1. PENGERTIAN
Achmad Ichsan : hukum yang mengatur masalah
perdagangan atau perniagaan (masalah yang timbul karena
tingkah laku manusia (person) dalam perdagangan atau
perniagaan)
Purwosutjipto : hukum perikatan yang timbul dalam
lapangan perusahaan.
Kansil : hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang
turut melakukan perdagangan dalam usahanya memproleh
keuntungan.
2. • Perdagangan/perniagaan : pekerjaan membeli barang dari suatu
tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat
lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh
keuntungan.
• Perdagangan dalam zaman modren : pemberian perantaraan
kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan
menjualkan barang2 yang memudahkan dan memajukan
pembelian dan penjualan itu.
• Perdagangan mempunyai tugas :
1. Membawa/memindahkan barang di suatu tempat yang berlebih
(surplus) ke tempat yang kekurangan (minus)
2. Memindahkan barang dari produsen ke konsumen.
3. Menimbum dan menyimpan barang dari masa berlebih ke masa
kekurangan.
3. • Jenis perdagangan :
1. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang :
a. Perdagangan mengumpulkan (produsen-pedagang besar-
eksportir).
b. Perdagangan menyebarkan (importir-pedagang
besar,menengah-konsumen)
2. Menurut jenis barang yang diperdagangan :
a. Perdagangan barang
b. Perdagangan uang dan kertas berharga
3. Menurut daerah :
a. Perdagangan dalam negeri
b. Perdagangan luar negeri (ekspor dan impor)
c. Perdagangan transito (meneruskan)
4. • Usaha perniagaan : segala usaha kgiatan baik aktif
maupun pasif termasuk juga segala sesuatu yang
menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, yang
kesemuanyaan itu dimaksud untuk mencapai
tujuan memperoleh keuntungan.
• Usaha-usaha perniagaan meliputi
1. Benda2 yang dapat diraba,dilihat serta hak2
seperti : gedung, perlengkapan kantor, gudang
beserta barang yang tersimpan di dalamnya,
penagia dan uang.
2. Para langganan
3. Rahasia2 perusahaan
5. Sumber hukum
1. Dikodifikasi :
a. KUHPerdata
b. KUHDagang
2. Tidak terkodifikasi
a. UU No 40 Tahun 2007 : UU PT
b. UU No 8 Tahun 1995 : Pasar Modal
c. UU No 8 Tahun 1997 : Dokumen Perusahaan
d. UU No 14 Tahun 2001 : Paten
e. UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merk
f. UU No 19 Tahun 2002 : Cipta
g. UU No 7 Tahun 1992 jo UU No 10 Tahun 1998 : Perbankan
h. UU No 13 Tahun 2003 : BUMN
i. UU No 8 Tahun 1999 : Perlindungan Konsumen, dll
3. Hukum Kebiasaan
6. Sejarah KUHD
• Pembagian hukum perdata dan hukum dagang bukanlah
pembagian azazi tapi pembagian yang berdasarkan sejarah.
• Pada tahun 1000-1500 di Italia dan Perancis Selatan telah
berkembang kota-kota pusat perdagangan ---
Barcelona,Venetia, Marseille dll ---- berlaku hukum Romawi--
---pesatnya dunia perdagangan mengakibatkan hukum
Romawi tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum
masyarakat ----pedagang
• Atas dasar pedagang membuat hukum sendiri dengan nama
Hukum Pedagang (Koopmansrecht)---belum disusun secara
sistimatis dan bersifat kedaerahan.
7. • Pada abad 17---Raja Louis XIV memerintahkan
mentri Keuangan Colbert membuat Ordonnance Du
Commerce---selesai Tahun 1673
• Tahun 1681 lahir Ordonnance De La Marine-----
perniagaan di laut
• Tahun 1807-----Raja Napoleon membukukan dua
peraturan itu dengan nama Code Du Commerce.
• Tahun 1809-1813 Perancis menjajah Belanda dan
sesuai asas Konkordansi maka diberlakukan Code
Du Commerce di Belanda---- sampai tahun 1838
8. • Pada tahun 1819 berhasil dibuat rancangan
kodifikasi hukum dagang dan dalam rancangan itu
tidak dicantumkan pengadilan khusus yang
menyelesaikan perkara perniagaan ----pengadilan
biasa
• Tanggal 1 Oktober 1838 disahkan Wetbook van
Koophandels (WvK).
• Pada Tahun 1848 dengan asas Konkordansi WvK
diberlakukan di Hindia Belanda.
• Berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945
amamdemen KUHD berlaku sampai saat ini di
Indonesia
9. Perubahan-perubahan KUHD
1. Dihapusnya Buku III KUHD pada Tahun 1998 diganti
dengan UU Kepailitan----- Faillissement Verordening
dengan stb 1905 No 348 yang berlaku Tahun1906. diganti
dengan UU No 4 Tahun 1998 dan kemudian diganti
kembali dengan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan PKPU
2. Pasal 2 s/d 5 KUHD dihapus
• Pasal 2 KUHD : pedagang : mereka yang melakukan
perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari.
• Pasal 3 KUHD : perbuatan perniagaan : perbuatan
pembelian barang-barang untuk dijual lagi.
Menurut pasal ini :
- Perbuatan perniagaan hanya pembelian saja sedangkan
penjualan sebagai tujuan.
- Barang disini hanya berarti benda bergerak saja.
10. • Pasal 4 KUHD : beberapa perbuatan perniagaan lain yaitu:
perusahaan komisi, perniagaan wesel, dll
• Pasal 5 KUHD : perbuatan2 yang timbul dari kewajiban2
menjalankan kapal untuk melayari laut, kewajiban2
mengenai tubrukan kapal,….
• Pasal2 ini saling bertolak belakang : perbuatan menjual (Psl
3) tidak termasuk perbuatan perniagaan, sedangkan Psl 4
menjual termasuk perbuatan perniagaan.
• Pasal2 ini dicabut pada tanggal 17 Juli 1938 dgn stb 1938 -
276.
• Sehingga istilah perdagangan diganti dengan Perusahaan.
3. Pasal 6, 16, dan 36 KUHD dimasukkan istilah perusahaan
menantiistilah “dagang”. .
11. Hubungan KUHPerdata dgn KUHD
• Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis
• Dasar hukum Pasal 1 KUHD :KUHPerdata seberapa jauh
daripadanya dalam Kitab ini tidak khusus diadakan
penyimpangan2, berlaku juga terhadap hal2 yang
dibicarakan dalam Kitab ini.
• Contohnya :
- Perjanjian jual beli yang merupakan bidang terpenting
dalam hukum dagang diatur dalam KUHPerdata.
- Perjanjian asuransi merupakan bagian terpenting dalam
hukum perdata diatur dalam KUHD.
- Perjanjian persekutuan yang merupakan bagian terpenting
dalam dunia perdagangan diatur dalam KUHPerdata.
Sekarang tidak berlaku lagi karena sudah ada UUNo 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian
