Rencana Zonasi

1. DELINIASI BATAS WILAYAH DARATAN PESISIR
DAN PERANAN RZWP3K PROVSU

2. “Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut
dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering
maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat sifat
laut seperti angin laut, pasang surut, serta perembesan (intrusi)
air laut. Kearah laut mencakup bagian bagian perairan pantai
sampai batas terluar dari paparan benua, dimana ciriciri perairan
tersebut masih dipengaruhi oleh prosesproses alamiah yang terjadi
di darat seperti: sedimentasi dan aliran air tawar, serta proses-
proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat
(BAPPENAS, 1999):

3. UU NOMOR 27 TAHUN 2007
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi
daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh
perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah
administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai.

4. Link Peta
Luas Daratan Pesisir : 15.252,77678 km2
Luas Lautan : 209.171,9687 km2

5. PERENCANAAN SPASIAL PERENCANAAN NON SPASIAL
RTRWN
RTRWP
RTRWK
RTR Pulau/Kepulauan dan Kawasan
Strategis Nasional
RTR Kawasan Strategis Provinsi
RDTR Kab/Kota
RUTRW
RDTR
RZWP-3-K PROVINSI
RPJP DAERAH
RPJM DAERAH
RKPD
RSWP-3-K PROVINSI
RPWP-3-K PROVINSI
RAWP-3-K PROVINSI
UU 27/2007 PWP-PPK
UU 26/2007
H-P3
UU 25/2004

6. • Penataan ruang wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil bertujuan untuk
mengantisipasi penggenangan dan
meningkatnya erosi di wilayah pesisir
akibat kenaikan muka air laut.
• Tata ruang yang adaptif atau
mengantisipasi skenario perubahan
iklim akan meminimalkan kerugian
dan biaya yang diakibatkan dimasa
datang
• Pasal 31 UU No.27/2007 ayat 2 (b)
dan (c) dinyatakan bahwa penetapan
batas sempadan pantai mengikuti
kententuan perlindungan pantai dari
erosi atau abrasi dan perlindungan
sumberdaya buatan dari badai, banjir,
dan bencana alam lainnya.
• Terwujudnya pelindungan fungsi ruang
dan pencegahan dampak negatif
terhadap lingkungan akibat
pemanfaatan lingkungan. Psl (3) huruf c
UU no.26 tahun 2007
• Keterpaduan pemanfaatan ruang darat,
ruang laut, dan ruang udara, termasuk
di dalam Bumi dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Psl (2)
PP no.26 tahun 2008
• Arahan Perwujudan visi–misi
pembangunan jangka panjang provinsi
pada aspek keruangan nasional yang
aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan berlandaskan Wawasan
dan Ketahanan Nasional . Permen PU
no. 15 tahun 2009S

7. • Penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
bertujuan untuk mengantisipasi penggenangan dan
meningkatnya erosi di wilayah pesisir akibat kenaikan muka
air laut.
• Tata ruang yang adaptif atau mengantisipasi skenario
perubahan iklim akan meminimalkan kerugian dan biaya
yang diakibatkan dimasa datang
• Pasal 31 UU No.27/2007 ayat 2 (b) dan (c) dinyatakan
bahwa penetapan batas sempadan pantai mengikuti
kententuan perlindungan pantai dari erosi atau abrasi dan
perlindungan sumberdaya buatan dari badai, banjir, dan
bencana alam lainnya.

8. 1. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
2. Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Nelayan
3. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Wilayah Pesisir,
Laut dan Pulau-Pulau Kecil
4. Belum Adanya Tata Ruang Wilayah Pesisir & Laut
5. Kerusakan Mangrove dan Terumbu Karang
6. Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut oleh Limbah Domestik dan
Industri
7. Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara
optimal.
8. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Transportasi ke Pulau-Pulau Kecil
9. Ancaman Abrasi dan Instrusi Air Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil.
10.Belum Optimalnya Usaha Penangkapan Ikan dan Budidaya Laut

9. 1.Penanganan kawasan perbatasan, kawasan rawan
bencana alam, pulau-pulau kecil dan terpencil, serta
daerah konflik yang mempertimbangkan penataan
ruang.
2.Fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang untuk
mempercepat otonomi daerah.
3.Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana
yang efektif, SDM yang profesional dengan
menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.
4.Sinkronisasi dengan perencanaan spatial dan non
spatial (RTRW, RPJPD, RPJMD dan Renstra WP3K)

10. a. Prinsip 1 : kenali kawasan pesisir rawan bencana/sebagai ancaman (tsunami, gempa, banjir,
abrasi, sea level rise, badai, gelombang pasang);
b. Prinsip 2 : kenali bentuk dan tipe wilayah pesisir (landai terjal, berbatu, berpasir,dll);
c. Prinsip 3 : identifikasi potensi sumber daya wilayah pesisir (perikanan, pariwisata,
pemukiman, transportasi, dll)
d. Prinsip 4 : identifikasi kebutuhan kawasan konservasi dan perlindungan bencana
(mangrove, karang, hutan pantai, pulau penghalang, sand dune dll);
d. Prinsip 5 : kenali karakter/fungsi sarana dan prasarana wilayah yang ditempatkan (break
water, pelabuhan, bangunan tinggi, dll);
e. Prinsip 6 : kenali karakter sosio-budaya, sosio-ekonomi wilayah pesisir (menentukan
kerentanan dan resiko);
f. Prinsip 7: kembangkan konsep zonasi/penataan ruang dgn keindahan, keselamatan,
keberaturan

11. Ekonomi
Memberi kepastian hukum bagi sektor swasta
ketika mereka hendak berinvestasi
Mengidentifikasi area-area yang sesuai untuk
pembangunan
Mereduksi konflik antara pengguna ruang dan
antara pengguna ruang dg lingkungan
Membuat perijinan kegiatan semakin mudah
Dapat mengurangi dampak-dampak penggunaan
ruang ke lingkungan
Lingkungan/Ekologis
Mengidentifikasi area-area ekologi/biologi yang
penting dan mengurangi konflik dengan
pembangunan
Menjadikan lingkungan sebagai pertimbangan
utama dalam penataan ruang dan pengelolaan
Menjamin ruang untuk konservasi dan
keanekaragaman hayati
Memberi gambaran keterhubungan jaringan
kawasan konservasi