Hukum Dagang_Pertemuan ke-1.ppt

2. Manusia adalah mahluk sosial
Kebutuhan dasar
Perdagangan
Salah satu usaha
manusia

10. 1878
1808
1809-
1813
1838 1945
Belanda
membuat BW
Belanda
membuat BW
asas yang melandasi diberlakukannya hukum
Eropa atau hukum di negeri Belanda pada
masa itu untuk diberlakukan juga kepada
Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda
Napolen Bonaparte
memberlakukan Hukum
Perdata di Belanda
Napolen Bonaparte
Membuat hukum Dagang
Pasal 2 Peraturan
peralihan UUD 1945

11. Pengertian Hukum Dagang dan Sejarah Hukum Dagang
1. Definisi dan pengertian umum dalam Hu
2. Asas-asas dalam Hukum Dagang
3. Hubungan antara hukum Dagang dan Hukum
Perdata
4. Sejarah Hukum Dagang :
a. Abad ke VI di Romawi
b. Abad ke XVI di Perancis
c. Abad ke XVIII di Belanda dan di Hindia Belanda
d. Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia
Pert. 2

12. Dagang dan hukum Dagang
1. Pemahaman Dagang dari Perspektif
Hukum
2. Pentingnya Pegaturan Perdagangan
3. Pemahaman tentang Kajian Hukum
Dagang
4. Perkembangan Sumber Hukum Dagang
Pert. 3

13. Sumber Hukum Dagang
1. Kedudukan KUH Perdata sebagai Sumber
Hukum Dagang
2. Review terhadap KUH Perdata sebagai Sumber
Hukum Dagang
3. Perjanjian dari Perspektif KUHPerdata
4. Perjanjian Jual Beli dari Perspektif KUH Perdata
Pert. 4

14. Sumber Hukum Dagang
1. Kedudukan KUHD sebagai Sumber Hukum
Dagang
2. Reviu terhadap KUHD sebagai Sumber Hukum
Dagang
3. Perusahaan dalam Perspektif KUHD
4. Surat Berharga dalam Perspektif KUHD
5. Asuransi dalam Perspektif KUHD
6. Pengangkutan dalam Perspektif KUHD
Pert. 5

15. Subyek hukum dan bentuk-bentuk usaha
di bidang perdagangan
1. Subyek Hukum dalam Perdagangan
2. Pemahaman tentang Usaha Dagang Perorangan
3. Pengaturan dan Pembentukan Badan Usaha di
Bidang Perdagangan (Firma, CV, PT, BUMN,
BUMD, BUMDes dan Koperasi)
Pert. 6

16. Ruang Lingkup Pengaturan Perdagangan Dalam
Perspektif UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
1. Ketentuan Umum,
2. Asas dan Tujuan Pengaturan Perdagangan
3. Reviu Materi Muatan UU No. 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan
4. Reviu Materi Muatan Peraturan Pelaksanaan UU No. 7
Tahun 2014
5. tentang Perdagangan
Pert. 7

17. Pengaturan Dan Prosedur Perizinan Usaha Di
Bidang Perdagangan
1. Pengaturan Wajib Daftar Perusahaan
2. Pengaturan Perizinan Usaha di Bidang Perdagangan
3. Pengaturan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU/KBLI)
4. Prosedur Penerbitan Perizinan Usaha di Bidang
Perdagangan (TDP, SITU & SIUP)
Pert. 9

18. Pengaturan Larangan Praktek Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Bidang Perdagangan
1. Ketentuan Umum
2. Asas dan Tujuan Pengaturan Larangan Praktek Monopili dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat di Bidang Perdagangan
3. Ruang Lingkup Pengaturan Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat di Bidang Perdagangan
Pert. 10

19. Pengaturan Perlindungan Konsumen Di Bidang
Perdagangan
1. Ketentuan Umum
2. Asas dan Tujuan Pengaturan Perlindungan Konsumen di
Bidang Perdagangan
3. Ruang Lingkup Pengaturan
4. Perlindungan Konsumen di Bidang Perdagangan
Pert. 11

20. Pengaturan Merek Dan Rahasia Dagang
Maupun Upaya Perlindungannya Dalam
Perspektif Hak Kekayaan Intelektual
1. Ketentuan Umum
2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Pengaturan
Perlindungan Merek
3. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Pengaturan
Perlindungan Rahasia Dagang
Pert. 12

21. Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
1. Ketentuan Umum
2. Prinsip dan Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah
3. Ruang Lingkup Pengaturan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah
4. Kontrak Pegadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Pert. 13

22. Pengaturan Maupun Praktik Penyelesaian
Sengketa Perdata Di Bidang Perdagangan
1. Pengaturan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa
Perdata di Bidang Perdagangan
2. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Perdata Bidang
Perdagangan di Pengadilan
Pert. 14

23. Pengertian dan Konsep-konsep
kepailitan yang berlaku di Indonesia
1. Akibat-akibat hukum pailit dan mengerti dan cara
pengurusan pailit
2. Pemberlakuan PKPU
3. Pengaturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang Badan Usaha di Bidang
Perdaganga
Pert. 15

25. Sebelum adanya Hukum
Dagang, hubungan antara
pedagang diatur berdasakan
Kebebasan berkontrak dan
putusan pengadilan dagang
atau jurisprudensi. Hal inilah
yang dijadikan Hukum
Kebiasaan oleh para
Pedagang
Raja Prancis Louis ke-14
memerintahkan untuk
mensistemasi ketentuan
tentang perdagangan hingga
muncul :
1. Ketentuan tentang perdagangan
pada umumnya (Ordonnance de
commerce) pada tahun 1673
2. Ketentuan tentang perdangan
melalui laut (ordonannce de la
marina) pada tahun 1681
3. Kitab Undang-undang Hukum
Dagang (Code de commerce) yang
dibuat pascarevolusi pada tahun
1789.
Pada permulaan
abad 19, Napoleon-
lah memulai
mengadakan
kodifikasi baik dalam
Hukum perdata
(code civil) dan
Hukum Dagang
(code de commerce)
Kodifikasi di Prancis
tidak jauh berbeda
dengan kodifikasi di
Belanda, yaitu
Hukum Perdata
(Burgerlijke
Wetboek) dan
Hukum Dagang
(Wetboek van
Koophandel), dan
kodifikasi di
Indonesia pun tidak
jauh berbeda karena
pada saat itu
Indonesia di jajah
oleh Belanda dengan
asas konkordansi
A
B
C
D
LATAR BELAKANG MUNCULNYA
HUKUM DAGANG

26. 1. Membawa/memindahkan barang dari
tempat-tempat yang berkelebihan
(surplus) ke tempat-tempat yang
berkekurangan (minus);
2. Memindahkan barang-barang dari
produsen ke konsumen;
3. Menimbun dan menyimpan barang-
barang itu dalam masa yang
berkelebihan sampai mengancam
bahaya kekurangan.
Tugas perdagangan :

27. Pendekatan
HISTORIS
dititik beratkan pada sejarah Hukum Dagang Eropah
dan di Indonesia
Tidak membahas esensi Hukum Dagang

28. Perkembangan Hukum dagang sudah
dimulai dari tahun 1000 sampai tahun
1500 di Eropah
Italia dan Perancis
Belanda
Indonesia
Munculnya kota-
kota perniagaan

29. Hukum dagang merupakan bagian
dari hukum privat
Tidak berasal dari Hukum Romawi
Tidak dapat memberikan
penyelesaian bagi perkara yang
timbul akibat perdagangan
Hukum Pedagang ( Koopmansrecth )
Corpus Iuris Civilis

30. UNIFIKASI
Pada masa Raja Louis XIV , oleh Colbert (Seorang
Menteri Keuangan)
 Ordonance du commerce (1673)
Ordonance de la Marine (1681)
Sebelum revolusi Perancis

31. Setelah Revolusi Perancis
“Gilde” Dihapus, adanya kebebasan untuk
mencari pekerjaan yang diinginkan bagi
setiap warga negara (Vrijheid van beroep)
Pada tahun 1807 dibuat Code de Commerce
(mengatur hukum dagang Perancis) disamping Code
Civil des Francais (Hukum Perdata Perancis) Jadi
tetap terdapat pemisahan antar keduanya

32. Kodifikasi Di Perancis
Diberlakukan di Belanda
Pada tahun 1811
KUHD Belanda tahun 1838 ( Tidak mengakui
peradilan istimewa dalam penyelesaian
perkara perdagangan)

33. KUHD Belanda
Tetap memuat ketentuan yang hanya berlaku bagi
para pedagang
Contoh
 Suatu Firma atau Perseroan Komanditer hanya
boleh didirikan oleh para pedagang
 Yang dapat dinyatakan/dijatuhkan pailit hanya
pedagang
 Hanya pedagang yang dapat dipaksa melakukan
pembukuan

34. Pertengahan Abad ke-19
Seorang yang
bukanpedagang juga
dapat melakukan jual
beli
Kepailitan juga dapat
dipaksakan bagi
seseorang yang bukan
pedagang
Hukum Belanda
Kuno tidak
mengenal
pemisahan antara
pedagang dan
bukan pedagang
Dasar Untuk tidak memisahkan antara pedagang dan
bukan pedagang

35. Akhir Abad ke-19 (Tahun 1893)
Usul Prof. Molengraaff
Rencana UU Kepailitan
( menggantikan Buku III KUHD Belanda)
Tahun 1896
Dibentuk UU Kepailitan (Faillisementwet)
Dimuat dalam LN Belanda 1893 Nr.140
Berlaku 1 September 1896

36. Tahun 1935
Hukum dagang tidak lagi hanya berlaku
bagi golongan pedagang
Usul Prof. Molengraaff
Dibuat suatu UU yang mengubah KUHD Belanda
yang menghapuskan perbedaan antara pedagang
dan bukan pedagang ( tahun 1934)
Dasarnya
Dirubah
Handels zaken Handelsdaad Koppman
Burgerlijk zaken Bedrijfsdaad Hij die een
bedrijf uitoefent

37. Sejarah KUHD Indonesia
Dikodifikasi bersama-sama dengan
KUHPerdata
Sumber
BW WvK
KUHPerdata
KUHD
Segala perubahan pada KUHD Belanda berpengaruh pada
KUHD Indonesia
Asas Konkordansi

38. KUHD Indonesia mengalami beberapa
perubahan sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan masyarakat
KUHD sejak Tahun 1906
Buku I
(Tentang perniagaan
pada umumnya)
Buku II
(Tentang tentang hak
dan kewajiban yang
ditimbulkan oleh
karena perkapalan

39. Isi Pokok KUHD Indonesia
Buku I
(Tentang
perniagaan pada
umumnya
Buku II
(Tentang tentang hak
dan kewajiban yang
ditimbulkan oleh
karena perkapalan
9 Bab 13 Bab