Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh
pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam
pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu
adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan
beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya
kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah
dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan
lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana
dikemukakan Hoessein, (2001)
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh
pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam
pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu
adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan
beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya
kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah
dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan
lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana
dikemukakan Hoessein, (2001)
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Arti “Governance” menurut English Cambridge Dictionary adalah “The way that organizations or countries are managed at the highest level and the system for doing this”.
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Arti “Governance” menurut English Cambridge Dictionary adalah “The way that organizations or countries are managed at the highest level and the system for doing this”.
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019, Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi sebagai dokumen pusat dalam rangka penyusunan RPI2JM ( Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2015.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Pemetaan Keuangan Daerah
1. PEMETAAN KEUANGAN
dalam
Dipresentasikan dalam
Pelatihan untuk TIM IUWASH
Bandung, Februari 2012
2. Untuk mengetahui besarnya anggaran sanitasi
yang sudah dialokasikan kabupaten/kota;
Dasar justifikasi tingkat layanan sanitasi
eksisting;
Dasar justifikasi alokasi anggaran sanitasi ke
depan;
Dasar justifikasi sinkronisasi program sanitasi
antar SKPD.
3. Pilih salah
satu…
Realisasi APBD (5 tahun terakhir)
Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (5 tahun terakhir)
LAKIP
DPA-SKPD
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (KMK tentang Kapasitas
Fiskal Daerah setiap tahunnya)
5. DSCR =((PAD+DBH+DBH Prov.+DAU) – Blj.Wajib ) /
(Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain2)
Merupakan Indikator kemampuan Pemda Dalam Memenuhi Kewajiban keuangannya
Ruang Fiskal = Total Pendap – (DAK + Pendap.Hibah + Dana
Darurat + Dana Peny./Otsus) – Belanja
Pegawai Tdk. Langsung
Ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai : ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran
pemerintah, untuk menyediakan sumber daya tertentu tanpa mengancam kesinambungan posisi
keuangan pemerintah. (Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan umum setelah dikurang pendapatan
yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti
belanja pegawai dan belanja bunga). Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion Paper, 2005)
Public Saving = Penerimaan – Belanja Wajib
Merupakan Tabungan Masyarakat (Pendanaan yang tersedia di APBD yang dapat digunakan untuk
kepentingan masyarakat
6. 2007 2008 2009 2010 20011
DSCR
PAD 9,778 10,674 11,781 13,226 15,172
DBH 32,250 34,790 37,803 41,406 46,219
DBHD
DAU 261,174 273,514 287,084 302,039 318,560
Blj.Wajib :
Blj. Pegawai 203,687 220,797 240,735 264,647 293,826
Angs.Pokok Pinj. 23,830
Angs.Bunga Pinj.
By. Lain
Pokok Pinjaman - - - - -
Bunga
By. Lain-lain 5,749 6,414 7,247 8,330 9,793
DSCR 13.16 15.31 13.24 11.05 8.80
RUANG FISKAL
Total Pendapatan 418,043 440,886 466,924 497,126 533,213
DAK 37,060 40,321 44,313 49,358 55,961
Pendap. Hibah
Dana Darurat
Dana Peny./Otsus 68,344 71,214 74,414 78,093 82,339
Blj. Pegawai Tdk. Lgs 203,687 220,797 240,735 264,647 293,826
R.Fiskal 108,953 108,554 107,462 105,028 101,087
PUBLIC SAVING
Penerimaan
PAD 9,778 10,674 11,781 13,226 15,172
DBH Pajak & DBH bkn. Pajak 32,250,000 34,789,688 37,803,344 41,405,530 46,218,954
DAU 261,173,715 273,514,173 287,083,895 302,038,992 318,559,855
DAK 37,060,200 40,321,498 44,313,326 49,358,398 55,961,256
DBH Pajak - Provinsi 9,438,310 10,372,703 11,527,962 13,004,478 14,961,593
Belanja Wajib
Belanja Mengikat 203,686,903 220,796,602 240,734,536 264,646,697 293,825,663
Kewajiban Daerah
Public Saving 136,245,100 138,212,132 140,005,773 141,173,928 141,891,168
7. Fasilitasi setiap anggota Pokja untuk merekap anggaran terkait
sanitasi di SKPD masing-masing 5 tahun terakhir
Arahkan data sesuai tabel keuangan yang akan disusun
Hitung rata2 pertumbuhan persentase masing-masing struktur
pendapatan dan belanja APBD
Hitung total anggaran sanitasi per-SKPD dan per-subsektor
sanitasi
Hitung rata2 pertumbuhan dan komparasi anggaran sanitasi
terhadap total belanja APBD tahun bersangkutan
Hitung total anggaran per-jumlah penduduk untuk
memperlihatkan posisi investasi sanitasi kab/kota terkait
terhadap investasi sanitasi ideal
Tampilkan perhitungan ekonomi untuk memperlihatkan
kemungkinan peningkatan anggaran sanitasi
8. Compound Annual Growth Rate (CAGR)
What Does Compound Annual Growth Rate (CAGR) Mean? The year-over-year growth rate of an investment over a specified period; calculated by
taking the (N)th root of the total percentage growth rate, where (N) is the number of years in the period being considered. It is expressed as follows:
Investopedia explains Compound Annual Growth Rate (CAGR) In reality, CAGR is not the actual return but an imaginary number that describes the
rate at which an investment would have grown if it had grown at a steady rate. CAGR can be thought of as a way to smooth out returns.
This concept may seem fuzzy, and CAGR is better defined by example. Suppose you invest $10,000 in a portfolio on January 1, 2005, and it grows to
$13,000 by January 1, 2006, then to $14,000 by 2007, and finally to $19,500 by 2008. Your CAGR would be the ratio of your ending value to your
beginning value ($19,500/$10,000 = 1.95) raised to the power of 1/3 (since 1/number of years = 1/3). Then 1 is subtracted from the resulting number:
1.95 raised to 1/3 power = 1.2493. (This could be written as 1.95^0.3333.) 1.2493 - 1 = 0.2493. Another way of writing 0.2493 is 24.93%. The CAGR for
your three-year investment is equal to 24.93%, representing the smoothed-out annualized gain earned over the time frame of the investment.
Konvensional
CAGR
Regresi sederhana – Regresi dengan model ekonometrika
Moving Average
Exponential Smoothing
dll
9.
10.
11.
12.
13.
14. “ Interpretasi terhadap perhitungan yang dilakukan :
apakah alokasi anggaran selama ini cukup/tidak…??? Isu
apa saja yang muncul dari pemetaan keuangan
tersebut…??? ”
15. KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS)
Pendanaan sanitasi telah dilakukan di Pendanaan sanitasi seringkali kalah dari
setiap SKPD terkait pembangunan sektor lain
PELUANG (OPPORTUNITY) TANTANGAN (THREAT)
Pendanaan DAK Sanitasi yang diterima setiap 20% pendanaan untuk pendidikan
tahun 10% pendanaan untuk kesehatan
Program RPIJM untuk sanitasi
16. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah