DISAMPAIKAN UNTUK TOT KEWIDYAISWARAAN PENYULUH AGAMA NON PNS PUSDIKLAT PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://inovasi.lan.go.id
DISAMPAIKAN UNTUK TOT KEWIDYAISWARAAN PENYULUH AGAMA NON PNS PUSDIKLAT PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://inovasi.lan.go.id
Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
1. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
(SISTEM KONSTITUSI, SISTEM POLITIK DAN
KETATANEGARAAN INDONESIA)
KELOMPOK III
KELAS 1L-MANAJEMEN
2017
UNIVERSITAS BINA BANGSA BANTEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
Mata Kuliah:
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Dosen Pengampu:
Mohamad Bayi Tabrani, M.Pd.
2. KELOMPOK III
MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2017
NIM NAMA KONTAK
11170211 : M. Abdul Aziz
11170165 : Ma'arif
11170219 : Febri
11170459 : Tb. Faiz Maulana
11170119 : Ulfah Wahyuni Lestari
11170622 : Setianingsih
11170200 : Panji Ali Fikri
11141151 : Undang Kusnadi
3. PENDAHULUAN
Saat ini banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik bebas aktif yang di anut
oleh Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang salah mengartikan makna politik bebas aktif
tersebut. Oleh karena itu, kiranya kita perlu untuk membahas tentang politik dan strategi bangsa
Indonesia.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka. Bangsa yang merdeka tentunya
akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Sejak peristiwa Proklamasi di tahun 1945, terjadi
perubahan yang sangat mendasar dari negara Indonesia, terutama tentang kedaulatan dan sistem
pemerintahan dan politik. Pada awal masa kemerdekaan, kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya
baik. Kondisi indonesia masih morat-marit dan tidak stabil. Namun, setelah beberapa tahun berlalu
kondisi internal Indonesia sudah mulai teratur dan membaik. Selangkah demi selangkah Indonesia mulai
membenahi dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri.
MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2017
4. PENGERTIAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
• secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis berarti
kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia,
politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa.
Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk
mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki
POLITIK
• berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni
seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-
1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran
untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari
politik. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau
pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau
bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.
STRATEGI
• Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai
suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan,
usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan,
pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan
nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam
mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
POLITIK DAN
STRATEGI
NASIONAL
MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2017
5. DASAR PEMIKIRAN
PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional yang terkandung dalam sistem
manajemen nasional, berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan
Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional yang telah
berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945.
sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran
pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan
“suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK,
MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai
“infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat,
seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan
(interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur
politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2017
6. WAWASAN STRATEGI
1
• Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Itulah
alasan mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi permasalahan yang akan
timbul, mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi masa depan.
2
• Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang mencakup
permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh.
3
• Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena strategi
akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi dan manajemen
tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat fluktuatif terhadap
perubahan dan ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga strategi tersebut dapat
bersifat temporer dan kontemporer.
MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2017
8. SISTEM KONSTITUSI
“konstitusi” berasal dari bahasa Perancis Constituer dan
Constitution, kata pertama berarti membentuk, mendirikan atau
menyusun, dan kata kedua berarti susunan atau pranata
(masyarakat). Dengan demikian konstitusi memiliki arti;
permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Pada
umumnya langkah awal untuk mempelajari hukum tata negara
dari suatu negara dimulai dari konstitusi negara bersangkutan.
Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata
negara dari suatu negara, sehingga hukum tata negara disebut
juga dengan constitutional law. Istilah Constitutional Law di
Inggris menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara.
Penggunaan istilah Constitutional Law didasarkan atas alasan
bahwa dalam hukum tata Negara unsur konstitusi lebih menonjol.
MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2017
9. KONSTITUSI TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS
Konstitusi memuat suatu aturan pokok (fundamental)
mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan suatu
bangunan besar yang disebut negara. Sendi-sendi itu
tentunya harus kokoh, kuat dan tidak mudah runtuh agar
bangunan negara tetap tegak berdiri. Ada dua macam
konstitusi di dunia, yaitu “Konstitusi Tertulis” (Written
Constitution) dan “Konstitusi Tidak Tertulis” (Unwritten
Constitution), ini diartikan seperti halnya “Hukum Tertulis”
(geschreven Recht) yang trmuat dalam undang-undang dan
“Hukum Tidak Tertulis” (ongeschreven recht) yang berdasar
adat kebiasaan. Dalam karangan “Constitution of Nations”,
Amos J. Peaslee menyatakan hampir semua negara di dunia
mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada.
MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2017
10. TUJUAN KONSTITUSI
berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara
bekerjanya,
hubungan antar lembaga negara,
hubungan lembaga negara dengan warga negara (rakyat)
adanya jaminan hak-hak asasi manusia
hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan
zaman.
MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2017
11. ISI KONSTITUSI (HAL-HAL POKOK)
1
• Jaminan atas hak-hak asasi manusia atau
hak warga Negara.
2
• Susunan ketatanegaraan yang bersifat
fundamental atau mendasar.
3
• Adanya pembagian dan pembatasan tugas
ketatatanegaraan yang bersifat mendasar.
MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2017
12. FUNGSI KONSTITUSI
1
• Untuk menjamin hak-hak warga Negara dari
tindakan kesewenang-wenangan penguasa.
2
• Sebagai landasan struktural penyelenggara
pemerintah menurut sistem ketata negaraan.
3
• Untuk membatasi kekuasan penguasa dalam
negeri
4
• Sebagai perjanjian dan kesepakatan mendirikan
Negara.
MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2017
13. KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA
1
• Undang - Undang Dasar Tahun 1945 (periode pertama 18
Agustus 1945 -27 Desember 1949).
2
• Konstitusi RIS (Periode 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)
3
• UUD S 1950 (17 agustus 1950 – 5 juli 1959)
4
• UUD 45 (periode ke dua 5 juli 1959-1999)
5
• UUD 45 AMANDEMEN (berlaku 19 Oktober 1999- sampai
sekarang)
MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2017
15. PENGERTIAN SISTEM POLITIK
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan
kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan. Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara (
termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang
seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan
tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga
tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden,
Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain
untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu
sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.
Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya
Negara kota. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, Politik biasanya menyangkut kegiatan partai
politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam
rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah
tertentu.
MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2017
16. PROSES POLITIK DI INDONESIA
Masa prakolonial
Masa kolonial (penjajahan)
Masa Demokrasi Liberal
Masa Demokrasi terpimpin
Masa Demokrasi Pancasila
Masa Reformasi
Penyaluran tuntutan
Pemeliharaan nilai
Kapabilitas
Integrasi vertikal
Integrasi horizontal
Gaya politik
Kepemimpinan
Partisipasi massa
Keterlibatan militer
Aparat negara
Stabilitas
MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2017
17. SEJARAH SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi
di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat
sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif.
Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional
yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik
merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan
yang memiliki tantangan dan tekanan.
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi
pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa
dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah
yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan
dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-
tujuan dan pengambilan keputusan
MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2017
18. GARIS BESAR POLITIK NASIONAL DAN
STRATEGI NASIONAL
1
• Politik dalam negeri, yang diarahkan kepada mengangkat, meninggikan, dan memelihara harkat
derajat dan potensi rakyat Indonesia menuju bangsa yang bersatu, adil, makmur, dan terhormat.
2
• Politik luar negeri, yang bersifat bebas aktif anti imperiaslisme dan anti kolonialisme dalam segala
bentuk dan manifestasinya, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat
serta dan diarahkan kepada pembentukan solidaritas antar bangsa Asia-Afrika dan negara-negara
non blok.
3
• Politik ekonomi, diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat Indonesia
sebesar-besarnya.
4
• Politik pertahanan –keamanan,yang bersifat defensif aktif dan diarahkan kepada pengamanan serta
perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan berbagai
tantangan, ancaman, dan hambatan.
MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2017
20. KESIMPULAN
Kita sebagai warna negara harus dapat memahami serta
mendalami pengertian dan pemahaman dalam Sistem Politik
& Strategi Indonesia khususnya Sistem Konstitusi, Sistem Politik
& Ketatanegaraan Indonesia. Demi menjadikan masyarakat
yang mengerti pemahaman dalam Sistem Konstitusi dan
Sistem Politik. untuk itu sebagai pemuda mari kita tanamkan
jiwa berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air, demi
menjaga nilai berkebangsaan Indonesia.
MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2017