UU NO 17 TAHUN 2017

1. www.hukumonline.com/pusatdata
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE
WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARRAKESH
MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional
yang dapat dilakukan melalui kerja sama perdagangan internasional untuk mendukung program-
program pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa Anggota World Trade Organization (WTO) pada Konferensi Tingkat Menteri ke-9 telah
menyepakati Persetujuan Fasilitasi Perdagangan yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari
Persetujuan WTO melalui pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the
World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia) yang telah diadopsi oleh Dewan Umum WTO pada tanggal 27
November 2014 di Jenewa, Swiss;
c. bahwa sebagai dasar hukum dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan Persetujuan Fasilitasi
Perdagangan termasuk perubahan dalam struktur Persetujuan WTO dan sesuai ketentuan Pasal 16
ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan
Protokol dimaksud dengan Undang-Undang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement
Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3564);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
1 / 6

2. www.hukumonline.com/pusatdata
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT
ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN
MARRAKESH MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)
Pasal 1
Mengesahkan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization
(Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang
salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol dan terjemahannya dalam
bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 November 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 November 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 240
2 / 6

3. www.hukumonline.com/pusatdata
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE
WORLD TRADE ORGANIZATION (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN MARRAKESH
MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)
I. UMUM
Kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional dan
pendukung kegiatan pembangunan nasional di bidang ekonomi. Kegiatan pembangunan nasional di
bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui
pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Dalam era globalisasi, di mana perdagangan menjadi semakin bersifat lintas batas, perundingan
dalam bidang perdagangan internasional merupakan hal yang lazim dan penting dalam kebijakan
perdagangan tiap negara. Indonesia terlibat secara aktif dalam berbagai fora perundingan
perdagangan sebagai salah satu cara untuk menggerakkan perekonomian nasional dan mendukung
pembangunan nasional di bidang ekonomi.
Salah satu bentuk keterlibatan aktif Indonesia dalam fora perundingan perdagangan multilateral
adalah keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade
Organization/WTO). Indonesia merupakan salah satu Anggota pertama WTO, dan ke depannya ikut
terlibat aktif dalam perundingan-perundingan WTO.
Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IX WTO di Bali, pada
tanggal 3-7 Desember 2013 yang menyepakati Paket Bali sebagai suatu kesepakatan perundingan
perdagangan internasional dalam bidang pertanian, fasilitasi perdagangan, dan pembangunan.
Kesepakatan dalam bidang fasilitasi perdagangan dituangkan dalam bentuk Trade Facilitation
Agreement (TFA).
TFA merupakan persetujuan multilateral WTO pertama yang disepakati sejak pembentukan WTO
pada tahun 1994 yang mengatur aspek fasilitasi perdagangan bagi Anggota-Anggota WTO dengan
menerapkan praktik terbaik (best practices) dalam bidang fasilitasi perdagangan.
Keberadaan TFA sebagai tanggapan atas meningkatnya perdagangan lintas batas yang
menyebabkan efek leher botol (bottleneck effect) dalam perdagangan internasional. TFA diharapkan
dapat mengurangi hambatan perdagangan dan mempercepat proses pelepasan barang.
Ketentuan dalam TFA sejalan dengan arah kebijakan dan semangat reformasi perekonomian
Indonesia dalam bidang fasilitasi perdagangan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penerapan TFA
bagi perdagangan Indonesia yaitu:
1. kelancaran dan peningkatan perdagangan barang pada pasar ekspor tradisional dan pasar
ekspor non-tradisional;
2. pengurangan biaya logistik dan biaya perdagangan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha;
3. peningkatan akses ekspor bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
4. peningkatan transparansi dalam proses ekspor-impor.
TFA terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian. Bagian pertama mengatur tentang ketentuan-ketentuan teknis
yang wajib dijalankan oleh Anggota-Anggota WTO terkait aspek fasilitasi perdagangan. Bagian kedua
mengatur tentang Special and Differential Treatment (SDT) yang diberikan kepada Anggota-Anggota
3 / 6

4. www.hukumonline.com/pusatdata
WTO yang masuk ke dalam kategori negara berkembang (developing countries) dan negara kurang
berkembang (Least Developed Countries/LDCs). Bagian ketiga mengatur tentang pengaturan
kelembagaan dan ketentuan-ketentuan akhir dari TFA.
Beberapa bagian penting dari Bagian pertama TFA adalah:
1. Publikasi dan Ketersediaan Informasi
Kewajiban untuk melakukan publikasi dan menyediakan informasi terkait kegiatan yang
berkaitan dengan fasilitasi perdagangan termasuk menyediakan hal-hal tertentu dalam jaringan.
Ketentuan ini juga mengatur tentang penunjukan enquiry point dan prosedur notifikasi.
2. Kesempatan Memberikan Komentar, Memperoleh Informasi Sebelum Pemberlakuan dan
Konsultasi
Kewajiban untuk menyediakan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan
komentar terkait dengan rancangan dan perubahan terhadap instrumen hukum terkait dengan
fasilitasi perdagangan. Ketentuan ini juga mengatur tentang kewajiban untuk mengadakan
konsultasi rutin dengan para pemangku kepentingan.
3. Advance Rulings
Kewajiban untuk menyediakan keputusan awal (advance rulings) tertulis mengenai permintaan
dari pedagang terkait klasifikasi tarif atau asal barang (origin). Advance rulings tersebut harus
bersifat mengikat bagi institusi kepabeanan dan tetap berlaku secara sah untuk jangka waktu
tertentu.
4. Banding atau Prosedur Tinjauan
Kewajiban untuk memberikan hak bagi pelaku usaha untuk mengajukan banding dan hak
tersebut harus bersifat non-diskriminasi. Banding yang dilakukan dapat berupa banding
administratif atau hukum.
5. Kebijakan Lain Guna Memperkuat Netralitas, Non-Diskriminasi dan Transparansi
Kewajiban pengawasan atau pemeriksaan di perbatasan terkait produk makanan, minuman
atau pakan ternak guna melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, atau tumbuh-
tumbuhan, jika dilakukan penahanan barang impor, maka penahanan tersebut harus segera
diberitahukan ke importir dan terjaminnya hak importir untuk memperoleh tes uji kedua.
6. Ketentuan-Ketentuan mengenai Biaya dan Ongkos yang Dibebankan pada atau yang Terkait
dengan Kegiatan Impor dan Ekspor
Ketentuan-ketentuan mengenai biaya dan ongkos yang dibebankan pada atau yang terkait
dengan kegiatan impor dan ekspor terkait dengan publikasi biaya dan ongkos, standar terkait
biaya dan ongkos, serta ketentuan sanksi kepabeanan.
7. Pelepasan dan Izin Barang
Kewajiban terkait dengan standar pelaksanaan pelepasan dan izin barang.
8. Kerja Sama Badan di Perbatasan
Kewajiban untuk bekerja sama dan berkoordinasi antara otoritas perbatasan terkait
pengawasan perbatasan dan prosedur fasilitasi perdagangan.
9. Pergerakan Barang dalam Pengawasan Bea dan Cukai yang Ditujukan untuk Impor
Kewajiban, sejauh dapat dilaksanakan dan semua syarat terpenuhi, untuk mengizinkan
perpindahan barang dari satu kantor kepabeanan di pintu masuk ke kantor kepabeanan lainnya
tempat barang akan dilepaskan.
10. Formalitas Terkait Importasi, Eksportasi dan Transit
Ketentuan terkait dengan kewajiban dalam hal Importasi, Eksportasi, dan Transit, antara lain:
a. formalitas dan persyaratan dokumentasi;
4 / 6

5. www.hukumonline.com/pusatdata
b. penerimaan salinan;
c. penggunaan standar internasional;
d. sistem perizinan satu atap;
e. pemeriksaan sebelum pengiriman barang;
f. penggunaan perantara kepabeanan;
g. prosedur-prosedur perbatasan yang umum dan keseragaman persyaratan dokumentasi;
h. barang-barang yang ditolak;
i. penerimaan sementara barang-barang/proses pengolahan di dalam dan di luar daerah
pabean.
11. Kebebasan Transit
Kewajiban untuk tidak menerapkan peraturan terkait transit jika memungkinkan atau jika solusi
yang tidak lebih menghambat perdagangan tersedia.
12. Kerja Sama Kepabeanan
Aturan tentang kerja sama antar institusi kepabeanan.
Bagian kedua TFA mengatur tentang SDT yang diberikan kepada Anggota WTO yang masuk kategori
negara berkembang (developing countries) dan negara kurang berkembang (Least Developed
Countries/LDCs). Dalam skema SDT tersebut, developing countries dan LDCs diberikan kesempatan
untuk mengkategorisasikan ketentuan dalam TFA ke dalam kategori-kategori tertentu, yaitu:
1. Kategori A
Ketentuan yang masuk ke dalam Kategori A akan langsung berlaku ketika TFA entry into force.
2. Kategori B
Ketentuan yang masuk ke dalam Kategori B akan berlaku setelah jangka waktu tertentu yang
ditentukan oleh Anggota, terhitung dari TFA entry into force.
3. Kategori C
Ketentuan yang masuk ke dalam Kategori C akan berlaku setelah jangka waktu tertentu yang
ditentukan oleh Anggota, terhitung dari TFA entry into force, dan dalam implementasinya
Anggota membutuhkan bantuan atau dukungan dari donor.
Anggota yang masuk ke dalam kategori developing countries dan LDCs melakukan seluruh proses
kategorisasi komitmen tersebut dengan berlandaskan asas, self assessing dan self determining.
Bagian ketiga TFA mengatur tentang pengaturan kelembagaan dan ketentuan akhir. Dalam
pengaturan kelembagaan, Anggota wajib memiliki sebuah komite nasional yang berfungsi sebagai
lembaga yang mengawasi proses implementasi ketentuan-ketentuan dalam TFA.
Sebagai syarat agar TFA entry into force, ketentuan Article X.3 Persetujuan Marrakesh, menyebutkan
bahwa minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota WTO harus mengesahkan dan menyerahkan
instrument of acceptance ke WTO. Dasar untuk meratifikasi adalah Protocol Amending the Marrakesh
Agreement Establishing the World Trade Organization yang telah disepakati oleh Anggota WTO pada
tanggal 27 November 2014.
Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization akan
digunakan sebagai dasar untuk mengubah struktur Persetujuan Marrakesh dengan memasukkan TFA
ke dalam Annex 1A, Multilateral Agreements on Trade in Goods, yang akan berlaku sebagai instrumen
hukum resmi WTO. Apabila TFA entry into force, maka ketentuan-ketentuan dalam TFA akan berlaku
secara aktif bagi Anggota-Anggota WTO.
II. PASAL DEMI PASAL
5 / 6

6. www.hukumonline.com/pusatdata
Pasal 1
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara terjemahan Protokol dalam bahasa Indonesia dengan salinan
naskah asli Protokol dalam bahasa Inggris, yang digunakan adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa
Inggris.
Pasal 2
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6140
6 / 6