Bab 7 Kegiatan Perekonomian Indonesia

BAB 7
KEGIATAN PEREKONOMIAN
INDONESIA
Kata Kunci :
Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, Pengangguran, Sistem Perekonomian, Pelaku
Ekonomi, BUMN, BUMS, Koperasi, Pajak, Permintaan, Hukum Permintaan,
Penawaran, Hukum Penawaran, Ceteris Paribus, dan Harga Pasar
1
cahbagoez87@gmail.com
Selamanya kamu tak akan menjadi pintar jika
tujuanmu hanya nilai yang besar...
cahbagoez87

A. MASALAH ANGKATAN KERJA DAN TENAGA KERJA, SERTA
PERANAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGGULANGANNYA
2
Tenaga Kerja = Angkatan Kerja + Bukan Angkatan Kerja
Angkatan Kerja = Bekerja + Menganggur

cahbagoez87@gmail.com 3
Bekerja Menganggur
Pengurus
Rumah Tangga
Sedang
Bersekolah
Penerima
Pendapatan
Bukan Angkatan KerjaAngkatan Kerja
Tenaga Kerja Bukan Tenaga Kerja
Tenaga Kerja

2. Masalah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja
1) Pengangguran berdasarkan Sifatnya
• Pengangguran Terbuka, adalah angkatan kerja
yang tidak bekerja dan tidak memiliki
pekerjaan
• Setengah Pengangguran, adalah tenaga kerja
yang bekerja kurang dari 36 jam perminggu
• Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja
yang bekerja tidak optimal
a. Pengangguran, adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang
mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau
seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan
2) Pengangguran berdasarkan Penyebabnya
• Pengangguran Deflasioner, yaitu pengangguran
yang disebabkan jumlah pencari kerja lebih
banyak dibandingkan lapangan yang tersedia
• Pengangguran Friksional, yaitu pengangguran
yang disebabkan tidak bertemunya permintaan
dan penawaran tenaga kerja
• Pengangguran Struktural, yaitu pengangguran
yang disebabkan berubahnya struktur ekonomi

• Pengangguran Teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan
penggantian tenaga manusia oleh mesin
• Pengangguran Musiman, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh
perubahan musim
b. Rendahnya Mutu Tenaga Kerja yang Relatif Rendah
c. Masalah Produktivitas Kerja Rendah
d. Masalah Upah Tenaga Kerja yang Rendah
e. Masalah Persebaran Tenaga Kerja yang Tidak Merata
3. Dampak Pengangguran bagi Kehidupan Masyarakat
• Sektor ekonomi : menurunnya daya beli dan tingkat kesejahteraan
masyarakat
• Sektor sosial : menimbulkan penyakit sosial
4. Peningkatan Mutu Tenaga Kerja
• Mengadakan pelatihan kerja bagi TKI
• Mendirikan dan memanfaatkan Balai Latihan Kerja
• Mengadakan program magang kepada tenaga kerja yang belum bekerja
5. Peranan Pemerintah dalam Permasalahan Ketenagakerjaan
• Kebijakan Perluasan Lapangan Pekerjaan
• Kebijakan Pengupahan
• Pelayanan Informasi Kerja dan Penempatan Kerja

6
B. PELAKU-PELAKU EKONOMI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN
INDONESIA
• Sistem Perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu
negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik
kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan
mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi
lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor
produksinya
• Macam-macam Sistem Perekonomian :
1.Sistem Perekonomian Liberal
adalah sistem ekonomi yang
pengelolaan ekonominya
diatur oleh kekuatan pasar
(permintaan dan penawaran)

Ciri perekonomian liberal adalah :
 Adanya pengakuan terhadap hak individu
 Setiap manusia adalah homo economicus (makhluk ekonomi)
 Adanya kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi
 Menerapkan sistem persaingan bebas
 Motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri
 Peranan modal sangat penting
 Peranan pemerintah dibatasi
Kebaikan sistem perekonomian liberal :
 Setiap orang bebas menentukan perekonomian sendiri
 Setiap orang bebas memiliki alat produksi sendiri
 Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena persaingan
 Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat
Kelemahan sistem perekonomian liberal :
 Mengakibatkan adanya eksploitasi terhadap orang lain
 Menimbulkan monopoli
 Terjadinya kesenjangan pendapatan
 Rentan terhadap krisis ekonomi

Negara-negara yang menganut paham liberal di benua Amerika adalah Amerika Serikat,
Argentina, Bolivia, Brazil, Cili, Cuba, Kolombia, Ekuador, Honduras, Kanada, Meksiko,
Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay dan Venezuela.
Negara-negara penganut paham liberal di Eropa yakni diantaranya adalah Albania,
Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Republik Cekoslovakia, Denmark,
Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Macedonia, Moldova, Netherlands, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania,
Rusia, Serbia
Negara-negara yang menganut paham liberal di Asia antara lain adalah India, Iran,
Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand dan Turki. Saat ini banyak negara-
negara di Asia yang mulai berpaham liberal, antara lain adalah Myanmar, Kamboja, Hong
Kong, Malaysia dan Singapura.
Negara yang menganut paham liberal di kepulauan Oceania adalah Australia dan
Selandia Baru.
Sistem ekonomi liberal terbilang masih baru di Afrika. Pada dasarnya, liberalisme
hanya dianut oleh mereka yang tinggal di Mesir, Senegal dan Afrika Selatan. Sekarang ini,
kurang lebih liberalisme sudah dipahami oleh negara Aljazair, Angola, Benin, Burkina Faso,
Mantol Verde, Côte D'Ivoire, Equatorial Guinea, Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, Maroko,
Mozambik, Seychelles, Tanzania, Tunisia, Zambia dan Zimbabwe.

2. Sistem Perekonomian Terpusat adalah sistem ekonomi yang
seluruh sumber daya dan pengelolaanya direncanakan dan
dikendalikan oleh pemerintah, Ciri-ciri :
 Seluruh sumber daya dikuasai oleh negara
 Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat
 Kegiatan ekonomi direncanakan oleh negara dan diatur pemerintah
secara terpusat
 Hak milik individu tidak diakui
Kebaikan Sistem Perekonomian Terpusat :
 Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya
 Pemerintah bebas menentukan barang/jasa sesuai kebutuhan
 Pemerintah mengatur distribusi hasil produksi
 Mudah melakukan pengelolaan dan pengawasan
 Pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu
perencanaan
Kelemahan Sistem Perekonomian Terpusat :
 Hak milik Pribadi tidak diakui
 Potensi inisiatif dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang
 Segala kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah
bersifat paternalistik

Sistem Ekonomi terpusat , juga sering disebut sistem ekonomi komando, sistem
etatisme. merupakan sistem ekonomi dimana negara menguasai seluruh bidang
perekonomian dan tidak ada kebebasan pada rakyatnya.
china
rusia
Korea utara

3. Sistem Perekonomian Campuran merupakan sistem ekonomi yang
berusaha mengurangi kelemahan yang timbul dari sistem
perkonomian pasar dan sistem perkonomian terpusat, Ciri-ciri :
 Hak milik individu diakui, tetapi kepemilikian sarana/prasarana vital
diserahkan atau diawasi negara
 Jumlah dan jenis barang yang diproduksi ditentukan swasta, tetapi
sektor strategis diawasi dan diatur oleh negara
 Harga tidak ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi dikendalikan
oleh campur tangan negara
 Kesempatan kerja dan jasa kolektif mendapat prioritas, juga adanya
demokratisasi dunia usaha menuju kepemilikan bersama
 Pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial dan bertanggung jawab
atas distribusi pendapatan yang lebih merata

• Sistem Perekonomian di Indonesia
Sistem Perekonomian yang diterapkan di Indonesia yakni sistem
ekonomi Pancasila, didalamnya terkandung demokrasi ekonomi
sehingga sistem perekonomian negara kita disebut pula sistem
demokrasi ekonomi.
Sistem demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi di mana kegiatan
perekonomian dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah
pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Indonesia
melandaskan perekonomian kepada UUD 1945 pasal 33 ayat 1, 2, 3,
dan 4 hasil amandemen.
• Ciri-ciri positif yang terkandung dalam sistem demokrasi ekonomi, yaitu:
 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang didasarkan atas
asas kekeluargaan
 Cabang produksi yang dianggap penting oleh negara, bersifat publik,
dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola negara untuk
kepentingan rakyat banyak
 Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan sepenuhnya oleh
pemerintah

 Adanya kebebasan bagi rakyat untuk memilih identitas pekerjaan yang
dikehendaki demi kelayakan hidupnya
 Pengakuan terhadap hak milik perorangan asalkan pemanfaatannya
tidak mengganggu kepentingan orang banyak
 Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan
sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan publik
 Fakir miskin dan anak terlantar diberi penghidupan serta dipelihara
negara
Ciri sistem perekonomian yang perlu dihindari :
 Sistem free fight liberalism, yaitu kebebasan
yang dapat menimbulkan eksploitasi
terhadap manusia dan bangsa lain
 Sistem etatisme, yaitu keadaan di mana
negara beserta aparatur negara bersifat
dominan serta mendesak dan mematikan
potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar
sektor negara
 Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu
kelompok dalam bentuk monopoli yang
merugikan masyarakat
Say NO to
Liberalism!!

• Pelaku Utama dalam Perekonomian Indonesia dibangun oleh badan
usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Ketiga
pelaku ekonomi ini disebut Tiga Pilar Perekonomian Indonesia

15
C. PAJAK DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL
A. Menurut UU No. 6 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan UU No. 28
Tahun 2007, Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak
berdasarkan norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna
meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima
secara langsung .
Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat pengguna
fasilitas yang disediakan oleh negara
Berdasarkan pengertian pajak tersebut, pajak memiliki ciri-ciri tertentu, di
antaranya:
a. pajak merupakan iuran wajib;
b. pajak dikenakan bagi wajib pajak;
c. pajak dipungut oleh negara;
d. pajak ditentukan menurut norma-norma hukum;
e. pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara
kolektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. wajib pajak tidak mendapat balas jasa secara langsung.

• Objek Pajak
Objek pajak (wajib pajak), yaitu orang atau badan yang wajib membayar
pajak pada negara.
B. Fungsi pajak :
- Fungsi Budgeter, sebagai
Sumber Pendapatan Negara
- Fungsi Distribusi, sebagai
Alat Pemerataan Ekonomi
- Fungsi Regulasi, sebagai
Pengatur Kegiatan Ekonomi
- Fungsi Alokasi, sebagai Alat
Stabilitas Perekonomian,
Pembiayaan penyediaan
sarana publik
• Subjek Pajak
Subjek pajak, yaitu hal yang dikenai pajak, seperti rumah, sawah,
pendapatan, dan sebagainya.
• Tarif Pajak
Tarif pajak, yaitu nilai yang ditetapkan berapa besar pajak yang dikenakan
pada subjek pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

C. Jenis Pajak
a. Pajak berdasarkan pihak yang menanggung
1. Pajak Langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung
sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
Contoh : PPh, PBB
2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat
dialihkan kepada pihak lain. Contoh : PPn, PPN, PPn-BM, bea materai
b. Pajak berdasarkan pihak yang memungut
1. Pajak Negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat. Contoh pajak negara : PBB, PPH, PPN, PPn, dan
bea materai
2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.
Contoh pajak daerah : Pajak reklame, retribusi parkir, retribusi
terminal dll.
c. Pajak berdasarkan sifatnya
1. Pajak Subjektif adalah pajak yang memerhatikan kondisi/keadaan
wajib pajak. Contoh : PPh
2. Pajak Objektif adalah pajak berdasarkan pada objeknya tanpa
memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN, PBB, PPn-BM

d. Pajak yang menjadi tanggungan keluarga
1. PPh (Pajak Penghasilan)
Adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak tas penghasilan
yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Tahun pajak
meliputi 12 bulan. Adapun dasar hukum pajak penghasilan yaitu UU
No.17 Tahun 2000.
1. Pajak Kena Pajak (PKP) adalah pendapatan bersih setelah
dikurangi jumlah penghasilan tidak kena pajak
2. Pajak Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas minimum penghasilan
yang tidak dikenakan pajak. Berdasarkan PTKP ter tahun
disesuaikan dengan peraturan Dirjen Pajak KEP-139/PJ/2005,
yaitu:
a. Rp 13,2 jt untuk wajib pajak pribadi
b. Rp 1,2 jt tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah
c. Rp 1,2 jt tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan
semenda maksimal 3 orang.
3. Tarif Pajak adalah persentase pajak yang harus dibayar
berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak.

• Tarif pajak yang diterapkan atas PKP bagi wajib pajak orang pribadi dalam
negeri meliputi lima lapisan berikut :
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif
Pajak
1 Sampai dengan Rp 25 jt 5 %
2 Di atas Rp 25 jt s.d Rp 50 jt 10 %
5 Diatas Rp 200 jt 35 %
• Tarif pajak yang diterapkan atas PKP bagi wajib pajak badan dalam negeri
dan bentuk usaha tetap meliputi tiga lapisan berikut :
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif
Pajak
1 Sampai dengan Rp 50jt 5 %
3 Di atas Rp 100 jt 30 %

• Contoh I (Perorangan)
Tuan Jodi berstatus kawin dengan 3 anak. Tuan Jodi mendapat gaji Rp 120 jt
pertahun. Berapakah PPh yang harus dibayar selama satu tahun?
Jawab :
Penghasilan pertahun sebelum kena pajak Rp. 120.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- Wajib Pajak Rp. 13.200.000,00
- Wajib Pajak Kawin Rp. 1.200.000,00
- Anak 3 x Rp 1.200.000,00 Rp. 3.600.000,00
Jumlah PTKP Rp. 18.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 102.000.000,00
Pajak Terutang :
- Lapisan 5% x Rp. 25.000.000,00 Rp. 1.250.000,00
- Lapisan 10% x Rp. 25.000.000,00 Rp. 2.500.000,00
- Lapisan 15% x Rp. 50.000.000,00 Rp. 7.500.000,00
- Lapisan 25% x Rp. 2.000.000,00 Rp. 500.000,00
Jumlah PPh Tahun 2006 Tuan Jodi Rp. 11.750.000,00

• Contoh II (Lembaga atau Badan Usaha)
PT Makmur Sejahtera dalam tahun usaha 2006 memperoleh laba usaha
sebelum dipotong pajak sebesar Rp. 500.000.000,00. Berapakah PPh yang
harus dibayar dan laba bersih yang diterima perusahaan dalam tahun 2006?
Jawab :
Penghasilan pertahun sebelum kena pajak Rp. 500.000.000,00
PPh dalam tahun usaha 2006:
5% x Rp. 50.000.000,00 Rp. 5.000.000,00
10% x Rp. 50.000.000,00 Rp. 7.500.000,00
15% x Rp. 400.000.000,00 Rp. 120.500.000,00
Jumlah PPh Tahun 2006 yang harus dibayar Rp. 132.500.000,00
Laba bersih Rp. 367.500.000,00

2. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
Adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas kepemilikan tanah
beserta bangunan yang berdiri di atasnya. Didasarkan pada UU No. 12 tahun
1985 dan terakhir di ubah dengan UU No. 20 tahun 2000
Yang dimaksudkan dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi
yang ada di bawahnya yang meliputi tanah dan perairan di wilayah Republik
Indonesia.
Tarif PBB adalah 0,5% dikalikan dengan Dasar Perhitungan Pajak (DPP). Dalam
perhitungan PBB yang dimaksud dengan DPP adalah Nilai Jual Kena Pajak
(NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%
dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJKP ditetapkan dengan
ketentuan sbb :
No DPP 40% DPP 20%
1 Objek pajak perumahan yang wajibnya perorangan dengan NJOP
atas bumi dan bangunan tidak lebih besar dari 1 miliar
Untuk Objek
pajak selain
objek pajak
yang sudah
dikenakan tarif
DPP 40%
2 Objek pajak perkebunan yang luasnya sama atau lebih besar dari 25
Ha
3 Objek pajak kehutanan yang arealnya tidak termasuk areal blok
tebangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemegang Hak
Pengusahaan Hutan, Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan, dan
pemegang izin Pemanfaatan Kayu yang pengenaan PBBnya
dilakukan sekaligus dengan pemungutan iuran hasil hutan

• Contoh PBB
Tuan Rifai memiliki sebidang tanah seluas 120 m2 dengan harga jual Rp.
350.000,00/m2. di atasnya berdiri bangunan seluas 100 m2 dengan nilai jual Rp.
600.000,00/m2. berdasarkan peraturan pemerintah besarnya NJKP adalah 20% dan
NJOPTKP Rp 8.000.000,00. Berapa besar PBB terutang yang harus dibayar Tuan Rifai
selama satu tahun?
Jawab :
Perhitungan NJOP:
Tanah 120 x Rp 350.000 Rp. 42.000.000,00
Bangunan 100 x Rp 600.000,00 Rp. 60.000.000,00
Jumlah NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Rp. 102.000.000,00
NJOPTKP Rp. 8.000.000,00
NJOP untuk PBB Rp. 94.000.000,00
NJKP = 20% x Rp. 94.000.000,00 Rp. 18.800.000,00
PBB Terutang :
5% x Rp. 18.800.000,00 Rp. 94.000
Catatan :
Dalam PBB tidak semua NJOP dikenai pajak. Sebab, NJOP masih harus dikurangi
NJOPTKP yang ditetapkan maksimum Rp. 12 jt untuk setiap wajib pajak. Jika memiliki
lebih dari satu objek pajak, maka NJOPTKP hanya dikenakan pada salah satu objek
pilihan yang mempunyai nilai jual tinggi

3. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPn-BM (Pajak Penjualan Barang Mewah)
Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dikenakan atas setiap pertambahan nilai suatu produk atau jasa yang
dihasilkan oleh pengusaha kena pajak. Pajak pertambahan nilai dikenakan
pada setiap rantai produksi maupun distribusi, baik pabrikan, agen utama,
maupun distributor utama.
Pajak Pertambahan Nilai dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan
dasar pengenaan pajaknya. Tarif pajaknya adalah 10%. Dasar pengenaan
pajaknya adalah sebesar nilai jual, nilai ekspor atau nilai penggantinya untuk
BKP maupun JKP.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) merupakan pungutan pajak
tambahan disamping pajak pertambahan nilai atas konsumsi barang.
Berbeda dengan PPN yang dikenakan pada setiap rantai produksi dan
distribusi, PPn-BM hanya dikenakan sekali, yaitu pada tingkat pabrikan atas
penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah (BKPTM) atau pada
saat impor BKPTM.
Adapun ciri-ciri Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak langsung, pajak
objektif, pemungutan PPN menggunakan faktur pajak, dan PPN (pajak atas
konsumsi umum dalam negeri). Tarif PPn BM bervariasi mulai dari 10%,
20%, 30%, 40%, 50% sampai dengan 75 % bergantung jenis BKPTM
sebagaimana diatur oleh menteri keuangan.

Tarif
(%)
Jenis Barang Kena Pajak PPn-BM
10
kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai
dengan 15 (lima belas)orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar
cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel), dengan semua
kapasitas isi silinder;
kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor
bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem 1
(satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder tidak lebih
dari 1500 cc;
25
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor
bakar cetus api atau dengan nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan
sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih
dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc;
kendaraan bermotor dengan kabin ganda (double cabin), dalam bentuk
kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3
(tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau
nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar
penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4),
dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5
(lima) ton.

Tarif
(%)
30
kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus
api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder
sampai dengan 1500 cc;
kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar
cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2 (dua)
gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500
cc.
50
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar
cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan
kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc;
termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau
station wagon dan selain sedanatau station wagon, dengan sistem 2 (dua)
gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc
sampai dengan 3000 cc;
termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi
diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station
wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas
isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc; dan
semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.

Tarif
(%)
60
kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250
cc sampai dengan 500 cc; dan
kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di
gunung, dan kendaraan semacam itu.
75
termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau
station wagon dan selain sedanatau station wagon, dengan sistem 1 (satu)
gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak
(4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc;
kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang
termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi
diesel) berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station
wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem
2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari
2500 cc;
kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari
500 cc;
trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.

• Contoh PPn-BM
Pabrik Samsung memproduksi televisi berwarna selama bulan Mei 2008 dan
terjual 400 unit televisi berwarna dengan harga per unit Rp1.000.000,00. Jika
tarif PPnBM 10%, hitung besarnya PPnBM terutang pabrik Samsung.
Jawab:
Total penjualan selama bulan Mei 2008, yaitu 400 unit × Rp1.000.000,00 =
Rp400.000.000,00 sehingga PPnBM yang harus ditanggung oleh pabrik
Samsung adalah 10% × Rp 400.000.000,00 = Rp40.000.000,00.

• Contoh PPN
Tuan Fajri membeli bahan baku senilai Rp. 10.000.000,00. Biaya tenaga kerja
yang dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000,00. Berapakah besarnya PPN yang
harus dibayar jika dari usahanya memperoleh penjualan sebesar Rp.
50.000.000,00?
Jawab :
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp. 10.000.000,00 dan Rp. 50.000.000,00:
Tenaga Kerja tidak termasuk jasa kena pajak.
PPN Masukan : 10% x DPP
: 10% x Rp. 10.000.000,00
: Rp. 1.000.000,00
PPN Keluaran : 10% x DPP
: 10% x Rp. 50.000.000,00
: Rp. 5.000.000,00
PPN Terutang : pajak keluaran – pajak masukan
: Rp. 5.000.000,00 – Rp. 1.000.000,00
: Rp. 4.000.000,00

e. Sanksi Pajak
Adalah hukuman kepada wajib pajak yang dengan sengaja melakukan
pelanggaran ketentuan pajak sebagaimana diatur UU No 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
1. Sanksi Administratif :
- Bunga : dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak atau
membayar kurang dari jumlah yang seharusnya. Sanksi ini dikenakan
sebesar 2% per bulan.
- Denda : dikenakan kepada wajib pajak yang mengaukan keberatan atas
surat ketetapan pajak dan keberatan tersebut ditolak. Sanksi dikenakan
sebesar 50%, jika banding dan ditolak maka dikenakan sebesar 100%.
Sanksi administratif juga dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Besarnya denda
Rp. 50.000/bln untuk SPT masa dan Rp. 100.000 untuk SPT Tahunan.
- Kenaikan/Tambahan Jumlah Pembayaran dikenakan kepada wajib pajak
yang tidak atau kurang dalam membayar pajak dan tidak memberikan
laporan bulanan.
a.50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak
b.100% dari PPh yang tidak atau kurang bayar
c.100% dari PPN dan PPn-BM yang tidak/kurang bayar

1. Sanksi Pidana :
Sanksi Pidana dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar Pasal 38 dan 39
UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
Berikut sanksi pidana dan jenis pelanggaran yang dikategorikan tindak pidana
Pajak :
a. Sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 2 kali lipat
pajak terutang yant tidak/kurang dibayar untuk jenis pelanggaran :
- Tidak menyampaikan surat pemberitahuan
- Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak lengkap atau tidak
benar
b. Sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 4 kali
jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar untuk :
- Tidak mendaftarkan diri dan menyalaghunakan NPWP
- Tidak menyampaikan surat pemberitahuan
- Menyampaikan surat pembertahuan, tetapi tidak benar/tidak lengkap
- Menolak untuk dilakukan pemeriksaan
- Membuat laporan/pembukuan palsu
- Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
c. Sanksi pidana paling lama 1 tahun dan maksimaldenda 1 miliar untuk
tindakan memberikan keterangan tidak benar dan menghalang-halangi
penyidikan

 Istilah-istilah dalam perpajakan :
a. Wajib pajak
Wajib pajak (WP) adalah pembayar pajak.
b. Badan
Badan adalah berbentuk Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV),
Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, dan usaha lain.
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada
wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang berfungsi
sebagai tanda pengenal diri dalam melakukan kewajiban perpajakan.

 Asas Pemungutan Pajak:
Asas pemungutan pajak dapat dibedakan atas asas domisili, asas sumber, dan
asas kebangsaan.
a. Asas Domisili (tempat tinggal)
Asas domisili yaitu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada domisili
(tempat tinggal) wajib pajak. Wajib pajak yang berkediaman di Indonesia
dikenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh baik di Indonesia
maupun di luar negeri.
b. Asas Sumber
Asas sumber yaitu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber
pendapatannya. Setiap orang yang menerima penghasilan dari Indonesia
akan dikenakan pajak oleh negara Indonesia, walaupun orang tersebut
tinggal di luar negeri
c. Asas Kebangsaan
Asas kebangsaan yaitu cara pemungutan
pajak yang tidak tergantung kepada
kebangsaan wajib pajak. Setiap orang
asing yang bertempat tinggal di Indonesia
diwajibkan untuk membayar pajak.

 Prinsip-prinsip Pemungutan Pajak:
Dalam rangka pemenuhan rasa keadilan maka penyusunan undang-undang
pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Adam Smith dalam
bukunya Wealth Of Nations (Rohmat Soemitro,1990) ada empat syarat untuk
tercapainya peraturan pajak yang adil, arus jelas, tegas, dan tidak mengandung
arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain.
a. Kesamaan (equality)
yaitu dalam pemungutan pajak orang yang berada dalam keadaan yang
sama harus dikenakan pajak yang sama. Contohnya, dalam pajak
penghasilan, yang dikenakan pajak yang sama adalah orang yang
mempunyai penghasilan kena pajak yang sama, bukan orang yang
mempunyai penghasilan yang sama.
b. Kesenangan (convenience),
artinya dalam pemungutan pajak diupayakan pada saat yang tepat, yaitu
pada saat wajib pajak mempunyai uang. Seorang yang menerima gaji akan
lebih mudah ditagih pajaknya pada waktu menerima gaji.
c. Ekonomi (economy),
artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada hasil
pemungutan pajak tersebut.

 Pedoman dan Cara Pemungutan Pajak:
Pengenaan pajak kepada wajib pajak harus berpedoman pada hal-hal berikut.
a. Pajak harus adil, artinya pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus seadil-
adilnya sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak. Misalnya, pajak atas
rumah mewah harus lebih tinggi dari rumah sederhana, semakin tinggi
penghasilan seseorang semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan.
b. Pajak harus sederhana, artinya pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus
mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit.
c. Pajak harus jelas, artinya objek pajak harus jelas, tariff yang dikenakan harus
jelas, cara perhitungan dan cara pembayarnnya harus jelas pula.
d. Pajak harus efesien, artinya pemerintah harus mempertimbangkan apakah
hasil pajak seimbang dengan dengan biaya pemungutannya.
Adapun sistem yang berkaitan dengan cara pemungutan pajak, yaitu sebagai
berikut:
a. Proposional, yaitu pajak disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak menurut
persentase penghasilan. Contoh, pajak pertambahan nilai, setiap pembelian
barang dikenai pajak 10% dari harga beli.
b. Progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan wajib pajak, pajak yang harus
dibayarkan juga semakin tinggi.
c. Degresif, yaitu wajib pajak yang mendapat penghasilan lebih banyak,
disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh, membayar lebih rendah.

36
D. PERMINTAAN DAN PENAWARAN SERTA TERBENTUKNYA HARGA
PASAR
• Permintaan (demand)
1. Pengertian permintaan
Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada
tingkat harga dan waktu tertentu
2. Hukum Permintaan
Semakin tinggi harga suatu barang/jasa akan semakin sedikit jumlah
permintaan terhadap barang/jasa tersebut, dan sebaliknya semakin
rendah harganya akan semakin banyak jumlah permintaan atas
barang/jasa tersebut
Ayo lah bang, Rp
5000 masa gak
dikasih tu
sarungnya?
Ya elah, sarung
Cuma satu, gi dipake
eh ditawar..

“bahwa jika harga suatu
barang naik, maka jumlah
barang yang diminta
menurun. Namun, jika harga
suatu barang turun, maka
jumlah barang yang diminta
tersebut menjadi naik”

3. Tabel dan Kurva Permintaan
• Tabel permintaan adalah daftar angka-angka yang menggambarkan
hubungan jumlah permintaan suatu barang atau jasa dengan
harganya
• Kurva permintaan adalah garis yang menunjukkan hubungan antara
harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang diminta dalam
periode tertentu Pada kondisi A, pada saat harga gula Rp 4.000,00 per
kilogram, jumlah gula yang diminta ialah sebanyak 400
kilogram.
Pada kondisi B, saat harga gula Rp 5.000,00 per
kilogramnya, jumlah gula yang diminta berkurang
menjadi 250 kilogram.
Pada kondisi C, saat harga gula Rp 6.000,00 per
kilogramnya, maka gula yang diminta menjadi turun
menjadi 150 kilogram.
Hubungan atau keterkaitan antara harga dengan jumlah
gula yang diminta pada tabel dapat kita gambarkan
dengan grafik. Berdasarkan grafik itu kita dapat
melihat bahwa kurva permintaan bergerak naik dari A
ke C

4. Macam-macam Permintaan
a. Permintaan berdasarkan Daya Beli
- Permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak didukung oleh
daya beli. Permintaan ini lebih merupakan angan-angan.
- Permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung daya beli
tetapi belum dilaksanakan.
- Permintaan efektif, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa
yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimiliki.
b. Permintaan berdasarkan Jumlah Konsumen
- Permintaan individu, yaitu permintaan terhadap sejumlah barang
di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh
individu konsumen
- Permintaan pasar, yaitu permintaan terhadap sesuatu barang di
pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh
sekelompok konsumen

c. Faktor yang mempengaruhi permintaan
- Harga barang itu sendiri
- Pendapatan Masyarakat
- Selera Masyarakat
- Kualitas barang yang bersangkutan
- Harga barang lain yang berkaitan
 Barang pengganti (subtitusi) adalah barang yang dapat
menggantikan fungsi dari barang yang digantinya
 Barang pelengkap (komplementer) adalah barang yang dapat
melengkapi fungsi suatu barang sehingga nilai guna barang
yang dilengkapinya semakin tinggi
- Waktu
- Jumlah penduduk
- Ramalan masa akan datang
komplementer

• Penawaran (Supply)
1. Pengertian penawaran
Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang akan dijual pada tingkat
harga dan waktu tertentu
2. Hukum Penawaran
Semakin rendah harga suatu barang/jasa akan semakin sedikit jumlah
barang/jasa tersebut ditawarkan, dan sebaliknya semakin tinggi harga suatu
barang/jasa akan semakin besar jumlah barang/jasa tersebut ditawarkan
3. Tabel dan Kurva Penawaran
 Tabel penawaran adalah daftar
angka yang menunjukkan
hubungan antara jumlah
barng/jasa yang ditawarkan
dengan harganya
 Kurva penawaran adalah garis
yang menunjukkkan hubungan
antara harga suatu barang/jasa
dengan jumlah yang ditawarkan
dalam perode tertentu

4. Faktor yang mempengaruhi Penawaran
a. Biaya Produksi
b. Tingkat teknologi
c. Harga barang lain
d. Tujuan perusahaan
• Harga Pasar
1. Pengertian Harga Pasar
Harga pasar adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang
tercipta melalui proses tawar menawar
2. Proses terbentuknya harga pasar
a. Pendekatan Tabel
Tingkat harga pasar terbentuk pada saat jumlah permintaan dengan
penawaran sama inilah yang disebut harga pasar
Kondisi Harga
Jumlah
Permintaan
Jumlah
Penawaran
Keterangan
A 7.000 40 kg 60 kg Kelebihan
penawaran
B 6.500 50 kg 50 kg Harga Pasar
C 6.000 60 kg 40 kg Kelebihan
permintaan

b. Pendekatan Kurva
Pendekatan kurva dilakkukan dengan menggabungkan kurva permintaan
dan kurva penawaran. Melalui penggabungan tadi bisa didapatkan titik
potong yang menunjukan keseimbangan antara permintaan dan
penawaran. Jika titik keseimbangan tersebut ditarik garis ke sumbu harga
(P), akan diperoleh tingkat harga yang merupakan harga keseimbangan
(perhatikan gambar kurva)
Ket gambar:
P : Price/Harga
Q : Quantity/jumlah barang
S : Supply (penawaran)
D : Demand (permintaan)
E : Equilibrium (harga pasar)

• Macam-Macam Harga
1. Harga pasar, yaitu harga yang disepakati oleh penjual dengan pembeli pada
saat terjadi transaksi jual beli
2. Harga beli, yaitu harga barang pada saat barang itu dibeli
3. Harga perolehan, yaitu harga beli ditambah dengan biaya sampai dengan
barang tersebut dapat digunakan
4. Harga Pokok Penjualan (HPP), yaitu harga barang atau jasa yang terjual
berdasarkan harga perolehannya. HPP dapat dijadikan patokan untuk
menentukan untung rugi
5. Harga yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya :
a. Floor price/harga eceran terendah, yaitu harga terendah bagi suatu
komoditi yang dijual produsen di mana besarannya lebih tinggi dari harga
pasar
b. Ceiling price/harga eceran tertinggi, yaitu harga tertinggi bagi suatu
komoditi yang dijual produsen di mana besarannya lebih rendah dari harga
pasar

Hukum permintaan dan penawaran memfokuskan perhatiannya pada dua hal saja,
yaitu harga dan kuantitas barang.
Hukum permintaan mengatakan bahwa semakin murah barang, semakin banyak
barang yang diminta/semakin tinggi angka permintaan, sebaliknya, semakin mahal
barang, semakin sedikit barang yang diminta. Hukum penawaran mengatakan bahwa
semakin tinggi harga semakin tinggi angka penawaran, sebaliknya, semakin rendah
harga semakin rendah angka penawaran.
Kedua hukum tersebut bersifat ceteris paribus, artinya hanya mempertimbangkan
satu faktor saja yang diyakini memengaruhi permintaan dan penawaran, yaitu harga.
Harga diasumsikan/dianggap satu-satunya yang memengaruhi permintaan maupun
penawaran. Faktor-faktor lain seperti pengaruh iklan, kebutuhan emosional/psikologis
pembeli (seperti gengsi), keyakinan yang sudah tertanam dalam benak tentang kualitas
merek tertentu, desain produk, tidak diperhitungkan dalam hal ini. Padahal banyak
produk yang dibeli konsumen tidak selamanya berkaitan dengan harga. Misalnya,
orang membeli gorengan yang dijajakan seorang nenek renta bisa jadi bukan karena
harga gorengannya yang murah, tetapi karena kasihan kepada si neneknya. Orang bisa
membeli mobil milyaran rupiah bukan karena mahalnya, tetapi karena gengsi yang bisa
didapat ketika mengendarai mobil tersebut.

Bab 7 Kegiatan Perekonomian Indonesia

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (19)

Similar to Bab 7 Kegiatan Perekonomian Indonesia

Similar to Bab 7 Kegiatan Perekonomian Indonesia (20)

More from cah bagoez87

More from cah bagoez87 (7)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Bab 7 Kegiatan Perekonomian Indonesia