1. WASPOLA
Water Supply And Sanitation Policy
Formulation and Action Planning Project
1998/2003-2004/2008
Kerjasama Pemerintah RI, AusAID, dan WSP-EAP/World Bank

2. Identitas Proyek
 Water Supply And Sanitation POLicy Formulation and
Action Planning Project = Proyek Penyusunan Kebijakan dan
Rencana Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
 Merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia, Pemerintah
Australia (AusAID), dan Bank Dunia (WSP-EAP).
 Sekretariat WASPOLA dibentuk untuk mendukung Kelompok
Kerja dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan lain yang
terkait
 Periode pertama 1998-2003, periode kedua 2004-2008
 Fokus periode pertama: formulasi Kebijakan Nasional AMPL
Berbasis Masyarakat
 Fokus periode kedua: implementasi Kebijakan Nasional AMPL
Berbasis Masyarakat dan Formulasi Kebijakan AMPL Berbasis
Lembaga

3. WASPOLA 2: Organisasi Proyek
NATIONAL GoI
GOVERNMENT Ministries & Cabinet AusAID World Bank
CPC* WSP-EAP
Working WASPOLA
Other ESAs
Group* Secretariat
Consultants,
NGOs, etc
CITY & DISTRICT Walikota /
Bupati
GOVERNMENT
Other agencies
BAPPEDA & Legislative
Assemblies
C O M M U N I T I E S
* Inter-ministerial, chaired by BAPPENAS; members may include Ministries of Health, Home Affairs, Kimpraswil, Finance and Environment

4. Kelompok Kerja WASPOLA
 Bappenas
 Departemen Dalam
Negeri (Ditjen
Bangda dan PMD)
 Departemen
Pekerjaan Umum
(Ditjen Cipta Karya)
 Departemen
Kesehatan
 Departemen
Keuangan
 Kementrian
Lingkungan Hidup

5. Pada level pemerintah pusat, departemen terkait dengan masalah
pembangunan sektor air minum adalah[1]:
 Bappenas yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan kegiatan di pusat
 Departemen Pekerjaan Umum yang bertanggungjawab dalam penyediaan bantuan
teknis dan standar
 Departemen Dalam Negeri yang bertanggungjawab dalam monitoring dan evaluasi,
koordinasi dengan pemerintah daerah, penyediaan panduan dalam masalah tariff,
standar pelayanan, serta informasi
 Departemen Kesehatan yang bertanggungjawab dalam pengawasan kualitas air
 Kementrian Lingkungan Hidup yang bertanggungjawab dalam pemberian panduan
dan pengawasan kualitas buangan ke dalam badan air
 Departemen Keuangan yang bertanggungjawab dalam pemberian kredit kepada
PDAM dan investasi
 Departemen perindustrian yang bertanggungjawab dalam kontrol pencemaran air
 Departemen pertanian yang bertanggungjawab dalam kontrol pencemaran air
 Biro Pusat Statistik yang bertanggungjawab dalam sensus dan pengumpulan data
[1] Annex IV.2 Principal Agencies involved in policy formulation and implementation. Indonesia Averting an Infrastructure Crises. World Bank 2004

6. Latar Belakang Diperlukannya Kebijakan?
 Inefektif dan inefisiennya investasi sektor AMPL
 Air hanya dipandang sebagai benda sosial dan belum
dipandang sebagai benda ekonomi
 Kemampuan pemerintah semakin terbatas
 Belum tersedianya kebijakan dan UU mengenai
peranserta dalam pembangunan AMPL
 Penyehatan lingkungan belum mendapat perhatian
dan prioritas
 Variasi prinsip/konsep/pendekatan pembangunan
AMPL di tingkat masyarakat dari berbagai pelaku

7. Masalah yang Dihadapi
 Rendahnya akses terhadap pelayanan air minum
dan penyehatan lingkungan
 Agenda perubahan kebijakan yang belum selesai
 Terbatasnya kapasitas untuk pelaksanaan
kebijakan
 Belum tersedianya data yang layak dan terpercaya

8. Tujuan WASPOLA2
 Umum
Untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia,
terutama masyarakat miskin, terhadap pelayanan
air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)
yang layak
 Khusus
Untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia
dalam melaksanakan kebijakan dan meneruskan
proses perubahan kebijakan sektor AMPL,
mendorong penerapan pendekatan tanggap
kebutuhan dan partisipatif

9. Struktur Komponen
Komponen kegiatan WASPOLA2
 Pelaksanaan Kebijakan (Policy
Implementation)
 Perubahan Kebijakan (Policy Reform)
 Manajemen Pengetahuan (Knowledge
Management)
 Koordinasi dan Pengelolaan Proyek
(Project Management)

10. Komponen 1:
Pelaksanaan Kebijakan
Tujuan khusus
Untuk memfasilitasi, mendukung, dan
meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia
dalam pelaksanaan dan pemantauan kebijakan
AMPL dengan berfokus pada
(a) operasionalisasi pelaksanakan kebijakan di
tingkat daerah; dan
(b) menyiapkan strategi dan rencana kegiatan
nasional.

11. Komponen 2:
Perubahan Kebijakan
Tujuan khusus
Untuk memfasilitasi, mendukung, dan
meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia
dalam melaksanakan perubahan kebijakan
AMPL yang sedang berjalan dengan fokus
pada
(a) penyehatan lingkungan dan
(b) pengelolaan air minum oleh lembaga
formal.

12. Komponen 3:
Knowledge Management
Tujuan khusus
Untuk memperkuat kapasitas untuk
mengumpulkan, analisa, dan diseminasi
informasi sektor AMPL bagi pengambil
keputusan, lembaga donor, konsumen, dan
pemegang andil lain melalui kegiatan pelatihan.

13. Komponen 4:
Manajemen Proyek dan Koordinasi
Tujuan khusus
Untuk mengelola dan mengkoordinasikan
kegiatan proyek sesuai dengan kebutuhan
mitra proyek dan untuk menyediakan dukungan
dalam sektor AMPL bagi AusAID dan Grup
Bank Dunia, termasuk WSP secara
keseluruhan.

14. WASPOLA 2 : Kaitan Antar Komponen
Policy Implementation Policy Reform Knowledge Management
Draft National Policy Draft National Policy
Case Studies
Document Document
Identification of
National Strategies Analysis Lessons Learned
Implementation at
Local Level
Revision
Dissemination
Analysis of
Experience
Implementation Data and Information
FIELD TRIAL
Design
Dissemination
Implementation
Evaluation
TRAINING

15. Bagaimana WASPOLA2 Membantu Pemerintah Indonesia dalam
Pembangunan AMPL (Umum)
Pelaksanaan Kebijakan
 Pengembangan strategi dan pelaksanaan kebijakan di
tingkat nasional
 Komunikasi/diseminasi kpd semua tingkatan termasuk
pembuat keputusan
 Dampingan pelaksanaan kebijakan tingkat propinsi
 Dampingan pelaksanaan kebijakan di kabupaten/kota
 TA adopsi kebijakan pada proyek terkait : CWSHP,
Pamsimas, WSLIC/WES-Unicef
 Layanan penguatan kapasitas Kelompok Kerja AMPL

16. Bagaimana WASPOLA2 Membantu Pemerintah Indonesia dalam
Pembangunan AMPL (Umum)
Perubahan Kebijakan
 Membawakan implikasi tingkat pelayanan
(MDGs)
 Mencakup berbasis lembaga dan meningkatkan
perhatian pada persampahan, limbah, dan
lingkungan hidup
 Melanjutkan perbaikan kebijakan

17. Bagaimana WASPOLA2 Membantu Pemerintah Indonesia dalam
Pembangunan AMPL (Umum)
Peningkatan Kapasitas
 Pemberdayaan masyarakat
 Meningkatkan peran perempuan
 Pelatihan fasilitator
 Bantuan teknis kepada daerah
 Bantuan teknis kepada kelompok kerja AMPL

18. Bagaimana WASPOLA2 Membantu Pemerintah Indonesia dalam
Pembangunan AMPL (Umum)
Manajemen Pengetahuan
 Memperkuat ketersediaan data/informasi
 Membuka akses pada data/informasi serta
mendiseminasikannya secara luas

19. Pencapaian

20. Implementasi Kebijakan
Pencapaian

21. Implementasi Kebijakan
Pencapaian 1
 Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat telah diadopsi
oleh 49 kabupaten di 9 propinsi
 Terbentuk kelompok kerja (Pokja AMPL) di 9 propinsi, dan 49 kabupaten
 Sebagian besar propinsi dan kabupaten yang difasilitasi telah memiliki
dokumen perencanaan strategis AMPL (RENSTRA AMPL), baik dalam kondisi
final, maupun draft final
 Renstra menjadi acuan pembangunan AMPL di Daerah (melalui Dinas terkait)
 Renstra menjadi input dalam RPJMD
 Renstra alat ungkit untuk mendorong pencapaian MDGs
 Program peningkatan kapasitas merupakan kegiatan menerus yang dilakukan
oleh Kelompok Kerja Nasional kepada daerah. Pembiayaan kegiatan ini
dilakukan secara bersama oleh pusat, daerah, dan proyek WASPOLA
 Bantuan teknis dan monitoring kepada kabupaten/propinsi diberikan oleh
Kelompok Kerja Nasional

22. Perkembangan WASPOLA sampai saat ini
Pencapaian 2
Jumlah daerah dampingan
Tahun 2003 : 4 kab Kab/Kota : 49
Tahun 2004 : 7 kab Prop: 9
Tahun 2005 : 7 kab + 14 kab/kota = 21 kab/kota
Tahun 2006 : 14 kab + 25 kab/kota
Tahun 2007: 13 Kabupaten (inisiatif sendiri)
Jumlah kelompok kerja AMPL daerah 49 kabupaten
Jumlah daerah melakukan diseminiasi 49 kab
kebijakan 9 propinsi
Daerah yang melakukan identifikasi isu dan 49 kabupaten
masalah AMPL
Daerah yang menyusun Renstra AMPL
Final dan telah ditindak lanjuti dalam program 14
Draft 10
Persiapan 25

23. Daftar daerah mitra WASPOLA
Pencapaian 3
1. Sumatera Barat: Kab.Solok, Sw.Lunto Sijunjung, Payakumbuh,
Tanah Datar, Pesisir Selatan, Kt.Bukittinggi
2. Bangka Belitung: Kab.Bangka Selatan, Bangka, Bangka Barat,
Kt.Pangkal Pinang
3. Banten: Kab.Lebak, Pandeglang, Serang, Tanggerang,
Kt.Tanggerang, Cilegon
4. Jawa Tengah: Kab.Kebumen, Pekalongan, Grobogan, Cilacap,
Pemalang, Purbalingga, Brebes
5. NTB: Kab.Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu,
Bima, Lombok Tengah
6. Gorontalo: Kab.Gorontalo, Bone Bolango, Pahuwato, Boalemo,
Kt.Gorontalo
7. Sulawesi Selatan: Kab.Pangkep, Selayar, Takalar, Wajo,
Soppeng, Gowa, Jeneponto
8. Sulawesi Tenggara: Kab.Konawe, Konawe Selatan,
9. NTT: Kab.Rote Ndao, Timor Tengah Selatan

24. Daftar daerah dampingan tidak langsung
Pencapaian 4
1. WSLIC2: Kab.Belitung Babel, seluruh kab
WSLIC2 Jatim,
2. CWSHP: 20 kabupaten di 4 propinsi, Jambi,
Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Barat. Daerah emergency Aceh dan Nias
3. ProAir: Kab. Sumba Timur, Sumba Barat,
Alor
4. ESP-USAID: 6 kota dari Sumatera Utara,
Sumatera barat, Kalimantan Selatan, DIY,
Jawa Barat, Jawa Timur

25. Reformasi Kebijakan
Pencapaian

26. Pencapaian 1
 Dokumen Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL
Berbasis Lembaga telah disusun oleh kelompok
kerja. Status per-Desember 2004: Draft 3 revisi
kedua
 Dalam penyusunannya telah
melibatkan/dikonsultasikan dengan stakeholder luas,
seperti departemen terkait, Pemda/PDAM, penyedia
jasa swasta, LSM, donor, media massa, dan
perguruan tinggi
 Draft telah dikonsultasikan dengan eselon 1 dari
Departemen Dalam Negeri (Dirjen Bangda, PMD),
KLH, dan Departemen Kesehatan

27. Manajemen
Pengetahuan
Pencapaian

28. Pencapaian 1
 Manajemen data AMPL
 Pengembangan konsep manajemen
 Ujicoba fasilitasi manajemen data di Sultra
dan Bangka
 Pengelolaan Website
 Pengelolaan bersama www.waspola.org
dan www.ampl.or.id
 Pengembangan fitur baru : glossary, data
base, dll

29. Pencapaian 2
 Kemitraan dan Pengembangan Jejaring
 Annual meeting, 2004,2005,2006, 2007
 Berlangsung di tk nasional dan daerah, melibatkan Pokja,
proyek terkait, LSM, PerguruanTinggi, media massa
 Terbentuk JEJARING AMPL atas dukungan 42 lembaga
 Pertemuan reguler dengan host bergantian
 Meningkatkan relasi dengan Media Massa (TV, Koran,
Radio, dsb)
 Dukungan kepada mitra, al:
 Training Renstra AMPL u/ Care International dan ESP
 Training TSC dengan Plan International
 Infrastruktur training dengan World Vision Indonesia
 Training komunikasi dengan Forkami/JIPTAS
 WBI, asset management training
 CWSHP, WSLIC, dll
 LSM dan PT local aktif dalam kegiatan WASPOLA di dearah

30. Pencapaian 3
 Studi dan Kajian
 Studi Evaluasi Monitoring SANIMAS 1 di 7 kabupaten
 Tindak lanjut replikasi SANIMAS oleh Departemen PU
 Perlu linkage Sanitasi dengan produktifitas
 Studi Dampak Desentralisasi Terhadap Pembangunan AMPL
 Perlunya perbaikan sistem penganggaran, kelembagaan dan
regulasi
 Studi Financial Study for WSES Development
 Alokasi APBD untuk AMPL kurang dari 3 %
 PAD tinggi tidak signifikan mendorong prioritas AMPL
 Studi Small Scale Independent Water Providers (SSIWP)
 Smal scale provider: gerobak, tangki air dan isi ulang
 Eksistensi SSIWP harus dikaitkan dengan kemampuan
pelyanan PDAM
 SSWIP menjadi solusi alternatif (namun) bukan permanen
 Studi Asset Management dalam AMPL (NAMPA)
 Kajian di 6 PDAM

31. Pencapaian 4
 Penguatan Strategi Komunikasi Kebijakan AMPL
 Strategi komunikas telah final dan diadopsi
 Dukungan dan fasilitasi penguatan Komunikasi Untuk Daerah
 Kabupaten Kebumen
 Propinsi Sulawesi Tenggara, Banten dan Bangka Belitung
 Kegiatan meliputi:
 Asesemen/riset komunikasi
 Penyusunan dokumen strategi komunikasi
 Produksi media fasilitasi WASPOLA
 Workshop/ Fasilitasi sesi komunikasi
 Fokus Strategi:
 Strategi 1 : Penguatan kapasitas SDM di bidang strategi komunikasi AMPL di lapangan dengan
metode “Learning by doing”
 Strategi 2 : Pembuatan dan pengembangan paket media komunikasi
 Strategi 3 : Membangun Keterlibatan Publik berupa forum Komunikasi atau “ community learning
center “ sebagai mitra POKJA AMPL
 Strategi 4 : Optimalisasi strategi Public Relation untuk pencitraan kabijakan Nasional dan
memperkuat “ positioning “ Pokja AMPL dalam koordinasi dan inisiatif implementasi
kebijakan AMPL di daerah
 Strategi 5 : Membangun opini publik Media Advokasi
 Strategi 6 ; Penyelenggaraan AMPL Award dalam event yang strategis sebagai pemicu
proses awareness AMPL

32. Pencapaian 5
 Publikasi dan Promosi
 Promosi dan positioning Kebijakan,
WASPOLA dan Pokja AMPL
 Dilakukan kepada kelompok internal
(kalangan AMPL) dan external (non AMPL)
 Media channeling
 Pameran-pameran sektor AMPL sejak tahun
2004-2007 (Jakarta dan luar Jakarta)
 Kalendar WASPOLA setiap tahun (2004-2008)

33. Pencapaian 6
 Penyediaan materi publikasi/printing document
 Leaflet, Factsheet, Brosur, Blocknote, Kalender
 Hand Bag, T shirt, Topi
 Penulisan lesson learned
 Penyediaan video Kebijakan
 Pengembangan Situs WASPOLA dengan berbagai fitur
 Fasiliasi dan dukungan kepada Pokja AMPL kegiatan luar negeri:
 Water Week, Washington
 World Water Forum, Mexico
 WS meeting, Bangkok, Cina
 Sanitation Meeting, Philipina
 Communication Training, Bangkok
 CLTS Field Visit, India-Pakistan
 EASAN, Beppu Jepang
 Small Scale Water Provider, Vietnam
 Institutional Water Provider, Australia

34. Tantangan

35. Implementasi Kebijakan
 Fasilitasi kebijakan oleh Kelompok Kerja AMPL melalui WASPOLA
baru mencakup 49 kabupaten dari 440 kabupaten di Indonesia
(11% dari jumlah Kabupaten)
 Kebutuhan dampingan dari daerah yang telah difasilitasi semakin
besar, terutama untuk melakukan penerapan kebijakan dalam
tataran kegiatan teknis di lapangan
 Kebutuhan bantuan teknis dalam adopsi kebijakan bagi daerah
baru.
 Respon atas permintaan atas dukungan fasilitasi Kebijakan terbatas
 Unicef dan Unicef Aceh
 CWSHP
 PAMSIMAS
 WSLIC
 CWSHP
 LSM (Care, Plan International, dll)

36. Kegiatan potensial untuk adopsi kebijakan di daerah
Proyek Area Kegiatan
CWSHP 20 kab pada 4 Pelatihan operasionalisasi kebijakan
propinsi Pelatihan pembentukan kelompok kerja AMPL
Bantuan teknis penyusunan perencanaan
AMPL
PAMSIMAS 107 kab pada Pelatihan operasionalisasi kebijakan
15 propinsi Pelatihan pembentukan kelompok kerja AMPL
Bantuan teknis penyusunan perencanaan
AMPL
ProAir NTT Pelatihan pembentukan kelompok kerja
AMPL
Bantuan teknis penyusunan perencanaan AMPL
Pelatihan operasionalisasi kebijakan
WSLIC2 7 propinsi
Pelatihan pembentukan kelompok kerja AMPL
Bantuan teknis penyusunan perencanaan
AMPL

37. Reformasi Kebijakan
1. Road show kepada Pengambil Kebijakan (Eselon 1 & 2) di Departemen
terkait, (PU, Bappenas, Keuangan)
2. Penyempurnaan Dokumen Kebijakan Nasional AMPL berbasis
lembaga pada posisi Draft 3 rev 2
3. Penandatanganan dokumen Kebijakan Nasional AMPL Berbasis
Lembaga
4. Persiapan dan pembahasan konsep penggabungan Kebijakan Nasional
AMPL (regulasi yang terpadu)
5. Diseminasi/sosialisasi Kebijakan (termasuk regulasi terkait) Berbasis
Lembaga kepada pemerintah daerah dan stakeholder terkait lain
(rencananya akan digabung dengan Kebijakan Berbasis Masyarakat)
6. Penyiapan pedoman dan perangkat pelaksanaan Kebijakan Nasional
AMPL Berbasis Lembaga

38. Manajemen Pengetahuan
 Pengelolaan data AMPL menjadi isu krusial yang memerlukan
KOMITMEN dari stakeholders luas
 Daerah memerlukan dukungan untuk penguatan strategi
komunikasi meyakinkan Bupati, DPRD, dinas lain
 Kemitraan JEJARING AMPL memerlukan dukungan dan
pengelolaan sumber daya yang intensif
 Media informasi yang telah dibangun, seperti website, media cetak,
elektronik, digital, dll, perlu dilanjutkan untuk penyebarluasan
informasi tentang pembangunan AMPL, yang berguna bagi upaya
peningkatan keberlanjutan pembangunan AMPL
 Sekretariat AMPL yang berfungsi sebagai knowledge center perlu
dikembangkan untuk mewadahi keperluan stakeholder
pembangunan AMPL

39. Beberapa (contoh) Keluaran

40. Beberapa (contoh) Keluaran

41. Beberapa (contoh) Keluaran