SISTEM PEMERINTAHAN
•Download as PPTX, PDF•
10 likes•8,539 views
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Secara garis besar membahas tentang pengertian sistem pemerintahan, klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen, serta perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain."
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to SISTEM PEMERINTAHAN
Similar to SISTEM PEMERINTAHAN (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
SISTEM PEMERINTAHAN
- 1. SISTEM PEMERINTAHAN Erlendry Pitaloka Isrina Indah Nadia Valosdita Tia Austin
- 2. PETA KONSEP Sistem Pemerintahan Sistem Sistem Sistem Pemerintahan Pemerintahan Pemerintaha Diberbagai Negara n Indonesia Sistem Kelebihan Perbedaan Sistem Pengertian Klasifikasi Pemerintahan Pelaksanaan dan Pemerintahan Antar Negara Kekurangan Indonesia dengan Negara lain Presidensial Parlementer Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen
- 3. Pengertian Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif.
- 4. Sistempemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan negara : susunan yang teratur dari prinsif-prinsif yang melandasi berbagai kegiatan atau hubungan kerja antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara.
- 5. KLASIFIKASI NEGARA YANG MENGANUT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTER PRESIDENSIAL PARLEMENTER 1. Amerika Serikat 1. Inggris 2. Filipina 2. India 3. Brasil 3. Malaysia 4. Mesir 4. Jepang 5. Argentina 5. Australia
- 6. Sistem Pemerintahan Presidensial Pengertian Ciri-ciri Kekurangan dan Kelebihan
- 7. Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial adalah Sistem pemerintahan antara eksekutif dan legislatif tidak mempunyai hubungan timbal balik, dimana eksekutif tidak bertanggung jawab pada legislatif.
- 8. Ciri-ciri Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. Dan presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
- 9. Kelebihan Kekurangan •Badan eksekutif lebih stabil •Kekuasaan eksekutif diluar kedudukannya karena tidak pengawasan langsung legislatif tergantung pada parlemen. sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. •Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. •Sistem pertanggungjawaban kurang Misalnya, masa jabatan Presiden jelas. Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun. •Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar •Penyusun program kerja kabinet antara eksekutif dan legislatif sehingga mudah disesuaikan dengan jangka dapat terjadi keputusan tidak tegas waktu masa jabatannya. dan memakan waktu yang lama. •Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
- 10. Pengertian Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Kekurangan dan kelebihan Parlementer Klasifikasi Sistem Pemerintahan dari berbagai negara
- 11. Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer adalah Sistem pemerintahan antara eksekutif dan legislatif mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi.
- 12. Ciri-ciri Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu- waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.
- 13. Kelebihan Kekurangan •Pembuat kebijakan dapat •Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat ditangani secara cepat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen karena kekuasaan eksekutif sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan dan legislatif berada pada oleh parlemen. satu partai atau koalisi partai. •Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau •Garis tanggung jawab kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan dalam pembuatan dan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet pelaksanaan kebijakan public dapat bubar. jelas. •Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu •Adanya pengawasan yang terjadi apabila para anggota kabinet adalah kuat dari parlemen terhadap anggota parlemen dan berasal dari partai kabinet sehingga kabinet meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar menjadi barhati-hati dalam diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat menjalankan pemerintahan. mengusai parlemen. •Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan- jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya
- 14. Sistem Pemerintahan Indonesia Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) itu adalah sistem presidensial. Namun Apabila diteliti kembali struktur dan sejarah penyusunan UUD 1945 maka tampaklah bahwa sebenarnya sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 itu adalah sistem campuran. Sistem campuran ini bukan campuran antara sistem presidensial model Amerika Serikat dan sistem parlementer model Inggris. Sistem campuran yang dianut oleh UUD 1945 adalah sistem pemerintah-an campuran model Indische Staatsregeling (‘konstitusi’ kolonial Hindia Belanda) dengan sistem pemerintahan sosialis model Uni Sovyet. Penjelasan
- 15. Semua lembaga negara kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), merupakan turunan langsung dari lembaga-lembaga pemerintahan Hindia Belanda dahulu, yang berkembang melalui pengalaman sejarahnya sendiri sejak zaman VOC. Sementara itu, sesuai dengan keterangan Muhammad Yamin (1971) yang tidak lain adalah pengusulnya, MPR itu dibentuk dengan mengikuti lembaga negara Uni Sovyet yang disebut Sovyet Tertinggi. Secara ringkas, maka apabila lembaga-lembaga pemerintahan Hindia Belanda menurut Indische Staatsregeling dan lembaga-lembaga negara Indonesia menurut UUD 1945 tersebut disejajarkan, maka akan tampak sebagai berikut:
- 16. Pelaksanaan Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia: Sistem pemerintahan Indonesia1945-1949 Sistem pemerintahan Indonesia 1949-1950 Sistem pemerintahan Indonesia 1950-1959 Sistem pemerintahan Indonesia 1959-1966 Sistem pemerintahan Indonesia 1966-1998 Sistem pemerintahan Indonesia 1998- sekarang
- 17. Sistem Pemerintahan Indonesia1945-1949 Sistem pemerintahan adalah presidensil. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
- 18. Sistem Pemerintahan Indonesia 1949-1950 Presiden membentuk kabinet atau dewan menteri sesuai anjuran pembentuk kabinet. Menteri-menteri dalam bersidang dipimpin oleh perdana menteri. Presiden bersama menteri merupakan pemerintah. Presiden juga berkedudukan sebagai kepala negara. Menteri-menteri bertanggungjawab baik sendiri atau bersama-sama kepada DPR. DPR tidak dapat memaksa menteri meletakkan jabatan.
- 19. Sistem pemerintahan Indonesia1950-1959 Presiden berkedudukan sebagai kepala negara yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden tidak dapat di ganggu gugat. Presiden menunjuk orang atau beberapa orang sebagai pembentuk kabinet. Perdana menteri memimpin kabinet. Menteri-menteri bertanggungjawab kepada DPR. Presiden berhak membubarkan DPR.
- 20. Sistem pemerintahan Indonesia1959-1966 Indonesia memasuki periode demokrasi terpimpin. Menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Presiden sebagi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
- 21. Sistem pemerintahan Indonesia1966-1998 Presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. MPR terdiri atas DPR dan utusan daerah serta golongan yang ditetapkan presiden. Presiden membentuk kabinet. DPR mengawasi jalannya pemerintahan
- 22. Sistem pemerintahan kurun waktu 1998-sekarang Presiden adalah kepala negara Presiden adalah kepala pemerintahan Presiden mengangkat para menteri sebagai kabinet yang selanjutnya bertanggung jawab kepada presiden Presiden dipilih langsung oleh rakyat DPR mengawasi jalannya pemerintahan Presiden tidak dapat memubarkan DPR DPR memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran
- 23. SP Sebelum dan Sesudah Amandemen # Sistem Pemerintahan menurut UUD ’45 sebelum diamandemen: Ø Indonesia adalah negara-negara yang berdasarkan atas hukum (rechsstaat) Ø sistem konstitusional Ø kekuasaan yang tertinggi berada ditangan MPR Ø Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah MPR Ø Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR Ø Mentri negara adalah pembantu Presiden, Mentri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Ø kekuasaan Negara tidak terbatas
- 24. # Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2002) Ø Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilaya terbagi 33 provinsi Øbentuk pemerintahan Republik, sedangkan sistem pemerintahan Presidensial Ø Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ø Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Ø Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden Ø Parlemen terdiri dari 2 bagian, DPR dan DPD Ø DPR dan DPD merupakan anggota MPR Ø Ada lembaga perwakilan didaerah, yaitu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Ø kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan badan peradilan dibawahnya
- 25. Kelemahan dan Kelebihan Kelebihan Kelemahan Ø Presiden dan menteri selama Ø Ada kecenderungan terlalu masa jabatannya tidak dapat kuatnya otoritas dan konsentrasi dijatuhkan DPR. kekuasaan di tangan Presiden. Ø Pemerintah punya waktu untuk Ø Sering terjadinya pergantian menjalankan programnya dengan para pejabat karena adanya hak tidak dibayangi krisis kabinet. perogatif presiden. Ø Presiden tidak dapat Ø Pengawasan rakyat terhadap memberlakukan dan atau pemerintah kurang berpengaruh. membubarkan DPR. Ø Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.
- 26. Perbedaan SP Indonesia # Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Sistem Pemerintahan Malaysia Badan Eksekutif a. Badan Eksekutif Malaysia terletak pada Perdana Menteri sebagai penggerak pemerintahan negara. b. Badan Eksekutif Indonesia terletak pada Presiden yang mempunyai 2 kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Badan Legislatif a. Di Malaysia ada 2 Dewan Utama dalam badan perundangan yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang perannyan membuat undang-undang. b. Di Indonesia berada di tangan DPR yang perannya membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden
- 27. N Katagori Indonesia Amerika Afrika Inggris Cina o Serikat Selatan 1 Bentuk Negara Kesatuan Federal dengan 50 Kesatuan Kesatuan Kesatuan dengan 23 dengan negara bagian dan 1 dengan 9 daerah provinsi otonomi luas distrik daerah provinsi dan memiliki 33 provinsi 2 Bentuk Republik Republik Republik Monarki Republik Pemerintahan Konstitusional 3 Sistem Presidensial Presidensial dengan Presidensial Parlementer dengan Presidensial dengan Pemerintahan dengan masa masa jabatan 4 dengan masa masa jabatan 5 sistem komunis jabatan 5 tahun tahun jabatan 5 tahun tahun 4 Lembaga Presiden Presiden sebagai Presiden sebagai Ratu/raja sebagai Presiden sebagai Eksekutif sebagai Kepala Kepala Negara dan kepala negara kepala negara dan kepala negara, Negara dan Kepala Pemerintahan dan kepala perdana mentri sedangkan perdana Kepala yang dipilih langsung pemerintahan sebagai kepala mentri diusulkan Pemerintahan oleh rakyat dipilih oleh pemerintahan mayoritas Majelis yang dipilih majelis nasional Nasional dan langsung oleh diangkat presiden rakyat 5 Lembaga DPR dan DPD Kongres terdiri atas Majelis Nasional Majelis Tinggi (House Nasional Peoples’ Legislatif merupakan senat dan the house dan Dewan of Lord) dan Majelis service congress atau anggota MPR of representatives Nasional Provinsi Rendah (House of Quanguo Renmin Commons) Daibiao Dahui untuk masa jabatan 5 tahun 6 Lembaga MA dan Badan Supreme Court, Constitutional Supreme Court of Supreme Peoples Yudikatif Peradilan United States Court of Courts, Supreme England Wales, and Courts, Local Peoples dibawahnya Appeal, United State Courts of Northern Ireland; Courts, Special serta MK District Courts, States Appeal, High Scotland’s service Peoples Courts and Courty Courst Courts, courts of session and Magistrate courts of the Courts justuciary
- 28. Inggris AMERIKA Pokok pokok Sistem pemerintahan AS : Bentuk Negara : Republik Adalah negara Republik yang Federeal. berbentuk federasi. Pusat pemerintahan (federal) dan Ibu kota : Washington DC negara bagian (state) Suku bangsa : Eropa (kulit Adanya pemisahan kekuasaan putih), Negro, Latin dan yang eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Indian. Kekuasaan eksekutif dipegang Bahasa : Inggris oleh presiden Amerika, Inggris Kekuasaan legislatif berada pada parlemen (kongres) Mata uang : Dollar Amerika Kekuasaan Yudikatif berada Jumlah negara bagian : 50 pada MA. bagian. Sistem kepartaian menganut siste dwipartai. Pemilu mengikuti sistem distrik. Sistem emerintahan negara bagian barat menganut pemerintahan federal.
- 29. Cina Inggris Pokok pokok Sistem Nama resmi : Unite of pemerintahan Inggris : Great Britain and Northern Adalah negara kesatuan. Ireland. Kekuasaan pemerintah terdapat Bentuk pemerintahan : pada kabinet. kerajaan Raja/Ratu adalah pemimpin tetapi tidak memerintah Kepala negara : Ratu/Raja Parlemen atau badan perwakiln Ibu kota : London terdiri atas 2 bagian. House of Suku bangsa : inggris, common and house of lord. scottish, irish, welsh, Kabinet di pimpoin oleh ulster, indian perdana mentri. Bahasa : ingrris, Adanya oposisi. scottish,welsh, indian Menagnut sistem dwipartai Mata uang : poundsterling.
- 30. Afrika Selatan CINA Pokok-pokok sistem Pemerintahan Cina. Nama Resmi : Zhonghua Bentuk negara kesatuan. Renim Gonghe Guo. Bentuk pemerintahan adalah Bentuk pemerintahan : republik dengan sistem demokratis republik demokratis. komunis. Kepala negara : Presiden. Kepala negara adalah presiden. Kepala Pemerintahan : Menggunakan sistem unikarmeral. perdana mentri. Badan kehakiman terdiri atas Ibu kota : Beijing. Supreme People Court, Loacal Peoples Courts, Special People Suku bangsa : Mandarin, Yue, Courts. We, Hokka, Xiang, Gan Min, Zhuang. Mata uang : Yuan.
- 31. Pokok-pokok sistem pemerintahan Afrika Selatan. Afrika Selatan. Nama resmi : Republic of Sejak tahun 1994, Afrika South Africa. menerapkan sis tem politik demokrasi anti apartheid. Bentuk pemerintahan : Bentuk negara adalah kesatuan. Republik. Sistem pemerintahan adalah Kepala Negara : presiden presidensial. Ibu kota : Cape Parlemen terdiri atas 2 bagian, Town, Pretoria, bloemfountain yaitun majelis Nasional dan . Dewan Nasional Provinsi. Suku bangsa : Negro, Kulit Badan badan yudikatif dijalankan Putih, Indian campuran. oleh Constitusional Court, Supreme Court of Appeal, High Bahasa : Inggris dan Afrika. Courts, dan Magistre Courts. Mata uang : Rand.
- 32. Pengertian SISTEM PEMERINTAHAN ANTAR NEGARA Negara-negara didunia banyak memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun yang paling banyak digunakan adalah presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahan suatu negara dapat berbuna bagi negara lain. Dan dampak itu dapat bersifat positif dan negatif. Positif dan negatifnya dampak yang terdapat pun disebabkan Oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dengan ilmu itulah antar negara dapat mudah dalam Berkomunikasi. Hubungan itu nantinya akan berpengaruh dalam sistem pemerintahan. Seperti pengaruh globalisasi dan perkembangan dunia membuat sutu negara dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh negara lain. Contohnya, pemilihan Capres dan Cawapres pada Pemilu 2009 di Indonesia meniru pemilihan Capres dan Cawapres di Amerika Serikat.