Dokumen tersebut membahas jadwal rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan semester I tahun 2021 serta pedoman pelaporan program penanganan dampak Covid-19."
Lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020Arif Efendi
Lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020Arif Efendi
Lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)Catatan Ekstens
PMK-82/PMK.03/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK-9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
PMK-83/PMK.03/2021 PERUBAHAN ATAS PMK-239/PMK.03/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PPH BERDASARKAN PP NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19
Info terkait: https://ekstensifikasi423.blogspot.com/2021/07/pemerintah-resmi-perpanjang-insentif-pajak-hingga-akhir-tahun-2021.html
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020Arif Efendi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)Catatan Ekstens
PMK-82/PMK.03/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK-9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
PMK-83/PMK.03/2021 PERUBAHAN ATAS PMK-239/PMK.03/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PPH BERDASARKAN PP NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19
Info terkait: https://ekstensifikasi423.blogspot.com/2021/07/pemerintah-resmi-perpanjang-insentif-pajak-hingga-akhir-tahun-2021.html
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020Arif Efendi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
1. PERSIAPAN PENYUSUNAN LKKL
SEMESTER I 2021
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Penyusunan LK LPP RRI Semester I 2021
Jakarta, Juli 2021
2. Outline
Updating Aplikasi Pelaporan KL 2021
03
Pelaporan dan Pengungkapan PC-PEN 2021
02
Jadwal Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Semester I 2021
01
Mitigasi Risiko Pada LKKL Semester I 2021
04
4. 4
Dasar Hukum
tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan
Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara
dan Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan
No. 104/PMK.05/2017 01
a. Pedoman Rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN
untuk periode Semester I 2021 (Data Jan s.d. Juni
2021)
b. Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL
untuk setiap jenjang
Surat Ditjen Perbendaharaan
No. S-18/PB/2021 02 Rekonsiliasiadalah proses pencocokan data
transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa
sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan
dokumen sumber yang sama
5. 5
Jadwal Rekonsiliasi dan Penyampaian LK Semester I 2021
JULI
22
JULI
26
JULI
28
JULI
31
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:
1. Merupakan closing period E-Rekon-LK untuk Rekonsiliasi Semester I dan batas
penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA (Satker)
2. Pelaksanaan Rekonsiliasi dilakukan pada tanggal 10 s.d. 22 Juli 2021
3. Apabila sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 satker belum memperoleh status
"menunggu TTD KPA", maka satker akan dikenakan sanksi
4. Akan dilakukan open periode tahap II pada tanggal 23 s.d. 29 Juli 2021 untuk
koreksi data E-Rekon-LK yang tidak terkait data LRA (data SIMAK, Persediaan,
dan penyesuaian akrual)
6. 6
Jadwal Rekonsiliasi dan Penyampaian LK Semester I 2021
JULI
28
JULI
31
JULI
26
JULI
22
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:
1. Merupakan batas penyampaian laporan keuangan tingkat UAPPAW
2. Posisi E-Rekon-LK sudah berstatus open period tahap II
3. Koreksi data SIMAK, Persediaan, dan penyesuaian akrual dapat dilakukan dengan
melakukan permintaan reset BAR dan upload ulang ADK SAIBA ke E-Rekon-LK
4. Laporan keuangan disusun berdasarkan data laporan pada Aplikasi e-Rekon&LK
7. 7
Jadwal Rekonsiliasi dan Penyampaian LK Semester I 2021
JULI
31
JULI
22
JULI
28
JULI
26
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:
1. Merupakan batas penyampaian laporan keuangan tingkat UAPPA-E1
2. Posisi E-Rekon-LK sudah berstatus open period tahap II
3. Koreksi data SIMAK, Persediaan, dan penyesuaian akrual dapat dilakukan dengan
melakukan permintaan reset BAR dan upload ulang ADK SAIBA ke E-Rekon-LK
4. Laporan keuangan disusun berdasarkan data laporan pada Aplikasi e-Rekon&LK
8. 8
Jadwal Rekonsiliasi dan Penyampaian LK Semester I 2021
JULI
22
JULI
26
JULI
31
JULI
28
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:
1. Merupakan batas penyampaian laporan keuangan tingkat UAPA
2. Laporan keuangan disusun berdasarkan data laporan pada Aplikasi e-Rekon&LK
3. UAPA melakukan telaah laporan keuangan berpedoman pada telaah laporan
keuangan Kementerian Negara/Lembaga
4. Mengungkapkan informasi PC-PEN secara memadai
5. LKKL Semester I Tahun 2021 yang disampaikan telah direviu oleh Aparat
Pengawasan InternPemerintah (APIP)
10. PC PEN Tahun 2021 di alokasikan Rp699,43 T
KESEHATAN
Alokasi:
Rp172,84 Triliun
PERLINSOS
Alokasi:
Rp148,27 Triliun
PROGRAM
PRIORITAS
Alokasi:
Rp127,85 Triliun
DUKUNGAN
UMKM DAN
KORPORASI
Alokasi:
Rp193,74 Triliun
INSENTIF
USAHA
Alokasi:
Rp56,73 Triliun
11. Permasalahan Pelaporan PC PEN Tahun 2020
01
Masih terdapat Pagu dan Realisasi
PC PEN menggunakan akun
reguler. Penggunaan akun regular
tidak ungkapkan secara memadai
di LKKL
05
KL tidak mengungkapkan secara
memadai mengenai Hibah baik
berupa uang, barang dan jasa yang
diterima dalam rangka
penanganan Covid-19
03
KL Pelaksana PEN tidak
mengungkapkan secara memadai
output dari realisasi anggaran
PEN
06
KL tidak menjelaskan secara
memadai dampak dari pandemi
covid-19 di pos-pos LK yang
terdampak
02
KL Pelaksana PEN tidak
mengungkapkan secara memadai
Pagu maupun sumber dana
(pergeseran anggaran dari
BUN/SABA BA BUN)
04
KL pelaksana PEN tidak
mengidentifikasi pagu dan realisasi
anggaran PEN dan realisasi
anggaran penanganan Covid-19
serta tidak mengungkapkan secara
memadai di CaLK
12. Langkah Pelaporan PC PEN 2021
1
Memastikan Pagu DIPA
per Satker baik Program
PEN dan Penanganan
Covid-19
3
2 4
Untuk K/L Pelaksana PEN, Memastikan
Setiap Satker telah melakukan tagging atau
memisahkan pencatatan realisasi PEN
dengan realisasi operasional penanganan
Covid-19
Memastikan Setiap Satker telah
menggunakan akun khusus, dan jika
terlanjur menggunakan akun regular
agar dilakukan revisi/ralat
Memastikan pada LK Semester 1
2021, setiap Satker telah melaporkan
pagu, realisasi anggaran dan hibah
langsung, serta mengungkapkan
secara memadai pada CaLK
13. Daftar Pengungkapan terkait Dampak Pandemi COVID-19 dan Pelaksanaan
PC-PEN dalam CaLK
No. Data Uraian Jenis Pengungkapan
a. Pagu Belanja Perubahan pagu belanja atas kebijakan
Refocussing kegiatan/Realokasi anggaran
dan/atau tambahan alokasi melalui
pergeseran anggaran dari Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara (BA
BUN) terkait pelaksanaan PC PEN
• Jenis Belanja
• Pagu Awal sebelum Refocussing kegiatan/Realokasi anggaran
dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA
BUN
• Jumlah Refocussing kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau
tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN
• Pagu akhir setelah Refocussing kegiatan/Realokasi anggaran
dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA
BUN
• Penjelasan bilamana terdapat tambahan alokasi melalui
pergeseran anggaran dari BA BUN yang belum masuk dalam
DIPA K/L
• Penjelasan atas penyerapan anggaran
b. Realisasi Belanja Yang menggunakan akun khusus
penanganan Pandemi COVID-19.
• Jenis Belanja
• Jumlah
Yang tidak menggunakan akun khusus
penanganan Pandemi COVID-19
• Jenis Belanja
• Jumlah
Laporan Realisasi Anggaran
14. Laporan Realisasi Anggaran
No. Data Uraian Jenis Pengungkapan
c. Estimasi Pendapatan
(Perpajakan dan/atau
PNBP)
Kenaikan/penurunan estimasi
Pendapatan (Perpajakan dan/atau
PNBP) terkait dampak Pandemi
COVID-19
Jenis Pendapatan
Jumlah
Revisi estimasi pendapatan
d. Realisasi Pendapatan Kenaikan/penurunan realisasi
Pendapatan (Perpajakan dan/atau
PNBP) terkait dampak Pandemi
COVID-19
Jenis Pendapatan
Realisasi pendapatan (perpajakan dan/atau PNBP) tahun
2020 dan perbandingan dengan tahun 2019.
Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi
Daftar Pengungkapan terkait Dampak Pandemi COVID-19 dan Pelaksanaan
PC-PEN dalam CaLK
15. Laporan Operasional
No. Data Uraian Jenis Pengungkapan
a. Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP) Kenaikan/penurunan realisasi
Pendapatan (Perpajakan dan/atau
PNBP) terkait dampak Pandemi
COVID-19
Jenis Pendapatan (perpajakan dan/atau
PNBP)
Jumlah pendapatan (perpajakan dan/atau
PNBP) tahun 2020 dan perbandingan dengan
tahun 2019.
Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan
realisasi
b. Beban Yang menggunakan akun khusus
COVID-19
Jenis Beban
Jumlah
Yang tidak menggunakan akun khusus
COVID-19
Jenis Beban
Jumlah
Daftar Pengungkapan terkait Dampak Pandemi COVID-19 dan Pelaksanaan
PC-PEN dalam CaLK
16. Laporan Perubahan Ekuitas
No. Data Uraian Jenis Pengungkapan
a. Transfer Antar Entitas
(Transfer Masuk - Transfer
Keluar)
Transaksi Antar Entitas berupa
Transfer Masuk – Transfer Keluar,
meliputi persediaan, peralatan dan
mesin berupa alat kesehatan,
dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang
spesifik untuk penanganan pandemi
COVID-19
Jenis Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer
Keluar)
Satker yang melakukan Transfer Masuk, kuantitas, dan
nilai nominal
Satker yang melakukan Transfer Keluar, kuantitas, dan
nilai nominal
Penjelasan atas selisih, jika ada
b. Pengesahan Hibah Langsung Hibah langsung berupa uang, barang,
maupun jasa yang diterima oleh K/L
tertentu dalam rangka penanganan
COVID-19 akan berdampak pada
kenaikan pengesahan hibah langsung.
Jenis penerimaan hibah langsung
Tanggal perjanjian hibah langsung
Pihak pemberi hibah
Estimasi penerimaan hibah langsung Tahun 2020
Realisasi penerimaan dan pengesahan hibah langsung
sampai dengan Tahun 2020, dan perbandingan dengan
Tahun 2019
Daftar Pengungkapan terkait Dampak Pandemi COVID-19 dan Pelaksanaan
PC-PEN dalam CaLK
17. Neraca
No. Data Uraian Jenis Pengungkapan
a. Piutang Perpajakan Kenaikan/penurunan piutang perpajakan
termasuk pada penyajian penyisihan piutang
tak tertagih.
Jenis Piutang Perpajakan
Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31
Desember 2020
Penjelasan atas kenaikan/penurunan dibandingkan
saldo tahun lalu
b. Piutang PNBP Penagihan Piutang PNBP yang terhambat
karena dampak pandemi COVID-19 sehingga
meningkatkan jumlah penyisihan piutang dan
piutang yang mengalami penurunan kualitas.
Jenis Piutang PNBP
Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31
Desember 2020
Penjelasan atas kenaikan/penurunan dibandingkan
saldo tahun lalu
c. Persediaan Persediaan dalam rangka penanganan
pandemi COVID-19, antara lain sisa
pembelian, transfer masuk, atau hibah masuk
berupa persediaan dalam rangka penanganan
pandemi COVID-19 yang belum
terpakai/terdistribusikan.
Jenis Persediaan dalam rangka penanganan pandemi
COVID-19
Jumlah Persediaan per 31 Desember 2020 dan
perbandingannya dengan 31 Desember 2019
Sumber perolehan persediaan (Pembelian, TK-TM,
atau Hibah)
Daftar Pengungkapan terkait Dampak Pandemi COVID-19 dan Pelaksanaan
PC-PEN dalam CaLK
18. Neraca
No. Data Uraian Jenis Pengungkapan
d. Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan dalam
rangka penanganan pandemi
COVID-19
Jenis Gedung dan Bangunan dalam rangka penanganan
pandemi COVID-19
Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan
perbandingannya dengan 31 Desember 2019
Sumber perolehan Gedung dan Bangunan (Pembelian, TK-
TM, atau Hibah)
e. Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin dalam rangka
penanganan pandemi COVID-19
Jenis Peralatan dan Mesin dalam rangka penanganan
pandemi COVID-19
Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan
perbandingannya dengan 31 Desember 2019
Sumber perolehan Peralatan dan Mesin (Pembelian, TK-TM,
atau Hibah)
f. Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya dalam rangka
penanganan pandemi COVID-19
Jenis Aset Tetap Lainnya dalam rangka penanganan pandemi
COVID-19
Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan
perbandingannya dengan 31 Desember 2019
Sumber perolehan Aset Tetap Lainnya (Pembelian, TK-TM,
atau Hibah)
Daftar Pengungkapan terkait Dampak Pandemi COVID-19 dan Pelaksanaan
PC-PEN dalam CaLK
19. Neraca
No. Data Uraian Jenis Pengungkapan
g. Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP)
Penyelesaian KDP yang terhambat
sebagai dampak perubahan alokasi
anggaran belanja modal.
Jumlah, nilai, dan jenis pekerjaan.
Realisasi pekerjaan sampai dengan Tahun 2020 dan
perbandingan dengan Tahun 2019.
Penyebab tertundanya penyelesaian KDP
Kemungkinan tindak lanjut pengembangan atau
penyelesaian KDP pada tahun anggaran berikutnya
h. Aset Lainnya – Aset Tak
Berwujud
Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud
dalam rangka penanganan
pandemi COVID-19
Jenis Aset Tak Berwujud dalam rangka penanganan pandemi
COVID-19
Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan
perbandingannya dengan 31 Desember 2019
Sumber perolehan Aset Tak Berwujud (Pembelian, TK-TM,
atau Hibah)
i. Utang Kepada Pihak Ketiga Utang Kepada Pihak Ketiga yang
berasal dari belanja penanganan
pandemi COVID-19 yang secara
signifikan belum terbayar.
Jumlah per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan
31 Desember 2019.
Kemungkinan tindak lanjut penyelesaian kewajiban pada
tahun anggaran berikutnya
Daftar Pengungkapan terkait Dampak Pandemi COVID-19 dan Pelaksanaan
PC-PEN dalam CaLK
21. Data BMN
Data Keuangan
e-Rekon&LK
Persediaan
AT/AL
GLP
SAKTI
SAIBA
SIMAK BMN
PERSEDIAAN
Data:
• Keuangan
• AT/AL
• Persediaan
Data:
• Persediaan
• Persediaan dalam
daftar
Data:
• Persediaan
• AT/AL
• AT/AL dalam daftar
• Data keuangan mulai TA 2016
• Data BMN mulai TA 2018
Aplikasi Pelaporan Tahun 2021
LK Konsolidasian
seluruh K/L
LKBUN
LKPP
22. Penerapan Metode Penilaian FIFO Pada Aplikasi Persediaan
Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP)
First In First Out (FIFO)
Harga Perolehan
Terakhir (HPT)
Rata-rata Tertimbang
1
2
3
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
PMK No. 234/PMK.05/2020
1
S-3/PB/PB.6/2021 tgl 22 Januari 2021
2
23. • Persediaan yang pertama masuk dianggap sebagai persediaan yang pertama
keluar.
• Transaksi pengeluaran persediaan dicatat sesuai urutan (sequential) transaksi
persediaan masuknya.
• Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode
barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.
FIFO
• Tidak timbul KO apabila terjadi beberapa kali pembelian dalam 1 bulan dengan
harga satuan yang berbeda.
• Tidak terdapat selisih nilai TK-TM.
• Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan hanya timbul dari transaksi Koreksi
Persediaan (Koreksi Jumlah atau Koreksi Nilai).
HPT
• Timbul Koreksi Otomatis (KO) apabila terjadi beberapa kali pembelian dalam 1
bulan dengan harga satuan yang berbeda >> muncul Pendapatan/Beban
Penyesuaian Nilai Persediaan.
• Terdapat selisih nilai TK-TM.
23
Penerapan Metode Penilaian FIFO Pada Aplikasi Persediaan
24. Prosedur Penggunaan Aplikasi Persediaan FIFO Pertama Kali
Instal:
1. dbsedia21
2. Aplikasi versi 21.1.0
Klik kanan, run as
administrator
Pada user satker induk:
1. Menu Migrasi >>
Saldo Awal
2. Pilih tahun >>
Proses
Pada user satker induk:
1. Menu Migrasi >>
Cleansing Kode
Barang
2. Pilih kode barang
>> Hapus
.
1. Mutasi masuk
2. Mutasi keluar
3. Kirim ADK bulanan
4. Buku dan laporan
persediaan
1. Instalasi
2. Migrasi
Saldo Awal
3. Cleansing
Referensi Kode
Barang
4. Rekam
Transaksi
Tahun 2021
25. Perlakuan Khusus dalam Metode Penilaian FIFO
Persediaan ini tidak tepat jika diterapkan metode HPT
maupun FIFO
Persediaan ini perlu dipertahankan harga
satuannya masing-masing
Satker agar mencatat masing-masing persediaan
menggunakan kodefikasi tertentu yang spesifik
Harga satuan transaksi mutasi masuk = mutasi keluar
sesuai barangnya
Persediaan dengan
spesifikasi unik
atau karakteristik
khusus
26. Updating Aplikasi SIMAK BMN Tahun 2021
Data BMN
anomali
Data tidak
normal
normalisasi
Tindak
lanjut
normalisasi
Selisih data
antar
aplikasi
Penyamaan
data
Saldo satker
inaktif
Penyelesaian
(likuidasi)
Pengembangan tahun 2021 difokuskan pada penyelesaian data BMN anomali, sekaligus
mempersiapkan migrasi data ke Aplikasi SAKTI
• Penyelesaian
likuidasi
sesuai PMK
Nomor
48/PMK.05/
2017.
• Pemindahtan
ganan aset
dan
kewajiban
(transfer ke
satker yang
ditunjuk).
Identifikasi
dan
verifikasi
data
Mekanisme
K3 (Kertas
Kerja
Konfirmasi)
Aplikasi
SIMAK BMN
dan e-
Rekon&LK
27. Data BMN Tidak Normal: e-Rekon&LK
Tanggal buku kosong
Kuantitas kosong
Perolehan ganda
Tanggal perolehan <
1945
Nilai buku minus
Kode barang non
referensi
Nilai perolehan
minus
Flag SAP kosong
28. Updating Aplikasi SAIBA Tahun 2021
PEMUTAKHIRAN
REFERENSI AKUN,
POSTING RULES,
JURNAL UMUM/
PENYESUAIAN
PENONAKTIFAN MENU
CAPAIAN OUTPUT
VALIDASI PADA
PEREKAMAN MPHL BJS
PENYESUAIAN FORMAT
LAPORAN TAHUN 2021
POSTING RULES DAN
REFERENSI BAGAN AKUN
STANDAR
PEMISAHAN DATABASE
SAIBA 2021 DARI DATABASE
SAIBA 2020
PENYESUAIAN KODE FUNGSI,
SUBFUNGSI, PROGRAM,
KEGIATAN, DAN OUTPUT
TAHUN 2021
05
03
07
06 04
01
02
02
01
03
04
07
06
05
29. Updating Aplikasi e-Rekon&LK Tahun 2021
Pemutakhiran referensi
akun, posting rules,
penyajian laporan
keuangan tahun 2021.
dll
Pemutakhiran kode fungsi,
subfungsi, program,
kegiatan, output tahun
2021
Menu penerimaan data detail
persediaan dari Aplikasi
Persediaan.
Mengakomodasi penyesuaian pada Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN,
SAIBA, dan SAKTI
Menu terkait
K3 Penyajian LK BLU
sesuai PSAP 13
Pemetaan ulang
kriteria data BMN
tidak normal
31. Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK)
TDK adalah perbedaan pencatatan transaksi antara data pada
Sist. Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi
(SAI)
Data SiAP belum ter-push
Data SAI belum/salah input
Data SAI ter-push double
Operator SAIBA menginput data transaksi keuangan sesuai dokumen
sumber, bukan “menyamakan” data SiAP
32. Transfer Keluar – Transfer Masuk
TK TM
Satker A
Satker B
Ruang Lingkup transaksi Transfer Masuk/Keluar (TK-TM) antara lain :
a. Transaksi TK-TM yang dilakukan internal Eselon I;
b. Transaksi TK-TM yang dilakukan antar Es I dalam satu KL;
c. Transaksi TK-TM yang dilakukan antar KL.
Catatan:
• Mekanisme TK-TM termasuk unit UAKPA yang mengalami perubahan
kode satker
• Monitoring dapat berjalan maksimal apabila satker telah menggunakan
Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN dan SAIBA versi terbaru
Transfer merupakan perolehan/penyerahan aset/kewajiban dari hasil
transfer masuk/keluar dari Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
lain dalam lingkup Pemerintah Pusat tanpa menyerahkan sejumlah
sumber daya ekonomi.
33. Strategi
penyelesaian
selisih
TK-TM
via
ADK BMN
Pengirim menginput data kode
satker penerima secara tepat
saat pembentukan ADK BMN
transfer keluar Pengirim melakukan
konfirmasi kepada penerima
Penerima memproses ADK
BMN transfer dan input kode
satker pengirim secara tepat
Pengirim dan penerima
memonitoring data pada
e-rekon&LK secara periodik
Jika terjadi perbedaan, kedua
belah pihak agar berkoordinasi
untuk penyelesaiannya Pastikan aplikasi SIMAK-BMN
yang digunakan merupakan
versi yang terbaru
34. Pagu Minus
Realisasi belanja (6 digit) melebihi pagu akun 6 digit yang tersedia
Penyebabnya , antara lain:
a. Melakukan revisi POK pada aplikasi SAS, akan tetapi satker belum
melakukan pemutakhiran data ke Kanwil DJPb setempat
b. Satker melakukan revisi DIPA/POK “sepihak” agar SPM dapat tercetak
c. SAIBA belum input revisi DIPA/POK
d. Terdapat revisi DIPA terpusat yang belum terinfokan ke satker
e. Data SiAP belum up to date, sehingga satker mengikuti data SiAP untuk
keperluan rekon TDK Segmen COA
Satker melakukan revisi DIPA/POK dengan mempertimbangkan proyeksi realisasi
belanja sampai dengan akhir tahun.
Sinergi antara Operator SAIBA Vs SAS
35. Saldo Tidak Normal
Saldo Pendapatan berada di sisi Debet
Saldo Aset berada di sisi Kredit
Saldo Kewajiban berada di sisi Debit
Saldo Beban berada di sisi Kredit
Posisi Saldo akun tidak sesuai dengan ketentuan
ASET
BEBAN
KEWAJIBAN
EKUITAS
PENDAPATAN
AKUM.
PENYUSUTAN/AM
ORTISASI
PENY. PIUTANG
DEBET KREDIT