persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417EMLI Indonesia
PERSIAPAN PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN disampaikan oleh Ibu Retno Darussalam, S.H., M.kn. merupakan salah satu materi dalam Workshop Pidanan Perdata yang akan di selenggarakan pada tanggal 24-25 Oktober 2017.
Beliau yang memilki backgroun sebagai commercial Lawyer memiliki spesialisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan, dan Konsultan Hukum untuk Hukum Keluarga dan Properti. Aktif memberikan ceramah hukum dikalangan organisasi sosial di Jakarta, DWP Kementerian Pendidikan Nasional, DWP Kementerian Luar Negeri, DWP Sekretariat Negara, pengasuh rubrik hukum keluarga pada Buletin Dharma Wanita Kementerian Luar Negeri.
HUKUM ACARA PERATUN adalah hukum yang mengatur cara-cara bersengketa di peradilan tata usaha negara, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa.
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417EMLI Indonesia
PERSIAPAN PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN disampaikan oleh Ibu Retno Darussalam, S.H., M.kn. merupakan salah satu materi dalam Workshop Pidanan Perdata yang akan di selenggarakan pada tanggal 24-25 Oktober 2017.
Beliau yang memilki backgroun sebagai commercial Lawyer memiliki spesialisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan, dan Konsultan Hukum untuk Hukum Keluarga dan Properti. Aktif memberikan ceramah hukum dikalangan organisasi sosial di Jakarta, DWP Kementerian Pendidikan Nasional, DWP Kementerian Luar Negeri, DWP Sekretariat Negara, pengasuh rubrik hukum keluarga pada Buletin Dharma Wanita Kementerian Luar Negeri.
HUKUM ACARA PERATUN adalah hukum yang mengatur cara-cara bersengketa di peradilan tata usaha negara, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar hukum acara perdata Indonesia, termasuk pengertian, sifat, sumber hukum, fungsi, asas-asas, pengajuan gugatan dan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan gugur, verstek, perdamaian, jawaban, dan pembuktian.
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015ilmu ilmu
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 memperkenalkan prosedur penyelesaian gugatan sederhana yang lebih cepat dan murah. Gugatan dapat diselesaikan dalam 25 hari melalui upaya perdamaian, pembuktian, dan putusan oleh hakim tunggal. Upaya hukum berupa keberatan yang putusannya bersifat final dalam 7 hari. Peraturan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses keadil
Dokumen tersebut membahas tentang banding dan gugatan di pengadilan pajak. Secara ringkas, dibahas mengenai syarat-syarat pengajuan banding dan gugatan ke pengadilan pajak, proses pemrosesannya, hak-hak pemohon banding dan gugatan, jenis pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan pengadilan pajak, serta jenis putusan yang dapat diberikan.
Dokumen tersebut membahas berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan, diantaranya perlawanan (verzet), banding, kasasi, peninjauan kembali, dan derden verzet.
Dokumen tersebut membahas tentang pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Terdapat tiga pengadilan yaitu pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan khusus. Pengadilan tata usaha negara berada di tingkat kabupaten/kota sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara di tingkat provinsi.
Dokumen tersebut membahas ketentuan formal pengajuan banding dan gugatan pajak, termasuk syarat, hak-hak pemohon, prosedur pengajuan, dan contoh kasus.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar hukum acara perdata Indonesia, termasuk pengertian, sifat, sumber hukum, fungsi, asas-asas, pengajuan gugatan dan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan gugur, verstek, perdamaian, jawaban, dan pembuktian.
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015ilmu ilmu
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 memperkenalkan prosedur penyelesaian gugatan sederhana yang lebih cepat dan murah. Gugatan dapat diselesaikan dalam 25 hari melalui upaya perdamaian, pembuktian, dan putusan oleh hakim tunggal. Upaya hukum berupa keberatan yang putusannya bersifat final dalam 7 hari. Peraturan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses keadil
Dokumen tersebut membahas tentang banding dan gugatan di pengadilan pajak. Secara ringkas, dibahas mengenai syarat-syarat pengajuan banding dan gugatan ke pengadilan pajak, proses pemrosesannya, hak-hak pemohon banding dan gugatan, jenis pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan pengadilan pajak, serta jenis putusan yang dapat diberikan.
Dokumen tersebut membahas berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan, diantaranya perlawanan (verzet), banding, kasasi, peninjauan kembali, dan derden verzet.
Dokumen tersebut membahas tentang pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Terdapat tiga pengadilan yaitu pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan khusus. Pengadilan tata usaha negara berada di tingkat kabupaten/kota sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara di tingkat provinsi.
Dokumen tersebut membahas ketentuan formal pengajuan banding dan gugatan pajak, termasuk syarat, hak-hak pemohon, prosedur pengajuan, dan contoh kasus.
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
143-276-1-SM.pdf
1. Upaya hukum
Upaya
hukum
Biasa
Sifat terbuka dalam
masa tenggang
waktu.Putusan belum
berkekuatan hukum
tetap
verzet
Banding
kasasi
Luar biasa/istimewa
Putusannya sudah
berkekuatan hukum
tetap
Peninjauan
kembali
Derdenverzet/perlawa
nan pihak ketiga
1
3. Pengertian Kasasi
Menurut Prof. Sudikno
Kasasi ialah pembatalan putusan hakim / pengadilan dalam tingkat
pengadilan tertinggi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan
hukum yang berlaku.
Tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum yang berlaku artinya ;
1. Lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan
undang-undang, atau tidak memenuhi prosedur yang telah
ditentukan oleh undang-undang
2. Karena salah menerapkan atau melanggar peraturan hukum yang
berlaku
3. Karena melampaui batas wewenangnya.
3
4. Syarat dan Prosedur Kasasi
Permohonan Kasasi dapat diajukan oleh pihak yang
berperkara atau kuasanya, baik secara tertulis atau
lisan melalui Paniteraan Pengadilan Tingkat Pertama.
Permohonan harus diajukan tenggang waktu 14 hari
setelah putusan pengadilan Tinggi diberitahukan
kepada pemohon, dengan membayar biaya perkara.
Kemudian permohonan kasasi dicatat dalam buku
daftar (register) masa menan tangani akta
permohonan kasasi.
Selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan
kasasi terdaftar maka peniteraan pengadilan tingkat
pertama memberitahukan permohonan kasasi kepada
pihak lawan.
Dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemohon
kasasi tercatat dalam daftar, maka pemohon wajib
mengirimkan memori kasasi yang memuat alasan-
alasan mengapa pemohon mengajukan kasasi.
4
5. Dalam tenggang waktu 30 hari setelah memori kasasi
diterima oleh panitera pengadilan tingkat pertama, maka
salinnanya didirimkan kepada pihak lawan.
Dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima selinan
memori kasasi, pihak lawan wajib mengirimkan kontra
memori kasasi yang berisi tanggapan terhadap memori
kasasi.
Setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera
pengadilan tingkat pertama. Maka permohonan kasasi
memori dan kontra memori dalam waktu selambat-
lambatnya 30 hari mengirim ke panitera MA. Kemudian
panitera Mahkamah Agung akan memasukkan permohonan
kasasi dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut
dan tanggal penerimaan, serta membuat catatan singkat
tentang isinya dan melaporkan kepada Mahkamah Agung.
Sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung
maka permohonan tersebut dapat dicabut dan jika telah
dicabut, permohonan kasasi tidak dapat diajukan lagi.
5
6. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi
Sidang pemeriksaaan kasasi hanya melakukan
pemeriksaan terhadap berkas perkara dan surat surat
perkara yang dimohonkan kasasi. Seperti telah
dikemukan diatas, Mahkamah Agung dalam kasasi
hanya memeriksa soal hukumnya saja, tidak
mengenai soal peristiwa dan pembuktian, sehingga
memori kasasi dan kontra memori kasasi itu penting
sekali bagi Mahkamah Agung dalam menentukan
apakah hukum sudah diterapkan dengan benar benar
atau tidak oleh hakim yang telah memutuskan
perkara yang dimohonkan kasasi itu (judex facti).
Karena itu, jika memori kasasi tidak disertakan pada
permohonan kasasi, maka kasasi dianggap tidak ada
sebab dianggap tidak mempunyai alasan hukum.
6
7. Putusan Kasasi
Putusan kasasi berupa ;
1. Permohonan kasasi tidak dapat diterimakarena: jangka waktu pengajuan
kasasi telah lewat,memori kasasi tdk disertakan,pemohon belum
menggunakan haknya yg lain, verzet,banding.
2. Permohonan kasasi ditolakkarena keberatan2 yang diajukan oleh
Pemohon kasasi terhadap putusan judex facti semata-mata mengenai
peristiwa yg tdk masuk dlm wewenang hakim kasasi. Atau alasan yg
7
8. dikemukakan dalam memori kasasi bertentangan dengan hukum, sedangkan
judex facti telah benar menerapkan hukumnya.
3. Permohonan kasasi diterima (dikabulkan)bila memori kasasi beralasan
dan dibenarkan oleh majelis hakim MA. Ada kesalahan dalam penerapan
hukum atau tdk diterapkan sama sekali.
8