PP Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan final sebesar 1% untuk wajib pajak dengan peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun guna meningkatkan kemudahan dan partisipasi wajib pajak dalam sistem perpajakan.

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
2013
PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PMK Nomor :
107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

2.  LATAR BELAKANG
 DASAR HUKUM
 POKOK-POKOK KETENTUAN PP
 POKOK-POKOK KETENTUAN
PERATURAN PELAKSANAAN
 SIMULASI DAN CONTOH

4. Tujuan Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak
Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
 Kemudahan dan
penyederhanaan
aturan perpajakan;
 Mengedukasi
masyarakat untuk
tertib administrasi;
 Mengedukasi
masyarakat untuk
transparansi;
 Memberikan
kesempatan
masyarakat untuk
berkontribusi dalam
penyelenggaraan
negara
 Kemudahan bagi
masyarakat dalam
melaksanakan
kewajiban
perpajakan
 Meningkatnya
pengetahuan tentang
manfaat perpajakan
bagi masyarakat
 Terciptanya kondisi
kontrol sosial dalam
memenuhi
kewajiban
perpajakan
Hasil yang diharapkanMaksud PP No 46 /2013 Tujuan PP No 46 /2013

6. Dasar Hukum
 Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh :
Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai PPh yang bersifat
final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 Pasal 17 ayat (7) UU PPh :
• Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak
tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final.
• Tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi PPh Orang
Pribadi (30%).
• Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas
pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan perluasan
partisipasi dalam pembayaran pajak.

8.  Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib
pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar
dalam 1 tahun.
 Tidak termasuk Penghasilan dari usaha adalah penghasilan
dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
 Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha,
termasuk dari usaha cabang.
Objek Pajak

9. a. pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan
aktuaris;
b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
c. olahragawan;
d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
f. agen iklan;
g. pengawas atau pengelola proyek;
h. perantara;
i. petugas penjaja barang dagangan;
j. agen asuransi; dan
k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing)
atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.
Jasa Sehubungan dengan
Pekerjaan Bebas

10.  Orang pribadi
 Badan, tidak termasuk BUT,
yang menerima penghasilan dari usaha dengan
peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1
(satu) Tahun Pajak.
Subjek Pajak

11.  WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau
jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau
prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap
maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau
seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak
diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya
pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung
tenda di trotoar, dan sejenisnya.
 WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara
komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar.
Pengecualian Subjek Pajak

12.  Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak
melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai PPh final
dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari jumlah
peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha
 Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif
1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan
pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari
setiap tempat usaha
Tarif

13. Saat Mulai Berlakunya PP

14. Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha
dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun
Pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar.
2013 2014 2015
201420132012
Omzet
perdagangan Rp4
miliar
 dikenai PPh Umum
s.d sebelum berlaku
PP 46 Tahun 2013
 PPh final 1% Juli
s.d. Des 2013
meskipun total
omzet tahun berjalan
misalnya Rp5 miliar
Jika omzet 2013
Rp5 miliar maka
tahun 2014
dikenai dengan
Tarif Umum
Ketentuan UU PPh
Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final (1)
Dalam hal pada tahun berjalan, peredaran bruto sudah melebihi Rp4,8 miliar,
tetap dikenai PPh final sampai dengan akhir Tahun Pajak dan tahun
berikutnya dikenai ketentuan PPh umum.

15. Dasar Penentuan Untuk Dikenakan PPh Final (2)
 Dasar peredaran bruto Rp4,8 miliar untuk dapat dikenai PPh
final :
peredaran bruto tahun terakhir (setahun atau disetahunkan,
dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan).
 Dalam hal WP baru terdaftar pada Tahun Pajak yang sama
sebelum PP ini berlaku  dasar Peredaran Bruto adalah:
akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri s.d. bulan
sebelum PP ini berlaku, yang disetahunkan.
 Dalam hal WP baru terdaftar setelah PP ini berlaku  dasar
peredaran bruto adalah: peredaran bruto bulan pertama
disetahunkan.

16. Penghasilan yang Dikenai PPh Final
Tersendiri
 Penghasilan yang telah dikenai PPh dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri
(a.l. konstruksi), tidak dikenai PPh yang bersifat final
berdasarkan PP ini.
 Peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan
dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp4,8 miliar tidak
dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini,
tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang mengatur mengenai
pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.

17. Penghasilan dari Luar Negeri
Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas
penghasilan dari luar negeri yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak
Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan
pelaksanaannya.
(sesuai ketentuan Pasal 24 UU PPh dan aturan pelaksanaan yang mengatur
tentang Kredit Pajak Luar Negeri)

18. Kompensasi Rugi
Ketentuan kompensasi rugi adalah :
o berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
o tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari
periode 5 tahun tsb.
o kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat
dikompensasikan pada tahun berikutnya.

20. Dasar Penentuan Peredaran Bruto
Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar
ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha
seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk
peredaran bruto dari:
 Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar
negeri;
 usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
tersendiri; dan
 penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

21.  Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenai
PPh bersifat final menurut PP ini, yang berdasarkan ketentuan UU PPh
wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak
bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau
pemungutan PPh oleh pihak lain.
 Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak
lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas dengan Tata Cara
sebagaimana dimaksud PER-01/PJ/2011
Contoh:
o Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil.
Atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 kecuali pemilik
bengkel memiliki SKB Potput.
o Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri. Bendahara sekolah
memungut PPh Pasal 22 kecuali pemilik toko memiliki SKB Potput.
Pemotongan/Pemungutan PPh

22.  Setoran bulanan merupakan PPh Pasal 4 ayat (2),
bukan PPh Pasal 25.
 Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final,
tidak wajib PPh Pasal 25.
 Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPh
Pasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka atas
penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai dengan
ketentuan umum.
 Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yang
dipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkan
terhadap PPh terutang tahun pajak ybs. kecuali
untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya
bersifat final.
Angsuran Masa

23. Angsuran Masa
Angsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak
tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final:
 bagi Wajib Pajak bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak
masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harus
membuat laporan keuangan berkala, dan WP OPPT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf
b dan huruf c UU PPh; dan
 bagi selain Wajib Pajak diatas, angsuran pajak
diperlakukan seperti Wajib Pajak Baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a UU PPh,
besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya
angsuran pajak sebagaimana diatur dalam PMK
255/PMK.03/2008 std PMK 208/PMK.03/2009.

24.  Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir.
 SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika
SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT Masa
PPh Pasal 4 ayat (2).
 Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan
dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 wajib menyampaian Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh)
hari setelah Masa Pajak berakhir.
 Wajib Pajak yang telah menyetorkan Pajak Penghasilan dimaksud
pasal 10 ayat 1 dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Penghasilan.
 SPT Tahunan :
o Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final
dan/atau bersifat final.
o Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib Pajak
orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih
mengakomodasi
Penyetoran dan Pelaporan

26. CV Andik memiliki usaha penjualan gerabah dan memiliki peredaran
bruto:
• Januari s.d Desember 2013 sebesar Rp4.000.000.000,00
• Januari s.d Oktober 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00
2013 2014
201520142013
Penentuan Peredaran Bruto

27. Penentuan Peredaran Bruto
Pasar A
Rp80.000.000,00
Pasar B
Rp250.000.000,00
Pasar C
Rp400.000.000,00
Peredaran bruto usaha perdagangan tekstil Rajesh sebagai dasar pengenaan
Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar:
Dasar Pengenaan PPh Final= Rp80.000.000,00 + Rp250.000.000,00 +
Rp400.000.000,00
= Rp730.000.000,00
Rajesh Memiliki Tiga
Toko Tekstil

28. Penentuan Peredaran Bruto
Butik di Batam
Rp3.000.000.000,00
Peredaran bruto usaha sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang
bersifat final adalah sebesar Rp3.000.000.000,00
Butik di Singapura
Rp5.000.000.000,00
Di dalamnya termasuk omset
penjualan ke Mr. X di Singapura
sebesar Rp50.000.000
Penghasilan Sewa
Apartemen di
Singapura
Rp100.000.000,00
Penghasilan yang diterima Irine dari sewa apartemen dan butik di Singapura, tidak diperhitungkan
dalam menghitung batasan peredaran bruto untuk dapat dikenai PPh bersifat final
IRINE
(Pengusaha
Butik Pakaian)

29. Mulai Berlakunya
PP 46 Tahun
2013
Terdaftar
sebagai Wajib
Pajak
1 April 2013 1 Juli 2013
Penentuan Peredaran Bruto
Jumlah peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan Rp150.000.000,00
Peredaran bruto 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah:
Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp600.000.000,00
Karena peredaran bruto disetahunkan untuk 3 (tiga) bulan tersebut
tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan
berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun
pajak bersangkutan (Juli s.d. Desember 2013), dikenai pajak yang
bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
30 Juni 2013

30. Penentuan Peredaran Bruto
Karena penghasilan bulan November 2014 (bulan pertama mulai
terdaftar sebagai Wajib Pajak) yang disetahunkan tidak melebihi
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka
penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan
yang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
Gatut Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan
November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut,
memperoleh peredaran bruto sebesar Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah).
peredaran bruto November 2014 disetahunkan: 12/1 x
Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00

31. Penghitungan PPh Final dan Angsuran
PPh Pasal 25 Orang Pribadi
Hari Nugroho status kawin dengan 2 tanggungan sebagai pengusaha jasa konstruksi dan memiliki
toko materia “Cakar Beton” dengan omset penjualan selama tahun 2013 sebesar Rp 3.500.000.000
memperoleh jasa pelaksanaan konstruksi sebesar Rp 900.000.000 disamping itu juga memperoleh
jasa konsultasi sebesar Rp 500.000.000 total penghasilan yang diterima selama tahun 2013 sebesar
Rp 4.900.000.000
Kewajiban pembayaran PPh Hari Nugroho di tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. PPh sebesar 1% bersifat final dari peredaran bruto usaha toko material “Cakar Beton” untuk
setiap bulannya.
2. PPh dari jasa konstruksi dikenakan PPh bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah
tersendiri
3. Angsuran PPh Pasal 25 Januari s.d. Desember dihitung dari penghasilan jasa konsultasi tahun
2013 setelah dikurangi biaya-biaya dan PTKP serta krdit pajak yang telah dipotong pihak lain
misalkan Rp 14.750.000 dengan perhitungan sebagai berikut :
a. Penghasilan bruto jasa konsultasi Rp 500.000.000
b. Biaya kegiatan jasa konsultasi Rp 169.625.000
c. Penghasilan netto jasa konsultasi Rp 330.375.000
d. PTKP (K/2) Rp 30.375.000
e. Penghasilan Kena Pajak Rp 300.000.000
f. PPh terutang jasa konsultasi Rp 38.750.000
g. Pajak yang dipotong/dipubgut pihak lain Rp 14.750.000
h. PPh dibayar sendiri Rp 24.000.000
i. Angsuran PPh Pasal 25 jasa konsultasi
( Rp 24.000.000 / 12 bulan ) Rp 2.000.000

32. Penghitungan PPh Final dan Angsuran
PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan
Pada Tahun Pajak 2014 PT. Angin Selalu Ribut dikenai PPh yang bersifat
final.Berdasarkan pembukuan yang dilakukan di akhir tahun 2014 diketahui bahwa
peredaran bruto PT. Angin Selalu Ribut berjumlah Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
Dengan demikian pada Tahun Pajak 2015 dikenai PPh berdasarkan tarif umum Undang-
undang Pajak Penghasilan.
Contoh : Pada bulan Januari 2015 PT. Angin Selalu Ribu memperoleh penghasilan
sebesar Rp 200.000.000, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 150.000.000 dan PPh yang
dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp 51.000.000.
Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Penghasilan burto sebulan Rp 200.000.000
2. Biaya-biaya Rp 150.000.000
3. Penghasilan neto sebulan Rp 50.000.000
4. Penghasilan neto disetahunkan Rp 600.000.000
5. PPh terutang ( 12,5% x Rp 600.000.000) Rp 75.000.000
6. PPh yang dipotong/dipungut pihak lain Rp 51.000.000
7. PPh dibayar sendiri Rp 24.000.000
8. Angsuran PPh Pasal 25 (Rp 24.000.000 / 12 bulan) Rp 2.000.000

33. Penerapan Tarif
Kewajiban PT Daya Tangkap atas Kegiatan Usaha pada Bulan Agustus
2013:
menyetor PPh yang bersifat final sebesar Rp 500.000,00 ke kantor
pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan
menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan
paling lambat tanggal 16 September 2013.
Apabila SSP tersebut telah mendapat validasi dengan NTPN,
PT..Daya Tangkap dianggap telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal
4 ayat (2) Agustus 2013.
PT Daya Tangkap memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh yang bersifat
final sesuai PP ini.
Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan dari usaha
penjualan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang terutang untuk bulan
Agustus 2013 dihitung sebagai berikut:
PPh final = 1% x Rp 50.000.000,00
= Rp 500.000,00

34. Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain
Bendahara
Pemerintah
Penyerahan Barang
Pembayaran senilai
Rp20.000.000,00
CV. ABADI
MEBELINDO
Bendahara Pemerintah
memungut PPh Pasal 22 sebesar
1,5% x Rp20.000.000,00=
Rp300.000,00
dalam hal WP tidak memiliki SKB
WP dibebaskan dari
Pemungutan apabila
memiliki SKB
Rekanan Pemerintah yang
termasuk dalam kriteria WP yang
dikenai PPh Final
Kewajiban CV Abadi Mebelindo:
 menyetorkan PPh bersifat final sebesar Rp200.000,00 paling lambat pada tanggal 15
Agustus 2013.
 Dalam hal SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, dianggap telah
menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 15 Agustus 2013.
dalam hal CV Abadi Mebelindo menyetorkan pada tanggal 22 Agustus 2013 dan SSP-nya telah
mendapat validasi dengan NTPN, maka CV Abadi Mebelindo terlambat melakukan penyetoran
dan dianggap menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 22 Agustus 2013.
Juli 2013

35. Kompensasi Rugi
Wajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada Tahun
Pajak 2010. Berdasarkan ketentuan UU PPh, kerugian tersebut dapat
dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai
dengan Tahun Pajak 2015.
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Rugi pada
Tahun Pajak
2010
Jangka Waktu Kompensasi Kerugian
Kompensasi atas
Kerugian Tahun
2010 tidak dapat
dikompensasi di
Tahun Pajak 2014
Dikenai PPh Final
dan mengalami
kerugian
Kerugian dari penghasilan
yang dikenai PPh Final pada
Tahun Pajak 2014 tidak dapat
dikompensasi ke Tahun
Pajak berikutnya

36. Simulasi Pengisian SSP
Diisi dengan:
• Kode Akun
Pajak 411128
(Untuk Jenis
Pajak PPh Final)
dan
• Kode Jenis
Setoran 420
(untuk
pembayaran
PPh Final
peredaran bruto
tertentu)
PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 20134 2 0
0 4 1

37. Pengisian SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi
Diisi Jumlah Peredaran Bruto
Selama Satu Tahun Pajak
Diisi dengan Jumlah PPh
Pasal 4 ayat (2) yang Telah
Disetor

38. Pengisian SPT Tahunan
PPh Wajib Pajak Badan
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
N P W P :
NAMA WAJIB PAJAK :
JENIS USAHA : KLU :
NO. TELEPON : - NO. FAKS : -
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
NPWP KONSULTAN PAJAK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………………………………………….
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………………
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….
b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….
c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk)
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………………………………….
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..…………
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....………………..………………..………………..……
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..…
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..………
9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..…………
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………
c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………
11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :
a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
(6 – 7 – 8c)….
1
• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
2
5
6
8a
8c
7
D.PPhKURANG/LEBIHBAYAR
RUPIAH *)
3
(3)
C.KREDITPAJAKB.PPhTERUTANG
A.PENGHASILAN
KENAPAJAK
4
IDENTITAS
(1) (2)
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN :
FORMULIR
1771
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
10c
THN
11(9 – 10c)…..
TGL BLN
10a
9
8b
10b
TAHUN PAJAK
SPT PEMBETULAN
KE-…
02
Diisi dengan “Penghasilan
Usaha WP yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu”
Diisi Jumlah Peredaran Bruto
Selama Satu Tahun Pajak
Diisi dengan Jumlah PPh
Pasal 4 ayat (2) yang Telah
Disetor
Penghasilan Usaha WP yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu