Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengeluaran negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran terdiri dari 2 mekanisme yaitu mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dan mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS yaitu Pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak, sedangkan mekanisme UP yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA. KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengeluaran negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran terdiri dari 2 mekanisme yaitu mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dan mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS yaitu Pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak, sedangkan mekanisme UP yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA. KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
Â
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
Â
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
Â
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
Â
SKB Rekonsiliasi
1. PELAKSANAAN REKONSILIASI, PENYAMPAIAN DATA REALISASI BELANJA MODAL, DAN DATA PNBP YANG BERSUMBER DARI PENGELOLAAN BMN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DJKN KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-57/KN/2010 NOMOR KEP-174/PB/2010 TANGGAL 28 JULI 2010 Slide
2. AGENDA Dasar Hukum 1 Pertukaran Data dan Informasi 2 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM 3 Pengawasan dan Pengendalian Rekonsiliasi 4 5 Latar Belakang Slide
3.
4.
5.
6.
7. Pertukaran Data & Informasi PUSINTEK Slide Koordinasi DJPB Dit rektorat S istem Perbendaharaan DJKN Di rektorat Hukum dan Informasi Data Realisasi Belanja Modal Data PNBP pengelolaan BMN Di rektorat BMN I Kanwil DJKN K P K N L Koordinasi DJPB Dit rektorat Akun t ansi dan Pelaporan Keuangan
8. Pertukaran Data & Informasi Data Barang Milik Negara dalam Neraca* Daftar UAPBW yang tidak melakukan rekon Data selisih nilai BMN per akun Neraca Data Barang Milik Negara dalam Neraca * Data selisih nilai BMN per akun Neraca * Format sesuai lampiran IV.a Per aturan DJKN No. PER- 07/KN/2009 Slide D J K N D J P B
9.
10.
11.
12.
13. Direktorat Barang Milik Negara I Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 11 Utara Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Thank You ! Slide
