SlideShare a Scribd company logo

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026

•
•
Muh Saleh
Muh Saleh

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang menjalankan urusan wajib bidang kesehatan serta bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra Dinas Kesehatan memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026 serta merupakan bagian Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dengan Kepala Daerah. Selain itu penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan wujud implementasi instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024 yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2022.

Government & Nonprofit
1 of 126
Download to read offline
D I N A S K E S E H A T A N
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 i embangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat 2013– 2026, dokumen tersebut sebagai acuan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa setiap OPD wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ditetapkan oleh Kepala OPD. Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat dan kompleks serta terkadang tidak terduga. Untuk itu peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan manjadi sangat penting dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi di Sulawesi Barat. Pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan tercermin dalam strategi dan sasaran utama Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 – 2023. Program-program pembangunan kesehatan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat. mampu menanggulangi faktor risiko masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan seluruh jajaran kesehatan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna “Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya” Kami senantiasa mengharap saran dan masukan guna perbaikan Renstra ini, sehingga bermanfaat tidak saja bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tetapi juga bagi Dinas Kesehatan Kabupaten dan Rumah Sakit Umum Daerah serta pemerhati kesehatan. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 ii Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 – 2026. Akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah kita berlindung dan berserah diri. Semoga upaya kita bersama dalam mewujudkan kesehatan yang maju dan malaqbi di Sulawesi Barat mendapatkan rahmat, hidayah dan ridhoNya. Amien. Mamuju, April 2022 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat drg. H. Asran Masdy, SKG., M.AP NIP. 19710814 200501 1 014
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 ii KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i DAFTAR ISI........................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................................ 1 1.2. Landasan Hukum ........................................................................................ 2 1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................... 5 1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................. 5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN SULAWESI BARAT 9 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi....................................................... 9 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.................................................................. 25 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .......................................................... 31 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan ................................... 36 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .................................................. 38 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ...................................................................... 38 3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat ........... 39 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat............................................................................... 43 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ....................................................................................................... 43 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis....................................................................... 44 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ................................................................................ 50 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ......................... 50 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .......................................................... 53 5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .............................. 53 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ........... 57 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN...................... 101 BAB VIII PENUTUP ........................................................................................................... 103 LAMPIRAN – LAMPIRAN
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 iii Tabel Halaman 2.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan / Kepangkatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021……………………………… II-28 2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021…………………………………… II-29 2.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jabatan Fungsional Umum dan Tertentu Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021……………... II-29 2.4 Distribusi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Ketenagaan Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021…………….................. II-30 2.5 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021…………. II-31 2.6 Jumlah Aset Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 II-33 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat…………………………………………………………….. II-34 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat……... II-37 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah……………………………… III-41 3.2 Telaah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat…………………… III-45 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026………………………………………………….. IV-56 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah…………………………………….. V-58 6.1 Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah………………………….. VI-62 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sualwesi Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD……………………………………………….. VII-106
BAB I PENDAHULUAN
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang esehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 H. Dalam kontitusi pasal 28 H no. 3 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat yang menjadi dasar mengapa hak atas kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia. Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang dimotori dan dikoordinasikan oleh Pemerintah. Pemerintah telah menerbikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 maka periode 2019-2024 sebagai tahapan ke empat atau terakhur dalam memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Hal ini dilakukan dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif, perekonomian, berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam pembangunan di wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat dengan pembangunan kesehatan Nasional, maka perlu adanya penyelarasan. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian kesehatan 2020 – 2024, serta Rencana Strategis yang dimiliki oleh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat maka diperlukan Rencana Strategis di Dinas Kesehatan. Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu mempedomani Permendagri 86/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 2 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur Sulawesi barat Nomor 41 tahun 2017 tentang susunan organisasi, dan tugas dan fungsi serta tata kerjacabang dinas dan unit pelaksana teknis daerahProvinsi Sulawesi Barat. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang menjalankan urusan wajib bidang kesehatan serta bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra Dinas Kesehatan memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026 serta merupakan bagian Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dengan Kepala Daerah. Selain itu penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan wujud implementasi instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024 yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2022. 1.2 Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 3 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633); 16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 4 Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 5 Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022; 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025; 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 – 2034; 33. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan KeTiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 34. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat 2013– 2026; 1.3 Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026 untuk memberikan arah, pedoman dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembanguna Daerah. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Sulawesi Barat tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut : 1. Menjabarkan rencana Program Daerah (RPD) tahun 2023-2026 dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan urusan kesehatan tahun 2023-2026. 2. Sebagai dokumen perancanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk 4 tahun yaitu 2023-2026. 3. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. 4. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kesehatan. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Mengemukan secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat serta Sistematika Penulisan. BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT Memuat informasi tentang peran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 6 sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya yang mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang mash aktif berjalan, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kesehatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kesehatan ini. Bab II ini juga memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat; sumber daya yang dimiliki; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN Bagian ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya. Telaaahan rencana pembangunan daerah, Rentra Kementerian, Telaahan rencana Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan isu-isu strategis yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang memuat indikator tujuan / sasaran dan target kinerja tujuan tahun 2023 – 2026. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bagian ini memuat strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan akan tercapai, sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun 2023-2026. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur disesuaikan dengan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 7 BAB VIII PENUTUP Pada Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut. Lampiran – Lampiran
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN SULAWESI BARAT
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 9 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat. sebagai berikut : a. Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. b. Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c. Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan yang meliputi Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta Pelayanan dan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: - penyelenggaraan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kesehatan; - memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; - penyelenggaraan dan menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; - penyelenggaraan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina pengendalian pencegahan penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan; - pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai situasi kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Sulawesi Barat; - penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lain untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas; - penyelenggaraan koordinasi penyusnan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan serta Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP), LPPD, LKPJ dinas yang meliputi kesekretariatan, regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pengendalian
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 10 penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan; - penyelenggaraan koordinasi dan membina UPTD; - penyelenggaraan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka menyelenggarakan pelayanan umum dibidang kesehatan; - penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; - penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota; - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan. d. Susunan organisasi Dinas Kesehatan Daerah yang di bawahi kepala dinas berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2019 sebagai berikut: - Sekretariat; - Bidang Kesehatan Masyarakat - Bidang Pencengahan Dan Pengendalian Penyakit - Bidang Pelayanan dan Sumber Daya - UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah. - Kelompok Jabatan Fungsional Adapun Tugas dan Fungsi Kepala Dinas dan Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut : A. Sekretariat 1) Tugas : menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum 2) Fungsi : - penyelenggara koordinasi perencanaan dan program dinas; - penyelenggara pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; - pengelola urusan keuangan, kepegawaian, umum, hukum dan hubungan masyarakat. - penyelenggara pengkajian dan koordinasi perencanaan program dinas; - penyelenggara perencanaan dan program kesekretariatan; - penyelenggara pengelolaan administrasi keuangan; - penyelenggara pengkajian anggaran dan belanja; - penyelenggara pengendalian administrasi belanja; - penyelenggara pengelolaan administrasi kepegawaian; - penyelenggara penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; - penyelenggara pengelolaan data dan informasi kesehatan - penyelenggara pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; - penyelenggara penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat; - penyelenggara pengkajian bahan Rencana Strategis, Sistem
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 11 Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), LPPD, LKPJ dinas; - penyelenggara pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; - penyelenggara monitoring dan evaluasi; - penyelenggara pembinaan jabatan fungsional; - penyelenggara koordinasi dengan unit kerja terkait; - penyelenggara telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Sekretariat terdiri atas : - Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan - Kelompok Jabatan Fungsional a) Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas : - melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan keuangan; - melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana programpembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; - melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja renja) dinas; - melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD DAN RKPD); - melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas; - melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain; - melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang; - melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang; - melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran; - melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara; - melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas; - melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas; - melaksanakan evaluasi semua tugas- tugas bendaharawan; - melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas; - melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas; - melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain; - melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 12 - melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas; - melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan; - melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait; - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; danmelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. b) Sub BagianUmum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : - melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Umum dan Keuangan; - melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala; - melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG); - melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG); - melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai; - melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan - keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya; - melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas; - melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis; - melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan. B. Bidang Kesehatan Masyarakat 1) Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan bidang kesehatan masyarakat dan menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi dibidang kesehatan masyarakat. 2) Fungsi : - penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan bidang kesehatan masyarakat; - penyelenggaraan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi dibidang kesehatan masyarakat; - penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, promosi dan pemberdayaan kesehatan; - penyelenggaraan kerja sama bidang kesehatan masyarakat dengan bidang lain; - penyelenggaraan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di kabupaten/kota;
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 13 - penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang kesehatan masyarakat; - penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; - pelaksanaan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; - pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; - pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar; - pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; - pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; - mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi : a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, mempunyai tugas : - menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan Kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan pengolahan data kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan kegiatan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan bimbingan teknis program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan koordinasi, kerjasama lintas sektor termasuk LSM, lembaga internasional dan lembaga pendidikan dalam pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan penyiapan dan penetapan kebijakan, standar operasional, monitoring dan evaluasi
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 14 tentang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan pengaturan, alat dan obat yang berkaitan dengan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait; - menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; - menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan; - menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau - menandatangani naskah dinas; - mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; - menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan b) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, mempunyai tugas : - menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitas Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan penyiapan perumusan kebijakan Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis program Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaa kebijakan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. - menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan bawahan; - menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi program Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan koordinasi, kemitraan, kerjasama lintas sektor/lintas program, LSM dan lembaga pendidikan, lembaga swadaya
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 15 masyarakat unit pelaksana teknis pusat dan unit kerja terkait dalam program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan pemantauan, inventarisasai dan kajian terhadap program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian alih teknologi dan orientasi/pelatihan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil kegiatan; - menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan - menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; - menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan; - menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. c) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai Tugas : - menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; - menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya Kesehatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat. - menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja Seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; - menyiapkan bahan menyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program kegiatan promosi kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), pemberdayaan masyarakat. - menyiapkan bahan pengembangan KIE promosi kesehatan (media), pemberdayaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat; - menyiapkan bahan pengembangan Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyakarakat (UKBM); - menyiapkan bahan kegiatan terpadu dan menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program promosi Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM); - menyiapkan bahan penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis di lapangan; - menyiapkan bahan sistem pencatatan dan pelaporan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 16 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan C. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1) Tugas : tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi fasilitas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2) Fungsi : - penyelenggaraan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; - pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar; - penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan; - pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; - Penyelenggaraan rencana tahunan dan lima tahunan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengamatan penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi; - pelaksanaaan surveilens epidemiologi, penyelidikan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah; - pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit; - pelaksanaan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam bidangnya, baik dalam bentuk rapat-rapat bulanan maupun yang bersifat pendidikan dalam jabatan (on the job training); - pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan - penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi : a) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas : - menyiapkan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian penyakit; - menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengendalian penyakit. - menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; - menyiapkan bahan pendistribusian tugas- tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar; - menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan;
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 17 - menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; - mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; - menyiapkan bahan pembinaan teknis dan pengawasan, pengobatan - pelaksanaan upaya pencegahan penyakit menular langsung dan bersumber dari binatang melalui upaya pengendalian faktor resiko; - menyiapkan bahan pengadaan, pendistribusian dan pengawasan mutu - perbekalan kesehatan (obat-obatan, reagen dan peralatan) dalam rangka upaya pengendalian penyakit; - menyiapkan bahan penyusunan profil penyakit menular dan factor resiko yang ada; - menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan upaya pengendalian penyakit menular di tingkat kabupaten/kota; - menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit menular; - menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan; - menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan memberikan saran - pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; - menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. b) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas : - menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian penyakit tidak menular dan keswa; - menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dan keswa. - menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan Seksi pengendalian penyakit tidak menular dan keswa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; - menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar; - menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan; - menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; - mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; - menyiapkan bahan pembinaan teknis dan pengawasan, pengobatan pelaksanaan upaya pengendalian penyakit tidak menular dan keswa
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 18 melalui upaya pengendalian faktor resiko; - menyiapkan bahan penyusunan profil penyakit tidak menular dan factor resiko yang ada;menyiapkan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian penyakit; - menyiapkan bahan penyusunan profil penyakit tidak menular dan faktor resiko yang ada; - menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis pelaksanaan upaya pengendalian penyakit tidak menular dan keswa di tingkat kabupaten/kota; - menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit tidak menular dan keswa; - menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan jiwa pada anak remaja, dewasa lansia serta penanggulangan masalah Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok dan alkohol; - menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap pelayanan kesehatan jiwa pada anak remaja, dewasa lansia serta penanggulangan masalah Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok dan alkohol; - menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan jiwa pada anak remaja, dewasa lansia serta penanggulangan masalah Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok dan alkohol; - menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian penyakit Tidak Menular dan Keswa, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; - menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan c) Seksi Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas - menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi Seksi Surveilans dan Imunisasi; - menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi; - menyiapkan bahan rencana kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; - menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar; - menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 19 - menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas - menyiapkan bahan survey dan penyelidikan epidemiologi terhadap kejadian suatu penyakit, mulai pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan laporan; - menyiapkan bahan penanggulangan wabah penyakit menular; - menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dan penyebarluasan informasi keadaan wabah penyakit menular pada suatu wilayah terjangkit wabah; - menyiapkan bahan upaya penanggulangan KLB/Bencana meliputi penyebaran KLB, pengawasan, usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit serta melakukan penyelidikan KLB; - menyiapkan bahan koordinasi, pengelolaan dan pelaporan terhadap penyediaan dan distribusi vaksin; - menyiapkan bahan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam pemantapan dan pengembangan upaya program surveilans dan imunisasi; - menyiapkan bahan fasilitasi upaya- upaya yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota dengan upaya program surveilans dan imunisasi; - menyiapkan bahan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam bidangnya, yang bersifat pendidikan dalam jabatan (on the job training); - menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi surveilans dan imunisasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; - menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. D. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan 1) Tugas : menyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan, penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan serta penyelenggaraan fasilitasi bidang pelayanan dan sumber daya Kesehatan 2) Fungsi : - penyusun rencana tahunan dan lima tahunan bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan; - penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; - pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; - pelaksanaan pembinaan teknis pelaksanaan bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatanbidang pelayanan kesehatan.
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 20 - pelaksanaan pembinaan terhadap mutubidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan upaya pelayanan kesehatan. - pelaksanaan monitoring evaluasi, bimbingan teknis dan pengendalian bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan pelayanan kesehatan. - pelaksanaan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam bidangnya yang bersifat pendidikan dalam jabatan (on the job training); - pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan - pelaksanaan pemberian rekomendasi izin, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan sesuai bidang tugasnya dan peraturan perundang- undangan; - penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan; - pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; - pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan; - membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi : a) Seksi Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas - menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional Pelayanan Kesehatan; - menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyusunandan pengolahan data Pelayanan Kesehatan; - menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan gigi mulut, Pelayanan Kedokteran Keluarga, Pelayanann Kesehatan Khusus, Pelayanan Darah, Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Pelayanan Krisis Kesehatan, Pelayanan Kesehatan rujukan,khusus dan pengembangan, pelayanan keperawatan dasar dan kebidanan, Kesehatan Tradisional, alternatif dan komplementer; - menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelayanan kesehatan dasar sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK); - menyiapkan bahan kebijakan teknis dan strategi kegiatan upaya Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan gigi
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 21 mulut, Pelayanan Kedokteran Keluarga, Pelayanann Kesehatan Khusus, Pelayanan Darah, Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan(DTPK), Pelayanan Krisis Kesehatan, Pelayanan Kesehatan rujukan, khusus dan pengembangan, pelayanan keperawatan dasar dan kebidanan, Kesehatan Tradisional, alternatif dan komplementer; - menyiapkan bahan bimbingan teknis pada Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan gigi mulut, Pelayanan Kedokteran Keluarga, Pelayanan Kesehatan Khusus, Pelayanan Darah, Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Pelayanan Krisis Kesehatan, Pelayanan kesehatan rujukan,khusus dan pengembangan, pelayanan keperawatan dasar dan kebidanan, Kesehatan Tradisional, alternatif dan komplementer; - menyiapkan bahan peningkatan dan pembinaan mutu pelayanan kesehatan; - menyiapkan bahan Monitoring Evaluasi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan pada Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan gigi mulut, Pelayanan Kedokteran Keluarga, Pelayanann Kesehatan Khusus, Pelayanan Darah, Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Pelayanan Krisis Kesehatan, Pelayanan kesehatan rujukan,khusus dan pengembangan, pelayanan keperawatan dasar dan kebidanan,Kesehatan Tradisional, alternatif dan komplementer; - menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengolahan data pada pelayanan kesehatan; - menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan bawahan; - menyiapkan bahan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; - menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi laporan hasil kegiatan; - menyiapkan bahankoordinasi dengan unit kerja terkait; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. b) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, mempunyai tugas : - menyiapkan bahan kebijakan operasional Seksi kefarmasian dan alat kesehatan; - menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Seksi kefarmasian dan alat kesehatan. - menyiapkan bahan kebijakan teknis dan strategi peningkatan pelayanan farmasi (obat, obat tradisonal,produk, makanan dan minuman sarana prasarana dan distribusi alkes)dan penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, immunologi, patologi, toksikologi dan radiologi);
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 22 - menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana pelayanan farmasi (obat, obat tradisonal,produk, makanan dan minuman sarana prasarana dan distribusi alkes), dan penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, immunologi, patologi, toksikologi dan radiologi); - menyiapkan bahan NSPK pelayanan kefarmasian dan alkes; - menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian sediaan farmasi kefarmasian dan alkes (obat, obat tradisonal,produk, makanan dan minuman sarana prasarana dan distribusi alkes) serta penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, immunologi, patologi, toksikologi dan radiologi); - menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kefarmasian dan alkes; - menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan peredaran bahan berbahaya dibidang pangan; - menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta perizinan dibidang obat tradisional, alat kesehatan, sarana produksi dan distribusi obat; - menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kefarmasian (obat, obtra, alkes, PKRT, kosmetik, Farkomnik dan makanan minuman), sarana dan prasarana serta penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, immunologi, patologi, toksikologi dan radiologi); - menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait; - menyiapkan bahan pemantau, pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan; - menyiapkan bahan pendistribusian dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; - menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; - membuat, mengoreksi dan memaraf naskah dinas; c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, mempunyai tugas : - menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi SDM kesehatan; - menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pendayagunaan SDM dibidang kesehatan. - menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi SDM kesehatan; - menyiapkan bahan rencana program dan petunjuk teknis Seksi SDM Kesehatan; - menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pendayagunaan SDM dibidang kesehatan; - menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengembangan, serta pengendalian penyelenggaraan registrasi dan akreditasi tenaga kesehatan;
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 23 - menyiapkan bahan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka fasilitasi, pemantauan, pembinaan dan pengendalian terhadap - upaya pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pendayagunaan SDM Kesehatan; - menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan SDM Kesehatan; - menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; - menyiapkan bahan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat memiliki Kelompok Jabatan Fungsional Kesehatan dan 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), yaitu: a. UPTD Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan dan transfusi darah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan b. UPTD Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah merupakan UPTD Dinas Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan c. UPTD Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah dalam melaksanakan fungsi sebagai berikut : - penyusunan program kerja balai laboratorium kesehatan ; - pengkajian bahan petunjuk teknis laboratorium kesehatan; - pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan; - pengoordinasian teknis pelayanan laboratorium kesehatan; - penyelenggaraan fasilitasi pelayanan laboratorium kesehatan; - penyusunan perencanaan kebutuhan darah; - pengerahan dan pelestarian pendonor darah; - penyediaan darah dan komponen darah; - pendistribusian darah; - pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah; - pemusnahan darah yang tidak layak pakai; - penyediaan darah pendonor; - penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; - pusat rujukan tingkat provinsi untuk pelayanan transfusi darah yang melayani rujukan pemeriksaan, rujukan pengetahuan, rujukan informasi dan data; - pusat penelitian dan pengembangan dalam penapisan teknologi transfusi darah untuk penerapan yang sesuai dengan kebutuhan setempat; - penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD.
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 24 e. UPTD Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah terdiri atas : - kepala UPTD; - sub bagian tata usaha; - seksi Pelayanan; - seksi Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis; dan - kelompok jabatan fungsional. Adapun Tugas UPTD Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah mempunyai tugas sebagai melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan, pemantapan mutu dan bimbingan teknis laboratorium kesehatan dan transfusi darah. UPTD Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah membawahi : a. Sub bagian Tata Usaha - menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan UPTD; - menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi UPTD; - menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan UPTD; - menyiapkan bahan penyusunan program kerja UPTD; - menyiapkan bahan pengelolaan administrasi ASN UPTD; - menyiapkan bahan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan UPTD; - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. b. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas : - merencanakan kegiatan operasional Seksi Pelayanan berdasarkan rumusan program kerja Bidang Pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; - melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan uji kesehatan; - melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat; - melaksanakan sistem rujukan; - menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan UPTD; - menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi UPTD; - menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan UPTD; - melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan dan transfusi darah; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. c. Seksi Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis, mempunyai tugas : - merencanakan kegiatan operasional pemantapan mutu dan bimbingan teknis berdasarkan rumusan program kerja Seksi Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas; - melaksanakan pemantapan mutu dan memberikan bimbingan teknis mengenai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah; - melaksanakan pelayanan pemeriksaan mutu laboratorium Kesehatan masyarakat; - melaksanakan sistem rujukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk mendukung
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 25 penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai; - melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan sesuai dengan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan uji kesehatan; - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. STRUKTUR DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Sumber daya yang efektif dan efisien akan memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah itu sendiri. Sumber daya yang dimaksud tersebut terdiri atas Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana, aset/modal, keuangan dan unit usaha yang masih operasional. 2.2.1.1 Sumber Daya Manusia Lingkungan Dinas Kesehatan Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 26 Tabel 2.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan / Kepangkatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Sumber Data : Kepegawian Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat. 2021 Sebagian besar tingkat golongan, dari jumlah Aparatur Sipil Negara golongan atau kepangkatan III terbanyak yaitu sebesar 82,5 % (104 Orang ) , golongan IV sebesar 11,9 % (15 Orang ), golongan II sebesar 5,6 % (7 Orang), sedangkan golongan I sebesar 0 % ( 0 Orang) Tabel 2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 No Uraian Pendidikan Jumlah S3 S2 D3 S1 D4 D1 SLTA 1 Sekretariat - 1 2 14 0 0 1 18 2 Bidang Kesehatan Masyarakat - 3 2 20 3 0 0 28 3 Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Sumber Daya Kesehatan - 7 1 15 0 0 0 23 4 Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit - 5 2 18 0 0 1 26 5 UPTD Laboratorium Kesehatan Dan Transfusi Daerah - 5 6 9 0 0 0 20 6 Poliklinik - 0 6 5 0 0 0 11 Jumlah 0 21 19 81 3 0 2 126 Sumber : Data Kepegawian Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat. 2021 Sebagian besar tingkat pendidikan, dari jumlah Aparatur Sipil Negara pendidikan S1 terbanyak yaitu sebesar 64,3 % (81 Orang ) , S2 sebesar 16,7 % (21 Orang ), Diploma tiga No Uraian Golongan Kepegawaian Jumlah I II III IV 1 Sekretariat 0 1 15 2 18 2 Bidang Kesehatan Masyarakat 0 0 27 1 28 3 Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Sumber Daya Kesehatan 0 1 20 2 23 4 Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit 0 1 22 3 26 5 UPTD Laboratorium Kesehatan Dan Transfusi Daerah 0 4 12 4 20 6 Poliklinik 0 0 8 3 11 Jumlah 0 7 104 15 126
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 27 sebesar 15.1 % (19 Orang), Diploma empat sebesar 2,4 % (3 Orang), SLTA sebesar sedangkan golongan I sebesar 0 % ( 0 Orang). Tabel 2.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jabatan Fungsional Umum dan Tertentu Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 No Uraian Dinas Kesehatan UPTD Labkes dan Transfusi Darah Poliklinik Jumla h A Fungsional Tertentu 25 15 11 51 1 Dokter 0 1 2 3 2 Dokter Gigi 0 0 1 1 3 Administrator Kesehatan 18 1 0 19 4 Epidemiolog Kesehatan 6 0 0 6 5 Entomolog Kesehatan 1 0 0 1 6 Perawat 0 4 3 7 7 Bidan 0 0 2 2 8 Pranata Laboratorium Kesehatan 0 6 0 6 9 Apoteker 0 2 0 2 10 Asisten Apoteker 0 0 1 1 11 Perawat Gigi 0 0 1 1 12 Perekam Medis 0 1 1 2 B Fungsional Umum 70 5 0 75 1 Fungsional Umum 70 5 0 75 Jumlah 95 20 11 126 Sumber : Data Kepegawian Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat, 2021 Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum dan Tertentu Kelompok Jabatan fungsional terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: fungsional tertentu dan fungsional umum. Pegawai fungsional tertentu sebanyak 51 orang (40.47 %) dengan 12 kriteria jabatan fungsional tertentu yang terbagi pada . Sedangkan jabatan fungsional umum sebanyak 75 orang (59 %) . 2.2.1.2 Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung / penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan kesehatan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menjamin kualitas, kuantitas, dan pemerataan Tenaga Kesehatan, yang dilakukan melalui program perencanaan,
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 28 pendayagunaan, peningkatan mutu serta pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan. Adapun gambaran ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Provinsi Sulawesi Barat di tingkat faskes pertama maupun rujukan atau rumah sakit sebagai berikut : Tabel 2.4 Distribusi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Ketenagaan Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 No Jenis Tenaga Kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Belum Sesuai Standar Jumlah % Jumlah % 1 Perawat 1.994 91 94% 6 6% 2 Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer 167 70 72% 27 28% 3 Dokter Gigi 71 62 64% 35 36% 4 Bidan 2.808 95 98% 2 2% 5 Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian 249 95 98% 2 2% 6 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 90 39 40% 58 60% 7 Tenaga Sanitasi Lingkungan 179 88 91% 9 9% 8 Nutrisionis 200 76 78% 21 22% 9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 111 89 92% 8 8% 10 Tenaga Administrasi Keuangan 94 73 75% 24 25% 11 Tenaga Sistem Informasi Kesehatan 20 23 24% 74 76% Sumber : Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2021 Dapat dilihat bahwa Provinsi Sulawesi Barat masih kekurangan tenaga kesehatan, terutama Dokter Umum, Dokter Gigi, dan tenaga Promosi Kesehatan. Kekurangan tenaga kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat selama ini dipenuhi dengan perekrutan tenaga melalui CPNS, Kontrak Daerah, Kontrak BOK Puskesmas, Program Kemenkes Nusantara Sehat dan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) 2.2.2 Ketersediaan Sarana Pelayanan Kesehatan Keberadaan sarana Pelayanan Kesehatan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. sarana pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan Kesehatan di provinsi Sulawesi barat sebagai berikut :
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 29 Tabel 2.5 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 No Uraian Jumlah Ket 1 Rumah Sakit 9 2 Puskesmas 98 3 Puskesmas Pembantu 337 4 Apotek 59 5 Posyandu 1.965 6 Poliklinik 1 7 Rumah Sakit Bersalin 1 8 Labkesda Dan Transfusi Darah 2 Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka , 2021 Ketersediaan fasilitas sarana pelayanan Kesehatan mengalami peningkatan jumlah berdasarkan jenis sarana pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan rujukan sebanyak 10 unit (Rumah sakit dan rumah sakit bersalin), pelayanan dasar sebanyak 436 unit (puskesmas 98, puskesmas pembantu 337 unit dan poliklinik 1 Unit ) dan Pelayanan Penunjang sebanyak 61 Unit ( Apotek 59 unit dan Labkesda Dan Transfusi Darah 2 Unit) serta Pelayanan Berbasis Masyarakat sebanyak 1965 unit 2.2.3 Aset Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan. diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum. Tabel 2.6 Jumlah Aset Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 No Uraian Nilai (Rp) Ket 1 Aset Tetap : a) Tanah b) Peralatan Mesin - Alat besar - Alat angkutan - Alat bengkel dan alat ukur - Alat pertanian - Alat kantor dan rumah tangga 34.212.277.627,33 0 19.654.395.554,33 51.996.450,00 11.683.778.650,00 29.558.100,00 79.444.999,00 3.029.192.910,69
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 30 - Alat studio, komunikasi dan pemancar - Alat kedokteran dan kesehatan - Alat laboratorium - Alat persenjataan - Komputer - Alat eksplorasi - Alat pengeboran - Alat produksi, pengolahan dan pemurnian - Alat bantu eksplorasi - Alat keselamatan kerja - Alat peraga - Peralatan proses/produksi - Rambu - rambu - Peralatan olah raga c) Gedung Dan Bangunan - Bangunan gedung - Monumen - Bangunan menara - Tugu titik kontrol/pasti d) Jalan, Jaringan Dan Irigasi - Jalan dan jembatan - Bangunan air - Instalasi - Jaringan e) Aset Tetap Lainnya - Bahan perpustakaan - Barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga - Hewan - Biota perairan - Tanaman - Barang koleksi non budaya - Aset tetap dalam renovasi f) Konstruksi Dalam Pengerjaan - Konstruksi Dalam Pengerjaan 422.161.061,00 1.489.548.550,00 1.090.383.091,20 2.250.000,00 1.680.840.742,44 0,00 0,00 0,00 0,00 95.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.224.206.373,00 13.664.346.373,00 0,00 0,00 559.860.000,00 333.675.700,00 0,00 26.715.000,00 277.460.700,00 29.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Aset Lainnya a) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga b) Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud c) Aset Lain-Lain - Aset Lain-Lain 868.505.712,67 0,00 0,00 63.679.975,00 63.679.975,00 804.825.737,67 804.825.737,67 Total Aset 35.080.783.340,00
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 31 Sumber Data : Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, 2021 Menunjukaan Aset Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2021 senilai Rp. 35.080.783.340,00 ( Tiga Puluh Milyar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri dari Aset Tetap 97,52 Persen senilail Rp. 34.212.277.627.33 ( Tanah ,Peralatan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan, Jaringan Dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan sedangkan Aset lainnya 2,48 Persen senilai Rp. 868.505.712,67 (Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-Lain). 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 2.3.1 Indikator Kinerja Dalam mengukur kinerja, Dinas Kesehatan menjelaskan dalam dua indicator yait capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian indikator impact dan capaian Indikator Kinerja yaitu capaian indikator outcome dari upaya pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan UPTD nya. Capaian tersebut yang dilaporkan Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat . Capaian indicator - indikator tersebut adalah sebagai berikut :
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 32
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 33
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 34 di atas tingkat pencapaian kinerja selama periode tahun 2017-2022 menunjukkan rata-tata pencapaian indikator kinerja utama yaitu Angka Harapan Hidup pada setiap tahun periode renstra ini mengalami penurunan dan belum mencapai target yang ditetapkan dengan rata – rata penurunan sebesar 0.62 persen . hal ini disebabkan berbagai permasalahan pada tahapan upaya kesehatan terutama terkait kesehatan ibu dan anak yang salah satunya diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI) yang belum mencapai target, dan Kematian Angka kematian bayi yang mengalami penurunan capaian target. Upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan bayi dengan meningkatkan akses dan kualitas sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang di implementasikan dengan mendorong fasilitas Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan sesuai standar minimal. Sedangkan tahun 2020 terjadi perubahan rencana strategis sehingga mengubah indikator target kinerja kunci terkait kebijakan pemerintah dengan menyesuaikan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Umur Harapan Hidup yang tidak mencapai target disebabkan berbagai permasalahan pada setiap tahapan upaya kesehatan, terutama terkait kesehatan ibu dan anak yang salah satunya diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI). Walaupun belum mencapai target, AKI memiliki kecenderungan turun sejak Tahun 2013. Salah satu upaya untuk menurunkan AKI adalah dengan memastikan akses dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan persalinan berstandar baik di fasilitas pelayanan kesehatan yang implementasinya melalui pengembangan Puskesmas. 2.3.1 Sumber Daya Keuangan Sumber daya keuangan dalam melaksanakan program / kegiatan untuk pembiayaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana tercantum Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 35 Thn ke-1 Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 Thn ke-5 Thn ke-1 Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 Thn ke-5 Thn ke-1 Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 Thn ke-5 Anggaran Realisasi 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Rp. Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A PENDAPATAN 21,540,000,000.00 540,000,000.00 540,000,000.00 - - 581,630,000.00 588,660,000.00 551,044,000.00 551,179,400.00 2.7 109.01 102.05 - 53.44 2,272,513,400.00 I Pendapatan Asli Daerah 21,540,000,000.00 540,000,000.00 540,000,000.00 - - 581,630,000.00 588,660,000.00 551,044,000.00 551,179,400.00 2.7 109.01 102.05 - 53.44 2,272,513,400.00 Hasil Retribusi Daerah 21,000,000,000.00 - - - - - - - - - - - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 540,000,000.00 540,000,000.00 540,000,000.00 - 581,630,000.00 588,660,000.00 551,044,000.00 551,179,400.00 107.71 109.01 102.05 - 79.69 2,272,513,400.00 B BELANJA 18,736,995,636.48 38,951,046,232.00 35,678,852,269.65 86,796,448,538.31 - 16,645,941,906.00 37,277,344,184.00 33,873,243,734.00 77,878,427,675.00 88.84 95.7 94.94 89.73 92.3 165,674,957,499.00 I.B Belanja Tidak Langsung 8,561,898,266.48 8,847,913,110.00 8,914,497,630.00 9,775,017,762.25 - 8,484,686,668.00 8,741,072,166.00 8,903,402,055.00 9,739,399,884.00 99.1 98.79 99.88 99.64 99.35 35,868,560,773.00 Belanja Pegawai 8,561,898,266.48 8,847,913,110.00 8,914,497,630.00 9,775,017,762.25 8,484,686,668.00 8,741,072,166.00 8,903,402,055.00 9,739,399,884.00 99.1 98.79 99.88 99.64 99.35 35,868,560,773.00 II.B Belanja Langsung 10,175,097,370.00 30,103,133,122.00 26,764,354,639.65 77,021,430,776.06 - 8,161,255,238.00 28,536,272,018.00 24,969,841,679.00 68,139,027,791.00 80.21 94.8 93.3 88.47 89.19 129,806,396,726.00 Belanja Pegawai 471,240,000.00 149,410,000.00 853,000,000.00 2,717,840,000.00 1,500,000.00 126,310,000.00 26,100,000.00 - 0.32 84.54 3.06 - 21.98 153,910,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 7,686,530,316.00 29,583,048,921.00 25,041,557,527.65 67,211,640,036.06 6,296,318,783.00 28,058,375,018.00 24,281,524,179.00 62,480,509,447.00 81.91 94.85 96.96 92.96 91.67 121,116,727,427.00 Belanja Modal 2,017,327,054.00 370,674,201.00 869,797,112.00 7,091,950,740.00 1,863,436,455.00 351,587,000.00 662,217,500.00 5,658,518,344.00 92.37 94.85 76.13 79.79 85.79 8,535,759,299.00 C PENDAPATAN DAERAH - 13,892,989,000.00 9,174,128,932.00 66.03 66.03 9,174,128,932.00 I.C Pendapatan Asli Daerah 250,000,000.00 72,850,500.00 29.14 29.14 72,850,500.00 Retribusi Daerah 250,000,000.00 72,850,500.00 29.14 29.14 72,850,500.00 II.C Pendapatan Transfer 13,642,989,000.00 9,096,628,432.00 66.68 66.68 9,096,628,432.00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 13,642,989,000.00 9,096,628,432.00 66.68 66.68 9,096,628,432.00 III.D Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - 4,650,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 4,650,000.00 Pendapatan Hibah - 4,650,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 4,650,000.00 D BELANJA DAERAH 78,512,382,269.00 70,193,588,073.00 89.4 89.4 70,193,588,073.00 I.D Belanja Operasi - 67,866,263,127.00 60,471,711,604.00 89.1 89.1 60,471,711,604.00 Belanja Pegawai 11,363,127,803.00 11,192,981,686.00 98.5 98.5 11,192,981,686.00 Belanja Barang Dan Jasa 56,058,485,324.00 48,834,079,918.00 87.11 87.11 48,834,079,918.00 Belanja Hibah 444,650,000.00 444,650,000.00 100 100 444,650,000.00 II.D Belanja Modal 10,646,119,142.00 9,721,876,469.00 91.32 91.32 9,721,876,469.00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10,222,496,142.00 9,301,917,169.00 90.99 90.99 9,301,917,169.00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 319,463,000.00 316,048,600.00 98.93 98.93 316,048,600.00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 30,000,000.00 29,960,700.00 99.87 99.87 29,960,700.00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 74,160,000.00 73,950,000.00 99.72 99.72 73,950,000.00 Anggaran pada Tahun Ke- Rasio atas Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rata-Rata Pertumbuhan Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat No. Uraian
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 36 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan 2.4.1 Tantangan a. Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah yang mempunyai zona rawan dalam penyebaran penyakit karena berada pada Center Of Sulawesi b. kemudahan akses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, puskesmas dan jaringannya c. Sebagian besar kabupaten / kecamatan / desa indeks keluarga sehat masih kategori tidak sehat; d. Belum optimalnya pemanfaatan posyandu/posbindu/polindes oleh warga masyarakat e. Masih tingginya Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang f. Kasus kematian Ibu dan Bayi yang masih tinggi g. Perkembangan sistem informasi dan teknologi di bidang pelayanan kesehatan h. Adanya sarana pelayanan kesehatan/RS milik swasta dalam pelayanan kesehatan dan memberikan fasilitas pelayanan cukup baik. i. Ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan baru mencapai 86,93%. j. Selain itu juga masih belum optimalnya ketersediaan alat kesehatan dan tingginya peredaran Jamu mengandung Bahan Kimia Obat k. Proporsi SDM Kesehatan belum memenuhi rasio berdasarkan jumlah penduduk; l. Adanya peningkatan penyakit tidak menular seperti jantung, pembuluh darah, diabetes mellitus. m. Pemenuhan standar pelayanan minimal di tingkat provinsi capaian harus 100 % n. Dukungan provinsi dalam pencapaian standar pelayanan minimal di kabupaten 2.4.2 Peluang a. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen tinggi dalam mendukung pembangunan kesehatan, hal ini dibuktikan melalui dukungan kebijakan pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan, Rumah sakit Persiapan Type B Non pendidikan, dukungan dalam pengganggaran program kesehatan, dukungan dalam mendorong partisipasi secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. b. Adanya Dukungan Dari Lintas Sektoral, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, pihak swasta dan Masyarakat Dalam pelaksanaan Program Kesehatan. Seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat pada c. umumnya sangat mendukung program pembangunan kesehatan. Kesadaran akan kesehatan dan Partisipasi aktif dalam program kesehatan telah terwujud pada sebagian besar masyarakat. d. Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pola hidup sehat. Pola hidup sehat bahkan sudah menjadi kebutuhan pada sebagian besar masyarakat. Pola hidup sehat sangat penting dalam mewujudkan
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 37 Sulawesi Barat sehat dan Malaqbi. e. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat (Rumah Sakit Swasta, Klinik, DPM, BPM). Fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pihak swasta mulai berkembang di kota Provinsi Sulawesi Barat. Bahkan Rumah Sakit provinsi di persiapakan menjadi Rumah skait Type B Non Pendidikan. Selain itu RSUD Kabupaten Polewali Mandar bahkan menjadi pusat pelayanan rujukan wilayah Selatan. Sesuai f. Adanya dukungan dan bantuan pembiayaan Pemerintah Pusat, NGO dan sinkronisasi Program dengan Kabupaten dalam upaya pengembangan program kesehatan. g. Dukungan Organisasi Profesi dan Asosiasi RS, Dinas Kesehatan dan Klinik h. Adanya good will dari Pemerintah Sulawesi Barat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RS yang didukung sarana, prasarana, dan dana
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 38 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Mendasarkan pada isu strategis Provinsi Sulawesi Barat yaitu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, maka tidak lepas dari peran Dinas Kesehatan Provinsi untuk mewujudkannya. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dapat terwujud apabila masyarakat Sualwesi Barat terpenuhi kebutuhan dasar termasuk pelayanan kesehatannya. Permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan sumber daya kesehatan dan evaluasi kinerja pelayanan umum dan khusus, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat lihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Rendahnya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin 1 Tingginya Angka Kemiskinan 1 Belum optimalnya perlindungan dan jaminan Sosial. 2 Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia. 1 Masih Rendahnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 1 Minimnya akses masyarakat terhadap layanan Kesehatan yang berkualitas. 2 Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. 3 Masih terbatasnya ketersediaan SDM kesehatan yang berkompeten. 4 Masih rendahnya tingkat akreditasi pelayanan kesehatan. 2 Tingginya Angka Prevalensi Stunting 1 Masih rendahnya pola konsumsi pangan dan akses terhadap pangan bergizi. 2 Minimnya akses masyarakat terhadap layanan Kesehatan yang berkualitas. yang berkualitas 3 Minimnya Aksesibilitas Ifrastruktur yang berkelanjutan. 1 Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana. 1 Masih tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana.
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 39 3.2 Telaah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dalam rencana pembangunan daerah terdapat 4 (empat) permasalahan pembangunan di Sulawesi Barat yang terbagi atas dua bagian meliputi permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (level makro daerah) dan permasalahan pembangunan daerah pada level mikro sektoral / penyelenggaran urusan pemerintahan. Permasalahan pembangunan pada level makro meliputi : Permasalahan Pembangunan Daerah pada Level penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan : 1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi. Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2020 sebesar 46 kasus dan tahun 2021 sebesar 60 kasus kematian sedangkan untuk kasus kematian bayi pada tahun 2020 sebesar 303 kasus dan kematian bayi. Angka kasus kematian ibu dan bayi belum mencapai target yang diharapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 32 kasus untuk jumlah kematian Ibu dan 257 kasus untuk jumlah kematian bayi 2. Tingginya angka prevalensi stunting di provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2021 angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat sebesar 33,8 persen di atas angka rata-rata nasional yaitu 24,4 persen serta menempati urutan kedua tertinggi secara nasional. 3. Rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas serta terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan. 4. Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular. 5. Belum maksimalnya jumlah peserta jaminan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2020 persentase penduduk yang telah menjadi peserta jaminan kesehatan baru mencapai angka 87,93 persen. 6. Belum maksimalnya akses terhadap sanitasi layak. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi layak di Sulawesi Barat baru mencapai 77,07 persen. 7. Belum optimalnya implementasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai upaya dalam menuntaskan permasalahan pembangunan daerah pada level makro dan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Makna visi “masyarakat yang sejahtera, daerah yang maju, dan manusia yang malaqbi adalah sebagai berikut : Melambatnya kinerja eknonomi Rendahnya standar hidup dan daya beli masyarakat miskin Masih rendahnya tata Kelola pemerintahan Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia Minimnya Aksesibilitas Infrastruktur yang berkelanjutan
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 40 1. Pembangunan masyarakat yang sejahtera yang di arahkan pada 2 sasaran utama : a Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleterpenuhinya kebutuhan makanan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan air bersih, tempat tinggal, kesempatan berusaha. b Meningkatnya taraf hidup masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan per-kapita dan menurunya jumlah penduduk miskin. akses terhadap sumberdaya, dan rasa aman 2. Pembangunan daerah yang maju diarahkan untuk mencapai sasaran- sasaran pokok sebagai berikut: a Terwujudnya pembangunan yang merata antar sektor dan antar wilayah, yang ditandai oleh meningkatnya penyediaan pelayanan infrastruktur (transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi), pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah dan antar sektor, dan distribusi pendapatan secara merata. b Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai oleh menurunnya eksploitasi sumberdaya alam yang merusak lingkungan, terciptanya pendapatan masyarakat yang berkelanjutan, terjaminnya kelestarian lingkungan hidup, dan berkembangnya pariwisata. c Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis, yang ditandai oleh pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas KKN, serta kehidupan masyarakat yang bebas konflik (vertikal dan horizontal). 3. Pembangunan manusia yang malaqbi diarahkan untuk mencapai sasaran sasaran pokok sebagai berikut: a Terwujudnya karakter manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang semakin berakhlak mulia, bermoral tinggi, dan berbudaya luhur; terlestarikannya secara dinamis nilai- nilai, norma-norma dan kearifan local serta mengembangkan seni-budaya lokal dibalik modernisasi dan globalisasi; berkembangnya kehidupan beragama dan harmoni social serta kesatuan dan persatuan dibalik heterogenitas sosial dan multietnik masyarakat; terlestarikannya lingkungan hidup yang indah dan asri; serta semakin mantapnya kepatuhan terhadap hukum. b Terwujudnya manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang berdaya saing dengan kualitas pengetahuan dan kesehatan yang tinggi; angka harapan hidup minimal sama dengan rata-rata nasional; kualitas proses dan output pendidikan minimal sama dengan rata-rata nasional; dan kemampuan swadaya dan prakarsa masyarakat serta keberdayaan perempuan yang tinggi.
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 41 Dalam pemberian pelayanan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, masih dijumpai faktor-faktor penghambat dan pendorong antara lain yang dapat dilihat dalam tabel 3.2 dibawah ini.
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 42
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 43 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2023–2026 telah melakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020–2024 agar arah perencanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat selaras dengan arah pembangunan kesehatan di tingkat nasional. Adapun hasil telaahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan kondisi kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat digambarkan pada tabel berikut ini. Dalam Rencana Strategis Kementerian 2020-2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Visi Presiden Republik Indonesia dan juga visi Kementerian Kesehatan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong” ini sejalan dan searah dengan visi Rencana Pembangunan Daerah, yaitu “masyarakat yang sejahtera, daerah yang maju, dan manusia yang malaqbi”. Misi Presiden dan juga Misi Kementerian Kesehatan yang selaras dengan bidang kesehatan, adalah Nawa Cita Presiden yang ke-5, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia lndonesia”. Misi ini juga selaras dengan misi ke 4 Rencana Pembanguna Daerah, yaitu “Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan makanan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan air bersih, tempat tinggal, kesempatan berusaha”. 3.4 Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) harus memperhatikan aspek kesehatan, disisi lain
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 44 dalam paradigma sehat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait termasuk peruntukan tata ruang. Pembangunan aspek kesehatan dipastikan tidak akan melanggar rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan kajian KLHS yang dilakukan Provinsi Sulawesi Barat untuk penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat , tidak terdapat program yang diperkirakan mempengaruhi dampak lingkungan strategis. Dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun ke depan tidak memberikan dampak lingkungan strategis 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022 dengan memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian Kesehatan, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, implikasi RTRW dan KLHS Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat maka isu strategis Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut : a. Angka Kematian Ibu dan Bayi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) masih menjadi masalah yang aktual di Provinsi Sulawesi Barat (Jumlah kasus kematian Ibu tahun 2021:60 kasus dari 32 target yang diharapkan; Kasus kematian balita 2021: 261 kasus. Jumlah kasus kematian ibu meningkat dibandingkan tahun 2020. Masih tingginya kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Barat disebabkan meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta kurang mampunya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi. Penyebab kematian ibu karena hipertensi cenderung meningkat dalam 3 tahun ini, sebanyak 33% ibu meninggal karena perdarahan. Penyebab lain karena hipertensi 12%, infeksi 10% dan lain-lain sebanyak 18%. Demikian pula dengan AKB yang antara lain disebabkan asfiksia (sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), infeksi neonatus, pneumonia, diare dan gizi buruk. Status gizi buruk bayi antara lain disebabkan belum tepatnya pola asuh khususnya pemberian ASI eksklusif. Komitmen yang dirasakan masih kurang dari pemangku kebijakan, pemberi pelayanan, masyarakat dan individu menjadi point penting masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka KematianBayi. Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dengan pelayanan kesehatan ibu dan bayi/ anak di puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan masih belum optimal disebabkan karena belum terpenuhinya prasarana dan sarana, belum meratanya pendayagunaan tenaga kesehatan serta masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 45 proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar. dukungan dan perhatian suami terhadap kehamilan dan persalinan seorang istri. b Penyakit Menular Dan Tidak Menular Jumlah kasus penyakit menular masih tinggi, sedangkan penemuan kasus belum optimal. Jumlah kasus baru penyakit bersumber binatang (tular vektor dan zoonotik) masih perlu dikendalikan. Belum semua desa mencapai UCI (UniversalChildImmunization), pada tahun 2021 masih ditemukan KLB PD3I, karena masih ada penolakan di sebagian wilayah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan di Sulawesi Barat. Jumlah penderita dan luas penyebarannya semakin bertambah, seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular TB Paru disebabkan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapat pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana di Puskesmas dan Rumah Sakit. Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat disebabkan upaya penemuan dan pencarian kasus yang semakin intensif melalui VCT di Rumah Sakit. Penyakit malaria masih menjadi masalah di Sulawesi Barat ,khususnya di Kabupaten Pasangkayu. Upaya untuk menuntaskan pun telah dilakukan, baikupaya untuk membasami vektor nyamuk, memberi pengobatan pencegahan, melakukan pemeriksaan warga.Kasus yang terjadi berasal dari endigenous maupun import. Kasus lintas batas antar provinsi maupun antar kabupaten telah diupayakan, namun Provinsi Sulawesi Barat belum sepenuhnya bebas dari malaria. Kasus penyakit kusta masih banyak ditemukan dibeberapa wilayah di Sulawesi Barat, baik kasus baru maupun penemuan kasus kusta dengan kecacatan. Angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes mellitus (DM), kardiovaskuler, hipertensi dan kanker (keganasan) dan gangguan kesehatan jiwa cenderung meningkat. Deteksi dini faktor risiko PTM, keterlibatan masyarakat dalam penanganan penyakit tidak menular juga belum optimal sehingga diperlukan dukungan regulasi dari stake holder/pemerintah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. c Stunting Masalah kekurangan gizi yang menjadi prioritas saat ini adalah malnutrisi kronis pada balita, yang direpresentasikan oleh status antropometri TB/U di bawah normal, yaitu anak dengan kategori
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 46 pendek dan sangat pendek, yang disebut stunting. Anak yang mengalami stunting pada masa awal kehidupan sampai lima tahun dikhawatirkan tidak akan mencapai potensi fisik dan mental/ kecerdasan yang maksimal pada masa dewasa. Hal ini disebabkan karena kekurangan gizi pada masa 1.000 hari pertama kehidupan akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan linear (tinggi/panjang badan) dan sekaligus gangguan perkembangan sel-sel otak. Pada 270 hari masa pertumbuhan janin yang dilanjutkan pada 730 hari sesudah kelahiran sampai 2 tahun merupakan masa penyusunan jaringan dan pematangan organ yang menjadi dasar. Pembentukan potensi genetik seseorang pada masa-masa berikutnya sampai menjadi dewasa. Dampak stunting bersifat permanen dan sulit dikembalikan pada jalur pertumbuhan potensialnya. Anak yang sudah terlanjur pendek (stunted) akan menurun potensi fisiknya, sehingga menghambat potensi- potensi kemampuan/ketrampilan lainnya yang sangat penting bagi perkembangan kualitas hidup selanjutnya. Demikian pula anak yang stunted juga merepresentasikan menurunnya kecerdasan. Akibatnya pada masa berikutnya akan memiliki kemampuan kognitif yang rendah yang menyebabkan kualitas kerja yang tidak kompetitif sehingga mempengaruhi rendahnya produktifitas ekonomi. Dampak lain adalah meningkatnya kejadian obesitas dan penyakit tidak menular (PTM) seperti Diabetes Mellitus, Stroke, Jantung, Hipertensi, dan lain-lain. Prevalensi stunting menurut data ePPGBM Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E- PPGBM) menunjukkan perkembangan yang baik dengan balita stunting sebesar 24,7%. Melihat tingginya prevalensi stunting di Indonesia dan Sulawesi Barat pada khususnya yang tersebar diseluruh kabupaten , maka dikhawatirkan akan terjadi “lost generation‟ pada masa yang akan datang. Data ePPGBM tahun 2021 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Sulawesi Barat adalah 24,7% tersebar diseluruh kabupaten dengan rentang prevalensi, terendah 14,1% di Kabupaten Mamuju Tengah, dan tertinggi 32,2% di Kabupaten Majene. Menurut WHO (2013) batas masalah kesehatan untuk indikator balita pendek dan sangat pendek (stunting) adalah>20%. Berdasarkan data EPPGBM tahun 2011 dimana prevalensi terendah 14,1% maka dapat dikatakan bahwa seluruh Kabupaten di Sulawesi Barat masih menghadapi masalah kekurangan gizi kronis stunting. Dengan demikian di seluruh Kabupaten di Sulawesi Barat perlu dilaksanakan upaya-upaya yang komprehensif untuk menurunkan prevalensi stunting di 6 kabupaten Lokus stunting di Sulawesi Barat.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026

Recommended

Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024
Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024
Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024Zen D' Eri
 
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 201...
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 201...Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 201...
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 201...Muh Saleh
 
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi BaratRencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
 
1-029017-2tahunan-218.pdf
1-029017-2tahunan-218.pdf1-029017-2tahunan-218.pdf
1-029017-2tahunan-218.pdfMuhammad Darmawan
 
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdf
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdfPermenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdf
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdfApotikTrisakti
 
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdf
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdfPermenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdf
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdfErnaSuratinengseh
 
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdf
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdfPermenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdf
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdfErnaSuratinengseh
 
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdfPermenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdfMuh Saleh
 

Recommended

Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024
Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024
Indikator Kesehatan Masyarakat 2020-2024Zen D' Eri
 
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 201...
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 201...Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 201...
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 201...Muh Saleh
 
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi BaratRencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
 
1-029017-2tahunan-218.pdf
1-029017-2tahunan-218.pdf1-029017-2tahunan-218.pdf
1-029017-2tahunan-218.pdfMuhammad Darmawan
 
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdf
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdfPermenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdf
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdfApotikTrisakti
 
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdf
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdfPermenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdf
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdfErnaSuratinengseh
 
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdf
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdfPermenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdf
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020.pdfErnaSuratinengseh
 
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdfPermenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdfMuh Saleh
 
2. PROFIL KESEHATAN SULAWESI TENGAH 2022.pdf
2. PROFIL KESEHATAN SULAWESI TENGAH 2022.pdf2. PROFIL KESEHATAN SULAWESI TENGAH 2022.pdf
2. PROFIL KESEHATAN SULAWESI TENGAH 2022.pdfPerpustakaanPoltekke
 
LAPORAN PROFIL 2021.docx
LAPORAN PROFIL 2021.docxLAPORAN PROFIL 2021.docx
LAPORAN PROFIL 2021.docxAriRoscita
 
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025rickygunawan84
 
Gd
GdGd
GdYulianus Lisa Mantong
 
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfLKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
 
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017Muh Saleh
 
Buku juknis-biaya-pengembangan-desa-siaga-aktif
Buku juknis-biaya-pengembangan-desa-siaga-aktifBuku juknis-biaya-pengembangan-desa-siaga-aktif
Buku juknis-biaya-pengembangan-desa-siaga-aktifFerdinan Alvin
 
1-416151-01-3tahunan-835.docx
1-416151-01-3tahunan-835.docx1-416151-01-3tahunan-835.docx
1-416151-01-3tahunan-835.docxMayaMaya592439
 
1-416151-01-3tahunan-835.pdf ddddfffgggg
1-416151-01-3tahunan-835.pdf ddddfffgggg1-416151-01-3tahunan-835.pdf ddddfffgggg
1-416151-01-3tahunan-835.pdf ddddfffggggIlfaMardhia2
 
Buku pdbk
Buku pdbkBuku pdbk
Buku pdbkMuh Saleh
 
Skn 2009
Skn 2009Skn 2009
Skn 2009irmatuirma
 
Renstra 2015
Renstra 2015Renstra 2015
Renstra 2015Padma Ananta Amalia
 
Renstra 2015
Renstra 2015Renstra 2015
Renstra 2015wiwin syafii
 
Renstra 2015
Renstra 2015Renstra 2015
Renstra 2015Tas Tenun Kulit Bali
 
Renstra Kemenkes 2015 2019
Renstra Kemenkes 2015 2019Renstra Kemenkes 2015 2019
Renstra Kemenkes 2015 2019dentalid
 
Renstra 2015-2019
Renstra 2015-2019Renstra 2015-2019
Renstra 2015-2019Ditjen P2P Kemenkes
 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019Muh Saleh
 
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016Muh Saleh
 
Pedoman Kampus Sehat
Pedoman Kampus SehatPedoman Kampus Sehat
Pedoman Kampus SehatDian Kurnia Rabbani
 
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASDOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASZakiah dr
 
Buku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerjaBuku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerjaMuh Saleh
 
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfRKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
 

More Related Content

Similar to Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026

2. PROFIL KESEHATAN SULAWESI TENGAH 2022.pdf
2. PROFIL KESEHATAN SULAWESI TENGAH 2022.pdf2. PROFIL KESEHATAN SULAWESI TENGAH 2022.pdf
2. PROFIL KESEHATAN SULAWESI TENGAH 2022.pdfPerpustakaanPoltekke
 
LAPORAN PROFIL 2021.docx
LAPORAN PROFIL 2021.docxLAPORAN PROFIL 2021.docx
LAPORAN PROFIL 2021.docxAriRoscita
 
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025rickygunawan84
 
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfLKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
 
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017Muh Saleh
 
Buku juknis-biaya-pengembangan-desa-siaga-aktif
Buku juknis-biaya-pengembangan-desa-siaga-aktifBuku juknis-biaya-pengembangan-desa-siaga-aktif
Buku juknis-biaya-pengembangan-desa-siaga-aktifFerdinan Alvin
 
1-416151-01-3tahunan-835.docx
1-416151-01-3tahunan-835.docx1-416151-01-3tahunan-835.docx
1-416151-01-3tahunan-835.docxMayaMaya592439
 
1-416151-01-3tahunan-835.pdf ddddfffgggg
1-416151-01-3tahunan-835.pdf ddddfffgggg1-416151-01-3tahunan-835.pdf ddddfffgggg
1-416151-01-3tahunan-835.pdf ddddfffggggIlfaMardhia2
 
Renstra Kemenkes 2015 2019
Renstra Kemenkes 2015 2019Renstra Kemenkes 2015 2019
Renstra Kemenkes 2015 2019dentalid
 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019Muh Saleh
 
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016Muh Saleh
 
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASDOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASZakiah dr
 

Similar to Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026 (20)

2. PROFIL KESEHATAN SULAWESI TENGAH 2022.pdf
2. PROFIL KESEHATAN SULAWESI TENGAH 2022.pdf2. PROFIL KESEHATAN SULAWESI TENGAH 2022.pdf
2. PROFIL KESEHATAN SULAWESI TENGAH 2022.pdf
 
LAPORAN PROFIL 2021.docx
LAPORAN PROFIL 2021.docxLAPORAN PROFIL 2021.docx
LAPORAN PROFIL 2021.docx
 
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
 
Gd
GdGd
Gd
 
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfLKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
 
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
Dokumen Deksripsi SDMK Kabupaten Mamasa 2017
 
Buku juknis-biaya-pengembangan-desa-siaga-aktif
Buku juknis-biaya-pengembangan-desa-siaga-aktifBuku juknis-biaya-pengembangan-desa-siaga-aktif
Buku juknis-biaya-pengembangan-desa-siaga-aktif
 
1-416151-01-3tahunan-835.docx
1-416151-01-3tahunan-835.docx1-416151-01-3tahunan-835.docx
1-416151-01-3tahunan-835.docx
 
1-416151-01-3tahunan-835.pdf ddddfffgggg
1-416151-01-3tahunan-835.pdf ddddfffgggg1-416151-01-3tahunan-835.pdf ddddfffgggg
1-416151-01-3tahunan-835.pdf ddddfffgggg
 
Buku pdbk
Buku pdbkBuku pdbk
Buku pdbk
 
Skn 2009
Skn 2009Skn 2009
Skn 2009
 
Renstra 2015
Renstra 2015Renstra 2015
Renstra 2015
 
Renstra 2015
Renstra 2015Renstra 2015
Renstra 2015
 
Renstra 2015
Renstra 2015Renstra 2015
Renstra 2015
 
Renstra Kemenkes 2015 2019
Renstra Kemenkes 2015 2019Renstra Kemenkes 2015 2019
Renstra Kemenkes 2015 2019
 
Renstra 2015-2019
Renstra 2015-2019Renstra 2015-2019
Renstra 2015-2019
 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
 
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016
 
Pedoman Kampus Sehat
Pedoman Kampus SehatPedoman Kampus Sehat
Pedoman Kampus Sehat
 
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASDOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
 

More from Muh Saleh

Buku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerjaBuku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerjaMuh Saleh
 
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfRKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
 
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptxEvaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptxMuh Saleh
 
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019Muh Saleh
 
Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Muh Saleh
 
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
 
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
 
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfPermenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
 
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfCetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
 
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfTransformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...Muh Saleh
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
 
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten KotaHasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten KotaMuh Saleh
 
Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019Muh Saleh
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali MandarIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali MandarMuh Saleh
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju TengahIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju TengahMuh Saleh
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamasa
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten MamasaIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamasa
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten MamasaMuh Saleh
 
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...Muh Saleh
 
Alur Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi COVID-19
Alur Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi COVID-19 Alur Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi COVID-19
Alur Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi COVID-19 Muh Saleh
 

More from Muh Saleh (20)

Buku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerjaBuku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerja
 
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfRKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
 
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptxEvaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
 
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
 
Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023
 
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
 
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
 
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfPermenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
 
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfCetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
 
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfTransformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
 
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten KotaHasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
 
Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali MandarIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju TengahIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamasa
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten MamasaIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamasa
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamasa
 
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...
 
Alur Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi COVID-19
Alur Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi COVID-19 Alur Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi COVID-19
Alur Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi COVID-19
 

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026

  • 1. D I N A S K E S E H A T A N
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 i embangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat 2013– 2026, dokumen tersebut sebagai acuan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa setiap OPD wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ditetapkan oleh Kepala OPD. Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat dan kompleks serta terkadang tidak terduga. Untuk itu peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan manjadi sangat penting dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi di Sulawesi Barat. Pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan tercermin dalam strategi dan sasaran utama Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 – 2023. Program-program pembangunan kesehatan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat. mampu menanggulangi faktor risiko masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan seluruh jajaran kesehatan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna “Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya” Kami senantiasa mengharap saran dan masukan guna perbaikan Renstra ini, sehingga bermanfaat tidak saja bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tetapi juga bagi Dinas Kesehatan Kabupaten dan Rumah Sakit Umum Daerah serta pemerhati kesehatan. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan
  • 8. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 ii Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 – 2026. Akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah kita berlindung dan berserah diri. Semoga upaya kita bersama dalam mewujudkan kesehatan yang maju dan malaqbi di Sulawesi Barat mendapatkan rahmat, hidayah dan ridhoNya. Amien. Mamuju, April 2022 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat drg. H. Asran Masdy, SKG., M.AP NIP. 19710814 200501 1 014
  • 9. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 ii KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i DAFTAR ISI........................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................................ 1 1.2. Landasan Hukum ........................................................................................ 2 1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................... 5 1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................. 5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN SULAWESI BARAT 9 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi....................................................... 9 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.................................................................. 25 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .......................................................... 31 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan ................................... 36 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .................................................. 38 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ...................................................................... 38 3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat ........... 39 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat............................................................................... 43 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ....................................................................................................... 43 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis....................................................................... 44 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ................................................................................ 50 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ......................... 50 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .......................................................... 53 5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .............................. 53 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ........... 57 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN...................... 101 BAB VIII PENUTUP ........................................................................................................... 103 LAMPIRAN – LAMPIRAN
  • 10. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 iii Tabel Halaman 2.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan / Kepangkatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021……………………………… II-28 2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021…………………………………… II-29 2.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jabatan Fungsional Umum dan Tertentu Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021……………... II-29 2.4 Distribusi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Ketenagaan Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021…………….................. II-30 2.5 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021…………. II-31 2.6 Jumlah Aset Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 II-33 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat…………………………………………………………….. II-34 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat……... II-37 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah……………………………… III-41 3.2 Telaah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat…………………… III-45 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026………………………………………………….. IV-56 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah…………………………………….. V-58 6.1 Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah………………………….. VI-62 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sualwesi Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD……………………………………………….. VII-106
  • 12. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang esehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 H. Dalam kontitusi pasal 28 H no. 3 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat yang menjadi dasar mengapa hak atas kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia. Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, yang dimotori dan dikoordinasikan oleh Pemerintah. Pemerintah telah menerbikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 maka periode 2019-2024 sebagai tahapan ke empat atau terakhur dalam memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Hal ini dilakukan dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif, perekonomian, berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam pembangunan di wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat dengan pembangunan kesehatan Nasional, maka perlu adanya penyelarasan. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian kesehatan 2020 – 2024, serta Rencana Strategis yang dimiliki oleh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat maka diperlukan Rencana Strategis di Dinas Kesehatan. Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu mempedomani Permendagri 86/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
  • 13. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 2 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur Sulawesi barat Nomor 41 tahun 2017 tentang susunan organisasi, dan tugas dan fungsi serta tata kerjacabang dinas dan unit pelaksana teknis daerahProvinsi Sulawesi Barat. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang menjalankan urusan wajib bidang kesehatan serta bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra Dinas Kesehatan memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026 serta merupakan bagian Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dengan Kepala Daerah. Selain itu penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan wujud implementasi instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024 yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2022. 1.2 Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
  • 14. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 3 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633); 16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran
  • 15. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 4 Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
  • 16. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 5 Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022; 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025; 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 – 2034; 33. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan KeTiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 34. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat 2013– 2026; 1.3 Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026 untuk memberikan arah, pedoman dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembanguna Daerah. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Sulawesi Barat tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut : 1. Menjabarkan rencana Program Daerah (RPD) tahun 2023-2026 dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan urusan kesehatan tahun 2023-2026. 2. Sebagai dokumen perancanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk 4 tahun yaitu 2023-2026. 3. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. 4. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kesehatan. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Mengemukan secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat serta Sistematika Penulisan. BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT Memuat informasi tentang peran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja
  • 17. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 6 sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya yang mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang mash aktif berjalan, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kesehatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kesehatan ini. Bab II ini juga memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat; sumber daya yang dimiliki; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN Bagian ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya. Telaaahan rencana pembangunan daerah, Rentra Kementerian, Telaahan rencana Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan isu-isu strategis yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang memuat indikator tujuan / sasaran dan target kinerja tujuan tahun 2023 – 2026. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bagian ini memuat strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan akan tercapai, sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun 2023-2026. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur disesuaikan dengan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada
  • 18. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 7 BAB VIII PENUTUP Pada Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut. Lampiran – Lampiran
  • 19. BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN SULAWESI BARAT
  • 20. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 9 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat. sebagai berikut : a. Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. b. Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c. Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan yang meliputi Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta Pelayanan dan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: - penyelenggaraan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kesehatan; - memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; - penyelenggaraan dan menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; - penyelenggaraan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina pengendalian pencegahan penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan; - pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai situasi kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Sulawesi Barat; - penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lain untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas; - penyelenggaraan koordinasi penyusnan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan serta Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP), LPPD, LKPJ dinas yang meliputi kesekretariatan, regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pengendalian
  • 21. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 10 penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan; - penyelenggaraan koordinasi dan membina UPTD; - penyelenggaraan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka menyelenggarakan pelayanan umum dibidang kesehatan; - penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; - penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota; - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan. d. Susunan organisasi Dinas Kesehatan Daerah yang di bawahi kepala dinas berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2019 sebagai berikut: - Sekretariat; - Bidang Kesehatan Masyarakat - Bidang Pencengahan Dan Pengendalian Penyakit - Bidang Pelayanan dan Sumber Daya - UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah. - Kelompok Jabatan Fungsional Adapun Tugas dan Fungsi Kepala Dinas dan Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut : A. Sekretariat 1) Tugas : menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum 2) Fungsi : - penyelenggara koordinasi perencanaan dan program dinas; - penyelenggara pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; - pengelola urusan keuangan, kepegawaian, umum, hukum dan hubungan masyarakat. - penyelenggara pengkajian dan koordinasi perencanaan program dinas; - penyelenggara perencanaan dan program kesekretariatan; - penyelenggara pengelolaan administrasi keuangan; - penyelenggara pengkajian anggaran dan belanja; - penyelenggara pengendalian administrasi belanja; - penyelenggara pengelolaan administrasi kepegawaian; - penyelenggara penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; - penyelenggara pengelolaan data dan informasi kesehatan - penyelenggara pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; - penyelenggara penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat; - penyelenggara pengkajian bahan Rencana Strategis, Sistem
  • 22. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 11 Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), LPPD, LKPJ dinas; - penyelenggara pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; - penyelenggara monitoring dan evaluasi; - penyelenggara pembinaan jabatan fungsional; - penyelenggara koordinasi dengan unit kerja terkait; - penyelenggara telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Sekretariat terdiri atas : - Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan - Kelompok Jabatan Fungsional a) Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas : - melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan keuangan; - melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana programpembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; - melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja renja) dinas; - melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD DAN RKPD); - melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas; - melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain; - melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang; - melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang; - melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran; - melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara; - melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas; - melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas; - melaksanakan evaluasi semua tugas- tugas bendaharawan; - melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas; - melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas; - melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain; - melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
  • 23. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 12 - melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas; - melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan; - melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait; - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; danmelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. b) Sub BagianUmum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : - melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Umum dan Keuangan; - melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala; - melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG); - melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG); - melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai; - melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan - keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya; - melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas; - melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis; - melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan. B. Bidang Kesehatan Masyarakat 1) Tugas : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan bidang kesehatan masyarakat dan menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi dibidang kesehatan masyarakat. 2) Fungsi : - penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan bidang kesehatan masyarakat; - penyelenggaraan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi dibidang kesehatan masyarakat; - penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, promosi dan pemberdayaan kesehatan; - penyelenggaraan kerja sama bidang kesehatan masyarakat dengan bidang lain; - penyelenggaraan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di kabupaten/kota;
  • 24. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 13 - penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang kesehatan masyarakat; - penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; - pelaksanaan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; - pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; - pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar; - pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; - pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; - mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi : a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, mempunyai tugas : - menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan Kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan pengolahan data kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan kegiatan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan bimbingan teknis program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan koordinasi, kerjasama lintas sektor termasuk LSM, lembaga internasional dan lembaga pendidikan dalam pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan penyiapan dan penetapan kebijakan, standar operasional, monitoring dan evaluasi
  • 25. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 14 tentang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan pengaturan, alat dan obat yang berkaitan dengan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; - menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait; - menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; - menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan; - menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau - menandatangani naskah dinas; - mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; - menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan b) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, mempunyai tugas : - menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitas Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan penyiapan perumusan kebijakan Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis program Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaa kebijakan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. - menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan bawahan; - menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi program Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan koordinasi, kemitraan, kerjasama lintas sektor/lintas program, LSM dan lembaga pendidikan, lembaga swadaya
  • 26. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 15 masyarakat unit pelaksana teknis pusat dan unit kerja terkait dalam program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan pemantauan, inventarisasai dan kajian terhadap program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian alih teknologi dan orientasi/pelatihan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; - menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil kegiatan; - menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan - menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; - menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan; - menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. c) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai Tugas : - menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; - menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya Kesehatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat. - menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja Seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; - menyiapkan bahan menyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program kegiatan promosi kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), pemberdayaan masyarakat. - menyiapkan bahan pengembangan KIE promosi kesehatan (media), pemberdayaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat; - menyiapkan bahan pengembangan Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyakarakat (UKBM); - menyiapkan bahan kegiatan terpadu dan menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program promosi Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM); - menyiapkan bahan penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis di lapangan; - menyiapkan bahan sistem pencatatan dan pelaporan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  • 27. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 16 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan C. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1) Tugas : tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi fasilitas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2) Fungsi : - penyelenggaraan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; - pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar; - penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan; - pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; - Penyelenggaraan rencana tahunan dan lima tahunan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengamatan penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi; - pelaksanaaan surveilens epidemiologi, penyelidikan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah; - pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit; - pelaksanaan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam bidangnya, baik dalam bentuk rapat-rapat bulanan maupun yang bersifat pendidikan dalam jabatan (on the job training); - pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan - penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi : a) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas : - menyiapkan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian penyakit; - menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengendalian penyakit. - menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; - menyiapkan bahan pendistribusian tugas- tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar; - menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  • 28. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 17 - menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; - mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; - menyiapkan bahan pembinaan teknis dan pengawasan, pengobatan - pelaksanaan upaya pencegahan penyakit menular langsung dan bersumber dari binatang melalui upaya pengendalian faktor resiko; - menyiapkan bahan pengadaan, pendistribusian dan pengawasan mutu - perbekalan kesehatan (obat-obatan, reagen dan peralatan) dalam rangka upaya pengendalian penyakit; - menyiapkan bahan penyusunan profil penyakit menular dan factor resiko yang ada; - menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan upaya pengendalian penyakit menular di tingkat kabupaten/kota; - menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit menular; - menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan; - menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan memberikan saran - pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; - menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. b) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas : - menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian penyakit tidak menular dan keswa; - menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dan keswa. - menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan Seksi pengendalian penyakit tidak menular dan keswa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; - menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar; - menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan; - menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; - mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; - menyiapkan bahan pembinaan teknis dan pengawasan, pengobatan pelaksanaan upaya pengendalian penyakit tidak menular dan keswa
  • 29. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 18 melalui upaya pengendalian faktor resiko; - menyiapkan bahan penyusunan profil penyakit tidak menular dan factor resiko yang ada;menyiapkan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian penyakit; - menyiapkan bahan penyusunan profil penyakit tidak menular dan faktor resiko yang ada; - menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis pelaksanaan upaya pengendalian penyakit tidak menular dan keswa di tingkat kabupaten/kota; - menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit tidak menular dan keswa; - menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan jiwa pada anak remaja, dewasa lansia serta penanggulangan masalah Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok dan alkohol; - menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap pelayanan kesehatan jiwa pada anak remaja, dewasa lansia serta penanggulangan masalah Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok dan alkohol; - menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan jiwa pada anak remaja, dewasa lansia serta penanggulangan masalah Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok dan alkohol; - menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian penyakit Tidak Menular dan Keswa, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; - menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan c) Seksi Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas - menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi Seksi Surveilans dan Imunisasi; - menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi; - menyiapkan bahan rencana kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; - menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar; - menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
  • 30. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 19 - menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas - menyiapkan bahan survey dan penyelidikan epidemiologi terhadap kejadian suatu penyakit, mulai pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan laporan; - menyiapkan bahan penanggulangan wabah penyakit menular; - menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dan penyebarluasan informasi keadaan wabah penyakit menular pada suatu wilayah terjangkit wabah; - menyiapkan bahan upaya penanggulangan KLB/Bencana meliputi penyebaran KLB, pengawasan, usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit serta melakukan penyelidikan KLB; - menyiapkan bahan koordinasi, pengelolaan dan pelaporan terhadap penyediaan dan distribusi vaksin; - menyiapkan bahan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam pemantapan dan pengembangan upaya program surveilans dan imunisasi; - menyiapkan bahan fasilitasi upaya- upaya yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota dengan upaya program surveilans dan imunisasi; - menyiapkan bahan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam bidangnya, yang bersifat pendidikan dalam jabatan (on the job training); - menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi surveilans dan imunisasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; - menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. D. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan 1) Tugas : menyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan, penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan serta penyelenggaraan fasilitasi bidang pelayanan dan sumber daya Kesehatan 2) Fungsi : - penyusun rencana tahunan dan lima tahunan bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan; - penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; - pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; - pelaksanaan pembinaan teknis pelaksanaan bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatanbidang pelayanan kesehatan.
  • 31. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 20 - pelaksanaan pembinaan terhadap mutubidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan upaya pelayanan kesehatan. - pelaksanaan monitoring evaluasi, bimbingan teknis dan pengendalian bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan pelayanan kesehatan. - pelaksanaan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam bidangnya yang bersifat pendidikan dalam jabatan (on the job training); - pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan - pelaksanaan pemberian rekomendasi izin, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan sesuai bidang tugasnya dan peraturan perundang- undangan; - penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan; - pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; - pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan; - membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi : a) Seksi Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas - menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional Pelayanan Kesehatan; - menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyusunandan pengolahan data Pelayanan Kesehatan; - menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan gigi mulut, Pelayanan Kedokteran Keluarga, Pelayanann Kesehatan Khusus, Pelayanan Darah, Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Pelayanan Krisis Kesehatan, Pelayanan Kesehatan rujukan,khusus dan pengembangan, pelayanan keperawatan dasar dan kebidanan, Kesehatan Tradisional, alternatif dan komplementer; - menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelayanan kesehatan dasar sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK); - menyiapkan bahan kebijakan teknis dan strategi kegiatan upaya Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan gigi
  • 32. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 21 mulut, Pelayanan Kedokteran Keluarga, Pelayanann Kesehatan Khusus, Pelayanan Darah, Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan(DTPK), Pelayanan Krisis Kesehatan, Pelayanan Kesehatan rujukan, khusus dan pengembangan, pelayanan keperawatan dasar dan kebidanan, Kesehatan Tradisional, alternatif dan komplementer; - menyiapkan bahan bimbingan teknis pada Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan gigi mulut, Pelayanan Kedokteran Keluarga, Pelayanan Kesehatan Khusus, Pelayanan Darah, Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Pelayanan Krisis Kesehatan, Pelayanan kesehatan rujukan,khusus dan pengembangan, pelayanan keperawatan dasar dan kebidanan, Kesehatan Tradisional, alternatif dan komplementer; - menyiapkan bahan peningkatan dan pembinaan mutu pelayanan kesehatan; - menyiapkan bahan Monitoring Evaluasi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan pada Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan gigi mulut, Pelayanan Kedokteran Keluarga, Pelayanann Kesehatan Khusus, Pelayanan Darah, Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Pelayanan Krisis Kesehatan, Pelayanan kesehatan rujukan,khusus dan pengembangan, pelayanan keperawatan dasar dan kebidanan,Kesehatan Tradisional, alternatif dan komplementer; - menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengolahan data pada pelayanan kesehatan; - menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan bawahan; - menyiapkan bahan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; - menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi laporan hasil kegiatan; - menyiapkan bahankoordinasi dengan unit kerja terkait; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. b) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, mempunyai tugas : - menyiapkan bahan kebijakan operasional Seksi kefarmasian dan alat kesehatan; - menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Seksi kefarmasian dan alat kesehatan. - menyiapkan bahan kebijakan teknis dan strategi peningkatan pelayanan farmasi (obat, obat tradisonal,produk, makanan dan minuman sarana prasarana dan distribusi alkes)dan penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, immunologi, patologi, toksikologi dan radiologi);
  • 33. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 22 - menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana pelayanan farmasi (obat, obat tradisonal,produk, makanan dan minuman sarana prasarana dan distribusi alkes), dan penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, immunologi, patologi, toksikologi dan radiologi); - menyiapkan bahan NSPK pelayanan kefarmasian dan alkes; - menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian sediaan farmasi kefarmasian dan alkes (obat, obat tradisonal,produk, makanan dan minuman sarana prasarana dan distribusi alkes) serta penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, immunologi, patologi, toksikologi dan radiologi); - menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kefarmasian dan alkes; - menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan peredaran bahan berbahaya dibidang pangan; - menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta perizinan dibidang obat tradisional, alat kesehatan, sarana produksi dan distribusi obat; - menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kefarmasian (obat, obtra, alkes, PKRT, kosmetik, Farkomnik dan makanan minuman), sarana dan prasarana serta penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, immunologi, patologi, toksikologi dan radiologi); - menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait; - menyiapkan bahan pemantau, pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan; - menyiapkan bahan pendistribusian dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; - menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; - membuat, mengoreksi dan memaraf naskah dinas; c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, mempunyai tugas : - menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi SDM kesehatan; - menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pendayagunaan SDM dibidang kesehatan. - menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi SDM kesehatan; - menyiapkan bahan rencana program dan petunjuk teknis Seksi SDM Kesehatan; - menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pendayagunaan SDM dibidang kesehatan; - menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengembangan, serta pengendalian penyelenggaraan registrasi dan akreditasi tenaga kesehatan;
  • 34. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 23 - menyiapkan bahan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka fasilitasi, pemantauan, pembinaan dan pengendalian terhadap - upaya pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pendayagunaan SDM Kesehatan; - menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan SDM Kesehatan; - menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; - menyiapkan bahan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat memiliki Kelompok Jabatan Fungsional Kesehatan dan 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), yaitu: a. UPTD Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan dan transfusi darah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan b. UPTD Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah merupakan UPTD Dinas Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan c. UPTD Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah dalam melaksanakan fungsi sebagai berikut : - penyusunan program kerja balai laboratorium kesehatan ; - pengkajian bahan petunjuk teknis laboratorium kesehatan; - pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan; - pengoordinasian teknis pelayanan laboratorium kesehatan; - penyelenggaraan fasilitasi pelayanan laboratorium kesehatan; - penyusunan perencanaan kebutuhan darah; - pengerahan dan pelestarian pendonor darah; - penyediaan darah dan komponen darah; - pendistribusian darah; - pelacakan penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat transfusi darah; - pemusnahan darah yang tidak layak pakai; - penyediaan darah pendonor; - penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; - pusat rujukan tingkat provinsi untuk pelayanan transfusi darah yang melayani rujukan pemeriksaan, rujukan pengetahuan, rujukan informasi dan data; - pusat penelitian dan pengembangan dalam penapisan teknologi transfusi darah untuk penerapan yang sesuai dengan kebutuhan setempat; - penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD.
  • 35. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 24 e. UPTD Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah terdiri atas : - kepala UPTD; - sub bagian tata usaha; - seksi Pelayanan; - seksi Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis; dan - kelompok jabatan fungsional. Adapun Tugas UPTD Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah mempunyai tugas sebagai melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan, pemantapan mutu dan bimbingan teknis laboratorium kesehatan dan transfusi darah. UPTD Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah membawahi : a. Sub bagian Tata Usaha - menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan UPTD; - menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi UPTD; - menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan UPTD; - menyiapkan bahan penyusunan program kerja UPTD; - menyiapkan bahan pengelolaan administrasi ASN UPTD; - menyiapkan bahan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan UPTD; - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. b. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas : - merencanakan kegiatan operasional Seksi Pelayanan berdasarkan rumusan program kerja Bidang Pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; - melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan uji kesehatan; - melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat; - melaksanakan sistem rujukan; - menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan UPTD; - menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi UPTD; - menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan UPTD; - melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan dan transfusi darah; dan - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. c. Seksi Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis, mempunyai tugas : - merencanakan kegiatan operasional pemantapan mutu dan bimbingan teknis berdasarkan rumusan program kerja Seksi Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas; - melaksanakan pemantapan mutu dan memberikan bimbingan teknis mengenai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah; - melaksanakan pelayanan pemeriksaan mutu laboratorium Kesehatan masyarakat; - melaksanakan sistem rujukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk mendukung
  • 36. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 25 penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai; - melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan sesuai dengan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan uji kesehatan; - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. STRUKTUR DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Sumber daya yang efektif dan efisien akan memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah itu sendiri. Sumber daya yang dimaksud tersebut terdiri atas Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana, aset/modal, keuangan dan unit usaha yang masih operasional. 2.2.1.1 Sumber Daya Manusia Lingkungan Dinas Kesehatan Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.
  • 37. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 26 Tabel 2.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan / Kepangkatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Sumber Data : Kepegawian Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat. 2021 Sebagian besar tingkat golongan, dari jumlah Aparatur Sipil Negara golongan atau kepangkatan III terbanyak yaitu sebesar 82,5 % (104 Orang ) , golongan IV sebesar 11,9 % (15 Orang ), golongan II sebesar 5,6 % (7 Orang), sedangkan golongan I sebesar 0 % ( 0 Orang) Tabel 2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 No Uraian Pendidikan Jumlah S3 S2 D3 S1 D4 D1 SLTA 1 Sekretariat - 1 2 14 0 0 1 18 2 Bidang Kesehatan Masyarakat - 3 2 20 3 0 0 28 3 Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Sumber Daya Kesehatan - 7 1 15 0 0 0 23 4 Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit - 5 2 18 0 0 1 26 5 UPTD Laboratorium Kesehatan Dan Transfusi Daerah - 5 6 9 0 0 0 20 6 Poliklinik - 0 6 5 0 0 0 11 Jumlah 0 21 19 81 3 0 2 126 Sumber : Data Kepegawian Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat. 2021 Sebagian besar tingkat pendidikan, dari jumlah Aparatur Sipil Negara pendidikan S1 terbanyak yaitu sebesar 64,3 % (81 Orang ) , S2 sebesar 16,7 % (21 Orang ), Diploma tiga No Uraian Golongan Kepegawaian Jumlah I II III IV 1 Sekretariat 0 1 15 2 18 2 Bidang Kesehatan Masyarakat 0 0 27 1 28 3 Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Sumber Daya Kesehatan 0 1 20 2 23 4 Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit 0 1 22 3 26 5 UPTD Laboratorium Kesehatan Dan Transfusi Daerah 0 4 12 4 20 6 Poliklinik 0 0 8 3 11 Jumlah 0 7 104 15 126
  • 38. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 27 sebesar 15.1 % (19 Orang), Diploma empat sebesar 2,4 % (3 Orang), SLTA sebesar sedangkan golongan I sebesar 0 % ( 0 Orang). Tabel 2.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jabatan Fungsional Umum dan Tertentu Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 No Uraian Dinas Kesehatan UPTD Labkes dan Transfusi Darah Poliklinik Jumla h A Fungsional Tertentu 25 15 11 51 1 Dokter 0 1 2 3 2 Dokter Gigi 0 0 1 1 3 Administrator Kesehatan 18 1 0 19 4 Epidemiolog Kesehatan 6 0 0 6 5 Entomolog Kesehatan 1 0 0 1 6 Perawat 0 4 3 7 7 Bidan 0 0 2 2 8 Pranata Laboratorium Kesehatan 0 6 0 6 9 Apoteker 0 2 0 2 10 Asisten Apoteker 0 0 1 1 11 Perawat Gigi 0 0 1 1 12 Perekam Medis 0 1 1 2 B Fungsional Umum 70 5 0 75 1 Fungsional Umum 70 5 0 75 Jumlah 95 20 11 126 Sumber : Data Kepegawian Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat, 2021 Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum dan Tertentu Kelompok Jabatan fungsional terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: fungsional tertentu dan fungsional umum. Pegawai fungsional tertentu sebanyak 51 orang (40.47 %) dengan 12 kriteria jabatan fungsional tertentu yang terbagi pada . Sedangkan jabatan fungsional umum sebanyak 75 orang (59 %) . 2.2.1.2 Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung / penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan kesehatan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menjamin kualitas, kuantitas, dan pemerataan Tenaga Kesehatan, yang dilakukan melalui program perencanaan,
  • 39. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 28 pendayagunaan, peningkatan mutu serta pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan. Adapun gambaran ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Provinsi Sulawesi Barat di tingkat faskes pertama maupun rujukan atau rumah sakit sebagai berikut : Tabel 2.4 Distribusi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Ketenagaan Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 No Jenis Tenaga Kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Belum Sesuai Standar Jumlah % Jumlah % 1 Perawat 1.994 91 94% 6 6% 2 Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer 167 70 72% 27 28% 3 Dokter Gigi 71 62 64% 35 36% 4 Bidan 2.808 95 98% 2 2% 5 Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian 249 95 98% 2 2% 6 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 90 39 40% 58 60% 7 Tenaga Sanitasi Lingkungan 179 88 91% 9 9% 8 Nutrisionis 200 76 78% 21 22% 9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 111 89 92% 8 8% 10 Tenaga Administrasi Keuangan 94 73 75% 24 25% 11 Tenaga Sistem Informasi Kesehatan 20 23 24% 74 76% Sumber : Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2021 Dapat dilihat bahwa Provinsi Sulawesi Barat masih kekurangan tenaga kesehatan, terutama Dokter Umum, Dokter Gigi, dan tenaga Promosi Kesehatan. Kekurangan tenaga kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat selama ini dipenuhi dengan perekrutan tenaga melalui CPNS, Kontrak Daerah, Kontrak BOK Puskesmas, Program Kemenkes Nusantara Sehat dan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) 2.2.2 Ketersediaan Sarana Pelayanan Kesehatan Keberadaan sarana Pelayanan Kesehatan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. sarana pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan Kesehatan di provinsi Sulawesi barat sebagai berikut :
  • 40. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 29 Tabel 2.5 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 No Uraian Jumlah Ket 1 Rumah Sakit 9 2 Puskesmas 98 3 Puskesmas Pembantu 337 4 Apotek 59 5 Posyandu 1.965 6 Poliklinik 1 7 Rumah Sakit Bersalin 1 8 Labkesda Dan Transfusi Darah 2 Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka , 2021 Ketersediaan fasilitas sarana pelayanan Kesehatan mengalami peningkatan jumlah berdasarkan jenis sarana pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan rujukan sebanyak 10 unit (Rumah sakit dan rumah sakit bersalin), pelayanan dasar sebanyak 436 unit (puskesmas 98, puskesmas pembantu 337 unit dan poliklinik 1 Unit ) dan Pelayanan Penunjang sebanyak 61 Unit ( Apotek 59 unit dan Labkesda Dan Transfusi Darah 2 Unit) serta Pelayanan Berbasis Masyarakat sebanyak 1965 unit 2.2.3 Aset Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan. diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum. Tabel 2.6 Jumlah Aset Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 No Uraian Nilai (Rp) Ket 1 Aset Tetap : a) Tanah b) Peralatan Mesin - Alat besar - Alat angkutan - Alat bengkel dan alat ukur - Alat pertanian - Alat kantor dan rumah tangga 34.212.277.627,33 0 19.654.395.554,33 51.996.450,00 11.683.778.650,00 29.558.100,00 79.444.999,00 3.029.192.910,69
  • 41. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 30 - Alat studio, komunikasi dan pemancar - Alat kedokteran dan kesehatan - Alat laboratorium - Alat persenjataan - Komputer - Alat eksplorasi - Alat pengeboran - Alat produksi, pengolahan dan pemurnian - Alat bantu eksplorasi - Alat keselamatan kerja - Alat peraga - Peralatan proses/produksi - Rambu - rambu - Peralatan olah raga c) Gedung Dan Bangunan - Bangunan gedung - Monumen - Bangunan menara - Tugu titik kontrol/pasti d) Jalan, Jaringan Dan Irigasi - Jalan dan jembatan - Bangunan air - Instalasi - Jaringan e) Aset Tetap Lainnya - Bahan perpustakaan - Barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga - Hewan - Biota perairan - Tanaman - Barang koleksi non budaya - Aset tetap dalam renovasi f) Konstruksi Dalam Pengerjaan - Konstruksi Dalam Pengerjaan 422.161.061,00 1.489.548.550,00 1.090.383.091,20 2.250.000,00 1.680.840.742,44 0,00 0,00 0,00 0,00 95.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.224.206.373,00 13.664.346.373,00 0,00 0,00 559.860.000,00 333.675.700,00 0,00 26.715.000,00 277.460.700,00 29.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Aset Lainnya a) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga b) Aset Tidak Berwujud - Aset Tidak Berwujud c) Aset Lain-Lain - Aset Lain-Lain 868.505.712,67 0,00 0,00 63.679.975,00 63.679.975,00 804.825.737,67 804.825.737,67 Total Aset 35.080.783.340,00
  • 42. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 31 Sumber Data : Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, 2021 Menunjukaan Aset Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2021 senilai Rp. 35.080.783.340,00 ( Tiga Puluh Milyar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri dari Aset Tetap 97,52 Persen senilail Rp. 34.212.277.627.33 ( Tanah ,Peralatan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan, Jaringan Dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan sedangkan Aset lainnya 2,48 Persen senilai Rp. 868.505.712,67 (Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-Lain). 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 2.3.1 Indikator Kinerja Dalam mengukur kinerja, Dinas Kesehatan menjelaskan dalam dua indicator yait capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian indikator impact dan capaian Indikator Kinerja yaitu capaian indikator outcome dari upaya pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan UPTD nya. Capaian tersebut yang dilaporkan Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat . Capaian indicator - indikator tersebut adalah sebagai berikut :
  • 43. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 32
  • 44. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 33
  • 45. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 34 di atas tingkat pencapaian kinerja selama periode tahun 2017-2022 menunjukkan rata-tata pencapaian indikator kinerja utama yaitu Angka Harapan Hidup pada setiap tahun periode renstra ini mengalami penurunan dan belum mencapai target yang ditetapkan dengan rata – rata penurunan sebesar 0.62 persen . hal ini disebabkan berbagai permasalahan pada tahapan upaya kesehatan terutama terkait kesehatan ibu dan anak yang salah satunya diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI) yang belum mencapai target, dan Kematian Angka kematian bayi yang mengalami penurunan capaian target. Upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan bayi dengan meningkatkan akses dan kualitas sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang di implementasikan dengan mendorong fasilitas Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan sesuai standar minimal. Sedangkan tahun 2020 terjadi perubahan rencana strategis sehingga mengubah indikator target kinerja kunci terkait kebijakan pemerintah dengan menyesuaikan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Umur Harapan Hidup yang tidak mencapai target disebabkan berbagai permasalahan pada setiap tahapan upaya kesehatan, terutama terkait kesehatan ibu dan anak yang salah satunya diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI). Walaupun belum mencapai target, AKI memiliki kecenderungan turun sejak Tahun 2013. Salah satu upaya untuk menurunkan AKI adalah dengan memastikan akses dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan persalinan berstandar baik di fasilitas pelayanan kesehatan yang implementasinya melalui pengembangan Puskesmas. 2.3.1 Sumber Daya Keuangan Sumber daya keuangan dalam melaksanakan program / kegiatan untuk pembiayaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana tercantum Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total
  • 46. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 35 Thn ke-1 Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 Thn ke-5 Thn ke-1 Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 Thn ke-5 Thn ke-1 Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 Thn ke-5 Anggaran Realisasi 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Rp. Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A PENDAPATAN 21,540,000,000.00 540,000,000.00 540,000,000.00 - - 581,630,000.00 588,660,000.00 551,044,000.00 551,179,400.00 2.7 109.01 102.05 - 53.44 2,272,513,400.00 I Pendapatan Asli Daerah 21,540,000,000.00 540,000,000.00 540,000,000.00 - - 581,630,000.00 588,660,000.00 551,044,000.00 551,179,400.00 2.7 109.01 102.05 - 53.44 2,272,513,400.00 Hasil Retribusi Daerah 21,000,000,000.00 - - - - - - - - - - - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 540,000,000.00 540,000,000.00 540,000,000.00 - 581,630,000.00 588,660,000.00 551,044,000.00 551,179,400.00 107.71 109.01 102.05 - 79.69 2,272,513,400.00 B BELANJA 18,736,995,636.48 38,951,046,232.00 35,678,852,269.65 86,796,448,538.31 - 16,645,941,906.00 37,277,344,184.00 33,873,243,734.00 77,878,427,675.00 88.84 95.7 94.94 89.73 92.3 165,674,957,499.00 I.B Belanja Tidak Langsung 8,561,898,266.48 8,847,913,110.00 8,914,497,630.00 9,775,017,762.25 - 8,484,686,668.00 8,741,072,166.00 8,903,402,055.00 9,739,399,884.00 99.1 98.79 99.88 99.64 99.35 35,868,560,773.00 Belanja Pegawai 8,561,898,266.48 8,847,913,110.00 8,914,497,630.00 9,775,017,762.25 8,484,686,668.00 8,741,072,166.00 8,903,402,055.00 9,739,399,884.00 99.1 98.79 99.88 99.64 99.35 35,868,560,773.00 II.B Belanja Langsung 10,175,097,370.00 30,103,133,122.00 26,764,354,639.65 77,021,430,776.06 - 8,161,255,238.00 28,536,272,018.00 24,969,841,679.00 68,139,027,791.00 80.21 94.8 93.3 88.47 89.19 129,806,396,726.00 Belanja Pegawai 471,240,000.00 149,410,000.00 853,000,000.00 2,717,840,000.00 1,500,000.00 126,310,000.00 26,100,000.00 - 0.32 84.54 3.06 - 21.98 153,910,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 7,686,530,316.00 29,583,048,921.00 25,041,557,527.65 67,211,640,036.06 6,296,318,783.00 28,058,375,018.00 24,281,524,179.00 62,480,509,447.00 81.91 94.85 96.96 92.96 91.67 121,116,727,427.00 Belanja Modal 2,017,327,054.00 370,674,201.00 869,797,112.00 7,091,950,740.00 1,863,436,455.00 351,587,000.00 662,217,500.00 5,658,518,344.00 92.37 94.85 76.13 79.79 85.79 8,535,759,299.00 C PENDAPATAN DAERAH - 13,892,989,000.00 9,174,128,932.00 66.03 66.03 9,174,128,932.00 I.C Pendapatan Asli Daerah 250,000,000.00 72,850,500.00 29.14 29.14 72,850,500.00 Retribusi Daerah 250,000,000.00 72,850,500.00 29.14 29.14 72,850,500.00 II.C Pendapatan Transfer 13,642,989,000.00 9,096,628,432.00 66.68 66.68 9,096,628,432.00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 13,642,989,000.00 9,096,628,432.00 66.68 66.68 9,096,628,432.00 III.D Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - 4,650,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 4,650,000.00 Pendapatan Hibah - 4,650,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 4,650,000.00 D BELANJA DAERAH 78,512,382,269.00 70,193,588,073.00 89.4 89.4 70,193,588,073.00 I.D Belanja Operasi - 67,866,263,127.00 60,471,711,604.00 89.1 89.1 60,471,711,604.00 Belanja Pegawai 11,363,127,803.00 11,192,981,686.00 98.5 98.5 11,192,981,686.00 Belanja Barang Dan Jasa 56,058,485,324.00 48,834,079,918.00 87.11 87.11 48,834,079,918.00 Belanja Hibah 444,650,000.00 444,650,000.00 100 100 444,650,000.00 II.D Belanja Modal 10,646,119,142.00 9,721,876,469.00 91.32 91.32 9,721,876,469.00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10,222,496,142.00 9,301,917,169.00 90.99 90.99 9,301,917,169.00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 319,463,000.00 316,048,600.00 98.93 98.93 316,048,600.00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 30,000,000.00 29,960,700.00 99.87 99.87 29,960,700.00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 74,160,000.00 73,950,000.00 99.72 99.72 73,950,000.00 Anggaran pada Tahun Ke- Rasio atas Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rata-Rata Pertumbuhan Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat No. Uraian
  • 47. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 36 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan 2.4.1 Tantangan a. Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah yang mempunyai zona rawan dalam penyebaran penyakit karena berada pada Center Of Sulawesi b. kemudahan akses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, puskesmas dan jaringannya c. Sebagian besar kabupaten / kecamatan / desa indeks keluarga sehat masih kategori tidak sehat; d. Belum optimalnya pemanfaatan posyandu/posbindu/polindes oleh warga masyarakat e. Masih tingginya Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang f. Kasus kematian Ibu dan Bayi yang masih tinggi g. Perkembangan sistem informasi dan teknologi di bidang pelayanan kesehatan h. Adanya sarana pelayanan kesehatan/RS milik swasta dalam pelayanan kesehatan dan memberikan fasilitas pelayanan cukup baik. i. Ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan baru mencapai 86,93%. j. Selain itu juga masih belum optimalnya ketersediaan alat kesehatan dan tingginya peredaran Jamu mengandung Bahan Kimia Obat k. Proporsi SDM Kesehatan belum memenuhi rasio berdasarkan jumlah penduduk; l. Adanya peningkatan penyakit tidak menular seperti jantung, pembuluh darah, diabetes mellitus. m. Pemenuhan standar pelayanan minimal di tingkat provinsi capaian harus 100 % n. Dukungan provinsi dalam pencapaian standar pelayanan minimal di kabupaten 2.4.2 Peluang a. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen tinggi dalam mendukung pembangunan kesehatan, hal ini dibuktikan melalui dukungan kebijakan pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan, Rumah sakit Persiapan Type B Non pendidikan, dukungan dalam pengganggaran program kesehatan, dukungan dalam mendorong partisipasi secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. b. Adanya Dukungan Dari Lintas Sektoral, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, pihak swasta dan Masyarakat Dalam pelaksanaan Program Kesehatan. Seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat pada c. umumnya sangat mendukung program pembangunan kesehatan. Kesadaran akan kesehatan dan Partisipasi aktif dalam program kesehatan telah terwujud pada sebagian besar masyarakat. d. Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pola hidup sehat. Pola hidup sehat bahkan sudah menjadi kebutuhan pada sebagian besar masyarakat. Pola hidup sehat sangat penting dalam mewujudkan
  • 48. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 37 Sulawesi Barat sehat dan Malaqbi. e. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat (Rumah Sakit Swasta, Klinik, DPM, BPM). Fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pihak swasta mulai berkembang di kota Provinsi Sulawesi Barat. Bahkan Rumah Sakit provinsi di persiapakan menjadi Rumah skait Type B Non Pendidikan. Selain itu RSUD Kabupaten Polewali Mandar bahkan menjadi pusat pelayanan rujukan wilayah Selatan. Sesuai f. Adanya dukungan dan bantuan pembiayaan Pemerintah Pusat, NGO dan sinkronisasi Program dengan Kabupaten dalam upaya pengembangan program kesehatan. g. Dukungan Organisasi Profesi dan Asosiasi RS, Dinas Kesehatan dan Klinik h. Adanya good will dari Pemerintah Sulawesi Barat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RS yang didukung sarana, prasarana, dan dana
  • 50. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 38 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Mendasarkan pada isu strategis Provinsi Sulawesi Barat yaitu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, maka tidak lepas dari peran Dinas Kesehatan Provinsi untuk mewujudkannya. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dapat terwujud apabila masyarakat Sualwesi Barat terpenuhi kebutuhan dasar termasuk pelayanan kesehatannya. Permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan sumber daya kesehatan dan evaluasi kinerja pelayanan umum dan khusus, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat lihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Rendahnya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin 1 Tingginya Angka Kemiskinan 1 Belum optimalnya perlindungan dan jaminan Sosial. 2 Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia. 1 Masih Rendahnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 1 Minimnya akses masyarakat terhadap layanan Kesehatan yang berkualitas. 2 Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. 3 Masih terbatasnya ketersediaan SDM kesehatan yang berkompeten. 4 Masih rendahnya tingkat akreditasi pelayanan kesehatan. 2 Tingginya Angka Prevalensi Stunting 1 Masih rendahnya pola konsumsi pangan dan akses terhadap pangan bergizi. 2 Minimnya akses masyarakat terhadap layanan Kesehatan yang berkualitas. yang berkualitas 3 Minimnya Aksesibilitas Ifrastruktur yang berkelanjutan. 1 Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana. 1 Masih tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana.
  • 51. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 39 3.2 Telaah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dalam rencana pembangunan daerah terdapat 4 (empat) permasalahan pembangunan di Sulawesi Barat yang terbagi atas dua bagian meliputi permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (level makro daerah) dan permasalahan pembangunan daerah pada level mikro sektoral / penyelenggaran urusan pemerintahan. Permasalahan pembangunan pada level makro meliputi : Permasalahan Pembangunan Daerah pada Level penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan : 1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi. Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2020 sebesar 46 kasus dan tahun 2021 sebesar 60 kasus kematian sedangkan untuk kasus kematian bayi pada tahun 2020 sebesar 303 kasus dan kematian bayi. Angka kasus kematian ibu dan bayi belum mencapai target yang diharapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 32 kasus untuk jumlah kematian Ibu dan 257 kasus untuk jumlah kematian bayi 2. Tingginya angka prevalensi stunting di provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2021 angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat sebesar 33,8 persen di atas angka rata-rata nasional yaitu 24,4 persen serta menempati urutan kedua tertinggi secara nasional. 3. Rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas serta terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan. 4. Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular. 5. Belum maksimalnya jumlah peserta jaminan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2020 persentase penduduk yang telah menjadi peserta jaminan kesehatan baru mencapai angka 87,93 persen. 6. Belum maksimalnya akses terhadap sanitasi layak. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi layak di Sulawesi Barat baru mencapai 77,07 persen. 7. Belum optimalnya implementasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai upaya dalam menuntaskan permasalahan pembangunan daerah pada level makro dan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Makna visi “masyarakat yang sejahtera, daerah yang maju, dan manusia yang malaqbi adalah sebagai berikut : Melambatnya kinerja eknonomi Rendahnya standar hidup dan daya beli masyarakat miskin Masih rendahnya tata Kelola pemerintahan Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia Minimnya Aksesibilitas Infrastruktur yang berkelanjutan
  • 52. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 40 1. Pembangunan masyarakat yang sejahtera yang di arahkan pada 2 sasaran utama : a Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleterpenuhinya kebutuhan makanan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan air bersih, tempat tinggal, kesempatan berusaha. b Meningkatnya taraf hidup masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan per-kapita dan menurunya jumlah penduduk miskin. akses terhadap sumberdaya, dan rasa aman 2. Pembangunan daerah yang maju diarahkan untuk mencapai sasaran- sasaran pokok sebagai berikut: a Terwujudnya pembangunan yang merata antar sektor dan antar wilayah, yang ditandai oleh meningkatnya penyediaan pelayanan infrastruktur (transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi), pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah dan antar sektor, dan distribusi pendapatan secara merata. b Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai oleh menurunnya eksploitasi sumberdaya alam yang merusak lingkungan, terciptanya pendapatan masyarakat yang berkelanjutan, terjaminnya kelestarian lingkungan hidup, dan berkembangnya pariwisata. c Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis, yang ditandai oleh pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas KKN, serta kehidupan masyarakat yang bebas konflik (vertikal dan horizontal). 3. Pembangunan manusia yang malaqbi diarahkan untuk mencapai sasaran sasaran pokok sebagai berikut: a Terwujudnya karakter manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang semakin berakhlak mulia, bermoral tinggi, dan berbudaya luhur; terlestarikannya secara dinamis nilai- nilai, norma-norma dan kearifan local serta mengembangkan seni-budaya lokal dibalik modernisasi dan globalisasi; berkembangnya kehidupan beragama dan harmoni social serta kesatuan dan persatuan dibalik heterogenitas sosial dan multietnik masyarakat; terlestarikannya lingkungan hidup yang indah dan asri; serta semakin mantapnya kepatuhan terhadap hukum. b Terwujudnya manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang berdaya saing dengan kualitas pengetahuan dan kesehatan yang tinggi; angka harapan hidup minimal sama dengan rata-rata nasional; kualitas proses dan output pendidikan minimal sama dengan rata-rata nasional; dan kemampuan swadaya dan prakarsa masyarakat serta keberdayaan perempuan yang tinggi.
  • 53. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 41 Dalam pemberian pelayanan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, masih dijumpai faktor-faktor penghambat dan pendorong antara lain yang dapat dilihat dalam tabel 3.2 dibawah ini.
  • 54. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 42
  • 55. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 43 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2023–2026 telah melakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020–2024 agar arah perencanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat selaras dengan arah pembangunan kesehatan di tingkat nasional. Adapun hasil telaahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan kondisi kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat digambarkan pada tabel berikut ini. Dalam Rencana Strategis Kementerian 2020-2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Visi Presiden Republik Indonesia dan juga visi Kementerian Kesehatan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong” ini sejalan dan searah dengan visi Rencana Pembangunan Daerah, yaitu “masyarakat yang sejahtera, daerah yang maju, dan manusia yang malaqbi”. Misi Presiden dan juga Misi Kementerian Kesehatan yang selaras dengan bidang kesehatan, adalah Nawa Cita Presiden yang ke-5, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia lndonesia”. Misi ini juga selaras dengan misi ke 4 Rencana Pembanguna Daerah, yaitu “Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan makanan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan air bersih, tempat tinggal, kesempatan berusaha”. 3.4 Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) harus memperhatikan aspek kesehatan, disisi lain
  • 56. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 44 dalam paradigma sehat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait termasuk peruntukan tata ruang. Pembangunan aspek kesehatan dipastikan tidak akan melanggar rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan kajian KLHS yang dilakukan Provinsi Sulawesi Barat untuk penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat , tidak terdapat program yang diperkirakan mempengaruhi dampak lingkungan strategis. Dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun ke depan tidak memberikan dampak lingkungan strategis 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022 dengan memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian Kesehatan, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, implikasi RTRW dan KLHS Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat maka isu strategis Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut : a. Angka Kematian Ibu dan Bayi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) masih menjadi masalah yang aktual di Provinsi Sulawesi Barat (Jumlah kasus kematian Ibu tahun 2021:60 kasus dari 32 target yang diharapkan; Kasus kematian balita 2021: 261 kasus. Jumlah kasus kematian ibu meningkat dibandingkan tahun 2020. Masih tingginya kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Barat disebabkan meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta kurang mampunya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi. Penyebab kematian ibu karena hipertensi cenderung meningkat dalam 3 tahun ini, sebanyak 33% ibu meninggal karena perdarahan. Penyebab lain karena hipertensi 12%, infeksi 10% dan lain-lain sebanyak 18%. Demikian pula dengan AKB yang antara lain disebabkan asfiksia (sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), infeksi neonatus, pneumonia, diare dan gizi buruk. Status gizi buruk bayi antara lain disebabkan belum tepatnya pola asuh khususnya pemberian ASI eksklusif. Komitmen yang dirasakan masih kurang dari pemangku kebijakan, pemberi pelayanan, masyarakat dan individu menjadi point penting masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka KematianBayi. Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dengan pelayanan kesehatan ibu dan bayi/ anak di puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan masih belum optimal disebabkan karena belum terpenuhinya prasarana dan sarana, belum meratanya pendayagunaan tenaga kesehatan serta masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum
  • 57. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 45 proporsional, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar. dukungan dan perhatian suami terhadap kehamilan dan persalinan seorang istri. b Penyakit Menular Dan Tidak Menular Jumlah kasus penyakit menular masih tinggi, sedangkan penemuan kasus belum optimal. Jumlah kasus baru penyakit bersumber binatang (tular vektor dan zoonotik) masih perlu dikendalikan. Belum semua desa mencapai UCI (UniversalChildImmunization), pada tahun 2021 masih ditemukan KLB PD3I, karena masih ada penolakan di sebagian wilayah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan di Sulawesi Barat. Jumlah penderita dan luas penyebarannya semakin bertambah, seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Meningkatnya jumlah kasus penyakit menular TB Paru disebabkan belum semua komponen pelaksana penemuan kasus di sarana pelayanan kesehatan mendapat pelatihan dan belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana di Puskesmas dan Rumah Sakit. Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat disebabkan upaya penemuan dan pencarian kasus yang semakin intensif melalui VCT di Rumah Sakit. Penyakit malaria masih menjadi masalah di Sulawesi Barat ,khususnya di Kabupaten Pasangkayu. Upaya untuk menuntaskan pun telah dilakukan, baikupaya untuk membasami vektor nyamuk, memberi pengobatan pencegahan, melakukan pemeriksaan warga.Kasus yang terjadi berasal dari endigenous maupun import. Kasus lintas batas antar provinsi maupun antar kabupaten telah diupayakan, namun Provinsi Sulawesi Barat belum sepenuhnya bebas dari malaria. Kasus penyakit kusta masih banyak ditemukan dibeberapa wilayah di Sulawesi Barat, baik kasus baru maupun penemuan kasus kusta dengan kecacatan. Angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes mellitus (DM), kardiovaskuler, hipertensi dan kanker (keganasan) dan gangguan kesehatan jiwa cenderung meningkat. Deteksi dini faktor risiko PTM, keterlibatan masyarakat dalam penanganan penyakit tidak menular juga belum optimal sehingga diperlukan dukungan regulasi dari stake holder/pemerintah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. c Stunting Masalah kekurangan gizi yang menjadi prioritas saat ini adalah malnutrisi kronis pada balita, yang direpresentasikan oleh status antropometri TB/U di bawah normal, yaitu anak dengan kategori
  • 58. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026 46 pendek dan sangat pendek, yang disebut stunting. Anak yang mengalami stunting pada masa awal kehidupan sampai lima tahun dikhawatirkan tidak akan mencapai potensi fisik dan mental/ kecerdasan yang maksimal pada masa dewasa. Hal ini disebabkan karena kekurangan gizi pada masa 1.000 hari pertama kehidupan akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan linear (tinggi/panjang badan) dan sekaligus gangguan perkembangan sel-sel otak. Pada 270 hari masa pertumbuhan janin yang dilanjutkan pada 730 hari sesudah kelahiran sampai 2 tahun merupakan masa penyusunan jaringan dan pematangan organ yang menjadi dasar. Pembentukan potensi genetik seseorang pada masa-masa berikutnya sampai menjadi dewasa. Dampak stunting bersifat permanen dan sulit dikembalikan pada jalur pertumbuhan potensialnya. Anak yang sudah terlanjur pendek (stunted) akan menurun potensi fisiknya, sehingga menghambat potensi- potensi kemampuan/ketrampilan lainnya yang sangat penting bagi perkembangan kualitas hidup selanjutnya. Demikian pula anak yang stunted juga merepresentasikan menurunnya kecerdasan. Akibatnya pada masa berikutnya akan memiliki kemampuan kognitif yang rendah yang menyebabkan kualitas kerja yang tidak kompetitif sehingga mempengaruhi rendahnya produktifitas ekonomi. Dampak lain adalah meningkatnya kejadian obesitas dan penyakit tidak menular (PTM) seperti Diabetes Mellitus, Stroke, Jantung, Hipertensi, dan lain-lain. Prevalensi stunting menurut data ePPGBM Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E- PPGBM) menunjukkan perkembangan yang baik dengan balita stunting sebesar 24,7%. Melihat tingginya prevalensi stunting di Indonesia dan Sulawesi Barat pada khususnya yang tersebar diseluruh kabupaten , maka dikhawatirkan akan terjadi “lost generation‟ pada masa yang akan datang. Data ePPGBM tahun 2021 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Sulawesi Barat adalah 24,7% tersebar diseluruh kabupaten dengan rentang prevalensi, terendah 14,1% di Kabupaten Mamuju Tengah, dan tertinggi 32,2% di Kabupaten Majene. Menurut WHO (2013) batas masalah kesehatan untuk indikator balita pendek dan sangat pendek (stunting) adalah>20%. Berdasarkan data EPPGBM tahun 2011 dimana prevalensi terendah 14,1% maka dapat dikatakan bahwa seluruh Kabupaten di Sulawesi Barat masih menghadapi masalah kekurangan gizi kronis stunting. Dengan demikian di seluruh Kabupaten di Sulawesi Barat perlu dilaksanakan upaya-upaya yang komprehensif untuk menurunkan prevalensi stunting di 6 kabupaten Lokus stunting di Sulawesi Barat.