Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

3.kerangka pikir pengelolaan das

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 20 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

Similar to 3.kerangka pikir pengelolaan das (20)

3.kerangka pikir pengelolaan das

  1. 1. PENGELOLAAN DASPENGELOLAAN DAS
  2. 2. KERANGKA PIKIRKERANGKA PIKIR PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAIPENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI  Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalamPengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antaramengendalikan hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dansumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya dengan tujuan membinasegala aktifitasnya dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem sertakelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagimeningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.manusia secara berkelanjutan. Pengelolaan DAS melibatkan multi sektor, multi –Pengelolaan DAS melibatkan multi sektor, multi – disiplin ilmu, interaksi hulu hilir, sehingga harusdisiplin ilmu, interaksi hulu hilir, sehingga harus terpadu.terpadu.
  3. 3. Permasalahan DAS Pergeseran Paradigma Karakteristik DAS Kebijaksanaan Perundangan Klasifikasi DAS Prinsip Dasar Pengelolaan DAS Tujuan Pengelolaan DAS Terpadu Sasaran Pengelolaan DAS Terpadu Proses Pencapaian Sesuai Dengan Sasaran P E M E L I H A R A A N Kerangka Pikir Pengelolaan DAS Terpadu YA T I D A K
  4. 4.  Perbedaan visi, misi, persepsi, tujuan serta kepentingan antarPerbedaan visi, misi, persepsi, tujuan serta kepentingan antar daerah/stakeholder yang menumbuhkan ego sektor;daerah/stakeholder yang menumbuhkan ego sektor;  Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar sektorKonsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar sektor dan antar daerah kurang optimal;dan antar daerah kurang optimal;  Penggunaan lahan tidak sesuai peruntukan dan daya dukungnya;Penggunaan lahan tidak sesuai peruntukan dan daya dukungnya;  Kebutuhan dan distribusi air kurang terkoordinasi;Kebutuhan dan distribusi air kurang terkoordinasi;  Bahaya banjir (kondisi sungai yang rusak);Bahaya banjir (kondisi sungai yang rusak);  Keterbatasan pangan dan energi.Keterbatasan pangan dan energi. Permasalahan Pengelolaan DASPermasalahan Pengelolaan DAS
  5. 5. Permasalahan Pengelolaan DASPermasalahan Pengelolaan DAS  Degradasi hutan dan lahan banjir, kekeringan, erosi danDegradasi hutan dan lahan banjir, kekeringan, erosi dan sedimentasisedimentasi  Pencemaran air dan tanahPencemaran air dan tanah  Keterpaduan dan koordinasi antar sektor, antar instansi dan antarKeterpaduan dan koordinasi antar sektor, antar instansi dan antar daerahdaerah  Kebijakan tumpang tindih dan konflik antar kepentinganKebijakan tumpang tindih dan konflik antar kepentingan  Kelembagaan yang belum mantapKelembagaan yang belum mantap  Kesadaran dan partisipasi masyarakat belum optimal.Kesadaran dan partisipasi masyarakat belum optimal.
  6. 6. Tujuan Pengelolaan DASTujuan Pengelolaan DAS Memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan denganMemanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan dengan berkelanjutan (berkelanjutan (sustainable)sustainable) sehingga tidak membahayakansehingga tidak membahayakan lingkungan lokal, regional dan bahkan global.lingkungan lokal, regional dan bahkan global. Memperbaiki, memelihara dan melindungi keadaan DAS, agarMemperbaiki, memelihara dan melindungi keadaan DAS, agar dapat menghasilkan barang dan jasa.dapat menghasilkan barang dan jasa. KOORDINASI ANTAR LEMBAGA / INSTANSI / STAKEHOLDERS Pengelolaan DAS yang prospektif dan komprehensif oleh semua stakeholders
  7. 7. Tujuan umum :Tujuan umum :  Terkendalinya hubungan timbal-balik SDA * SDM (kegiatan) gunaTerkendalinya hubungan timbal-balik SDA * SDM (kegiatan) guna kelestarian fungsi lingkungan & kesejahteraan manusia.kelestarian fungsi lingkungan & kesejahteraan manusia.  Terselenggaranya koordinasi, keterpaduan dan keserasian dalamTerselenggaranya koordinasi, keterpaduan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring danperencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi DAS.evaluasi DAS.
  8. 8. Tujuan spesifik :Tujuan spesifik :  Terciptanya kondisi DAS yang optimal : hasil air yang memadaiTerciptanya kondisi DAS yang optimal : hasil air yang memadai (waktu, ruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosi,(waktu, ruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosi, sedimentasi, banjir dan kekeringan.sedimentasi, banjir dan kekeringan.  Meningkatnya produktivitas lahan dan Lingkungan HidupMeningkatnya produktivitas lahan dan Lingkungan Hidup  Meningkatnya kesadaran, kemampuan & partisipasi masyarakat.Meningkatnya kesadaran, kemampuan & partisipasi masyarakat.  Tertatanya kelembagaan pengelolaan DAS.Tertatanya kelembagaan pengelolaan DAS.  Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasanTerwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.lingkungan.
  9. 9. Prinsip Dasar Pengelolaan DASPrinsip Dasar Pengelolaan DAS 1.1. Keterpaduan perencanaan & pengelolaan antara pendekatanKeterpaduan perencanaan & pengelolaan antara pendekatan top-downtop-down (sektoral yang kurang melibatkan masyarakat) &(sektoral yang kurang melibatkan masyarakat) & bottom-upbottom-up (partisipatif(partisipatif yang melibatkanyang melibatkan stakeholdersstakeholders / masyarakat);/ masyarakat); 2.2. Keterpaduan horisontal melibatkan multidisiplin dan interdisiplin ilmuKeterpaduan horisontal melibatkan multidisiplin dan interdisiplin ilmu dan keterpaduan kepentingan sektoral;dan keterpaduan kepentingan sektoral; 3.3. Pemecahan masalah melibatkan semua unsur (sektoral) yang memilikiPemecahan masalah melibatkan semua unsur (sektoral) yang memiliki kepentingan-kepentingan spesifik & semua unsur wilayah (multi region)kepentingan-kepentingan spesifik & semua unsur wilayah (multi region) pada berbagai tingkatan yang berbeda dalam DAS, dengan peran danpada berbagai tingkatan yang berbeda dalam DAS, dengan peran dan fungsi tertentu dari masing-masing lembaga pada setiap tahapfungsi tertentu dari masing-masing lembaga pada setiap tahap pengelolaan, yaitu :pengelolaan, yaitu :  Fungsi koordinasiFungsi koordinasi  Fungsi perencanaanFungsi perencanaan  Fungsi pelaksanaanFungsi pelaksanaan  Fungsi pemantauan dan evaluasi.Fungsi pemantauan dan evaluasi.
  10. 10. Karakterik DAS / Hakekat DASKarakterik DAS / Hakekat DAS Sebagai bentang lahan (landscape);Sebagai bentang lahan (landscape);mempunyai fungsi:mempunyai fungsi: -- ruangruang - produksi- produksi - habitat- habitat Sebagai sistem hidrologiSebagai sistem hidrologi; mempunyai fungsi:; mempunyai fungsi: -- menangkap hujanmenangkap hujan - menyimpan hujan- menyimpan hujan - menyalurkan air- menyalurkan air Sebagai ekosistemSebagai ekosistem; dalam DAS terjadi:; dalam DAS terjadi: -- rantai makanan dan aliran energirantai makanan dan aliran energi - daur gas, materi dan mineral (DAUR BIOGEOKIMIA- daur gas, materi dan mineral (DAUR BIOGEOKIMIA)) -- Kegiatan multi sektor aspek sosial ekonomi dan budayaKegiatan multi sektor aspek sosial ekonomi dan budaya (Notohadiprawiro, 1986)
  11. 11. Klasifikasi DASKlasifikasi DAS -DAS lokal : Berada dalam satu kabupaten -DAS regional : Berada dalam satu propinsi -DAS nasional : Berada lebih dari satu propinsi -DAS internasional : Berada lebih dari satu negara
  12. 12. LANDASAN HUKUM DANLANDASAN HUKUM DAN PERATURANPERATURAN  UUD 1945 PASAL 33 AYAT 3UUD 1945 PASAL 33 AYAT 3  UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANANUU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN  UU NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI ALAM HAYATIUU NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYADAN EKOSISTEMNYA  UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHUU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  UU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAANUU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPLINGKUNGAN HIDUP  UU NO. 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANGUU NO. 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG  UU NO. 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN.UU NO. 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN.
  13. 13. PERGERSERANPERGERSERAN PARADIGMAPARADIGMA  PEMERINTAHAN SENTRALISASI MENJADI DESENTRALISASIPEMERINTAHAN SENTRALISASI MENJADI DESENTRALISASI  SISTEM PEMBANGUNANSISTEM PEMBANGUNAN GAVERMENT CENTRISGAVERMENT CENTRIS MENJADI PUBLIC PRIVATE COMMUNITY PARTICIPATION.  BIROKRASI NORMATIF MENJADI PROFESIONAL RESPONSIF DAN NETRAL  PROGRAM TOP DOWN MENJADI BOTTOM UP-TOP DOWN  SUMBERDAYA AIR DARI BARANG SOSIAL MENJADI BARANG EKONOMI DAN FUNGSI SOSIAL  PENGELOLAAN HUTAN DARI TIMBER MANAGEMENT MENJADI RESOURCES (ECOSYSTEM) MANAGEMENT.
  14. 14. KEWENANGAN MENURUT UUKEWENANGAN MENURUT UU 22/199922/1999 1. PEMERINTAH PUSAT :1. PEMERINTAH PUSAT : PERENCANAAN MAKRO, PEDOMAN, NORMA, STANDAR, KRITERIA,PERENCANAAN MAKRO, PEDOMAN, NORMA, STANDAR, KRITERIA, PROSEDUR, KONSERVASI SDA, PENGENDALIAN PEMBANGUNANPROSEDUR, KONSERVASI SDA, PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SECARA MAKRO, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN SDM &SECARA MAKRO, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN SDM & KEBIJAKAN TEKNOLOGI TINGGI STRATEGIS.KEBIJAKAN TEKNOLOGI TINGGI STRATEGIS. 2. PEMERINTAH PROPINSI :2. PEMERINTAH PROPINSI : KEBIJAKAN BERSIFAT LINTAS KABUPATEN/KOTA, PERENCANAANKEBIJAKAN BERSIFAT LINTAS KABUPATEN/KOTA, PERENCANAAN TATA RUANG PROPINSI, ALOKASI SDM POTENSIAL, PELATIHANTATA RUANG PROPINSI, ALOKASI SDM POTENSIAL, PELATIHAN BIDANG TERTENTU, PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP,BIDANG TERTENTU, PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP, PENELITIAN, MENCAKUP WILAYAH PROPINSI.PENELITIAN, MENCAKUP WILAYAH PROPINSI. 3.3. PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA:PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA: PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIANPERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BERSEKALA MIKRO DAN PERIJINAN TERTENTU.BERSEKALA MIKRO DAN PERIJINAN TERTENTU.
  15. 15. SASARAN PENGELOLAAN DASSASARAN PENGELOLAAN DAS TERPADUTERPADU  Terciptanya kondisi hidrologis DAS yangTerciptanya kondisi hidrologis DAS yang optimal : hasil air yang memadai ( waktu,optimal : hasil air yang memadai ( waktu, ruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosiruang, jumlah, mutu) dan terkendalinya erosi sedimentasi banjir, kekeringan dan kualitas airsedimentasi banjir, kekeringan dan kualitas air  Meningkatnya produktivitas lahanMeningkatnya produktivitas lahan  Meningkatnya kesejahteraan masyarakatMeningkatnya kesejahteraan masyarakat  Terwujudnya pembangunan yangTerwujudnya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkunganberkelanjutan yang berwawasan lingkungan
  16. 16. PROSES PENCAPAIANPROSES PENCAPAIAN  Resources didayagunakan secara terpaduResources didayagunakan secara terpadu menyeluruh berkelanjutan dan nerwawasanmenyeluruh berkelanjutan dan nerwawasan lingkungan melalui pendekatan DASlingkungan melalui pendekatan DAS
  17. 17. TUGAS PDASTUGAS PDAS
  18. 18. Median Elevasi DASMedian Elevasi DAS  Median elevasi DAS dihitung atas dasar peta garis kontour ketinggian skala 1:10.000.Median elevasi DAS dihitung atas dasar peta garis kontour ketinggian skala 1:10.000.  Median elevasi dihitung dengan kurva hipsometrikMedian elevasi dihitung dengan kurva hipsometrik Kelas Ketinggian Luas (ha) Luas (%) Kumulatif luas % diatas limit bawah 675-700 2.83 700-725 7.3 725-750 8.96 750-775 10.46 775-800 11.2 800-825 11.11 825-850 10.35 850-875 11.72 875-900 8.47 900-925 5.41 925-950 2.92 950-975 1.35 975-1000 0.69 1000-1005 0.23 93 Tabel Perhitungan Median Elevasi DTA Rahtawu
  19. 19. Peta DTA Rahtawu

×