Ahli Waris Pengganti dalam Buku II supaya direvisi, sesuai hasil Rakernas 2010 hanya kepada cucu saja. Dengan demikian sekaligus menyatakan bahwa ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 167 huruf c) angka 2) s.d. 6) yang berkaitan dengan ahli waris pengganti tidak berlaku.
Ahli Waris Pengganti dalam Buku II supaya direvisi, sesuai hasil Rakernas 2010 hanya kepada cucu saja. Dengan demikian sekaligus menyatakan bahwa ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 167 huruf c) angka 2) s.d. 6) yang berkaitan dengan ahli waris pengganti tidak berlaku.
"Perlu kajian akademis / penelusuran kembali istilah dan rujukan yang lebih shahih (valid) secara syar'i di dalam permasalahan ketentuan anak angkat dan ahli waris pengganti.
Semua hasil rumusan Rakernas tahun 2011 di Jakarta, kecuali yang dilakukan perubahan dalam rumusan ini, tetap berlaku dan dijadikan sebagai rumusan dalam Rakernas tahun 2012 di Manado.
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417EMLI Indonesia
PERSIAPAN PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN disampaikan oleh Ibu Retno Darussalam, S.H., M.kn. merupakan salah satu materi dalam Workshop Pidanan Perdata yang akan di selenggarakan pada tanggal 24-25 Oktober 2017.
Beliau yang memilki backgroun sebagai commercial Lawyer memiliki spesialisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan, dan Konsultan Hukum untuk Hukum Keluarga dan Properti. Aktif memberikan ceramah hukum dikalangan organisasi sosial di Jakarta, DWP Kementerian Pendidikan Nasional, DWP Kementerian Luar Negeri, DWP Sekretariat Negara, pengasuh rubrik hukum keluarga pada Buletin Dharma Wanita Kementerian Luar Negeri.
Informasi hasil Rumusan Rakernas PA 2010 yang terdapat dalam situs mahkamahagung.co.id ternyata berbeda dengan yang asli, yang terdapat pada situs badilag.net (dulu, kini tak bisa lagi diakses publik)
Tentang Ahli Waris Pengganti ...
badilag.net hal. 2 nomor 5; sedang mahkamahagung.co.id, di hal. 3 nomor 5.
"Perlu kajian akademis / penelusuran kembali istilah dan rujukan yang lebih shahih (valid) secara syar'i di dalam permasalahan ketentuan anak angkat dan ahli waris pengganti.
Semua hasil rumusan Rakernas tahun 2011 di Jakarta, kecuali yang dilakukan perubahan dalam rumusan ini, tetap berlaku dan dijadikan sebagai rumusan dalam Rakernas tahun 2012 di Manado.
persiapan penanganan perkara perdata di pengadilan 230417EMLI Indonesia
PERSIAPAN PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN disampaikan oleh Ibu Retno Darussalam, S.H., M.kn. merupakan salah satu materi dalam Workshop Pidanan Perdata yang akan di selenggarakan pada tanggal 24-25 Oktober 2017.
Beliau yang memilki backgroun sebagai commercial Lawyer memiliki spesialisasi masalah-masalah yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan, dan Konsultan Hukum untuk Hukum Keluarga dan Properti. Aktif memberikan ceramah hukum dikalangan organisasi sosial di Jakarta, DWP Kementerian Pendidikan Nasional, DWP Kementerian Luar Negeri, DWP Sekretariat Negara, pengasuh rubrik hukum keluarga pada Buletin Dharma Wanita Kementerian Luar Negeri.
Informasi hasil Rumusan Rakernas PA 2010 yang terdapat dalam situs mahkamahagung.co.id ternyata berbeda dengan yang asli, yang terdapat pada situs badilag.net (dulu, kini tak bisa lagi diakses publik)
Tentang Ahli Waris Pengganti ...
badilag.net hal. 2 nomor 5; sedang mahkamahagung.co.id, di hal. 3 nomor 5.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
1. STANDARD OPERATING PROSEDURE
(S O P)
PROSEDUR BERACARA PERKARA BANDING ( untuk dimuat dalam Website PTA)
I. PROSES PENGAJUAN DI TINGKAT PERTAMA
1. Pihak-pihak yang tidak puas putusan Tingkat Pertama mengajukan banding
secara tertulis atau lisan pada Pengadilan Agama yang memutus perkara
dalam tenggang waktu.
- 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya hari pengucapan
putusan / pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir.
- 30 (tiga puluh) hari kepada Pemohon banding yang tidak bertempat tin
gal di Wilayah hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara.
2. Membayar Biaya Perkara Banding.
3. Panitera membuat Akta Pernyataan Banding.
4. Panitera memberitahukan adanya Permohonan banding kepada terbanding.
5. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon
banding dapat pula mengajukan kontra memori banding.
6. 14 (empat belas) hari setelah permohonan banding diberitahukan kepada
Pihak lawan, Panitera memberitahukan kesempatan kepada kedua belah
pihak untuk melihat / mempelajari (inzage) surat-surat/berkas perkara
banding dikantor Pengadilan Agama.
7. Berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan banding.
II. PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI TINGKAT BANDING.
1. Berkas perkara banding yang diterima dari Tingkat Pertama dicatat dan
diberi nomor register.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama membuat penetapan Majelis Hakim yang
akan memeriksa perkara tersebut.
3. Panitera menunjuk Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim
yang akan memeriksa perkara tersebut.
4. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis
Hakim dan Copy berkas kepada Hakim Anggota.
5. Majelis Hakim memutus Perkara banding.
6. Salinan Putusan dikirim kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk
disampaikan kepada Pihak-pihak yang beperkara.
2. MEKANISME PERJALANAN BERKAS PERKARA BANDING PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
(PEDOMAN PARA PELAKSANA KEPANITERAAN)
1. Bagian Umum Pengadilan Tingkat Banding menerima Berkas Perkara banding yang
dikirm dari Pengadilan Tingkat pertama.
2. Berkas perkara yang diterima oleh bagian umum diteruskan ke Panmud Banding
melalui Meja I dengan buku ekspedisi.
3. Meja I menerima berkas banding dan mencatatnya dalam buku bantu penerimaan
berkas perkara banding selanjutnya memeriksa kelengkapan berkas perkara
banding.
- Bila lengkap berkas perkara banding dan biaya banding, diserahkan ke Kasir
untuk diberi nomor perkara dan dicatat dalam buku jurnal
- Bila tidak lengkap disampaikan ke Panmud banding untuk dibuat surat meminta
kekurangan ke Pengadilan Agama pengaju.
4. Berkas perkara yang telah diberi nomor perkara oleh kasir diteruskan ke Meja II
dengan buku ekspedisi untuk dicatat dalam buku register banding.
5. Berkas perkara banding yang telah di register diteruskan ke Panmud Banding untuk
dilengkapi dengan Instrumen PMH, PHS, Penunjukan PP, dan Instrumen yang
berkaitan selanjutnya diteruskan ke Panitera / Wakil Panitera dengan Buku
Ekspedisi.
6. Panitera/Wakil Panitera setelah menerima berkas perkara banding, meneruskan
kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama guna ditetapkan Majelis Hakim yang
menangani perkara, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terdaftar.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama setelah menunjuk Majelis Hakim yang
menyidangkan perkara banding tersebut dengan bentuk penetapan dengan Mengisi
blangko Isian yang telah tersedia, kemudian menyerahkan kembali berkas perkara
banding ke Panitera /Wakil Panitera utnuk ditunjuk Panitera Pengganti yang
membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.
8. Panitera/Wakil Panitera setelah membuat Surat penunjukan Panitera Pengganti
menyerahkan berkas perkara banding tersebut kepada Panitera Pengganti untuk
dibuatkan :
- Penyelesaian instrument yang telah disiapkan dan diserahkan kepada Meja II
untuk pengisian register.
- Menggandakan berkas dalam bentuk fotocopy rangkap II.
3. 9. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara dengan buku Ekspedisi
- Asli untuk Ketua Majelis Hakim.
- Fotocopy berkas masing-masing kepada Hakim Anggota pembaca I dan
pembaca II.
10. Majelis Hakim melakukan persiapan persidangan dengan
- Mempelajari berkas perkara banding.
- Mengadakan rapat musyawarah Majelis Hakim.
- Pengonsepan putusan setelah dicapai hasil musyawarah.
- Pembacaan putusan sedapat dapatnya dilakukan diruang sidang Pengadilan
Tinggi Agama.
- Putusan yang dibacakan sudah dalam bentuk ketikan.
- Berkas perkara bersama dengan putusan yang telah final, dan di paraf Ketua
Majelis Hakim, selanjutnya diserahkan ke Panitera Pengganti untuk Proses
Minutasi.
- Berkas perkara yang telah diminutasi oleh Panitera Pengganti diserahkan kepada
Majelis Hakim untuk penanda tanganan putusan dan paraf diminutasi Ketua
Majelis dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Panitera Pengganti untuk
diserahkan kepada Meja III untuk proses pengiriman kembali Bundel A beserta
dengan Salinan Putusan untuk disampaikan kepada Pihak-pihak berperkara
kepada Pengadilan Agama pengaju, dan Bundel B bersama dengan asli putusan
di arsipkan.
- Relaas pemberitahuan Putusan dari Pengadilan Agama Pengaju diterima bagian
umum diteruskan ke Panitera untuk di disposisi dan diserahkan di Meja III untuk
diarsipkan.
- Meja III membuat instrument tentang relaas pemberitahuan isi putusan kepada
Meja II untuk pengisian register.
Setiap penyerahan berkas perkara ke Pihak-pihak pengelola dibuat bukti
penyerahan dalam bentuk Buku Ekspedisi.
4. Nama-nama Perumus Standard Operating Prosedure Kepaniteraan :
1. Dra. Hj. Masfaridah
2. M. Adil, BA
3. Drs. A. Kadir, MH
4. Dra. Junaeni
5. Drs. Mustamin
6. Dra. Nuranah
7. Hj. Andi Syuhada, S.Ag
8. Hj. Rinalty, S.Ag
9. Muh. Syahdimas Yusri, S.Si
10. Mustini
11. Muharromah
Palu, 7 Oktober 2010
PENGARAH
Hakim Tinggi Pengawas Bidang
Kinerja dan Pelayanan Publik
MENGETAHUI,
KETUA PTA PALU TTD
TTD
Drs. H. Iskandar Paputungan, MH
Drs. H. Djufri Palallo, SH.MH
NIP. 19481010 197602 1 002