Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya pancasila mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Selain itu, Pancasila mampu dikembangkan secara kreatif sesuai dinamika kehidupan masyarakat Indonesia tanpa kehilangan makna dari nilai-nilai dasarnya. Serta Pancasila mampu menjadi pemandu bangsa Indonesia dalam menghadapi era keterbukaan, globalisasi yang identik dengan saling ketergantungan antar negara.
Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan kebudayaan yang beragam. Struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan keragaman suku bangsa, ras, agama dan budaya. Namun keragaman ini menimbulkan konflik dimana-mana. Keadaan seperti ini menggambarkan bahwa unsur-unsur yang ada di Indonesia belum berfungsi secara satu kesatuan. Yang menjadi pemasalahan sekarang adalah bagaimana membuat unsur-unsur yang ada di Indonesia menjadi suatu system yaitu adanya jalinan kesatuan antara satu unsur dengan unsur yang lain, atau bagaimana membuat Bangsa Indonesia dapat terintegrasi secara nasional
Keragaman atau kemajemukan merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan dalam kehidupan di masyarakat. Keragaman merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, kini dan di waktu-waktu mendatang. Sebagai fakta, keragaman sering disikapi secara berbeda. Di satu sisi diterima sebagai fakta yang dapat memperkaya kehidupan bersama, tetapi di sisi lain dianggap sebagai faktor penyulit. Kemajemukan bisa mendatangkan manfaat yang besar, namun juga bisa menjadi pemicu konflik yang dapat merugikan masyarakat sendiri jika tidak dikelola dengan baik.
Setiap manusia dilahirkan setara, meskipun dengan keragaman identitas yang disandang. Kesetaraan merupakan hal yang inheren yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang sama yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan atau yang disebut dengan hak asasi manusia.
Kesetaraan dalam derajat kemanusiaan dapat terwujud dalam praktik nyata dengan adanya pranata-pranata sosial, terutama pranata hukum, yang merupakan mekanisme kontrol yang secara ketat dan adil mendukung dan mendorong terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan dalam kehidupan nyata. Kesetaraan derajat individu melihat individu sebagai manusia yang berderajat sama dengan meniadakan hierarki atau jenjang sosial yang menempel pada dirinya berdasarkan atas asal rasial, sukubangsa, kebangsawanan, atau pun kekayaan dan kekuasaan.
Di Indonesia, berbagai konflik antarsukubangsa, antarpenganut keyakinan keagamaan, ataupun antarkelompok telah memakan korban jiwa dan raga serta harta benda, seperti kasus Sambas, Ambon, Poso dan Kalimantan Tengah. Masyarakat majemuk Indonesia belum menghasilkan tatanan kehidupan yang egalitarian dan demokratis.
Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan kebudayaan yang beragam. Struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan keragaman suku bangsa, ras, agama dan budaya. Namun keragaman ini menimbulkan konflik dimana-mana. Keadaan seperti ini menggambarkan bahwa unsur-unsur yang ada di Indonesia belum berfungsi secara satu kesatuan. Yang menjadi pemasalahan sekarang adalah bagaimana membuat unsur-unsur yang ada di Indonesia menjadi suatu system yaitu adanya jalinan kesatuan antara satu unsur dengan unsur yang lain, atau bagaimana membuat Bangsa Indonesia dapat terintegrasi secara nasional
Keragaman atau kemajemukan merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan dalam kehidupan di masyarakat. Keragaman merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, kini dan di waktu-waktu mendatang. Sebagai fakta, keragaman sering disikapi secara berbeda. Di satu sisi diterima sebagai fakta yang dapat memperkaya kehidupan bersama, tetapi di sisi lain dianggap sebagai faktor penyulit. Kemajemukan bisa mendatangkan manfaat yang besar, namun juga bisa menjadi pemicu konflik yang dapat merugikan masyarakat sendiri jika tidak dikelola dengan baik.
Setiap manusia dilahirkan setara, meskipun dengan keragaman identitas yang disandang. Kesetaraan merupakan hal yang inheren yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang sama yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan atau yang disebut dengan hak asasi manusia.
Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya pancasila mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Selain itu, Pancasila mampu dikembangkan secara kreatif sesuai dinamika kehidupan masyarakat Indonesia tanpa kehilangan makna dari nilai-nilai dasarnya. Serta Pancasila mampu menjadi pemandu bangsa Indonesia dalam menghadapi era keterbukaan, globalisasi yang identik dengan saling ketergantungan antar negara.
Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan kebudayaan yang beragam. Struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan keragaman suku bangsa, ras, agama dan budaya. Namun keragaman ini menimbulkan konflik dimana-mana. Keadaan seperti ini menggambarkan bahwa unsur-unsur yang ada di Indonesia belum berfungsi secara satu kesatuan. Yang menjadi pemasalahan sekarang adalah bagaimana membuat unsur-unsur yang ada di Indonesia menjadi suatu system yaitu adanya jalinan kesatuan antara satu unsur dengan unsur yang lain, atau bagaimana membuat Bangsa Indonesia dapat terintegrasi secara nasional
Keragaman atau kemajemukan merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan dalam kehidupan di masyarakat. Keragaman merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, kini dan di waktu-waktu mendatang. Sebagai fakta, keragaman sering disikapi secara berbeda. Di satu sisi diterima sebagai fakta yang dapat memperkaya kehidupan bersama, tetapi di sisi lain dianggap sebagai faktor penyulit. Kemajemukan bisa mendatangkan manfaat yang besar, namun juga bisa menjadi pemicu konflik yang dapat merugikan masyarakat sendiri jika tidak dikelola dengan baik.
Setiap manusia dilahirkan setara, meskipun dengan keragaman identitas yang disandang. Kesetaraan merupakan hal yang inheren yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang sama yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan atau yang disebut dengan hak asasi manusia.
Kesetaraan dalam derajat kemanusiaan dapat terwujud dalam praktik nyata dengan adanya pranata-pranata sosial, terutama pranata hukum, yang merupakan mekanisme kontrol yang secara ketat dan adil mendukung dan mendorong terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan dalam kehidupan nyata. Kesetaraan derajat individu melihat individu sebagai manusia yang berderajat sama dengan meniadakan hierarki atau jenjang sosial yang menempel pada dirinya berdasarkan atas asal rasial, sukubangsa, kebangsawanan, atau pun kekayaan dan kekuasaan.
Di Indonesia, berbagai konflik antarsukubangsa, antarpenganut keyakinan keagamaan, ataupun antarkelompok telah memakan korban jiwa dan raga serta harta benda, seperti kasus Sambas, Ambon, Poso dan Kalimantan Tengah. Masyarakat majemuk Indonesia belum menghasilkan tatanan kehidupan yang egalitarian dan demokratis.
Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan kebudayaan yang beragam. Struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan keragaman suku bangsa, ras, agama dan budaya. Namun keragaman ini menimbulkan konflik dimana-mana. Keadaan seperti ini menggambarkan bahwa unsur-unsur yang ada di Indonesia belum berfungsi secara satu kesatuan. Yang menjadi pemasalahan sekarang adalah bagaimana membuat unsur-unsur yang ada di Indonesia menjadi suatu system yaitu adanya jalinan kesatuan antara satu unsur dengan unsur yang lain, atau bagaimana membuat Bangsa Indonesia dapat terintegrasi secara nasional
Keragaman atau kemajemukan merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan dalam kehidupan di masyarakat. Keragaman merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, kini dan di waktu-waktu mendatang. Sebagai fakta, keragaman sering disikapi secara berbeda. Di satu sisi diterima sebagai fakta yang dapat memperkaya kehidupan bersama, tetapi di sisi lain dianggap sebagai faktor penyulit. Kemajemukan bisa mendatangkan manfaat yang besar, namun juga bisa menjadi pemicu konflik yang dapat merugikan masyarakat sendiri jika tidak dikelola dengan baik.
Setiap manusia dilahirkan setara, meskipun dengan keragaman identitas yang disandang. Kesetaraan merupakan hal yang inheren yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang sama yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan atau yang disebut dengan hak asasi manusia.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
3. Wawasan tentang Nation-State
– Gagasan sejak semula dari para pendiri
bangsa
– Negara didirikan utk seluruh bangsa
– Untuk mewujudkan maslahat umum yang
meliputi seluruh warga negara tanpa kecuali
Penerapan prinsip-prinsip Good Governance
utk menghasilkan clean Government
7. KONDISI BANGSA
KRISIS MULTI
DIMENSI:
• POLITIK
• EKONOMI
• MONETER
• HUKUM
• KEPERCAYAAN
• KORUPSI
SEBUAH “POHON GUNDUL”
KARAKTER
BANGSA
?
KRISIS IDENTITAS ??
JATI DIRI
8. TIDAK SINCERE
(TIDAK TULUS IKHLAS –
TIDAK SUNGGUH-SUNGGUH)
SEMU
(SENANG BASA BASI &
BUDAYA A.B.S)
KELEMAHAN UTAMA
10. Intoleransi/koflik berlatar belakang agama mengalami pasang surut dlm
sejarah umat manusia. Konflik antar agama dan keyakinan menjadi sisi
kelam sejarah yg tdk bisa dihapus begitu saja, fakta historis ini sedikit
banyak mempengaruhi memori dan kesadaran kolektif generasi
berikutnya.
Pada hal konflik berkepanjangan akan merugikan martabat agama dan
kemanusiaan itu sendiri.
>KEKERASAN BERLATAR BELAKANG AGAMA SERINGKALI TERJADI. ADA BEBERAPA RUMAH
IBADAH DIRUSAK, PULUHAN KENDARAAN DIBAKAR, BEBERAPA BANGUNAN
DIRUSAK DAN DIBAKAR dan KORBAN NYAWA MELAYANG
>KEJADIAN DI LOBAR TENTANG AHMADIYAH, DI CIKEUSIK PANDEGLANG, TEMANGGUNG,
SAMPIT, MADURA, JATENG, SUMBAWA, KOTA MATARAM DLL SBG KONFLIK YG
BERBAU SARA.
>KEJADIAN TERSEBUT MENANDAI SURAMNYA TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN MASY INDONESIA
KITA PERLU BELAJAR BANYAK DARI BERBAGAI PERISTIWA/PENGALAMAN SEJENIS SECARA
LEBIH SUNGGUH-SUNGGUH.
PENGALAMAN YANG BERULANGKALI TERSEBUT MENJADI MODAL PENTING DLM
MENGELOLA KERAGAMAN MASYARAKAT SECARA LEBIH BAIK.
KEKERASAN KRN PERBEDAAN, AGAMA, ALIRAN, KELOMPOK, SUKU, DLL TIDAK
LATAR BELAKANG
11. >KEBHINEKAAN TERNYATA BELUM SEPENUHNYA DISADARI
SBG KENYATAAN HIDUP YANG INDAH
TETAPI MENJADI SARANA UTK BERPERILAKU SECARA BARBAR.
>PENYELESAIAN MASALAH DG KEPALA DINGIN,
MENGEDEPANKAN DIALOG, JALAN DAMAI BERBASIS NILAI-
NILAI KEMANUSIAAN BELUM MENJADI PILIHAN UTAMA.
>TOLERANSI YG SELAMA INI DIDEGUNGKAN BELUM BERPIJAK
DIBUMI, MASIH TERASA MERIAH DLM WACANA DISKUSI,
SEMENTARA APLIKATIF BARU MENJADI PEMAHAMAN DAN
KESADARAN KALANGAN ELIT AGAMA DAN MASY TERTENTU SAJA
PERBEDAAN PENDIDIKAN, POLA PIKIR, LATAR BELAKANG BUDAYA,
KERAGAMAN LAINNYA MENJADIKAN UMAT BERAGAMA MEMILIKI
PERSEPSI DAN PEMAHAMAN YG BERBEDA TERHADAP TOLERANSI
YG DISOSILALISASIKAN OLEH PARA TOKOH AGAMANYA
12. PEMECAHAN INTOLERANSI SARA
METODE MEMBANGUN KESADARAN DG CAKUPAN
LEBIH LUAS MEMILIKI SPEKTRUM YG PANJANG
PENDIDIKAN MENJADI PILIHAN YG STRATEGIS UTK
MENYOSIALISASIKAN NILAI-NILAI TOLERANSI DAN
SIKAP ARIF TERHADAP KERAGAMAN SECARA
SISTEMATIS, AKAL SEHAT, KRITIS DAN KREATIF
PENGARUH PENDIDIKAN LEBIH BERJANGKA PANJANG
DIBANDINGKAN DENGAN CARA TENTATIF DAN
REAKSIONER
13. Pluralisme dan multikulturisme
Konsep ini sbg alternatif/meminimalisisr konflik
Memahami perbedaan yg ada sesama manusia dan perbedaan itu diterima sbg hal yg
alamiah (natural, sunnatullah).
Tidak menimbulkan tindakan diskriminasi sbg buah dari pola perilaku dan sikap hidup
yg mencerminkan iri hati, dengki, buruk sangka
Jangan sinkretisme (menciptakan agama baru dg memadukan unsur2 tt atau sbg unsur
dari beberapa agama) dan jangan menganggap semua agama sama
Ajaran agama membawa kebenaran, kebaikan dan kedamaian bagi pemeluknya
Harmoni terbangun ketika masing2 pihak berusaha utk saling memahami dan
mengedepankan toleransi shg terjadi kedamaian
Konflik terjadi ketika masing2 memegang dg kekukuhan kebenaran yg diyakininya
tanpa krompromi, pihak lain sbg lawan, dikuasi dan ditundukkan
Didaerah tt terjadi pertarungan fisik dg keteguhan dogmatis-doktriner ajaran agama,
atas nama agama (tuhan) umat beragama terjebak dlm perilaku agresif dan ambisi
penaklukan
Perlu etika dengan pendekatan nilai, moral dan norma, hukum (sanksi)
14. PREVENTIF DG Dialog 4 pilar
1. Dialogue of hearts : rasa sbg saudara sesama
mahluk Tuhan, sesama manusia,
2. Dialogue of life : menegakkan nilai-nilai
kehidupan manusia,
3. Dialogue of peace, keberanian utk
memperbicangkan Tuhan dan manusia dlm
kedamaian
4. Dialogue of silence, dimana Tuhan berbicara kpd
manusia (Ngainun Naim, 2011,hlm 46)
15. Prinsip dlm dialog
1. Frank witness, masing2 tdk menyembunyikan keyakinan utk menghilangkan
kecurigaan/ketakutan yg tdk diungkapkan
2. Mutual respect, simpati terhdp kesulitan org lain dan penghargaan terhdp prestasi org
lain
3. Religious freedom, hak utk memeluk agama tanpa paksaan.
Dialog yg konstruktif bersinambungan merupakan tugas kemunusiaan yg perenTial, yg
abadi tanpa henti2nya pencarian titik temu antar umat beragama dpt dilakukan lewat
berbagai cara.
Dialog kata Yunani “dia”, berarti antara, diantara, bersama, legein = berbicara, bercakap-
cakap, tukar pikiran/gagasan
org yg tdk toleran pd dasarnya tdk pernah dialog, tidak belajar, tidak menggunakan
penalaran utk memahami dan menerima yg lain
16. DASAR PEMIKIRAN
Kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari
HAM dalam berbangsa dan bernegara.
Dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap
orang wajib menghormati HAM dan kebebasan
orang lain dalam rangka tertib hukum, keadilan
dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
PERLU LEGALISASI DAN KEBERADAAN
ORPOL/ORMAS/LSM UTK ADANYA KEPASTIAN
HUKUM, KEMANFAATAN DAN KEADILAN
17. ALUR PEMIKIRAN PEMBANGUNAN DAN PARTISIPASI Masy.
PEMBANGUNAN
TUJUAN NEGARA
PARTISIPASI
ORMAS
PEMERINTAH
PEMERINTAH
DAERAH
Partisipasi masyarakat
merupakan elemen penting
dalam pembangunan. yang
sedang berjalan, tidak akan
sempurna (efektif) jika tidak
terdapat partisipasi masyarakat.
Paling tidak partisipasi dalam
pelaksanaan kebijakan
pembangunan.
Di NTB telah berjalan dg baik
18. SEJARAH ORPOL/ORMAS/LSM
Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan
negara RI, Ormas merupakan wadah utama
dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya
Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul
Ulama, dan Ormas lain yg didirikan sebelum
kemerdekaan RI. Peran dan rekam jejak Ormas
yg telah berjuang secara ikhlas dan sukarela
trsbt mengandung nilai sejarah dan merupakan
aset bangsa yang sangat penting bagi
perjalanan bangsa dan negara.
19. DINAMIKA ORMAS/TOKOH
Dinamika Ormas/tokoh dan perubahan sistem
pemerintahan membawa paradigma baru dlm
tata kelola organisasi kemasyarakatan
berdasarkan Ppancasila UUD 45
Dalam kehidupan demokrasi makin menuntut
peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas utk
berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-
cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga
memelihara keutuhan dan kedaulatan NKR I
20. BER“KARAKTER”
Karakter bhs Yunani “karasso” berarti “to mark”
menandai/mengukir,
memfokuskan/mengaplikasikan nilai kebaikan
dalam tindakan atau tingkah laku.
Karakter : cara berpikir dan berperilaku yang
menjadi ciri khas tiap individu utk hidup dan
bekerjasama, baik dalam keluarga,
masyarakat, bangsa dan negara.
Individu yg berkarakter baik : yg bisa membuat
keputusan dan siap mempertanggungjawabkan
tiap akibat dari keputusan yang ia buat.
21. MEMBENTUK KARAKTER BANGSA
Karakter bangsa: kualitas perilaku kolektif
kebangsaan yang tecermin dalam kesadaran,
pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa,
bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah
rasa dan karsa, olah dari raga seseorang/seklmpok
orang.
Berdasar pada nilai-nilai Pancasila, norma UUD
1945, dengan prinsip Bhinneka Tunggal
Ika, dan komitmen terhadap NKRI.
22. 21
PERAN DAN STRATEGI PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN
PERSATUAN DAN KESATUAN PARTISIPATIF BERBASIS NILAI-NILAI
PANCASILA BERSAMA Generasi Muda
KEWAJIBAN
PEMDA
PERSATUAN
KESATUAN
KERUKUNAN
LEGISLASI
REGULASI
SINERGI
D
I
P
R
O
S
E
S
PARADIGMA
PEMDA
MENETAPKAN
PRINSIP
PENYELENG-
GARAAN
PEMERINTAHAN
YANG
PARTISIPATIF
DISESUAIKAN
DG KONDISI
KEANEKARAGA-
MAN DAERAH
EXIS HDP
KOLEKTIF
DALAM BEDA
INTERAKSI
INTEGRASI
KOMUNITAS
SECARA DEMOK
TERCEGAH
TERLINDUNGI
MASYA DARI
KEJAHATAN &
PREMANISME
MEWUJUDKAN
KONDISI DAMAI,
PERLU PENGATURAN
YG MEMPRESENTA-
SIKAN
ASPIRASI
23. 22
DOKTRIN >< RESPON
REFRESIF ASPIRATIP
INTIMIDATIF >< INISIATIF
INTROGATIF KREATIF
CURIGA >< SINERGI
P E N D E K A T A N
BERLAKU BAIK
PD DIRI dan
LINGKUNGAN
JUJUR PADA
DIRI SENDIRI
MENGHARGAI
PERBEDAAN
KERUKUNAN
dan KELEBIHAN
PARTISIPASI
YANG BERTANGGUNG
JAWAB
DITUANGKAN DLM
KESEPAKATAN
ETIS
dan DIPATUHI
SECARA KOLEKTIF
D
I
S
E
S
U
A
I
K
A
N
•CIRI KARAKTER
•LINGKUNGAN STRATEGIS
•NILAI KEARIFAN LOKAL
DIALOG
TIGA
ETIKA
DASAR
DEMOKRASI
25. 24
K
E
B
I
J
A
K
A
N
PEMASYARAKATAN
KONSTITUSI
DLL
PEMBINAAN
MEMFASILITASI
• PENCERAHAN KOLEKTIF BAHWA KEHIDUPAN
MASYARAKAT DLM PERBEDAAN ADALAH
SEBUAH KENISCAYAAN SHG TDK ADA ALASAN
UNTUK MENGHADIRKAN KONFLIK
• SEMUA PIHAK KEMBALI PADA POSISI DASAR
KEMANUSIAAN YAITU MANUSIA PUNYA NALURI
ARTINYA; KARENA ADANYA MANUSIA LAIN
SEHINGGA KONFLIK DIPERSIFKAN SBG SBH
KEGAGALAN KOMUNITAS MANUSIA MENGGUN-
AKAN AKAL BUDI + NILAI SPIRITUAL.
26. UU RI NO 17-2013 TTG ORMAS
UUD 1945 MENJAMIN kmdkaan BERSERIKAT & berkumpul,
mengeluarkan pendapat, memajukan dirinya dlm memperjuangkan hak
individu & kolektif membangun masy bangsa neg RI.
Psl 28J ayat 2 UUD RI th 1945, dlm
menjalankan hak asasi & kebebasannya
secara individu & kolektif setiap org wajib
menghormati HAM org lain & wajib tunduk pd
pembatasan men UU, adil, sesuai dg moral,
agama, keamanan, ketertiban
umum,demokratis
25
28. TUJUAN-FUNGSI-RUANG-LINGKUP
PARTISIPASI & KEBERDAYAAN MASY
MEMBERI PELAYAN KPD MASY
MENJAGA NILAI AGAMA, KEPERCAYAAN
MELESTARIKAN, MEMELIHARA NORMA,
NILAI,MORAL,ETIKA, BUDAYA MASY
MELESTARIKAN SDA/LINGKUNGAN HIDUP
KESETIAKAWANAN SOSIAL, GT, TOLERAN
MENJAGA,MEMELIHARA,MEMPERKUAT
PER1AN-KE1AN, MEWUJUDKAN TUNAS
27
29. Karakter Positif Bangsa
• Saling menghormati dan saling menghrgai
di antara sesama.
• Rasa kebersamaan dan tolong menolong
• ETOS KERJA
• MEMBINA PERSATUAN & KE1AN
• Di NTB hal ini telah berjalan dg baik
Membangun karakter bangsa pada hakikatnya adalah
semua upaya yg dilakukan agar bangsa atau masyarakat
memiliki karakter :
30. Langkah Pembinaan ketahanan
Masyarakat
1. Meningkatkan empati dan keperdulian terhadap
yang lemah/korban
2. Melakukan terapan IPTEKS dan IMTAQ dan
interdisipliner dan komprehesif integral
3. Menanamkan nilai kepribadian, Nasionalisme, dan
jiwa Pancasila
4. keuletan, etos kerja, dan tanggung jawab.
5. Kemandirian, Kepemimpinan, dan kewirausahaan.
6. Meningkatkan daya saing daerah dan nasional.
7. Mendorong Learning Community dan Learning
Society.
8. Dilaksnakan secara co-Creation, Co-Cofinancing,
sustainable dan flexible.
31. Pemberdayaan Masyarakat
Dilakukan Melalui :
1. Menciptakan suasana yang memungkinkan
potensi masyarakat berkembang
(Enabling).
2. Memperkuat potensi/daya yang dimiliki
masyarakat (kearifan lokal) (Empowering).
3. Melindungi yang lemah, Mencegah
terjadinya persaingan yang tidak sehat
dan eksploitasi yang kuat atas yang
lemah.
32. Nilai-nilai Dasar Wasbang dalam persatuan
dan kesatuan bangsa memiliki :
Penghargaan terhadap harkat dan martabat
manusia sbg makhluk ciptaan Tuhan.
Tekad bersama utk berkehidupan kebangsaan yg
bebas, merdeka, dan bersatu.
Cinta akan tanah air dan bangsa.
Demokrasi atau kedaulatan rakyat
Kesetikawanan sosial
Cita-cita mewujudkan masyarakat sejahtera.
33. Bangsa mempunyai 4 unsur aspirasi :
1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yg terdiri atas
kesatuan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, komunikasi, dan
solidaritas.
2. Keinginan utk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional
sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan
bangsa asing terhadap urusan dlm negerinya.
3. Keinginan untuk mandiri, individualitas, keaslian. Misalnya,
menjunjung tinggi bahasa nasional yg bukan diadopsi dari
bahasa bangsa lain.
4. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa
dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise.
34. Pengertian Bangsa
Bangsa :
1. Bangsa terbentuk krn adanya keinginan
untuk hidup bersama (hasrat bersatu) dgn
perasaan setia kawan yg agung (Ernest
Renant).
2. Bangsa adalah klmpok manusia yg
mmpunyai persamaan karakter yg tumbuh krn
adanya perasaan senasib (Otto Bauer).
35. 34
Mari kita bina hidup bermasyarakat
berbangsa dan bernegara dengan
nilai-nilai ke arifan lokal
masyarakat NTB