Peraturan Gubernur ini membahas pengelolaan air limbah domestik di DKI Jakarta. Dokumen ini menjelaskan kondisi saat ini di mana sebagian besar rumah tangga mengelola limbah dengan septic tank dan hanya 15% yang menggunakan IPAL. Dampaknya adalah pencemaran tanah dan air. Peraturan ini mengatur kewajiban pengelolaan limbah, persyaratan teknis, dan peran masyarakat untuk mencegah pencemaran.

1. PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Oleh: Rudy P Tambunan (Anggota Tim Penyusun)

4. Sewerage Industry and Its Correlation Customer Community Economy Environment Contractors & Suppliers Equipment Manufacturers Private Developers Research Institute Consulting Engineers Domestic Consumers Industries/ Factories Wastewater Operators Local/State Government Federal Government

6. Pertimbangan Penetapan Peraturan Gubernur: a. Pembangunan kawasan baru dan pemadatan kawasan lama serta peningkatan aktivitas perkotaan mengakibatkan peningkatan jumlah dan jenis limbah cair kota; b. Pengolahan limbah rumah tangga dengan cara septic tank dan belum terbangunnya jaringan prasarana pengolahan limbah cair komunal mengakibatkan akumulasi bahan pencemar yang mengakibatkan pencemaran tanah dan air tanah; c. Untuk mempertahankan kualitas air tanah, setiap orang atau badan usaha wajib melakukan pengelolaan limbah cair hasil usaha dan/atau kegiatan. d. Sambil menunggu penetapan Perda tentang Kebijakan Sumber Daya Air, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Limbah Domestik di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Asas, Tujuan, dan Sasaran. Asas Pengelolaan Air Limbah Domestik : * asas tanggung jawab pemerintah, * asas berkelanjutan, * asas hak dan kewajiban masyarakat, Tujuan : mencegah dan sekaligus menanggulangi pencemaran tanah dan air tanah akibat pembuangan air limbah domestik ( black water maupun grey water ) yang tidak memenuhi Baku Mutu Air Limbah.

8. Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik: a Terbangunnya secara bertahap instalasi pengolahan air limbah domestik baik pada bangunan baru maupun bangunan lama, sesuai dengan tipologi tata letak bangunan, jenis penggunaan bangunan dan klasifikasi volume air limbah. b Terbangunnya secara bertahap jejaring prasarana dan sarana sanitasi lingkungan bagian-bagian kota sesuai dengan Rencana Jaringan Sanitasi Kota. c Terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah Domestik secara bertahap ( black water maupun grey water ). d Meningkatnya kinerja industri jasa konstruksi di bidang peralatan dan perlengkapan pengolahan air limbah.

14. Lanjutan 5. Bangunan rumah tinggal dan atau bangunan usaha/ jasa/ industri yang telah dibangun dan belum memiliki instalasi pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat baku mutu air limbah wajib memperbaiki dan atau membangun instalasi pengolahan air limbah domestik. 6. Prosedur dan Panduan Teknik Penyempurnaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik ditetapkan oleh Instansi yang membidangi koordinasi pengelolaan lingkungan hidup. 7. Penyusunan Prosedur dan Panduan Teknik dilakukan melalui koordinasi instansional dan masyarakat dan dunia usaha.

15. Lanjutan 8. Instansi yang membidangi pengembangan perumahan dan pengelolaan air limbah membangun instalasi pengolahan air limbah domestik bersama masyarakat, pada kawasan permukiman tertentu yang kemampuan masyarakatnya terbatas. 9. Instansi yang mengkoordinasikan perencanaan kota dan pengelolaan lingkungan hidup mengkordinasikan penyusunan kriteria dan pedoman penetapan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1).

16. Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Domestik 9. Pemenuhan syarat teknis instalasi pengolahan air limbah domestik dilakukan melalui konsultasi, sebagai bagian dari proses penerbitan IMB, mengacu ke arahan tata letak instalasi. 10. Arahan tata letak instalasi disajikan pada lampiran (3) peraturan. 11. Instalasi pengolahan air limbah domestik yang ditawarkan kepada masyarakat harus menyatakan tingkat kemampuan nstalasi memenuhi baku mutu limbah cair.

17. lanjutan 12. Pernyataan tingkat kemampuan instalasi sebagaimana diterbitkan oleh lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi; 13. Untuk menambah tingkat kemampuan instalasi, instansi yang membidangi industri dan perdagangan bersama asosiasi perusahaan sejenis melakukan program pembinaan bagi sektor jasa konstruksi bidang instalasi pengolahan air limbah domestik; 14. Instansi yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup melaksanakan koordinasi instansional pengelolaan air limbah yang menjadi kewajiban pemerintah; 15. Walikota dan Bupati melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini di wilayah masing-masing;

22. Saran Kepada Instansi Terkait

24. 5. Dinas Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum, PD PAL dan Masyarakat membangun instalasi pengolahan air limbah domestik pada kawasan permukiman tertentu yang kemampuan masyarakatnya terbatas. 6. Dinas Tata Kota & BPLHD mengkordinasikan penyusunan Kriteria dan Pedoman Penetapan kawasan permukiman yang pembangunan instalasi Pengolahan Air Limbah komunalnya menjadi beban pemerintah. 7. BPLHD dan Dinas Perindustrian memfasilitasi pembentukan assosiasi perusahaan jas konstruksi/ produsen perlengkapan instalasi pengolahan air limbah domestik.

25. 13. Dinas Perindustrian bersama assosiasi memfasilitasi peningkatan tingkat kemampuan produsen jasa konstruksi bidang instalasi pengolahan air limbah domestik; 15. Walikota dan Bupati menyusun pedoman/panduan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peraturan Gubernur nomor 122 tahun 2005