Dokumen tersebut membahas pentingnya SSK dan MPS yang berkualitas dalam menarik pendanaan sanitasi, serta potensi kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi filantropi untuk menutupi kesenjangan pendanaan sanitasi melalui program CSR, hibah, dan sumber-sumber lainnya."
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Sanitasi Berbasis Kawasaninfosanitasi
Rangkuman dokumen:
1. Dokumen membahas pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kawasan dan hubungannya dengan dokumen perencanaan bidang Cipta Karya seperti RTRW, RPJMN, KSPN.
2. Membahas isu-isu strategis bidang Cipta Karya seperti program-program pemerintah, koridor ekonomi, capaian MDGs, reformasi birokrasi, pengarusutamaan gender, standar pelayanan minimal.
3. Member
Pemrograman dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta Karyainfosanitasi
Penyusunan program dan anggaran Cipta Karya terbagi dalam 3 tahap, yaitu penyusunan program melalui identifikasi dan formulasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota yang selaras dengan sasaran kinerja Ditjen Cipta Karya, penyusunan anggaran berdasarkan program, dan penganggaran melalui proses penyetujuan anggaran.
Potensi pembiayaan sanitasi dir bina programinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas alternatif pendanaan untuk sektor pengembangan penyehatan lingkungan permukiman. Secara garis besar dibahas mengenai target, permasalahan, dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan prasarana dan sarana air limbah, persampahan, dan drainase di tingkat kabupaten/kota dengan mengoptimalkan sumber daya dan pendanaan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
Program IEG Infrastrucutre Enhancement Grant iiinfosanitasi
Program IEG Tahap II merupakan lanjutan dari Program IEG Tahap I yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur sanitasi. Program kali ini mengubah konsep dari performance-based menjadi output-based dan menambah subsektor yang didanai meliputi air limbah, persampahan, dan drainase dengan alokasi dana lebih besar untuk diselesaikan dalam tiga tahun.
Kebijakan Nasional Pembangunan Sanitasi Pemukimaninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas kebijakan nasional pembangunan sanitasi di Indonesia yang mencakup 3 kalimat: (1) akses sanitasi masih rendah dan kualitas lingkungan buruk, (2) diperlukan percepatan pembangunan sanitasi untuk mencapai target RPJMN dan mengurangi dampak kesehatan dan ekonomi, (3) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dicanangkan untuk menciptakan lingkungan yang mend
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah Sanitasi dari Australia-Indon...infosanitasi
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah (Grant) Pemerintah Australia-kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembiayaan sanitasi (air limbah dan persampahan),
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Sanitasi Berbasis Kawasaninfosanitasi
Rangkuman dokumen:
1. Dokumen membahas pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kawasan dan hubungannya dengan dokumen perencanaan bidang Cipta Karya seperti RTRW, RPJMN, KSPN.
2. Membahas isu-isu strategis bidang Cipta Karya seperti program-program pemerintah, koridor ekonomi, capaian MDGs, reformasi birokrasi, pengarusutamaan gender, standar pelayanan minimal.
3. Member
Pemrograman dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta Karyainfosanitasi
Penyusunan program dan anggaran Cipta Karya terbagi dalam 3 tahap, yaitu penyusunan program melalui identifikasi dan formulasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota yang selaras dengan sasaran kinerja Ditjen Cipta Karya, penyusunan anggaran berdasarkan program, dan penganggaran melalui proses penyetujuan anggaran.
Potensi pembiayaan sanitasi dir bina programinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas alternatif pendanaan untuk sektor pengembangan penyehatan lingkungan permukiman. Secara garis besar dibahas mengenai target, permasalahan, dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan prasarana dan sarana air limbah, persampahan, dan drainase di tingkat kabupaten/kota dengan mengoptimalkan sumber daya dan pendanaan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
Program IEG Infrastrucutre Enhancement Grant iiinfosanitasi
Program IEG Tahap II merupakan lanjutan dari Program IEG Tahap I yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur sanitasi. Program kali ini mengubah konsep dari performance-based menjadi output-based dan menambah subsektor yang didanai meliputi air limbah, persampahan, dan drainase dengan alokasi dana lebih besar untuk diselesaikan dalam tiga tahun.
Kebijakan Nasional Pembangunan Sanitasi Pemukimaninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas kebijakan nasional pembangunan sanitasi di Indonesia yang mencakup 3 kalimat: (1) akses sanitasi masih rendah dan kualitas lingkungan buruk, (2) diperlukan percepatan pembangunan sanitasi untuk mencapai target RPJMN dan mengurangi dampak kesehatan dan ekonomi, (3) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dicanangkan untuk menciptakan lingkungan yang mend
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah Sanitasi dari Australia-Indon...infosanitasi
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah (Grant) Pemerintah Australia-kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembiayaan sanitasi (air limbah dan persampahan),
Pendanaan Sanitasi melalui APBN, DAK dan CSR infosanitasi
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendanaan pembangunan sanitasi termasuk pendanaan pemerintah dari APBD, APBN, DAK dan pendanaan non-pemerintah serta mekanisme pengajuan dan kriteria pendanaan untuk masing-masing sumber pendanaan."
Road Map (Peta Jalan) Sanitasi Provinsi infosanitasi
Dokumen tersebut membahas status pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PPSP) di 121 kabupaten dan kota di 28 provinsi Indonesia pada tahun 2013. Dokumen ini juga memaparkan konsep roadmap sanitasi provinsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembangunan sanitasi di tingkat provinsi. Roadmap sanitasi provinsi ini mencakup profil kinerja sanitasi provinsi, visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan sanitasi
Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah (AusAID)infosanitasi
Program Hibah Air Limbah dan Australia-Indonesia Infrastructure Grant for Sanitation (sAIIG) bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah memperluas cakupan layanan sanitasi dengan memberikan hibah untuk pembangunan prasarana. Hibah diberikan kepada daerah yang memenuhi kriteria persiapan dan teknis serta akan digunakan untuk pembangunan sistem pengelolaan limbah cair dan padat.
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)infosanitasi
Masalah utama sanitasi di Indonesia adalah masih rendahnya akses sanitasi penduduk dan banyaknya praktik buang air besar di tempat sembarangan. Perlu percepatan pembangunan sanitasi karena hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah, potensi kerugian ekonomi besar, dan menurunkan kesehatan masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain menyusun rencana strategi sanitasi kabupaten/kota dan memorandum program untuk men
Pelaksanaan PPSP Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi infosanitasi
Pelaksanaan Aktivitas Kunci Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Program PPSP di daerah
Program & Kegiatan, Biaya dan Sumber Pembiayaan Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas rencana kegiatan, biaya, dan sumber pembiayaan untuk pembangunan sanitasi permukiman, mencakup studi desain, konstruksi, monitoring, serta sumber dana dari APBD, APBN, hibah, pinjaman, CSR, dan partisipasi masyarakat."
Program CSR dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya melalui...infosanitasi
Program CSR PT Adaro Indonesia tentang pembangunan prasarana dan sarana bidang cipta karya melalui kerjasama kemitraan multipihak membahas kerangka kerja sama antara PT Adaro, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di bidang air bersih, limbah, permukiman, dan lingkungan melalui dana CSR.
SE Mendagri tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerahinfosanitasi
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri memberikan pedoman pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah. Pedoman ini meliputi struktur organisasi dan fungsi Kelompok Kerja Sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Program dan Kegiatan Subsektor Persampahan, Bidang Pengembangan Penyehatan Li...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas mengenai peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dan sanitasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa program yang diusulkan adalah pembangunan tempat pembuangan akhir sampah regional dan fasilitas daur ulang, serta prasarana sanitasi terintegrasi untuk mendukung Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi. Dokumen ini juga menjelaskan peran pemerintah
Sumber dan Mekanisme Pendanaan Sektor SanitasiJoy Irman
Buku panduan ini membahas sumber dan mekanisme pendanaan sektor sanitasi di Indonesia. Dokumen ini disusun oleh program ISSDP yang didanai pemerintah Belanda dan Swedia untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan anggaran sanitasi. Buku ini menjelaskan biaya sanitasi, penyedia pendanaan, dan sumber-sumber pendanaan potensial seperti hibah, pinjaman, retribusi pengguna, serta peran pemerintah dalam meningkatkan akses pendana
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
Program Hibah Air Limbah dan Bantuan Teknis untuk Daerah (AusAID)infosanitasi
Program hibah air limbah dan bantuan teknis untuk daerah memberikan hibah senilai $A190 juta untuk program air bersih, sanitasi, dan pengembangan infrastruktur terkait untuk periode 2012-2015. Hibah sanitasi senilai $A5 juta akan diberikan kepada 7.000 unit sanitasi rumah tangga, sedangkan bantuan teknis akan mencakup pengelolaan sampah padat dan indeks layanan air dan sanitasi.
Pendanaan Sanitasi melalui APBN, DAK dan CSR infosanitasi
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendanaan pembangunan sanitasi termasuk pendanaan pemerintah dari APBD, APBN, DAK dan pendanaan non-pemerintah serta mekanisme pengajuan dan kriteria pendanaan untuk masing-masing sumber pendanaan."
Road Map (Peta Jalan) Sanitasi Provinsi infosanitasi
Dokumen tersebut membahas status pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PPSP) di 121 kabupaten dan kota di 28 provinsi Indonesia pada tahun 2013. Dokumen ini juga memaparkan konsep roadmap sanitasi provinsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembangunan sanitasi di tingkat provinsi. Roadmap sanitasi provinsi ini mencakup profil kinerja sanitasi provinsi, visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan sanitasi
Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah (AusAID)infosanitasi
Program Hibah Air Limbah dan Australia-Indonesia Infrastructure Grant for Sanitation (sAIIG) bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah memperluas cakupan layanan sanitasi dengan memberikan hibah untuk pembangunan prasarana. Hibah diberikan kepada daerah yang memenuhi kriteria persiapan dan teknis serta akan digunakan untuk pembangunan sistem pengelolaan limbah cair dan padat.
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)infosanitasi
Masalah utama sanitasi di Indonesia adalah masih rendahnya akses sanitasi penduduk dan banyaknya praktik buang air besar di tempat sembarangan. Perlu percepatan pembangunan sanitasi karena hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah, potensi kerugian ekonomi besar, dan menurunkan kesehatan masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain menyusun rencana strategi sanitasi kabupaten/kota dan memorandum program untuk men
Pelaksanaan PPSP Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi infosanitasi
Pelaksanaan Aktivitas Kunci Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Program PPSP di daerah
Program & Kegiatan, Biaya dan Sumber Pembiayaan Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas rencana kegiatan, biaya, dan sumber pembiayaan untuk pembangunan sanitasi permukiman, mencakup studi desain, konstruksi, monitoring, serta sumber dana dari APBD, APBN, hibah, pinjaman, CSR, dan partisipasi masyarakat."
Program CSR dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya melalui...infosanitasi
Program CSR PT Adaro Indonesia tentang pembangunan prasarana dan sarana bidang cipta karya melalui kerjasama kemitraan multipihak membahas kerangka kerja sama antara PT Adaro, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di bidang air bersih, limbah, permukiman, dan lingkungan melalui dana CSR.
SE Mendagri tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerahinfosanitasi
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri memberikan pedoman pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah. Pedoman ini meliputi struktur organisasi dan fungsi Kelompok Kerja Sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Program dan Kegiatan Subsektor Persampahan, Bidang Pengembangan Penyehatan Li...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas mengenai peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dan sanitasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa program yang diusulkan adalah pembangunan tempat pembuangan akhir sampah regional dan fasilitas daur ulang, serta prasarana sanitasi terintegrasi untuk mendukung Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi. Dokumen ini juga menjelaskan peran pemerintah
Sumber dan Mekanisme Pendanaan Sektor SanitasiJoy Irman
Buku panduan ini membahas sumber dan mekanisme pendanaan sektor sanitasi di Indonesia. Dokumen ini disusun oleh program ISSDP yang didanai pemerintah Belanda dan Swedia untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan anggaran sanitasi. Buku ini menjelaskan biaya sanitasi, penyedia pendanaan, dan sumber-sumber pendanaan potensial seperti hibah, pinjaman, retribusi pengguna, serta peran pemerintah dalam meningkatkan akses pendana
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
Program Hibah Air Limbah dan Bantuan Teknis untuk Daerah (AusAID)infosanitasi
Program hibah air limbah dan bantuan teknis untuk daerah memberikan hibah senilai $A190 juta untuk program air bersih, sanitasi, dan pengembangan infrastruktur terkait untuk periode 2012-2015. Hibah sanitasi senilai $A5 juta akan diberikan kepada 7.000 unit sanitasi rumah tangga, sedangkan bantuan teknis akan mencakup pengelolaan sampah padat dan indeks layanan air dan sanitasi.
Peran Kementrian Pekerjaan Umum dalam Pelaksanaan Program PPSPinfosanitasi
Peran Kementrian Pekerjaan Umum (Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman) dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)infosanitasi
Memorandum Program Sanitasi (MPS) merangkum program sanitasi prioritas selama 5 tahun ke depan beserta komitmennya. MPS ini merupakan tahap ke-4 dari 6 tahapan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang bertujuan untuk mengimplementasikan strategi sanitasi secara tepat sasaran dan sesuai kemampuan.
Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten/Kota 2013infosanitasi
Pokja Kabupaten/Kota melakukan internalisasi dan penyamaan persepsi untuk memastikan adanya pemahaman yang sama mengenai manfaat Buku Putih Sanitasi sebagai dasar penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Langkah ini mencakup penetapan rencana kerja dan pembagian tugas penyusunan Buku Putih Sanitasi.
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2015.
Dokumen tersebut membahas tentang penanganan air limbah di Indonesia, termasuk potret sanitasi yang buruk, kerugian akibat sanitasi buruk, target pencapaian MDGs, peraturan terkait pengelolaan air limbah, dan pendekatan pengembangan air limbah berdasarkan aras spatial."
Analisa Volume dan Biaya Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas sasaran sektor sanitasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010-2014. Sasaran utama adalah meningkatkan drainase di 100 kawasan strategis perkotaan, memperluas layanan air limbah ke 5% di 16 kota besar, serta menerapkan praktik 3R untuk mengurangi sampah sebesar 20%. Dokumen ini juga menyajikan analisis volume dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran
Dokumen tersebut membahas tentang perundangan, kebijakan, dan strategi penanganan drainase perkotaan. Secara garis besar membahas 4 kebijakan utama yaitu pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan, optimalisasi prasarana drainase, pengembangan peraturan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola drainase. Dokumen ini juga menjelaskan komponen sektor drainase dan pengertian drainase perkotaan berwawasan lingkun
Aliansi Fasilitator Sanitasi Indonesia (AFSI)infosanitasi
Aliansi Fasilitator Sanitasi Indonesia (AFSI) didirikan pada tanggal 29 Maret 2014 di Jakarta oleh 100 fasilitator untuk meningkatkan kerja sama dan profesionalisme di antara fasilitator sanitasi di seluruh Indonesia. AFSI bertujuan menjadi forum komunikasi dan pelatihan bagi fasilitator untuk meningkatkan sanitasi di tingkat nasional.
Konsultasi publik strategi sanitasi kabupaten/kota bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan dalam menyempurnakan strategi sanitasi jangka panjang dan program jangka menengah dan pendek. Konsultasi ini diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap rencana sanitasi yang akan dilaksanakan.
Pengelolaan Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasiinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas mengenai pengelolaan konsultasi publik Buku Putih Kabupaten/Kota tentang sanitasi. Konsultasi publik merupakan salah satu langkah penting dalam finalisasi Buku Putih untuk mendapatkan masukan dan konfirmasi dari pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk melengkapi temuan, mendapat dukungan, dan memfasilitasi advokasi sanitasi. Persiapan yang matang diperlukan termasuk kerang
Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi KotaJoy Irman
Dokumen ini membahas rencana konsultasi publik untuk buku putih sanitasi kota. Konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait visi, misi, dan program pembangunan sanitasi kota selama 3-5 tahun ke depan. Langkah konsultasi mencakup persiapan, pelaksanaan diskusi, dan tindak lanjut dengan mengakomodasi masukan untuk penyempurnaan buku putih.
Bahan Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas bahan simulasi konsultasi publik buku putih sanitasi Kota Kinasih. Buku putih ini disusun selama 5 bulan dan membahas berbagai aspek sanitasi seperti pembuangan limbah cair, persampahan, drainase, dan banjir beserta peta terkait. Dokumen ini juga membahas aspek kelembagaan, komunikasi, pendanaan dan pemetaan risiko sanitasi di beberapa kelurahan.
Buku putih ini menjelaskan proses penyusunan buku putih sanitasi (BPS) secara sistematis melalui 5 tahapan (milestone). Setiap tahapan akan menghasilkan bab-bab dalam dokumen BPS yang mencakup profil wilayah, sanitasi, program, dan area berisiko untuk mengidentifikasi permasalahan. Proses ini diharapkan dapat menetapkan strategi pengelolaan sanitasi di kabupaten/kota.
Program Hibah Luar Negeri untuk Pembiayaan Air Limbah dan Percepatan Pembangu...infosanitasi
Program Hibah Air Limbah dan Percepatan Pembangunan Sanitasi memberikan hibah kepada pemerintah daerah untuk memperluas cakupan layanan sanitasi dengan membangun sarana seperti pipa sewer dan sumur resapan, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini memberikan hibah hingga Rp5 juta per sumur resapan untuk proyek skala kota dan Rp2 juta per sumur resapan untuk proyek
Australian indonesian infrastructure grants for sanitationinfosanitasi
Dokumen tersebut merupakan gambaran umum tentang Program Hibah Sanitasi Indonesia-Australia (sAIIG) yang memberikan dana hibah kepada pemerintah daerah untuk proyek sanitasi setelah memenuhi kriteria tertentu. Dana hibah ditujukan untuk pembangunan prasarana pengolahan air limbah dan persampahan sesuai dengan rencana tahunan daerah. Verifikasi akan dilakukan untuk memastikan prasarana tersebut telah dibangun dan ber
Kebijakan pengembangan SPAM membahas strategi peningkatan akses air minum 100% melalui optimalisasi sumber daya yang ada, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan skema pembiayaan baru seperti KPBU dan pinjaman perbankan. Dibutuhkan pendanaan sebesar Rp253 triliun dari berbagai sumber."
Alternatif Pola Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Kementerian PU pada Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) Tahun 2011 bertema Tangani Sanitasi Amankan Air Minum, Jakarta 11-13 Oktober 2011
TEROBOSAN INVESTASI DI BIDANG AIR MINUM DAN SANITASIOswar Mungkasa
disampaikan oleh Ir. H.Eddy Santana Putra, MT (Ketua Dewan Pengurus APEKSI/Walikota Palembang) pada Konperensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) bertema Tangani Sanitasi Amankan Air Minum, Jakarta 11-13 Oktober 2011
Mekanisme Pendanaan untuk Pembangunan Air Minum dan SanitasiOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas mekanisme pendanaan untuk pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia antara tahun 2009-2015. Dokumen menjelaskan target pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi, serta sumber-sumber pendanaan seperti anggaran pemerintah pusat dan daerah, hibah, kerjasama dengan swasta, dan partisipasi masyarakat. Dokumen juga memberikan rekomendasi untuk mening
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan fasilitasi strategi sanitasi dan pemrograman jangka menengah untuk pejabat pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan program prioritas sanitasi nasional untuk air limbah, persampahan dan drainase beserta kerangka kerjanya. Juga dijelaskan keterkaitan antara dokumen strategi sanitasi, program dan kegiatan indikatif beserta prioritasnya.
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Cilacapinfosanitasi
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Cilacap tahun 2012-2016 membahas rencana pembangunan sanitasi di kabupaten tersebut meliputi subsektor air limbah, persampahan, drainase, dan hygiene/PHBS beserta program, kegiatan, dan anggarannya selama 5 tahun ke depan. Sumber dana berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, dan sektor swasta.
Dokumen tersebut membahas kebijakan alokasi dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup tahun 2012, yang diprioritaskan untuk membantu pemerintah daerah dalam pendanaan kegiatan lingkungan hidup dan upaya mitigasi perubahan iklim serta meningkatkan kualitas lingkungan.
Rencana Strategik Penyehatan Lingkungan Permukimaninfosanitasi
1. Dokumen ini membahas pentingnya pembangunan infrastruktur sanitasi dan lingkungan permukiman oleh pemerintah pusat dan daerah.
2. Cakupan sarana sanitasi dan lingkungan masih rendah, membutuhkan investasi besar yang sulit disediakan pemerintah daerah.
3. Dokumen ini menyarankan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur tersebut.
Implementasi strategi peningkatan ketahanan perublim_knowledge management for...Elly Ratni
Dokumen tersebut merangkum profil Kota Blitar dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani perubahan iklim dan pengelolaan limbah, termasuk pembentukan tim kerja, strategi, dan program-program yang didanai berbagai lembaga dengan total dana Rp15,6 miliar. Upaya kunci meliputi pembangunan IPAL komunal berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama lintas sektor dalam menang
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kebijakan perencanaan pembangunan kota blitar dalam mendukung pengelolaan lin...Elly Ratni
Dokumen ini membahas kebijakan perencanaan pembangunan Kota Blitar dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa poin kunci meliputi visi dan misi pembangunan lingkungan hidup dalam dokumen perencanaan daerah, sasaran dan strategi yang mencakup peningkatan sarana lingkungan, kawasan lindung, dan ruang terbuka hijau, serta kerjasama pendanaan yang diterima untuk program-program lingkungan hidup.
Kedudukan strategi sanitasi kota dalam optimalisasi pendanaan direktur pplpinfosanitasi
Dokumen ini membahas tentang tahapan pelaksanaan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (PPSP) di Indonesia. Terdapat beberapa konstelasi dokumen perencanaan sektor sanitasi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen ini juga menjelaskan sumber pendanaan untuk sektor sanitasi seperti anggaran pemerintah p
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPLOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas struktur perencanaan pembangunan bidang air minum, air limbah, dan pengelolaan sampah (AMPL) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dokumen tersebut menjelaskan hubungan antara berbagai jenis rencana pembangunan, sasaran pencapaian bidang AMPL pada RPJMN, arah kebijakan dan strategi pembangunan AMPL, serta sasaran pencapaian kement
Similar to Esensi Strategi Sanitasi (SSK) dan Memorandum Program (MPS) dalam Pendanaan Sanitasi (20)
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
Prosedur operasional standar unit pengelolaan mencakup 32 prosedur terkait perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum, termasuk perencanaan sambungan baru, pemetaan jaringan, pengawasan kualitas air, dan pengembangan sumber daya manusia.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum. Terdiri dari 5 jenis prosedur operasional standar untuk unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. Tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Dokumen tersebut membahas peran penting penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi di daerah periode 2015-2019. Sanitasi buruk mengancam kualitas kehidupan secara nasional dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Diperlukan percepatan penanganan sanitasi melalui reorientasi, re-posisi, dan revitalisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sanitasi. Program PPSP 2015
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang pendanaan sanitasi di Indonesia berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 66 Tahun 2014. Saat ini, pendanaan sanitasi berasal dari APBN dan APBD, namun UU Kesehatan menetapkan alokasi minimum 5% APBN dan 10% APBD untuk kesehatan, termasuk untuk sanitasi. UU dan PP tersebut juga menetapkan hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang sehat dan tanggung jawab pemerintah
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Perdesaan dan Perkotaan (PPSP) pada tahun 2015-2019 yang bertujuan mencapai akses universal sanitasi pada tahun 2019. Roadmap tersebut memfokuskan pada peningkatan perencanaan, implementasi, dan sistem insentif serta menargetkan jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan program setiap tahunnya. Dokumen ini juga menj
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang arahan kebijakan program sanitasi dan air minum Indonesia untuk periode 2015-2019. Target utamanya adalah tercapainya akses universal atau cakupan 100% untuk air minum dan sanitasi layak. Dokumen ini juga menjelaskan perhitungan target sanitasi per provinsi hingga tahun 2019 berdasarkan baseline tahun 2014 dan faktor-faktor seperti persentase penduduk perkotaan dan kapasitas fiskal provinsi. Dibut
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas perhitungan pembiayaan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya untuk sub bidang Sumber Daya Air. Terdapat rumus-rumus untuk menghitung biaya kegiatan penyediaan air baku dan air irigasi mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga pemeliharaan.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Peraturan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. SPM tersebut mencakup jenis pelayanan dasar seperti sumber daya air, jalan, cipta karya, jasa konstruksi, dan penataan ruang beserta indikator dan target pencapaiannya. Gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab menyelenggarakan SPM di daerahnya
3. INVESTASI YANG BELUM MEMADAI
•Angka Investasi Sanitasi 1970-2000 hanya
Rp. 200/kap/tahun
•Dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan
menjadi Rp. 8.000/kap/tahun
•Masih jauh dari angka investasi sanitasi
ideal, Rp 47.000/kap/tahun
3
5. Asumsi Perhitungan
Perhitungan proyeksi pendanaan pusat didasarkan
Renstra, khusus Kemen PU, data yang digunakan
adalah realisasi belanja (data konreg)
Belanja sanitasi provinsi adalah 0,6% dari total
belanja APBD. Pertumbuhan belanja sanitasi/tahun,
2%, (sama dg pertumbuhan rata-rata APBD/tahun)
Belanja sanitasi kab./kota 1,5% dari belanja APBD
(rata-rata kab./kota yang belum memiliki SSK
belanja sanitasi : 1% – 1,5%)
Donor: data progress pinjaman/hibah dari Bluebook
& Greenbook.
CSR: yang dapat diakses oleh kabupaten/kota, juga
oleh provinsi. CSR di provinsi skalanya lebih besar
dari yang dapat diakses kabupaten/kota.
6. Temuan Masih terdapat gap pendanaan sebesar 28,38%
dari total investasi 53 T (37,09% dari 62T)
Pendanaan pusat : didominasi anggaran
Kementerian PU (hampir 80%), diikuti DAK
Sanitasi (serapan DAK Sanitasi belum maksimal)
Sumber pendanaan Provinsi belum optimal
Pengaturan alokasi pendanaan (non-APBD
Kab/kota) yang berasal dari Hibah, CSR dan
masyarakat akan dapat membentuk sistem
insentif yang efektif
Donor 7.36% masih merupakan salah satu
alternatif efektif untuk menutupi funding
shortage
Pendanaan CSR dan masyarakat belum signifikan
(0,5%)
8. SSK sebagai PORTOFOLIO INVESTASI
SSK harus memiliki kualitas yang memadai agar
memenuhi portofolio yang baik,
Portofolio investasi sanitasi akan memudahkan
mengakses dana kepada berbagai sumber,
Catatan program 2010-2012: hanya 69 SSK dari 121
Kota/Kab, yang memenuhi standar kualitas yang baik.
SSK/Potofolio Investasi 27 kota/Kab tahun 2010-11 telah
berhasil memanfaatkan hibah persampahan IEG = 120 M
GOOD PLANNING GOOD BUSINESS
SSK DAN MPS YANG BERKUALITAS MENJADI ANDALAN
11. DUNIA USAHA DAN CSR
Sebagai entitas bisnis, setiap perusahaan tidak dapat
melepaskan diri dari pengaruh lingkungan eksternal
dalam pengelolaan perusahaan.
Demikian sebaliknya, setiap keputusan bisnis dalam
menjalankan usahanya juga akan berpengaruh
terhadap lingkungan bisnis eksternal.
Adanya saling mempengaruhi tersebut menuntut
perusahaan untuk memasukkan elemen lingkungan
bisnis dalam setiap pengambilan keputusan strategis
perusahaan.
12. CSR
Tanggung jawab sosial perusahaan dilihat dari dampak
keputusannya terhadap masyarakat dan lingkungan, dalam:
Berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan,
termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
Mengikutsertakan harapan stakeholder
Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan
perilaku norma internasional
Terintegrasi di seluruh perusahaan dan dipraktekkan
bersama stakeholder dan masyarakat.
13. POTENSI DAN PELUANG CSR
Dalam Pembangunan Sanitasi
1. Potensi
a. Semakin banyak perusahaan yang melakukan CSR
b. Semakin banyak perusahaan yang memerlukan mitra yang
kompeten dalam menjalankan CSR
c. Program sanitasi merupakan salah satu program yang
penting bagi perusahaan karena merupakan kebutuhan
dasar masyarakat.
2. Peluang Kerja Sama Pemerintah/DJCK dan Swasta serta CFCD
a. Perusahaan memerlukan data dan informasi mengenai
kebutuhan masyarakat tentang Sanitasi
b. Perusahaan memerlukan bantuan konsultasi/supervisi
teknis sejak perencanaan hingga pembangunan
c. Perusahaan perlu melibatkan pemangku kepentingannya
14. BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN
Subsektor Persampahan
Komponen pengumpul dan pengangkutan ke Tempat Pembuangan
Sementara (TPS)
Komponen pengangkutan ke Tempat Pemrosesan Akhir
Komponen Pengolahan di TPA
Subsektor Air limbah
Kegiatan pengolahan sistem off site
Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (skala kota/komunal)
Kegiatan pengolahan sistem on site:
Subsektor drainase
Pembangunan prasarana dan sarana drainase baru:
Rehabilitasi/normalisasi/peningkatan jaringan drainase yang ada
15. CONTOH DANA CSR BERAU-COAL
No Biaya 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 Pendidikan 3,539 3,072 3,686 4,125 3,879 5,357 5,510
2 Kesehatan 300 465 909 981 652 1,721 2,344
3 Lingkungan 92 386 147 145 71 203 322
Budaya
4 Sosial Ekonomi 4,012 4,801 7,183 6,651 6,051 7,138 8,787
5 Prasarana 6,943 7,587 7,857 6,637 9,018 9, 800 11,867
AM+San+
Jalan lingkungan
6 Donasi 2,000 2,500 4,910 3,856 5,751 3,726 5,882
7 Total X1000,000.- 16,886 18,811 24,692 22,379 25,422 27,945 34,712
16. HIBAH SANITASI
HIBAH dari beberapa Donor masih merupakan salah satu
alternatif efektif menutupi funding shortage:
HIBAH AusAID
1. Program Hibah Air Limbah - AUD 5 Juta
Pemberian Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah
digunakan sebagai dana pengganti atas pembangunan
sambungan rumah sistem pengolahan air limbah yang telah
berhasil dibangun pemda dan berfungsi. Sasaran dari program:
pemda yang telah memiliki sistem IPAL terpusat.
2. Program Pembangunan Sanitasi (sAIIG) - AUD 40 Juta
Penerusan hibah dari Pemerintah Australia melalui Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai
pembangunan sektor air limbah dan persampahan sesuai
dengan syarat dan ketentuan teknis dari serta persyaratan
lainnya terkait penyaluran dana hibah sesuai ketentuan dari
Kementerian Keuangan
17. I. Pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat
skala lingkungan 200 – 400 KK
Pekerjaan meliputi sistem yang lengkap: Sambungan Rumah (SR), Pipa
Rp. 4.000.000,00 / SR yang telah berfungsi
Air Limbah, Bak Kontrol, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah
Pipa
persil
Badan air
Pipa
service
Manhole
IPAL
18. Pembangunan jaringan AL minimal 50 KK dihubungkan dengan
sistem air limbah terpusat skala kota yang ada
Rp. 3.000.000,00 / JARINGAN DAN IPAL TERPUSAT
SR yang telah berfungsi EKSISTING
IPAL TERPUSAT
SKALA KOTA
> 50 KK
Eksisting
Dibayarkan hibah
sAIIG
19. Kriteria Kegiatan
a. Sektor Air Limbah
(i) Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah
(SPAL) terpusat skala lingkungan untuk 200 –
400 KK;
(ii) Pembangunan jaringan air limbah terpusat skala
lingkungan untuk minimal 50 KK.
b. Sektor Persampahan
(i) Pembangunan Transfer Station (SPA) dengan
luas minimal 20.000 m2.
20. Kriteria Teknis
Sektor Air Limbah
1. Komponen SPAL adalah: Sambungan Rumah
(pipa persil dan bak kontrol), Pipa servis, Pipa
lateral, Bak kontrol; IPAL (Instalasi Pengolah Air
Limbah).
2. Spesifikasi teknis komponen sistem yang dibuat
harus memenuhi standar mutu yang berlaku
dan mengacu pada standar teknis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum
dan SNI.
21. Besaran Dana Hibah
HIBAH
Sistem Pengolahan Air
Limbah Terpusat Skala Pembangunan SPA
Lingkungan
50% Total Biaya
Rp. 4 Juta / SR Pembangunan
Jaringan Air Limbah
Terpusat Skala
Lingkungan
Rp. 3 Juta / SR
22. Peruntukan Dana Hibah
Dana hibah merupakan penggantian atas
pelaksanaan pembangunan fisik prasarana
air limbah dan/atau persampahan yang
telah selesai dibangun (Output Based Aid).
Dana hibah tersebut harus digunakan
kembali untuk pengembangan sektor air
limbah dan/atau persampahan tahun
selanjutnya.
23. Mekanisme Pelaksanaan (Versi Awal)
Pemda DJCK Kementerian
Keuangan
Sosialisasi
Penilaian Memenuhi
Minat Baseline
dokumen usulan Surat Penetapan
Pemda & Persiapan Survey
Tidak Memenuhi
Penolakan
Fisik terbangun
Pencairan Dana
Pelaksanaan Verifikasi
Hibah
Berfungsi
Pengelola
24. Mekanisme Pelaksanaan (Plus Advokasi)
Pemda DJCK Kementerian
Keuangan
Sosialisasi
Minat
Pemda Penilaian Memenuhi Baseline
dokumen usulan Surat Penetapan
& Persiapan Survey
Tidak Memenuhi
ADVOKASI
Fisik terbangun
Pencairan Dana
Pelaksanaan Verifikasi
Hibah
Berfungsi
Pengelola
25. Pengelompokan (Batch)
Gel.-1 Gel.-2 Gel.-3
• Sudah • Masih perlu • Sudah ikut
diusulkan kelengkapan sosialisasi dan
sampai dengan data daerah perlu advokasi
tahap SPPH lebih lanjut lanjutan
• 12 Kab/Kota • 12 Kab/Kota • + 30 kab/kota
• +15.000 SR • + 20.000 SR • + 71.000 SR
• Rp. 60 Milyar • Rp. 84 Milyar • Rp. 288 Milyar
26. Kesiapan & Kelengkapan
Persyaratan dasar: SSK/MPS dan RPIJM
Kelengkapan Data Kelengkapan Daerah
Surat Minat DED
RKA/DPA Institusi
Usulan Program Lahan
Penyiapan anggaran O & P
27. Permasalahan dan Saran
Ketidakadaan DED:
Pembuatan DED standar (generik)
Swakelola daerah/ pihak ketiga (konsultan) dengan pendanaan
APBD,
Lahan tidak siap:
Menggunakan lahan fasum milik Developer atau
Menggunakan tanah Pemda
Penyiapan kelembagaan (institusi):
Menggunakan lembaga yang ada (PDAM), atau
Membentuk lembaga baru: UPTD/ BLUD
Kesiapan penyediaan O&M