SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Rina Arnisyah
1113015000064
 Naturalisasi adalah Proses perubahan status dari
penduduk asing menjadi warga negara suatu negara.
Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi
persyaratan yang di tentukan kewarganegaraan negara
yang bersangkutan.
 Naturalisasi Biasa
1. Bertempat tinggal terakhir di Indonesia minimal 5 tahun,
2. Sudah berusia 21 tahun atau lebih karna berhak
menentukan status kewarganegaraannya,
3. Sudah menikah dan mendapat persetujuan dari
pasangannya,
4. Dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta
mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia tahun 1945
5. Sehat jasmani dan rohani,
6. Tidak berkewarganegaraan ganda.
 Naturalisasi Khusus
Naturalisasi khusus diberikan kepada pemain
atau Individu yang telah berjasa kepada Indonesia. Dia
bisa mengajukan diri atas permintaan pemerintah
untuk menjadi WNI
1. Berada di wilayah Negara Republik Indonesia paling
singkat selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun
tidak berturut-turut,
2. Sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah
3. Dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta
mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-
Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
4. Sehat jasmani dan rohani,
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana,
6. Tidak berkewarganegaraan ganda,
7. Mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap,
8. Membayar pewarganegaraan ke kas negara.
 Permohonan diajukan di negara asal secara tertulis kepada
presiden melalui menteri. Berkias permohonan
disampaikan kepada pejabat.
 Menteri meneruskan permohonan kepada presiden
maksimal 3 bulan sejak permohonan di terima.
1. permohonan dikenai biaya sesuai peraturan sesuai
pemerintah
2. presiden dapat menolak atau mengabulkan
permohonan
3. jika mengabulkan, pejabat memanggil pemohon untuk
mengucap janji/sumpah
4. jika tidak hadir tanpa alasan maka kepres (keputusan
presiden) batal demi hukum.
5. pengucapan sumpah dilakukan dihadapan pejabat
6. pejabat membuat berita acara pelaksanaan
pengucapan sumpah
7. pejabat menyampaikan berita acara kepada
menteri maksimal 14 hari sejak pelaksanaan
8. pemohon menyerahkan dokumen keimigrasian
maksimal 14 hari sejak pengucapan sumpah.

More Related Content

What's hot

Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara IndonesiaMakalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara IndonesiaDini Audi
 
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaRahmanzie Share
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Surat lamaran kerja
Surat lamaran kerjaSurat lamaran kerja
Surat lamaran kerjakarindilla
 
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
 
Makalah Prakarya Kewirausahaan (Dodol Aneka Rasa)
Makalah Prakarya Kewirausahaan (Dodol Aneka Rasa)Makalah Prakarya Kewirausahaan (Dodol Aneka Rasa)
Makalah Prakarya Kewirausahaan (Dodol Aneka Rasa)Yoollan MW
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargakasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaafnan kaffi
 
Presentasi passive voice
Presentasi   passive voicePresentasi   passive voice
Presentasi passive voiceAnjaniolivia Dp
 
Perbedaan pelaksanaan demokrasi di orde lama dan orde baru
Perbedaan pelaksanaan demokrasi di orde lama dan orde baruPerbedaan pelaksanaan demokrasi di orde lama dan orde baru
Perbedaan pelaksanaan demokrasi di orde lama dan orde barudionadya p
 
Makalah PKN tentang ketahanan Nasional di Indonesia
Makalah PKN tentang ketahanan Nasional di IndonesiaMakalah PKN tentang ketahanan Nasional di Indonesia
Makalah PKN tentang ketahanan Nasional di IndonesiaDesi Rahmawati
 
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Rosyida Fatma
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHelvyEffendi
 
Makalah PPKN Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga neg...
Makalah PPKN Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga neg...Makalah PPKN Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga neg...
Makalah PPKN Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga neg...aulia putri
 
Hubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudHubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudFitria Nuri
 

What's hot (20)

Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara IndonesiaMakalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
 
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesiaMakalah Hukum perkawinan di indonesia
Makalah Hukum perkawinan di indonesia
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Surat lamaran kerja
Surat lamaran kerjaSurat lamaran kerja
Surat lamaran kerja
 
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
 
Makalah Prakarya Kewirausahaan (Dodol Aneka Rasa)
Makalah Prakarya Kewirausahaan (Dodol Aneka Rasa)Makalah Prakarya Kewirausahaan (Dodol Aneka Rasa)
Makalah Prakarya Kewirausahaan (Dodol Aneka Rasa)
 
Imbuhan asing
Imbuhan asingImbuhan asing
Imbuhan asing
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargakasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
 
Presentasi passive voice
Presentasi   passive voicePresentasi   passive voice
Presentasi passive voice
 
Perbedaan pelaksanaan demokrasi di orde lama dan orde baru
Perbedaan pelaksanaan demokrasi di orde lama dan orde baruPerbedaan pelaksanaan demokrasi di orde lama dan orde baru
Perbedaan pelaksanaan demokrasi di orde lama dan orde baru
 
Makalah PKN tentang ketahanan Nasional di Indonesia
Makalah PKN tentang ketahanan Nasional di IndonesiaMakalah PKN tentang ketahanan Nasional di Indonesia
Makalah PKN tentang ketahanan Nasional di Indonesia
 
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Makalah PPKN Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga neg...
Makalah PPKN Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga neg...Makalah PPKN Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga neg...
Makalah PPKN Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga neg...
 
Makalah Perkembangan IPTEK di Indonesia
Makalah Perkembangan IPTEK di IndonesiaMakalah Perkembangan IPTEK di Indonesia
Makalah Perkembangan IPTEK di Indonesia
 
Hubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudHubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uud
 

Viewers also liked

Cara memperoleh kewarganegaraan di indonesia
Cara memperoleh kewarganegaraan di indonesiaCara memperoleh kewarganegaraan di indonesia
Cara memperoleh kewarganegaraan di indonesiaBung Fhadhil
 
Cómo evaluar si la niña o el niño de 2 meses
Cómo evaluar si la niña o el niño de 2 mesesCómo evaluar si la niña o el niño de 2 meses
Cómo evaluar si la niña o el niño de 2 mesesjosegrande092013
 
Geografi benua & samudra (armenia)
Geografi benua & samudra (armenia)Geografi benua & samudra (armenia)
Geografi benua & samudra (armenia)arnisyah
 
Penyusunan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Penyusunan Naskah Proklamasi Kemerdekaan IndonesiaPenyusunan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Penyusunan Naskah Proklamasi Kemerdekaan IndonesiaMilla Rachmana
 
Peranan pers dalam masyarakat demokrasi
Peranan pers dalam masyarakat demokrasiPeranan pers dalam masyarakat demokrasi
Peranan pers dalam masyarakat demokrasiDita Fadhila
 
Kelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
Kelompok kepentingan- Sistem Politik IndonesiaKelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
Kelompok kepentingan- Sistem Politik IndonesiaMuhammad Ardhiansyah
 
Permintaan & penawaran 4 tatap muka
Permintaan & penawaran 4 tatap mukaPermintaan & penawaran 4 tatap muka
Permintaan & penawaran 4 tatap mukawardayadi007
 

Viewers also liked (7)

Cara memperoleh kewarganegaraan di indonesia
Cara memperoleh kewarganegaraan di indonesiaCara memperoleh kewarganegaraan di indonesia
Cara memperoleh kewarganegaraan di indonesia
 
Cómo evaluar si la niña o el niño de 2 meses
Cómo evaluar si la niña o el niño de 2 mesesCómo evaluar si la niña o el niño de 2 meses
Cómo evaluar si la niña o el niño de 2 meses
 
Geografi benua & samudra (armenia)
Geografi benua & samudra (armenia)Geografi benua & samudra (armenia)
Geografi benua & samudra (armenia)
 
Penyusunan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Penyusunan Naskah Proklamasi Kemerdekaan IndonesiaPenyusunan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Penyusunan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
 
Peranan pers dalam masyarakat demokrasi
Peranan pers dalam masyarakat demokrasiPeranan pers dalam masyarakat demokrasi
Peranan pers dalam masyarakat demokrasi
 
Kelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
Kelompok kepentingan- Sistem Politik IndonesiaKelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
Kelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
 
Permintaan & penawaran 4 tatap muka
Permintaan & penawaran 4 tatap mukaPermintaan & penawaran 4 tatap muka
Permintaan & penawaran 4 tatap muka
 

Similar to Proses naturalisasi kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesianova147
 
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).pptfikrizar1
 
PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)Eko Budi
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1roys7
 
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdf
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdfadoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdf
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdfNaJaemin73
 
hak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negarahak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negarayuanitaandriani
 
Warga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan PewarganegaraanWarga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan Pewarganegaraandionteguhpratomo
 
Warga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfWarga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfkakayeuis
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanAna Fitrotunnisa
 
Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia Rama Putra
 
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Persamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  KehidupanPersamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  Kehidupan
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek KehidupanMy own home
 
Kedudukan warga negara
Kedudukan warga negaraKedudukan warga negara
Kedudukan warga negaraMy own home
 
Kedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di IndonesiaKedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di IndonesiaNurullkk
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanAna Fitrotunnisa
 
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan IndonesiaKedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan IndonesiaMuhammadAmarRahman
 
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesiakedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesiaRakha Al
 
Rangkuman PKN kelas X BAB 5
Rangkuman PKN kelas X BAB 5Rangkuman PKN kelas X BAB 5
Rangkuman PKN kelas X BAB 5Tiara Azarine
 
Cara memperoleh kewarganegaraan ri
Cara memperoleh kewarganegaraan riCara memperoleh kewarganegaraan ri
Cara memperoleh kewarganegaraan rimaryuni ,.
 

Similar to Proses naturalisasi kewarganegaraan (20)

Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia
 
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
 
PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
KEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptxKEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptx
 
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdf
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdfadoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdf
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdf
 
hak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negarahak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negara
 
Warga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan PewarganegaraanWarga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan Pewarganegaraan
 
Warga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfWarga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdf
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status Kewarganegaraan
 
Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia
 
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Persamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  KehidupanPersamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  Kehidupan
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
 
Kedudukan warga negara
Kedudukan warga negaraKedudukan warga negara
Kedudukan warga negara
 
Kedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di IndonesiaKedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di Indonesia
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status Kewarganegaraan
 
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan IndonesiaKedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
 
PKN Kd. 5.1
PKN Kd. 5.1PKN Kd. 5.1
PKN Kd. 5.1
 
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesiakedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
 
Rangkuman PKN kelas X BAB 5
Rangkuman PKN kelas X BAB 5Rangkuman PKN kelas X BAB 5
Rangkuman PKN kelas X BAB 5
 
Cara memperoleh kewarganegaraan ri
Cara memperoleh kewarganegaraan riCara memperoleh kewarganegaraan ri
Cara memperoleh kewarganegaraan ri
 

Recently uploaded

Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 

Recently uploaded (20)

Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 

Proses naturalisasi kewarganegaraan

  • 2.  Naturalisasi adalah Proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang di tentukan kewarganegaraan negara yang bersangkutan.
  • 3.  Naturalisasi Biasa 1. Bertempat tinggal terakhir di Indonesia minimal 5 tahun, 2. Sudah berusia 21 tahun atau lebih karna berhak menentukan status kewarganegaraannya, 3. Sudah menikah dan mendapat persetujuan dari pasangannya, 4. Dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 5. Sehat jasmani dan rohani, 6. Tidak berkewarganegaraan ganda.
  • 4.  Naturalisasi Khusus Naturalisasi khusus diberikan kepada pemain atau Individu yang telah berjasa kepada Indonesia. Dia bisa mengajukan diri atas permintaan pemerintah untuk menjadi WNI
  • 5. 1. Berada di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, 2. Sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah 3. Dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang- Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 4. Sehat jasmani dan rohani, 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, 6. Tidak berkewarganegaraan ganda, 7. Mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, 8. Membayar pewarganegaraan ke kas negara.
  • 6.  Permohonan diajukan di negara asal secara tertulis kepada presiden melalui menteri. Berkias permohonan disampaikan kepada pejabat.  Menteri meneruskan permohonan kepada presiden maksimal 3 bulan sejak permohonan di terima. 1. permohonan dikenai biaya sesuai peraturan sesuai pemerintah 2. presiden dapat menolak atau mengabulkan permohonan 3. jika mengabulkan, pejabat memanggil pemohon untuk mengucap janji/sumpah 4. jika tidak hadir tanpa alasan maka kepres (keputusan presiden) batal demi hukum.
  • 7. 5. pengucapan sumpah dilakukan dihadapan pejabat 6. pejabat membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah 7. pejabat menyampaikan berita acara kepada menteri maksimal 14 hari sejak pelaksanaan 8. pemohon menyerahkan dokumen keimigrasian maksimal 14 hari sejak pengucapan sumpah.