SlideShare a Scribd company logo
Upaya hukum
Upaya
hukum
Biasa
Sifat terbuka dalam
masa tenggang
waktu.Putusan belum
berkekuatan hukum
tetap
verzet
Banding
kasasi
Luar biasa/istimewa
Putusannya sudah
berkekuatan hukum
tetap
Peninjauan
kembali
Derdenverzet/perlawa
nan pihak ketiga
1
KASASI
Pengertian Kasasi
Menurut Prof. Sudikno
Kasasi ialah pembatalan putusan hakim / pengadilan dalam tingkat
pengadilan tertinggi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan
hukum yang berlaku.
Tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum yang berlaku artinya ;
1. Lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan
undang-undang, atau tidak memenuhi prosedur yang telah
ditentukan oleh undang-undang
2. Karena salah menerapkan atau melanggar peraturan hukum yang
berlaku
3. Karena melampaui batas wewenangnya.
3
Syarat dan Prosedur Kasasi
 Permohonan Kasasi dapat diajukan oleh pihak yang
berperkara atau kuasanya, baik secara tertulis atau
lisan melalui Paniteraan Pengadilan Tingkat Pertama.
 Permohonan harus diajukan tenggang waktu 14 hari
setelah putusan pengadilan Tinggi diberitahukan
kepada pemohon, dengan membayar biaya perkara.
Kemudian permohonan kasasi dicatat dalam buku
daftar (register) masa menan tangani akta
permohonan kasasi.
 Selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan
kasasi terdaftar maka peniteraan pengadilan tingkat
pertama memberitahukan permohonan kasasi kepada
pihak lawan.
 Dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemohon
kasasi tercatat dalam daftar, maka pemohon wajib
mengirimkan memori kasasi yang memuat alasan-
alasan mengapa pemohon mengajukan kasasi.
4
 Dalam tenggang waktu 30 hari setelah memori kasasi
diterima oleh panitera pengadilan tingkat pertama, maka
salinnanya didirimkan kepada pihak lawan.
 Dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima selinan
memori kasasi, pihak lawan wajib mengirimkan kontra
memori kasasi yang berisi tanggapan terhadap memori
kasasi.
 Setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera
pengadilan tingkat pertama. Maka permohonan kasasi
memori dan kontra memori dalam waktu selambat-
lambatnya 30 hari mengirim ke panitera MA. Kemudian
panitera Mahkamah Agung akan memasukkan permohonan
kasasi dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut
dan tanggal penerimaan, serta membuat catatan singkat
tentang isinya dan melaporkan kepada Mahkamah Agung.
 Sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung
maka permohonan tersebut dapat dicabut dan jika telah
dicabut, permohonan kasasi tidak dapat diajukan lagi.
5
Pemeriksaan dalam tingkat kasasi
 Sidang pemeriksaaan kasasi hanya melakukan
pemeriksaan terhadap berkas perkara dan surat surat
perkara yang dimohonkan kasasi. Seperti telah
dikemukan diatas, Mahkamah Agung dalam kasasi
hanya memeriksa soal hukumnya saja, tidak
mengenai soal peristiwa dan pembuktian, sehingga
memori kasasi dan kontra memori kasasi itu penting
sekali bagi Mahkamah Agung dalam menentukan
apakah hukum sudah diterapkan dengan benar benar
atau tidak oleh hakim yang telah memutuskan
perkara yang dimohonkan kasasi itu (judex facti).
Karena itu, jika memori kasasi tidak disertakan pada
permohonan kasasi, maka kasasi dianggap tidak ada
sebab dianggap tidak mempunyai alasan hukum.
6
Putusan Kasasi
Putusan kasasi berupa ;
1. Permohonan kasasi tidak dapat diterimakarena: jangka waktu pengajuan
kasasi telah lewat,memori kasasi tdk disertakan,pemohon belum
menggunakan haknya yg lain, verzet,banding.
2. Permohonan kasasi ditolakkarena keberatan2 yang diajukan oleh
Pemohon kasasi terhadap putusan judex facti semata-mata mengenai
peristiwa yg tdk masuk dlm wewenang hakim kasasi. Atau alasan yg
7
dikemukakan dalam memori kasasi bertentangan dengan hukum, sedangkan
judex facti telah benar menerapkan hukumnya.
3. Permohonan kasasi diterima (dikabulkan)bila memori kasasi beralasan
dan dibenarkan oleh majelis hakim MA. Ada kesalahan dalam penerapan
hukum atau tdk diterapkan sama sekali.
8
alhamdulillah,..
selesai
9

More Related Content

Similar to 143-276-1-SM.pdf

PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
MaulanaAminThahir1
 
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdfLaporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Pebriyana3
 
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
ilmu ilmu
 
KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF BERDASARKAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2015
KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF BERDASARKAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2015KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF BERDASARKAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2015
KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF BERDASARKAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2015
EllisaVikalista1
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
10.BANDING DAN GUGATAN
10.BANDING DAN GUGATAN10.BANDING DAN GUGATAN
10.BANDING DAN GUGATAN
KhairilJaa
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
Nurmalia Andriani
 
PTUN hsp.ppt tata usaha negara dalam peradilan
PTUN hsp.ppt tata usaha negara dalam peradilanPTUN hsp.ppt tata usaha negara dalam peradilan
PTUN hsp.ppt tata usaha negara dalam peradilan
LuhAriyani1
 
4. GUGATAN.pptx
4. GUGATAN.pptx4. GUGATAN.pptx
4. GUGATAN.pptx
SuhendriHendri9
 
Upaya hukum
Upaya hukumUpaya hukum
Upaya hukum
Daniel_Alfaruqi
 
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
arjunowidya
 
Slideshow-Hukum Acara Pidana _pidana-kemahiran-2
Slideshow-Hukum Acara Pidana _pidana-kemahiran-2Slideshow-Hukum Acara Pidana _pidana-kemahiran-2
Slideshow-Hukum Acara Pidana _pidana-kemahiran-2
bgpgeorgemarthin
 
Praperadilan
PraperadilanPraperadilan
Praperadilan
Likkah Likkah
 
Pertemuan 14 Hukum Acara Tata Usaha Negara.ppt
Pertemuan 14 Hukum Acara Tata Usaha Negara.pptPertemuan 14 Hukum Acara Tata Usaha Negara.ppt
Pertemuan 14 Hukum Acara Tata Usaha Negara.ppt
nlpt3435
 
PPT KELOMPOK 1 PERADILAN PAJAK.pptx
PPT KELOMPOK 1 PERADILAN PAJAK.pptxPPT KELOMPOK 1 PERADILAN PAJAK.pptx
PPT KELOMPOK 1 PERADILAN PAJAK.pptx
LailiRizki4
 
Tax Planning atas Banding
Tax Planning atas BandingTax Planning atas Banding
Tax Planning atas Banding
puspa
 
Upaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaUpaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidana
Ica Diennissa
 

Similar to 143-276-1-SM.pdf (20)

PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdfLaporan Mingguan PPL Perdata..pdf
Laporan Mingguan PPL Perdata..pdf
 
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Alur proses beracara secara utuh (Idik Saeful Bahri)
 
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
 
KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF BERDASARKAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2015
KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF BERDASARKAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2015KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF BERDASARKAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2015
KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF BERDASARKAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2015
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
 
Prosedur beracara di ptun
Prosedur beracara di ptunProsedur beracara di ptun
Prosedur beracara di ptun
 
10.BANDING DAN GUGATAN
10.BANDING DAN GUGATAN10.BANDING DAN GUGATAN
10.BANDING DAN GUGATAN
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
PTUN hsp.ppt tata usaha negara dalam peradilan
PTUN hsp.ppt tata usaha negara dalam peradilanPTUN hsp.ppt tata usaha negara dalam peradilan
PTUN hsp.ppt tata usaha negara dalam peradilan
 
4. GUGATAN.pptx
4. GUGATAN.pptx4. GUGATAN.pptx
4. GUGATAN.pptx
 
Upaya hukum
Upaya hukumUpaya hukum
Upaya hukum
 
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
 
Slideshow-Hukum Acara Pidana _pidana-kemahiran-2
Slideshow-Hukum Acara Pidana _pidana-kemahiran-2Slideshow-Hukum Acara Pidana _pidana-kemahiran-2
Slideshow-Hukum Acara Pidana _pidana-kemahiran-2
 
Praperadilan
PraperadilanPraperadilan
Praperadilan
 
Pertemuan 14 Hukum Acara Tata Usaha Negara.ppt
Pertemuan 14 Hukum Acara Tata Usaha Negara.pptPertemuan 14 Hukum Acara Tata Usaha Negara.ppt
Pertemuan 14 Hukum Acara Tata Usaha Negara.ppt
 
13 praperadilan
13 praperadilan13 praperadilan
13 praperadilan
 
PPT KELOMPOK 1 PERADILAN PAJAK.pptx
PPT KELOMPOK 1 PERADILAN PAJAK.pptxPPT KELOMPOK 1 PERADILAN PAJAK.pptx
PPT KELOMPOK 1 PERADILAN PAJAK.pptx
 
Tax Planning atas Banding
Tax Planning atas BandingTax Planning atas Banding
Tax Planning atas Banding
 
Upaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaUpaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidana
 

Recently uploaded

ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptxILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
NinaRahayuBelia
 
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAPEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
AchmadHasanBasri
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
muhammadarsyad77
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdfPERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
OsmanHjAbdulWahid
 
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptxEstimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
pcaiolenovo20232
 

Recently uploaded (6)

ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptxILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx
 
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAPEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdfPERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
 
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptxEstimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx
 

143-276-1-SM.pdf

  • 1. Upaya hukum Upaya hukum Biasa Sifat terbuka dalam masa tenggang waktu.Putusan belum berkekuatan hukum tetap verzet Banding kasasi Luar biasa/istimewa Putusannya sudah berkekuatan hukum tetap Peninjauan kembali Derdenverzet/perlawa nan pihak ketiga 1
  • 3. Pengertian Kasasi Menurut Prof. Sudikno Kasasi ialah pembatalan putusan hakim / pengadilan dalam tingkat pengadilan tertinggi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum yang berlaku artinya ; 1. Lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan undang-undang, atau tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang 2. Karena salah menerapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku 3. Karena melampaui batas wewenangnya. 3
  • 4. Syarat dan Prosedur Kasasi  Permohonan Kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya, baik secara tertulis atau lisan melalui Paniteraan Pengadilan Tingkat Pertama.  Permohonan harus diajukan tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan Tinggi diberitahukan kepada pemohon, dengan membayar biaya perkara. Kemudian permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar (register) masa menan tangani akta permohonan kasasi.  Selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar maka peniteraan pengadilan tingkat pertama memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak lawan.  Dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemohon kasasi tercatat dalam daftar, maka pemohon wajib mengirimkan memori kasasi yang memuat alasan- alasan mengapa pemohon mengajukan kasasi. 4
  • 5.  Dalam tenggang waktu 30 hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera pengadilan tingkat pertama, maka salinnanya didirimkan kepada pihak lawan.  Dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima selinan memori kasasi, pihak lawan wajib mengirimkan kontra memori kasasi yang berisi tanggapan terhadap memori kasasi.  Setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera pengadilan tingkat pertama. Maka permohonan kasasi memori dan kontra memori dalam waktu selambat- lambatnya 30 hari mengirim ke panitera MA. Kemudian panitera Mahkamah Agung akan memasukkan permohonan kasasi dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut dan tanggal penerimaan, serta membuat catatan singkat tentang isinya dan melaporkan kepada Mahkamah Agung.  Sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung maka permohonan tersebut dapat dicabut dan jika telah dicabut, permohonan kasasi tidak dapat diajukan lagi. 5
  • 6. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi  Sidang pemeriksaaan kasasi hanya melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara dan surat surat perkara yang dimohonkan kasasi. Seperti telah dikemukan diatas, Mahkamah Agung dalam kasasi hanya memeriksa soal hukumnya saja, tidak mengenai soal peristiwa dan pembuktian, sehingga memori kasasi dan kontra memori kasasi itu penting sekali bagi Mahkamah Agung dalam menentukan apakah hukum sudah diterapkan dengan benar benar atau tidak oleh hakim yang telah memutuskan perkara yang dimohonkan kasasi itu (judex facti). Karena itu, jika memori kasasi tidak disertakan pada permohonan kasasi, maka kasasi dianggap tidak ada sebab dianggap tidak mempunyai alasan hukum. 6
  • 7. Putusan Kasasi Putusan kasasi berupa ; 1. Permohonan kasasi tidak dapat diterimakarena: jangka waktu pengajuan kasasi telah lewat,memori kasasi tdk disertakan,pemohon belum menggunakan haknya yg lain, verzet,banding. 2. Permohonan kasasi ditolakkarena keberatan2 yang diajukan oleh Pemohon kasasi terhadap putusan judex facti semata-mata mengenai peristiwa yg tdk masuk dlm wewenang hakim kasasi. Atau alasan yg 7
  • 8. dikemukakan dalam memori kasasi bertentangan dengan hukum, sedangkan judex facti telah benar menerapkan hukumnya. 3. Permohonan kasasi diterima (dikabulkan)bila memori kasasi beralasan dan dibenarkan oleh majelis hakim MA. Ada kesalahan dalam penerapan hukum atau tdk diterapkan sama sekali. 8