persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417EMLI Indonesia
PERSIAPAN PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN disampaikan oleh Ibu Retno Darussalam, S.H., M.kn. merupakan salah satu materi dalam Workshop Pidanan Perdata yang akan di selenggarakan pada tanggal 24-25 Oktober 2017.
Beliau yang memilki backgroun sebagai commercial Lawyer memiliki spesialisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan, dan Konsultan Hukum untuk Hukum Keluarga dan Properti. Aktif memberikan ceramah hukum dikalangan organisasi sosial di Jakarta, DWP Kementerian Pendidikan Nasional, DWP Kementerian Luar Negeri, DWP Sekretariat Negara, pengasuh rubrik hukum keluarga pada Buletin Dharma Wanita Kementerian Luar Negeri.
HUKUM ACARA PERATUN adalah hukum yang mengatur cara-cara bersengketa di peradilan tata usaha negara, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa.
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417EMLI Indonesia
PERSIAPAN PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN disampaikan oleh Ibu Retno Darussalam, S.H., M.kn. merupakan salah satu materi dalam Workshop Pidanan Perdata yang akan di selenggarakan pada tanggal 24-25 Oktober 2017.
Beliau yang memilki backgroun sebagai commercial Lawyer memiliki spesialisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan, dan Konsultan Hukum untuk Hukum Keluarga dan Properti. Aktif memberikan ceramah hukum dikalangan organisasi sosial di Jakarta, DWP Kementerian Pendidikan Nasional, DWP Kementerian Luar Negeri, DWP Sekretariat Negara, pengasuh rubrik hukum keluarga pada Buletin Dharma Wanita Kementerian Luar Negeri.
HUKUM ACARA PERATUN adalah hukum yang mengatur cara-cara bersengketa di peradilan tata usaha negara, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
3. Kedudukan
• Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota
Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi
wilayah Provinsi (Pengadilan Tingkat
Banding). Pengadilan ini juga sebagai
Pengadilan Tingkat Banding terhadap
perkara-perkara yang diputus oleh
Pengadilan Negri.
4. FUNGSI PENGADILAN TINGGI
Fungsi Pengadilan Tinggi adalah.
• Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri
di dalam daerah hukumnya.
• Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan
di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya
peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan
sewajarnya.
• Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim
pengadilan negeri di daerah hukumnya.
• Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan
Tinggi dpt memberi peringatan, teguran, & petunjuk yg
dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam
daerah hukumnya.
5. Wewenang Pengadilan Tinggi
• Mengadili perkara yang diputus oleh
pengadilan negeri dalam daerah hukumnya
yang dimintakan banding.
• Berwenang untuk memerintahkan
pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-
surat untuk diteliti dan memberi penilaian
tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.
6. TUJUAN
• Pengadilan Tinggi sebagai instansi peradilan
tingkat kedua ditujukan untuk memeriksa
kembali putusan pengadilan tingkat pertama
yang belum memuaskan para pihak yang
beperkara. Ketidakpuasan tersebut
diakomodasi oleh hukum dengan
menciptakan upaya hukum banding. Untuk
melanjutkan proses pencarian keadilan di
tingkat tersebut, diperlukan pemahaman
yang utuh tentang proses pemeriksaan
perkara perdata dalam tingkat banding.
7. PROSES PENGADILAN
• Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat
(Pada Tingkat Pertama), dengan beberapa
kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
– Surat Permohonan Banding.
– Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila
menggunakan Advokat).
– Memori Banding.
• Pemohon / Kuasanya membayar biaya gugatan /
SKUM di Kasir.
• Memberikan SKUM yang telah dibayar dan
menyimpan bukti asli untuk arsip.
8. LANJUTAN…..
• Menerima tanda bukti penerimaan Surat
Permohonan Banding.
• Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas
(Inzage). Setelah menerima Surat Pemberitahuan,
Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk
datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk
mempelajari berkas.
• Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori
Banding dan salinan Kontra Memori Banding.
• Menunggu kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi
yang akan disampikan oleh Juru Sita Pengganti.