P RAPBN APBN-P 2010 2010 A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 992,4 1.086,4 94,0 9,5 I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 990,5 1.082,6 92,1 9,3 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 743,3 839,5 96,2 12,9 Tax Ratio (% thd PDB) 11,9 12,0 0,1 0,8 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 247,2 243,1 (4,1) (1,7) II. HIBAH 1,9 3,7 1,8 97,2 B. BELANJA NEGARA 1.126,1 1.202,0 75,9 6,7 I BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L & Non K/L) 781,5 823,6 42,1 5,4 A. Belanja K/L 366,1 410,4 44,3 12,1 B. Belanja Non K/L 415,4 413,2 (2,2) (0,5) II. TRANSFER KE DAERAH 344,6 378,4 33,8 9,8 1. Dana Perimbangan 314,4 329,1 14,7 4,7 a. Dana Bagi Hasil 89,6 82,0 (7,6) (8,5) b. Dana Alokasi Umum 203,6 221,9 18,3 9,0 c. Dana Alokasi Khusus 21,1 25,2 4,1 19,4 2. Dana Otonomi Khusus dan Peny. 30,2 49,3 19,1 63,0 C. KESEIMBANGAN PRIMER (28,1) 0,7 28,8 (102,6) D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (133,7) (115,7) 18,1 (13,5) % defisit thd PDB (2,1) (1,7) 0,5 (22,8) E. PEMBIAYAAN (I + II) 133,7 115,7 (18,1) (13,5) I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 133,9 118,7 (15,2) (11,4) II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (0,2) (3,0) (2,8) 1.826,1 5
  • 6. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN 2010 - 2011 Triliun Rp Persen (Triliun Rupiah) 800 TAHUN 2005 - 2010 13,5 2010 2011 700 13,0 Jenis Penerim aan Perpajakan D thd % D thd 600 APBN-P RAPBN APBN-P APBN-P 12,5 2010 2010 500 12,0 Penerim aan Perpajakan 743,3 839,5 96,2 12,9 400 a. Pajak dalam negeri 720,8 816,4 95,7 13,3 11,5 i. Pajak Penghasilan 362,2 414,5 52,3 14,4 300 - PPh Migas 55,4 54,2 (1,2) (2,2) 11,0 - PPh Non-Migas 306,8 360,3 53,5 17,4 200 ii. Pajak pertambahan nilai 263,0 309,3 46,4 17,6 100 10,5 iii. Pajak bumi dan bangunan 25,3 27,7 2,4 9,3 iv. BPHTB 7,2 - (7,2) (100,0) 0 10,0 v. Cukai 59,3 60,7 1,4 2,4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 APBN-P vi. Pajak lainnya 3,8 4,2 0,4 9,4 b. Pajak Perdagangan Internasional 22,6 23,1 0,6 2,5 i Bea masuk 17,1 18,0 0,9 5,2 PPh (LHS) PPN (LHS) Cukai (LHS) Lainnya (LHS) Tax Ratio (RHS) ii. Bea Keluar 5,5 5,1 (0,3) (5,9)  Pokok-Pokok Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2011: Penggalian potensi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi Peningkatan kualitas pemeriksaan dan penyidikan, serta penyempurnaan mekanisme keberatan dan banding Ekstenfikasi barang kena cukai Penyesuaian tarif cukai sejalan dengan road map cukai hasil tembakau Peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai Pemberian insentif fiskal (DTP) 6
  • 7. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2010 - 2011 PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Triliun rupiah) Triliun Rp TAHUN 2005 - 2010 350 2010 2011 Jenis Pendapatan D thd % D thd 300 APBN-P RAPBN APBN-P APBN-P 2010 2010 250 Penerim aan Negara Bukan Pajak 247,2 243,1 (4,1) (1,7) 200 a. Penerim aan SDA 164,7 158,2 (6,6) (4,0) i. Migas 151,7 145,3 (6,5) (4,3) 150 - Minyak bumi 112,5 104,7 (7,8) (6,9) - Gas alam 39,2 40,5 1,3 3,3 100 ii. Non Migas 13,0 12,9 (0,1) (0,7) 50 - Pertambangan umum 9,7 9,9 0,2 1,8 - Kehutanan 2,9 2,5 (0,3) (11,4) 0 - Perikanan 0,2 0,1 (0,0) (33,3) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 APBN-P - Panas Bumi 0,2 0,4 0,1 45,7 b. Bagian Pem . atas Laba BUMN 29,5 26,6 (2,9) (9,9) c. PNBP Lainnya 43,5 43,4 (0,0) (0,1) Pend. BLU (LHS) Pen. SDA Nonmigas (LHS) PNBP Lainnya (LHS) Laba BUMN (LHS) Pen. SDA Migas (LHS) - al : Pendapatan DMO 7,9 10,5 2,6 32,2 d. Penerim aan BLU 9,5 14,9 5,4 57,0 Pokok-Pokok Kebijakan PNBP tahun 2011:  Migas:  Peningkatan produksi/lifting migas dengan didukung insentif fiskal.  Efisiensi cost recovery dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang ada.  Perbaikan infrastruktur migas.  SDA Non-Migas dan PNBP lainnya:  Optimalisasi penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi  Peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi PNBP K/l.  Laba BUMN:  Peningkatan kinerja BUMN  Penerapan payout ratio yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing BUMN. 7
  • 8. POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT  Pencapaian pertumbuhan BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2010-2011 (dalam triliun rupiah) ekonomi yang berkualitas:  Pembangunan 2010 2011 infrastruktur, a.l: ∆ thd % ∆ thd URAIAN APBN-P RAPBN APBN-P APBN-P  domestic connectivity 2010 2010  pengembangan A. Belanja K/L 366.1 410.4 44.3 12.1 Kawasan ekonomi B. Belanja Non K/L 415.4 413.2 (2.2) (0.5) khusus 1. Belanja Pegawai 162.7 180.6 18.0 11.0  Menjamin kelancaran 2. Belanja Barang 112.6 131.5 18.9 16.8 distribusi barang, jasa, 3. Belanja Modal 95.0 121.7 26.6 28.0 dan informasi untuk 4. Pembayaran Bunga Utang 105.7 116.4 10.8 10.2 i. Utang Dalam Negeri 71.9 80.4 8.5 11.9 meningkatkan daya saing ii. Utang Luar Negeri 33.8 36.0 2.2 6.6 produk nasional 5. Subsidi 201.3 184.8 (16.4) (8.2)  Perlindungan Sosial a.l. a Subsidi Energi 144.0 133.8 (10.2) (7.1) melalui : b Subsidi Non Energi 57.3 51.0 (6.3) (10.9) 6. Belanja Hibah 0.2 0.8 0.5 217.1 Pendidikan (BOS, 7. Bantuan Sosial 71.2 61.5 (9.6) (13.6) Beasiswa 8. Belanja Lain-Lain 32.9 26.3 (6.6) (20.1) siswa/mahasiswa miskin) JUMLAH 781.5 823.6 42.1 5.4 Kesehatan (Jamkesmas) 8
  • 9. POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (2)  Pemberdayaan Masyarakat a.l. melalui PNPM Mandiri  Pemantapan pelaksanaan Belanja Lain-lain; Belanja Pegawai; Belanja Barang; reformasi birokrasi 3,2% 21,9% 16,0%  Perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan :  Kenaikan gaji dan pensiun pokok Bantuan Sosial; Belanja modal; 10 % 7,5% 14,8%  Pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13 Pemb. Bunga  Pengalokasian anggaran subsidi Subsidi; 22,4% Utang; 14,1% untuk menjaga stabilitas harga dan perlindungan kesejahteraan masyarakat; Belanja Hibah;  Pembayaran kewajiban bunga 0,1% utang yang jatuh tempo tepat waktu dan jumlah 9
  • 10. RESOURCES ENVELOPE DAN KEBIJAKAN BELANJA K/L 2011 Pagu Sementara RAPBN 400 120.0 350 97.5 PNBP/BLU PHLN = PNBP/BLU PHLN = 88.3 92.0 89.5 100.0 = Rp23,8 T Rp28,7 T = Rp27,4 T Rp28,7 T 300 76.5 250 80.0 PDN = PDN = Rp1,0 T Rp1,0 T 200 60.0 150 40.0 100 50 20.0 RM = RM = Rp368,1 T Rp353,3 T 0 0.0 2005 2006 2007 2008 2009 Pagu Riil 312 334 APBN-P 158.0 214.4 244.6 290.0 314.7 LKPP 120.8 189.4 225.0 259.7 307.0 % thd APBN-P 76.5 88.3 92.0 89.5 97.5 % thd Pagu Riil 76.5 88.3 92.0 83.2 91.9 Pagu Sementara = Rp421,6 T RAPBN = Rp410,4 T Kebijakan Belanja K/L 2011 a.l. :  Reformasi birokrasi dan tata kelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;  Mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi;  Penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil; 10
  • 11. PROFIL RENCANA ALOKASI BELANJA K/L 2011  Pagu > Rp10 T: 11 K/L  Kemendiknas, KemenPU, Kemenhan, Kemenag, Polri, 11 K/L Kemenkes, Kemenhub, Pagu> 10 T Kementan, Kemenkeu, K.ESDM, Kemendagri. 26 K/L  Pagu di atas Rp1,0 T tetapi di Pagu > 1 T , dan < 10 T bawah Rp10 T: 26 K/L  a.l. MA, Kemenhut, Kemenlu, Kemenkum dan HAM, Kemensos, Setneg, BMKG, BPLS 40 K/L : Pagu < 1 T  Pagu < Rp1,0 T: 40 K/L  KPU, KLH, B.POM, BPKP, KPK, Batan, Bakorsurtanal, BKN, BKPM, MK,Komnas HAM 77 K/L 11
  • 12. ANGGARAN BELANJA K/L (di atas Rp1 Triliun) Kemen PU 56,5 Kemendiknas 50,3 Kemenhan 45,2 Kemenag 31,0 POLRI 28,3 Kemenkes 26,2 Kemenhub 21,4 Kementan 16,8 Kemenkeu 16,5 Kemen ESDM 15,1 Kemendagri 13,3 MA 6,1 Kemenhut 5,9 Kemenlu 5,6 Kemenkum HAM 4,9 Kemen KP 4,8 Kemensos 4,0 BPN 3,4 Kemenakertrans 3,4 Kemenkominfo 3,3 DPR 2,8 Kemenpera 2,8 BPK 2,8 Kejagung 2,6 BKKBN 2,4 BPS 2,2 Kemenprind 2,2 Sekneg 2,2 Kemenpora 2,1 Kemenbudpar 2,1 Kemendag 1,6 BMKG 1,3 BPLS 1,3 Kemen PDT 1,2 Basarnas 1,2 DPD 1,2 BIN 1,0 - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Rp Triliun 12
  • 13. ANGGARAN BELANJA K/L (di bawah Rp1 Triliun) KPU 980,9 KLH 854,3 Kemenkop UKM 828,7 BPOM 778,8 BNN 723,6 BPKP 714,0 Bappenas 699,4 BPPT 693,3 BNPB 663,2 Batan 601,6 LIPI 599,0 KPK 575,7 LSN 500,0 Bakosurtanal 455,2 BKN 448,5 Kemenristek 440,7 Kemenko Polhukam 436,2 BKPM 435,8 Lapan 365,5 MPR 340,8 Perpusnas 332,5 BPWS 292,5 MK 287,7 BNPP TKI 264,0 LAN 244,1 Kemenko Perekon 220,4 LKPP 208,6 KPPU 181,3 Kemen PP dan PA 160,1 Kemen PAN dan RB 153,9 Lemhanas 140,9 Kemen BUMN 140,8 Kemenko Kesra 132,3 Arsip Nasri 129,1 PPATK 97,9 BSN 82,6 KY 79,7 Bapeten 76,8 Komnas HAM 57,2 Wanhannas 37,3 - 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 Rp Miliar 13
  • 14. Perkembangan Subsidi SUBSIDI, 2010 - 2011 Perkembangan Subsidi, 2005 - 2010 (dalam triliun rupiah) 2010 2011 300,0 277,4 ∆ thd % ∆ thd URAIAN APBN-P RAPBN APBN-P APBN-P 250,0 2010 2010 201,3 triliun rupiah a Subsidi Energi 144.0 133.8 (10.2) (7.1) 200,0 150,2 138,1 157,8 1) BBM, LPG & BBN 88.9 92.8 3.9 4.4 150,0 120,8 2) Listrik 55.1 41.0 (14.1) (25.6) 107,4 b Subsidi Non Energi 57.3 51.0 (6.3) (10.9) 100,0 1) Pangan 13.9 15.3 1.3 9.6 2) Pupuk 18.4 16.4 (2.0) (11.1) 50,0 3) Benih 2.3 0.1 (2.1) (94.7) - 4) PSO 1.4 1.9 0.5 36.5 5) Kredit Program 2.9 2.6 (0.2) (8.3) 2005 2006 2007 2008 2009 APBN APBN-P 6) Subsidi Pajak / Pajak DTP 18.4 14.8 (3.7) (20.0) 2010 2010 JUMLAH 201.3 184.8 (16.4) (8.2) Tahun 2005 – 2010 : Subsidi naik dari Rp120,8 T  Rp201,3 T (APBN-P 2010), Tahun 2011 : o Subsidi BBM: Volume konsumsi BBM Bersubsidi 36,8 juta KL; Subsidi LPG Tabung 3 Kg; o Subsidi Pangan: Kuantum 15 Kg/RTS/bln; Durasi penyaluran 12 bln; HPB naik dari Rp6.285/kg  Rp6.450/kg; Harga Raskin tetap (Rp1.600/kg). o Subsidi Pupuk : Volume naik dari 9,3 juta ton  11,3 juta ton. 14
  • 15. Sasaran Pembangunan Infrastruktur, RAPBN 2011 Pembangunan Jaringan Rel Pengembangan dan Rehabilitasi Terbangunnya Tranmisi Kereta Api 85,06 Km Jalur 118 Bandara, dan Pembangunan sepanjang 1.558 km, dan Gardu Ganda, dan Peningkatan 14 Bandar Udara Baru Induk sebesar 1.280 MVA Kondisi Jalur Kereta Api sepanjang 126,12 Km Pembangunan Fly Over dan Melanjutkan pembangunan 8 Peningkatan hunian yg layak Underpass sepanjang 4.551 M di 1.500 desa waduk; Menyelesaikan 34 Embung/Situ, rehabilitasi 2 15 Waduk
  • 16. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, 2011 Jamkesmas: Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan seluruh penduduk miskin dan hampir miskin. Sasaran 76,4 juta jiwa BOS: Meringankan beban masyarakat atas biaya pendidikan agar semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu sampai tamat. Sasaran: Siswa SD/SMP penerima BOS = 37,5 juta siswa; Siswa MI/MTs penerima BOS = 6,3 juta siswa PNPM : Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sasaran: PNPM perdesaan: 5.005 kec; PNPM Perkotaan 1.153 kec. 16
  • 17. POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH Pokok-Pokok Kebijakan DBH • Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi TRANSFER KE DAERAH, 2010-2011 dengan institusi pengelola Penerimaan (dalam triliun rupiah) Negara Bukan Pajak (PNBP). • Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH agar lebih transparan 2010 2011 dan akuntabel. URAIAN ∆ thd % ∆ thd • Menyempurnakan sistem penyaluran DBH lebih tepat waktu dan tepat jumlah. APBN-P RAPBN APBN-P APBN-P 2010 2010 • Penyelesaian Kurang Bayar DBH SDA dan DBH Pajak. Pokok-Pokok Kebijakan DAU 1. Dana Perimbangan 314.4 329.1 14.7 4.7 • 26 persen dari PDN Neto a. Dana Bagi Hasil 89.6 82.0 (7.6) (8.5) b. Dana Alokasi Umum 203.6 221.9 18.3 9.0 • Meningkatkan akurasi dasar perhitungan DAU dari lembaga/instansi yang berwenang. c. Dana Alokasi Khusus 21.1 25.2 4.1 19.4 • DAU untuk daerah pemekaran baru dihitung 2. Dana Otonomi Khusus dan Peny. 30.2 49.3 19.1 63.0 proporsional dengan daerah induknya, dengan menggunakan data luas wilayah, a. Dana Otonomi Khusus 9.1 10.3 1.2 12.9 jumlah penduduk dan jumlah PNSD. b. Dana Penyesuaian 21.2 39.0 17.9 84.6 • DAU untuk 14 daerah pemekaran baru beserta induknya dihitung secara mandiri JUMLAH 344.6 378.4 33.8 9.8 17
  • 18. POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH (2) Pokok-Pokok Kebijakan DAK • Mendukung program prioritas nasional RKP 2011 sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja; • Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka pemerataan pelayanan dasar publik; dan • Bidang DAK: tambahan 5 bidang baru: Listrik Pedesaan, Perumahan dan Permukiman, Keselamatan Transportasi Darat, Transportasi Perdesaan, Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Dana Otonomi Khusus: o Prov. NAD dan wilayah Papua (meliputi Prov. Papua dan Papua Barat), masing-masing setara 2% DAU Nasional. o Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Prov. Papua dan Prov Papua Barat. Dana Penyesuaian: o Dana tambahan penghasilan guru PNSD o Dana Tunjangan Profesi Guru o Dana Insentif Daerah o Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 18
  • 19. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBIAYAAN ANGGARAN [ triliun Rupiah] Debt to GDP Ratio 2001-2011 [%] DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2010-2011 8.000 120% (dalam triliun rupiah) 7.000 2010 2010 2011 100% URAIAN APBN-P ∆ thd % ∆ thd APBN-P RAPBN APBN-P APBN-P 6.000 (Lapsem) 2010 2010 77% 80% 5.000 67% D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (133,7) (133,7) (115,7) 18,1 (13,5) % Defisit Terhadap PDB (2,1) (2,1) (1,7) 0,5 (22,8) 61% 4.000 57% 60% E. PEMBIAYAAN (I + II) 133,7 133,7 115,7 (18,1) (13,5) I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 133,9 133,9 118,7 (15,2) (11,4) 47% 1. Perbankan dalam negeri 45,5 45,5 7,7 (37,8) (83,2) 3.000 39% 2. Non-perbankan dalam negeri 88,4 88,4 111,0 22,6 25,5 35% 33% 40% a.l a. Penerimaan Privatisasi 1,2 1,2 0,3 (0,9) (71,7) 28,3% 27,8% 26,0% 2.000 b. Hasil Pengelolaan Aset 1,2 1,2 0,5 (0,7) (56,1) c. Surat Berharga Negara (neto) 107,5 107,5 125,5 18,0 16,7 20% d. Pinjaman Dalam Negeri 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1.000 e. Dana Investasi Pemerintah dan PMN (12,9) (12,9) (12,8) 0,1 (1,0) II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (0,2) (0,2) (3,0) (2,8) 1.826,1 0 0% 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 70,8 70,8 57,1 (13,7) (19,4) a. Pinjaman Program 29,4 29,4 17,7 (11,7) (39,9) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 b. Pinjaman Proyek Bruto 41,4 41,4 39,4 (2,0) (4,8) 2. Penerusan Pinjaman (SLA) (16,8) (16,8) (12,0) 4,8 (28,6) Outstanding Utang PDB Rasio Utang thd PDB (RHS) 3. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN (54,1) (54,1) (48,1) 6,1 (11,2) Pembiayaan Melalui Utang 2011: 1. Mengutamakan penerbitan SBN (SUN dan Sukuk) rupiah di pasar domestik. 2. Pinjaman Luar Negeri/PLN diprioritaskan dari sumber yang efisien dan risiko rendah dan tanpa agenda politik 3. Rasio utang terhadap PDB menurun, walaupun secara nominal jumlah utang meningkat. 19