Arah Kebijakan P2P dan Kebijakan Covid 19Muh Saleh
Arah Kebijakan P2P dan Kebijakan Covid 19 yang disampaikan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju pada Tahun 2020
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PMLMuh Saleh
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PML yang disampaikan oleh Direktur P2PML pada rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju pada tahun 2020
Arah Kebijakan P2P dan Kebijakan Covid 19Muh Saleh
Arah Kebijakan P2P dan Kebijakan Covid 19 yang disampaikan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju pada Tahun 2020
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PMLMuh Saleh
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PML yang disampaikan oleh Direktur P2PML pada rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju pada tahun 2020
Cegah faktor risiko PTM sejak dini, kendalikan PTM melalui kepatuhan pasien untuk minum obat teratur sehingga penyakit terkontrol, akan berdampak pada penurunan kematian PTM sebagai co-morbid COVID-19 dan memiliki daya ungkit bagi SPM
Evaluasi capaian program P2PM Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DI PROVINSI SULAWESI BARAT yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2 Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Cegah faktor risiko PTM sejak dini, kendalikan PTM melalui kepatuhan pasien untuk minum obat teratur sehingga penyakit terkontrol, akan berdampak pada penurunan kematian PTM sebagai co-morbid COVID-19 dan memiliki daya ungkit bagi SPM
Evaluasi capaian program P2PM Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DI PROVINSI SULAWESI BARAT yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2 Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Buku Panduan Aplikasi eKinerja.
Buku Petunjuk e‑Kinerja digunakan untuk memandu ASN dalam pelaporan, monitoring, dan
penilaian kinerja dalam periode tertentu menggunakan aplikasi e‑Kinerja. Diharapkan dengan buku
ini dapat mempermudah ASN dalam penggunaan aplikasi e‑Kinerja.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat
guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
Rencana Strategis (Renstra) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun
sebagai penjabaran atas Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas
Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang
menjalankan urusan wajib bidang kesehatan
serta bersifat indikatif.
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra
Dinas Kesehatan memberikan gambaran
perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan
Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026
serta merupakan bagian Kontrak Kinerja
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat dengan Kepala Daerah.
Selain itu penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini
merupakan wujud implementasi instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi
Barat merupakan salah satu daerah yang
melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak
secara nasional Tahun 2024 yang masa
jabatannya berakhir pada Tahun 2022.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
Sistem perencanaan pembangunan nasional mengalami perubahan
mendasar seiring dengan terjadinya perubahan pada bidang politik,
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kuatnya arus
demokratisasi, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, mengatur sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dilaksanakan secara langsung oleh rakyat Indonesia, tidak lagi memakai
sistem perwakilan melalui pemilihan di lembaga Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Sejak itu, arah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan oleh Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi
menggunakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh
MPR, tetapi menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih. Sedangkan untuk memberikan arah pembangunan dalam jangka
panjang (20 tahun) kedepan, pemerintah menetapkan dan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Khusus menyangkut RPJP Daerah, proses penyusunannya harus mengacu
pada RPJP Nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007. Salah satu arahan penting dalam undang-undang tesebut adalah
periodesasi RPJP Daerah harus disesuaikan dengan periodesasi RPJP
Nasional, yaitu tahun 2005-2025. Ini dimaksudkan agar perencanaan
pembangunan nasional dan daerah dapat dikonsolidasikan dan evaluasi
pencapaian pelaksanaan pembangunan relatif lebih mudah dilakukan
Secara substansial, RPJP Daerah merupakan dokumen yang lebih bersifat
visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi
keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan
tahunannya. Dari segi muatan, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah untuk 20 tahun kedepan (2005-2025).
Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 dilakukan
guna memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan
daerah dalam mencapai Visi Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun kedepan.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan arahan mengenai periode
pentahapan pembangunan yang mesti dilakukan dan yang harus dicapai
pada setiap periodenya agar visi yang dicita-citakan tersebut dapat efektif
dicapai. Perubahan dalam pencapaian setiap periodenya, hanya akan
melahirkan perubahan terhadap yang telah disepakati dalam dokumen
perencanaan ini. Namun demikian jika itu merupakan kehendak dan
keinginan masyarakat, maka perubahan adalah sebuah keniscayaan.
Penyusunan RPJPD ini juga mengakomodasi perencanaan wilayah Provinsi
Sulawesi Barat dalam 20 tahun kedepan, dengan memasukan peran sub
wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur di
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (RTRWP
Sulbar). Perencanaan wilayah merupakan pengembangan struktur dan pola
ruang wilayah dalam tataran provinsi melalui rencana pemanfaatan ruang .
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik.
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.
Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
Cetak Biru Strategi Tranformasi Digital Kesehatan yang di buat oleh DTO Kementeria Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Enam pilar Transformasi Kesehatan terdiri dari Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.
eraturan Menteri Kesehatan (PMK - Permenkes) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, bahwa Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. Peta Jalan Eliminasi TBC di Indonesia Sesuai
dengan Target Global
Target
Nasional
Insidensi turun 50%
163 per 100 ribu penduduk
Insidensi turun 80%
65 per 100 ribu penduduk
Kematian turun menjadi
6 per 100 ribu*
Indikator • Treatment coverage 90%
• Success Rate 90%
• Terapi Pencegahan TBC (TPT)
kontak serumah 48%
• Treatment coverage 90%
• Success Rate 90%
• Terapi Pencegahan TBC (TPT)
kontak serumah 70%
• Treatment coverage ≥ 90%
• Success Rate ≥ 90%
• Terapi Pencegahan TBC (TPT)
kontak serumah ≥ 80%
2022 2025 2030
Catatan:
*Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
**Baseline insiden tahun 2015: 325 per 100 ribu penduduk
Target Global
END TB
Strategy**
• Insidensi turun 50%
• Kematian akibat TBC turun 75%
• Insidensi turun 80%
• Kematian akibat TBC turun 90%
3. CAPAIAN PROGRAM TBC SULBAR 2020 - 2023
4445 4445
5020 4912
2264
2409
2939
3174
2067
2239
2781 2911
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2020 2021 2022 2023*
ESTIMASI KASUS TBC KASUS TBC DITEMUKAN KASUS TBC DITEMUKAN DAN DIOBATI
49% 46%
41%
51%
54%
59%
65%
Sumber: SITB 8 Des 2023
91%
93%
95%
91%
*2023 data hingga 8 Des 2023
35%
5. Enrollment Rate Sulbar Januari – Desember 2023
87%
91%
92%
94%
95%
95%
91%
82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96%
POLEWALI MANDAR
PASANGKAYU
MAMUJU TENGAH
MAMUJU
MAJENE
MAMASA
SUL BAR
Sumber: SITB 9 Des 2023
Target 100%
6. Capaian Penemuan Kasus
27%
45%
54%
68%
84%
88%
65%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
MAMASA
PASANGKAYU
MAMUJU TENGAH
POLEWALI MANDAR
MAMUJU
MAJENE
SULBAR
87%
91%
92%
94%
95%
95%
91%
82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96%
POLEWALI MANDAR
PASANGKAYU
MAMUJU TENGAH
MAMUJU
MAJENE
MAMASA
SUL BAR
Sumber: SITB 9 Des 2023
Enrollment Rate
Case Holding
7. Capaian TBC Anak Sulbar Januari – Desember 2023
29%
31%
32%
39%
46%
69%
42%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
MAMUJU TENGAH
PASANGKAYU
POLEWALI MANDAR
MAMASA
MAJENE
MAMUJU
SUL BAR
Sumber: SITB 9 Des 2023
Target 90%
8. Tipe Diagnosis Pasien TBC Sulbar Januari – Desember 2023
72% 73%
78%
53%
71%
76%
69%
28% 27%
22%
47%
29%
24%
31%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
MAJENE MAMASA POLEWALI
MANDAR
MAMUJU PASANGKAYU MAMUJU TENGAH SUL BAR
BAKTERIOLOGIS KLINIS
Sumber: SITB 9 Des 2023
9. Angka Keberhasilan Pengobatan TBC SOSulbar 2023
(cohort data TBC tahun 2022)
83%
85%
85%
87%
89%
93%
87%
76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96%
PASANGKAYU
POLEWALI MANDAR
MAMUJU TENGAH
MAMUJU
MAMASA
MAJENE
SUL BAR
Sumber: SITB 9 Des 2023
Target 90%
10. 21%
30%
32%
36%
38%
39%
32%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
MAMUJU
MAJENE
PASANGKAYU
MAMUJU TENGAH
POLEWALI MANDAR
MAMASA
SUL BAR
Angka Kesembuhan TBC SO Sulbar 2023
(cohort data TBC tahun 2022)
Sumber: SITB 9 Des 2023
11. Angka Putus Berobat Pasien TBC Sulbar 2023
(Cohort data pengobatan TBC tahun 2022)
6.9%
6.9%
6.5%
4.1%
2.9%
1.9%
0.0%
0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0%
PASANGKAYU
MAMUJU TENGAH
MAMUJU
SUL BAR
POLEWALI MANDAR
MAJENE
MAMASA
KABUPATEN
JUMLAH PASIEN
YG DIOBATI
PUTUS
BEROBAT
MAJENE 522 10
POLEWALI MANDAR 1028 30
MAMASA 123 0
MAMUJU 645 42
MAMUJU TENGAH 218 15
PASANGKAYU 247 17
SULBAR 2783 114
Sumber: SITB 9 Des 2023
12. Capaian Pasien TBC yg Mengetahui Status HIV
Sulbar Januari – Desember 2023
48.5%
49.0%
52.8%
53.4%
56.9%
72.2%
53.5%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
POLEWALI MANDAR
MAMASA
MAMUJU
PASANGKAYU
MAJENE
MAMUJU TENGAH
SUL BAR
Sumber: SITB 9 Des 2023
Target 75%
13. Pasien TB HIV on ART Sulbar 2023
NO KABUPATEN PASIEN TB HIV ON ART
1 MAJENE 6 0
2 POLEWALI MANDAR 9 2
3 MAMASA 0 0
4 MAMUJU 9 4
5 PASANGKAYU 5 1
6 MAMUJU TENGAH 5 4
SUL BAR 34 11
Sumber: SITB 9 Des 2023
0%
20%
22%
44%
80%
32%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
MAJENE
PASANGKAYU
POLEWALI MANDAR
MAMUJU
MAMUJU TENGAH
SULBAR
Target 100%
14. Indeks Kasus (All Cases) yang Dilakukan IK Tahun 2023
31%
36%
39%
55%
56%
79%
51%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
PASANGKAYU
MAJENE
POLEWALI MANDAR
MAMUJU TENGAH
MAMASA
MAMUJU
SULBAR
Sumber: SITB 9 Des 2023
Target 90%
15. Kaskade Investigasi Kontak Tahun 2023
1184
6023
5330
877 622 26 162
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Total Kasus Indeks Yang
di IK
Jumlah Kontak yg di
Identifikasi
Jumlah Kontak yg di
Investigasi
Jumlah Kontak yg
Memenuhi Syarat
Rujukan Terduga
Jumlah Kontak yg
Diperiksa Terduga
Jumlah Kontak yg Sakit
TBC
Jumlah Penerima TPT
Sumber: SITB 9 Des 2023
19. Terduga TBC Belum ada Permohonan Laboratorium
77
43
42
41
15
7
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
MAJENE
MAMUJU TENGAH
PASANGKAYU
MAMUJU
MAMASA
POLEWALI MANDAR
Total Terduga yg belum ada Permohonan Lab
= 225
Estimasi 6 terduga = 1 kasus
Perkiraan Penambahan Kasus
= ± 37 Kasus
Sumber: SITB 10 Des 2023
20. Terduga TBC Diobati Belum Terdaftar Sebagai Pasien
Total Terduga yg Diobati Belum Terdaftar
Sebagai Pasien TBC = 19 Kasus
Penambahan Kasus = 19 Kasus
Sumber: SITB 10 Des 2023
10
3
2
2
2
0 2 4 6 8 10 12
PASANGKAYU
MAMUJU TENGAH
MAJENE
MAMUJU
POLEWALI MANDAR
21. Pasien TBC Belum ada Data Paduan Obat
Pasien TBC Belum ada Data Paduan Obat = 52
Kasus
Penambahan Kasus = 52 Kasus
Sumber: SITB 10 Des 2023
15
14
13
4
3
3
0 2 4 6 8 10 12 14 16
MAMUJU
MAJENE
POLEWALI MANDAR
MAMASA
PASANGKAYU
MAMUJU TENGAH
22. SOSIAL MEDIA
Instagram : @program_tbc_sulbar7600
Facebook : @Program TBC Propinsi Sulawesi Barat
Twitter : @Tbc Dinkes Prov Sulbar
TERIMA KASIH