power point ini mengenai demokrasi mulai dari pengertian, pilarnya, macam-macam kebebasannya, ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, macam-macam dan perkembangan demokrasi, tantangan yang menjungkal demokrasi
power point ini mengenai demokrasi mulai dari pengertian, pilarnya, macam-macam kebebasannya, ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, macam-macam dan perkembangan demokrasi, tantangan yang menjungkal demokrasi
Understanding democracy in general is a system of government by providing opportunities for all citizens in decision making. Where the decision will affect the lives of all people. Another meaning is that the people act as the supreme authority.
This system of government allows all citizens to actively participate. Such participation can be represented or directly in the formulation, development and enactment of laws. Every expert has his own interpretation of democracy. Although it boils down to the same goal.
URAIAN SINGKAT ORGANISASI
RENCANA DAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN
PENGUKURAN KINERJA
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA UNTUK SETIAP SASARAN STRATEGIS ATAU HASIL PROGRAM/KEGIATAN & KONDISI TERAKHIR YANG SEHARUSNYA TERWUJUD (MENCAKUP PULA ANALISIS TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA)
Presentasi ini memaparkan sejarah perkembangan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia pada periode 1949 - 1959. Presentasi ini memaparkan tentang demokrasi parlementer berlangsung di Indonesia. Disajikan pula kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer.
Materi dari mata pelajaran PPKN tingkat SMA/SMK/MA mengenai Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila, berisi tentang penjelasan mengenai perubahan sistem demokrasi yang telah dan sedang diterapkan oleh negara Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang.
DEMOKRASI ADALAH KATA YANG MUDAH KITA DAPATI DIMANA SAJA. HANYA SAJA PENGETAHUAN KITA TENTANG DEMOKRASI PERLU DI KEMBANGKAN AGAR BUKAN HANYA DI DENGUNGKAN SEMATA NAMUN JUGA DI KENALI DAN DILAKSANAKAN Guru Mapel : Arma Setyo Nugrahani
Understanding democracy in general is a system of government by providing opportunities for all citizens in decision making. Where the decision will affect the lives of all people. Another meaning is that the people act as the supreme authority.
This system of government allows all citizens to actively participate. Such participation can be represented or directly in the formulation, development and enactment of laws. Every expert has his own interpretation of democracy. Although it boils down to the same goal.
URAIAN SINGKAT ORGANISASI
RENCANA DAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN
PENGUKURAN KINERJA
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA UNTUK SETIAP SASARAN STRATEGIS ATAU HASIL PROGRAM/KEGIATAN & KONDISI TERAKHIR YANG SEHARUSNYA TERWUJUD (MENCAKUP PULA ANALISIS TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA)
Presentasi ini memaparkan sejarah perkembangan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia pada periode 1949 - 1959. Presentasi ini memaparkan tentang demokrasi parlementer berlangsung di Indonesia. Disajikan pula kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer.
Materi dari mata pelajaran PPKN tingkat SMA/SMK/MA mengenai Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila, berisi tentang penjelasan mengenai perubahan sistem demokrasi yang telah dan sedang diterapkan oleh negara Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang.
DEMOKRASI ADALAH KATA YANG MUDAH KITA DAPATI DIMANA SAJA. HANYA SAJA PENGETAHUAN KITA TENTANG DEMOKRASI PERLU DI KEMBANGKAN AGAR BUKAN HANYA DI DENGUNGKAN SEMATA NAMUN JUGA DI KENALI DAN DILAKSANAKAN Guru Mapel : Arma Setyo Nugrahani
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Perbedaan pelaksanaan demokrasi di orde lama dan orde baru
1. Perbedaan Pelaksanaan Demokrasi
di Orde Lama dan Orde Baru
Kelompok V:
-Aminatuzzuhriah
-Arif Viyanto
-Dionadya Pratisto
-Konita Hilmia
-Nailah Al Haq
-Rahma Eka Putri Ajeng
XII IPA 3
2. Pengertian Demokrasi
Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa
Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau
penduduk dan cratein yang berarti kekuasaan
atau kedaulatan. Dengan demikian, secara
bahasa demokrasi adalah keadaan negara di
mana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya
berada di tangan rakyat. Demokrasi telah ada
sejak zaman Yunani Kuno.
3. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi
waktu dapat dibagi dalam lima periode, yaitu:
Periode 1945-1950 Demokrasi Parlementer
Periode 1950-1959 Demokrasi Liberal
Periode 1959-1965 Demokrasi Terpimpin
Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi
Pancasila
Periode 1998-sekarang (Reformasi)
4.
5. A. Orde Lama
Orde lama adalah sebutan bagi orde
pemerintahan sebelum orde baru yang dianggap
tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen yang ditandai
dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin di
bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden
Soekarno sebagai tokoh sentral orde lama yaitu
sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
6. 1. Tahun 1945 – 1950
Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara
lain:
a. Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari
pembantu presiden menjadi badan yang diserahi
kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang
merupakan wewenang MPR.
b. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial
menjadi kabinet parlementer.
7. 2. Tahun 1950 – 1959
Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet
dengan demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal:
1) Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
2) Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
3) Presiden berhak membubarkan DPR.
4) Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
Era 1950 - 1959 ialah era dimana presiden Soekarno memerintah
menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia 1950, dimana periode ini berlangsung dari 17 Agustus
1950 sampai 5 Juli 1959.
8. 3. Tahun 1959 – 1965
(Demokrasi Terpimpin)
Sejarah Indonesia (1959-
1965) adalah masa di mana
sistem "Demokrasi Terpimpin"
sempat berjalan di Indonesia.
Demokrasi terpimpin adalah
sebuah sistem demokrasi
dimana seluruh keputusan
serta pemikiran berpusat pada
pemimpin negara, yaitu
Presiden Soekarno. Konsep
sistem Demokrasi Terpimpin
pertama kali diumumkan oleh
9. Berbagai Penyimpangan Demokrasi Terpimpin
Pancasila diidentikkan dengan Nasakom
Produk hukum yang setingkat dengan undang-undang
(UU) ditetapkan dalam bentuk penetapan
presiden (penpres) daripada persetujuan
MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden
seumur hidup
Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955
Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB
Hak Budget tidak jalan
10.
11. Orde Baru
Adalah sebutan bagi masa pemerintahan
Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru
menggantikan Orde Lama yang merujuk
kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru
hadir dengan semangat "koreksi total" atas
penyimpangan yang dilakukan Orde Lama
Soekarno.
12. Demokrasi Pancasila
Yakni demokrasi yang menjadikan pancasila sebagai
landasan ideal, dan UUD 1945 dan Tap MPR sebagai
landasan formal. Pada masa ini juga telah menjadi
Indoktrinisasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P4) oleh pemerintah Orde Baru.
Dalam perkembangan selanjutnya Orde Baru telah
melakukan banyak penyimpangan sebagai berikut:
1) Pemusatan kekuasaan di tangan presiden,
2) Pembatasan hak-hak politik rakyat, 3.
3) Pemilu yang tidak demokratis
4) Pembentukan lembaga ektrakonstitusional
5) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)