Dokumen tersebut merupakan gambaran umum tentang Program Hibah Sanitasi Indonesia-Australia (sAIIG) yang memberikan dana hibah kepada pemerintah daerah untuk proyek sanitasi setelah memenuhi kriteria tertentu. Dana hibah ditujukan untuk pembangunan prasarana pengolahan air limbah dan persampahan sesuai dengan rencana tahunan daerah. Verifikasi akan dilakukan untuk memastikan prasarana tersebut telah dibangun dan ber

1. Juli 2012
Australia – Indonesia Grants for
Sanitation (sAIIG)

2. Gambaran Umum sAIIG
Dana hibah diberikan kepada Kabupaten/Kota yang
telah melaksanakan kegiatan sektor air limbah dan
persampahan dengan menggunakan dana APBD pada
tahun anggaran berjalan
Hibah didasarkan pada kinerja yang terukur (output-
based) atas pekerjaan di TA 2012, 2013, dan 2014
-Lingkup kegiatan:
penerusan hibah dari Pemerintah Australia melalui
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk
sektor air limbah dan persampahan dengan syarat dan
ketentuan teknis dari Ditjen Cipta Karya dan ketentuan
terkait penyaluran dana hibah dari Ditjen Perimbangan
Keuangan

3. Kriteria Pemerintah Daerah (1)
 Memiliki SSK dan RPIJM Bidan PU Cipta Karya
 Memiliki Rencana Komprehensif untuk kegiatan
fisik Air Limbah dan Persampahan TA 2012 – 2014
 Memiliki DPA yang dilengkapi dengan dokumen
perencanaan
 Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Air
Limbah dan Persampahan
 Bersedia memperluas cakupan pelayanan sektor
Air Limbah dan Persampahan
 Bersedia menyediakan lahan
 Menerapkan prinsip pemerintahan yang baik

4. Kriteria Pemerintah Daerah (2)
 Bersedia membiayai O&M
 Bersedia menyusun dan/atau memperbaiki
peraturan perundangan terkait
 Bersedia melakukan sosialisasi kepada
masyarakat
 Sudah dan akan memiliki institusi yang
mengelola Air Limbah dan Persampahan

5. Jenis Kegiatan – Air Limbah
1. Pembangunan sistem pengolahan
air limbah terpusat skala
lingkungan untuk 200 – 400 KK
(meliputi Sambungan Rumah,
Perpipaan Air Limbah, Bak Kontrol,
dan Instalasi Pengolahan);
2. Pembangunan jaringan air limbah
terpusat skala lingkungan untuk
minimal 50 KK yang dihubungkan
dengan sistem air limbah terpusat
yang sudah ada (skala kota)

6. SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH TERPUSAT
SKALA LINGKUNGAN

7. JARINGAN AIR LIMBAH TERPUSAT SKALA LINGKUNGAN
YANG DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM AIR LIMBAH
TERPUSAT SKALA KOTA
JARINGAN DAN IPAL TERPUSAT
Eksisting EKSISTING
Dibayarkan hibah
sAIIG
IPAL TERPUSAT
SKALA KOTA
> 50 KK

8. Jenis Kegiatan – Persampahan
Pembangunan Transfer Station (SPA) yang
terdiri dari:
- Hanggar*)
-Luas minimal 20.000 m2*)
- Pagar
- Bak pengendap untuk lindi*)
- Sumur resapan*)
- Area parkir*)
- Mesin pemadat*)
Keterangan: *) komponen minimal yang
harus dibangun

9. Besaran Dana Hibah – Air Limbah
Besaran dana hibah yang akan digantikan untuk sektor
air limbah:
• Pembangunan sistem pengolahan air limbah
terpusat skala lingkungan adalah Rp
4.000.000/Sambungan Rumah;
• Pembangunan jaringan air limbah terpusat skala
lingkungan yang akan dihubungkan dengan sistem air
limbah terpusat yang sudah ada adalah Rp
3.000.000/Sambungan Rumah.
Kegiatan yang dibiayai dari DAK dan dana pendamping
kegiatan yang bersumber dari hibah luar negeri/APBN
tidak dapat digantikan oleh dana hibah.
Jumlah hibah yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan
jumlah Sambungan Rumah (SR) baru yang telah dibangun
dan berfungsi.

10. Besaran Dana Hibah – Persampahan
Besaran dana hibah yang akan digantikan
untuk sektor persampahan (pembangunan
SPA):
50% dari yang telah disetujui oleh Appraisal
Consultant secara tahunan dari total biaya
pembangunan

11. BANTUAN TEKNIS
Bantuan teknis akan diberikan oleh
Kementerian PU didukung oleh Donor
kepada Pemerintah Daerah peserta
Program Hibah, meliputi:
 Kegiatan Appraisal pelaksanaan
program/kegiatan
- Pendampingan dalam penyusunan
DED
- Review atas DED yang disusun oleh
daerah
 Kegiatan Baseline Survey
 Verifikasi pelaksanaan kegiatan

12. MEKANISME HIBAH
1. Identifikasi awal dan sosialisasi program
2. Persetujuan program pembangunan prasarana sanitasi
per tahun
3. Penyusunan rencana komprehensif Pemda
4. Penerbitan Surat Persetujuan Penerusan Hibah oleh
DJPK
5. Penandatangan PPH
6. Baseline Survey
7. Pelaksanaan konstruksi
8. Oversite pelaksanaan kegiatan
9. Verifikasi pelaksanaan kegiatan
10. Rekomendasi CPMU
11. Pengajuan pencairan dana hibah oleh Pemda
12. Pembayaran dana hibah

13. KETENTUAN PEMBAYARAN HIBAH
 Jumlah hibah yang dibayarkan maksimum sebesar jumlah
hibah yang ditetapkan dalam PPH
 Untuk sektor Air Limbah, jumlah hibah berdasarkan jumlah
SR yang telah dibangun dan berfungsi
 Untuk sektor persampahan, jumlah hibah yang akan dibayar
sebesar 50% dari nilai prasarana yang telah diverifikasi dan
berfungsi. Bila penyelesaian kegiatan tidak sesuai dengan
perencanaan, maka kegiatan tersebut dinilai tidak layak
untuk dibayar (kec. Perubahan sudah diajukan dan disetujui
dalam APBD-P)
 Untuk setiap akhir TA berjalan akan dilaksanakan evaluasi
kinerja prasarana yang dibangun yang menjadi dasar
penentuan program dan jumlah hibah tahun berikutnya
 Hasil evaluasi menjadi pertimbangan untuk mengalihkan
dana hibah yang tidak terserap ke Pemda lain yang
memenuhi kriteria

14. APA YANG DIVERIFIKASI?
 Rencana pelaksanaan kegiatan sektor air limbah
dan persampahan untuk TA 2012 – 2014 telah
dianggarkan dalam APBD 2012 – 2014 dan
tercantum dalam RKA-SKPD atau DPA-SKPD TA
2012 – 2014
 Kelayakan prasarana yang telah dibangun
menggunakan APBD 2012 – 2014
 Prasarana yang dibangun telah difungsikan dan
dikelola dengan baik
 Penyusunan laporan kondisi prasarana yang telah
dibangun

15. SYARAT PENCAIRAN DANA HIBAH
 Realisasi pelaksanaan kegiatan pada TA yang
diajukan untuk mendapatkan penggantian hibah
telah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi
dari CPMU untuk mengajukan permintaan
pembayaran hibah;
 Daerah mengajukan surat permintaan penyaluran
dana hibah kepada Ditjen Perimbangan Keuangan,
dengan dilengkapi dokumen sesuai dengan PMK
169/2008 dan peraturan terkait pencairan dana
hibah lainnya

16. TERIMA KASIH
..