Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (15)
Similar to Sesi 1 kelembagaan bank sentral -tegal (candra-pres)
Similar to Sesi 1 kelembagaan bank sentral -tegal (candra-pres) (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Sesi 1 kelembagaan bank sentral -tegal (candra-pres)
- 1. MATERI LOKAKARYA KEBANKSENTRALAN GURU SMA/SMK BIDANG STUDI EKONOMI KELEMBAGAAN BANK SENTRAL TEGAL, 3 – 4 FEBRUARI 2015 PUSAT RISET DAN EDUKASI BANK SENTRAL
- 2. Topik Bahasan 2 • Perkembangan Kelembagaan Bank Sentral1 • Perkembangan Bank Sentral di Beberapa Negara2 • Perkembangan Tujuan, Fungsi, dan Kelembagaan Bank Indonesia3 • Hubungan Kelembagaan Bank Indonesia4 • Independensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Bank Indonesia5
- 3. Bank sentral merupakan lembaga keuangan sentral yang berperan strategis bagi perekonomian suatu negara. Secara garis besar, peranan strategis bank sentral dapat dilihat dari enam peran dan fungsi bank sentral yaitu: 1. Bank sirkulasi, bank sentral diberi mandat untuk menerbitkan dan mengatur alat/instrumen pembayar yang sah (legal tender) di suatu negara/wilayah. 2. Kasir pemerintah, bank sentral diberi mandat untuk melakukan berbagai layanan perbankan pemerintah. 3. Bankers bank, bank sentral bertindak sebagai bankir bagi bank komersial. 4. Otoritas moneter, bank sentral diberi mandat untuk memelihara stabilitas moneter. 5. Otoritas sistem keuangan, bank sentral diberi mandat untuk mencapai dan menjaga stabilitas sistem keuangan. 6. Otoritas sistem pembayaran, bank sentral diberi mandat untuuk menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. 3 Perkembangan Kelembagaan Bank Sentral Enam Peran dan Fungsi Bank Sentral
- 4. Keseluruhan fungsi tersebut mengalami evolusi dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial politik serta teori ekonomi. Pendirian Sveriges Risk Bank (1668) di Swedia dan Bank of England (1694) di Inggris merupakan cikal bakal bank sentral modern. Bank komersial berfungsi sbg bank sirkulasi. Juga sbg bankers’ bank (lenders of the last resort). Peran kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran terbatas. Peran kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran meningkat. Kadang masih sbg bank komersial. Sebagai bagian dr Pemerintah, termasuk pembiayaan fiskal dan program Pemerintah. Tujuan jamak (inflasi, kurs, pertumbuhan, lapangan kerja, neraca Tujuan tunggal, yaitu stabilitas harga, utk pertumbuhan ekonomi. Fokus pd tiga tugas: kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Independen dr Pemerintah dg koordinasi. Penguatan akuntabilitas dan transparansi. Bank Sirkulasi & Bankers’ bank Bank Sentral (dahulu) Bank Sentral (dewasa ini) Perkembangan Kelembagaan Bank Sentral Evolusi Bank Sentral 4
- 5. • Dalam definisi yang paling sederhana, bank sentral adalah bank yang memegang simpanan bank lain dan menggunakannya untuk settlement pembayaran antar bank (Singleton, 2011) • Menurut Hawke (1973), bank sentral adalah sebuah organisasi yang berdiri antara pemerintah dan perbankan • Menurut Kisch dan Elkin (1932), bank sentral adalah ‘bagian dari kebijakan publik dan bukan merupakan instrumen dari kepentingan pribadi’. Bank sentral menerapkan (dan kadang membantu memformulasikan) kebijakan publik pada sektor perbankan, dan yang terkait dengan variabel ekonomi yang dapat dipengaruhi melalui sektor perbankan. Perkembangan Kelembagaan Bank Sentral Definisi dan Fungsi Bank Sentral 5
- 6. Menurut Singleton (2006), kegiatan bank sentral meliputi: 1. Bank sentral menerbitkan uang (dalam bentuk kertas dan koin) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Bank sentral menerapkan dan memformulasikan kebijakan moneter. 3. Bank sentral menjalankan tugas sebagai bank dan lembaga pelayanan bagi pemerintah, dan terkadang mengelola utang luar negeri 4. Bank sentral menyimpan cadangan/simpanan bank umum dan menyelesaikan settlement keuangan antar bank 5. Bank sentral memelihara dan mempertahankan kekuatan sistem keuangan, dan pada saat tertentu bertindak sebagai lender of last resort serta bertugas mengawasi perbankan 6. Bank sentral menjalankan kebijakan pemerintah dalam hal nilai tukar dan memelihara serta mengelola cadangan devisa 7. Bank sentral turut mendorong pembangunan ekonomi 8. Bank sentral memberi saran kepada pemerintah menyangkut kebijakan ekonomi 9. Bank sentral turut serta dalam perjanjian kerjasama moneter internasional 6 Perkembangan Kelembagaan Bank Sentral Definisi dan Fungsi Bank Sentral
- 7. Tujuh area utama tugas bank sentral (McKinley dan Banaian, 2005) 1. Pengendalian kebijakan moneter; 2. Pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa; 3. Agen fiskal 4. Sebagai lender of last resort; 5. Mengawasi dan mengatur perbankan; 6. Mengelola sistem pembayaran; 7. Mengelola dan memelihara mata uang; Menurut Charles Goodhart (1991, p.5), kenapa bank sentral karena posisinya dalam sistem berada di tengah-tengah/sentral, bank sentral memiliki kekuatan politik sebagai bank pemerintah, kekuasaan yang dimiliki biasanya sangat besar, dan yang terpenting adalah kemampuan bank sentral untuk menyediakan uang dalam jumlah besar menjadikan bank sentral sebagai ‘bank-nya bank’, yaitu bank yang menyediakan likuiditas ekstra pada saat bank umum mengalami kesulitan. 7 Perkembangan Kelembagaan Bank Sentral Definisi dan Fungsi Bank Sentral
- 8. 8 Perkembangan Kelembagaan Bank Sentral Tujuan dan Tugas Bank Sentral Tujuan jamak (multiple objectives) • Pertumbuhan ekonomi • Kesempatan kerja • Kestabilan harga Tujuan tunggal (single objective) • Kestabilan harga
- 9. 9 Perkembangan Kelembagaan Bank Sentral Tujuan dan Tugas Bank Sentral • Sistem Keuangan yang sehat • Lender of last resort • Kelancaran sistem pembayaran tunai dan non tunai • Industri perbankan yang sehat • Stabilitas harga • Stabilitas nilai tukar Stabilitas Moneter Stabilitas Perbankan Stabilitas Sistem Keuangan Stabilitas Sistem Pembayaran
- 10. Sumber: Hubbard (2002), dimodifikasi Sistem Keuangan Rmh Tangga Perush. Pemerintah Peminjam Rmh Tangga Perush. Pemerintah Penabung Laba/Rugi Dana Laba/Rugi Dana Dana Laba/Rugi Laba/Rugi Dana Keterlibatan Pemerintah / Bank Sentral Perantara Keuangan Pasar Keuangan Infrastruktur dan Lingkungan 10 Perkembangan Kelembagaan Bank Sentral Peran Bank Sentral dalam Aliran Dana
- 11. 11 Perkembangan Kelembagaan Bank Sentral Tata Kelola Bank Sentral Tata Kelola Independensi TransparansiAkuntabilitas
- 12. 12 Perkembangan Kelembagaan Bank Sentral Tata Kelola Bank Sentral A. Independensi (berbagai literatur) 1. Independensi Kelembagaan (Institutional Independence), kedudukan bank sentral berada di luar lembaga pemerintah dan/atau bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. 2. Independensi Sasaran Akhir (Goal Independence), kebebasan bank sentral dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter sebagai penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dalam UU. 3. Independensi Instrumen (Instrument Independence), kebebasan bank sentral dalam menggunakan instrumen moneter dan menetapkan sendiri target operasional kebijakan moneter untuk mencapai sasaran akhir yang ditetapkan. 4. Independensi Personal (Personal Independence), kemampuan dan kewenangan dewan gubernur bank sentral sebagai badan pembuat kebijakan untuk menolak campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan UU. 5. Independensi Keuangan (Financial Independence), kewenangan yang diberikan UU kepada bank sentral untuk menetapkan dan mengelola anggaran dan aset kekayaan tanpa perlu persetujuan dan pemerintah atau parlemen.
- 13. 13 Perkembangan Kelembagaan Bank Sentral Tata Kelola Bank Sentral B. Transparansi (Geraats, 2002) 1. Transparansi Politik (Political Transparency), transparansi dalam bentuk tujuan-tujuan formal, target-target kuantitatif dan kejelasan tentang struktur institusi. 2. Transparansi Ekonomi, Prosedur, dan Kebijakan (Economic, Procedural, and Policy Transparency), transparansi untuk mengetahui latar belakang kebijakan-kebijakan yang dilakukan. 3. Transparansi Operasional (Operational Transparency), diperlukan untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses pencapaian suatu kebijakan. C. Akuntabilitas Bank sentral yang baik adalah yang berwibawa, dapat dipercaya, dan melakukan tugasnya dengan baik. Bank sentral harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya dan diawasi olelh lembaga pengawas berkoordinasii dengan pemerintah. Akuntabilitas tersebut juga ditunjukkan kepada masyarakat yang direalisasikan dengan mengkomunikasikan berbagai kebijakan yang ditermpuhnya.
- 14. 14 Perkembangan Bank Sentral di Beberapa Negara Bank of England BoE didirikan pada tahun 1694 dengan tujuan awal sebagai bank pemerintah dan pengelola utang negara. Berawal sebagai bank komersial kemudian dinasionalisasi menjadi bank sentral. Sejak April 2013 kewenangan BoE diperluas dengan berdirinya Prudential Regulatory Authority (PRA). Federal Reserve Banks The Fed dibentuk tahun 1913 setelah kongres menyetujui The Federal Reserve Act. The Fed semula sebagai bank bentukan pemerintah dan dikontrol oleh pemerintah, dan menjadi independen pada tahun 1951 setelah berakhirnya depresi besar dan Perang Dunia II. Namun independensinya dipertanggungjawabkan dengan melaporkan secara rutin kegiatannya kepada senat dan parlemen. Hong Kong Monetary Authority HKMA didirikan pada tahun 1993 yang merupakan penggabunganbadan pengelola pertukaran mata uang dan badan pengawasan perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya HKMA melaporkan kepada Menteri Keuangan. HKMA merupakan lembaga pemerintah yang diberi otoritas untuk memelihara kestabilan moneter dan perbankan.
- 15. 15 Perkembangan Bank Sentral di Beberapa Negara Monetary Authority of Singapore MAS merupakan bank sentral Singapura didirikan pada 1 Januari 1971. Pembentukan MAS dilatarbelakangi tingginya perkembangan sektor keuangan di Singapura yang menjadi salah satu pusat keuangan di Kawasan Asia. MAS merupakan lembaga yang memegang mandat penuh untuk melaksanakan fungsi bank sentral yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan dan moneter. Sebelum dibentuknya MAS, fungsi moneter dilakukan oleh Departemen Keuangan. European Central Bank ECB merupakan bank sentral Eropa yang berdiri pada 1 Juni 1998. ECB memiliki dua tugas utama yaitu menjaga nilai tukar mata uang Euro dan menjaga kestabilan harga di Eurozone. Eurozone terdiri dari 17 negara yang sejak tahun 1999 sepakat untuk menggunakan mata uang tunggal, Euro dan membangun sistem bank sentral yang dinamakan Eurosystem. ECB merupakan bank sentral kawasan yang independen secara politik maupun keuangan. Jadi, ECB tidak dapat diintervensi oleh pemerintah negara dalam Eurosystem dan anggaran operasional ECB berasal dari iuran anggota dan memiliki otonomi untuk mengelola anggaran tersebut.
- 16. Peran dan kelembagaan bank sentral di Indonesia juga mengalami evolusi dr bank sirkulasi hingga menjadi bank sentral dewasa ini. UU No. 11 Th 1953 ttg BI sbg pengganti DJB wet 1922. BI sebagai bank sentral RI. Bagian dr Pemerintah Kebijakan oleh Dewan Moneter Pencetakan uang utk defisit fiskal vs. Sanering 1959 dan hyperinflasi 1965/68. Dominasi politik dan pembiayaan bank sentral. Pencetakan uang vs. Sanering (Gunting Sjafrudin) 1950. Bentuk formal bank sentral belum ada. De Javasce Bank (DJB) vs BNI. UUD 1945 Pasal 23: BI sbg bank sentral UU Nasionalisasi DJB StatusLandasan Hukum Peran Peristiwa Penting DJB dan BNI sbg bank sirkulasi. Mata uang Belanda & Jepang vs. ORI. Tugas: (i) Stabilitas moneter, (ii)Pengedaran uang, (iii) Sistem pembayaran. Peran sbg: (i) Agen Pemb, (ii) Kasir Pem, (ii) Bankers bank Masih menjalankan fungsi bank komersial. 1945-1952 1953-1967 16Perkembangan Tujuan, Fungsi, dan Kelembagaan Bank Indonesia
- 17. StatusLandasan Hukum PeranPeristiwa Penting Stabilisasi ekon (1968-72) Hasil minyak (1973-82) & kebijakan kredit selektif KLBI). Deregulasi (1983-92) dan kebijakan moneter tidak langsung. Krisis 1997, BLBI, reformasi. Konflik tujuan stabilitas harga dan kurs rupiah vs. tujuan ekonomi lain. BI sebagai bank sentral RI Bagian dari Pemerintah Peran dan kebijakan oleh Dewan Moneter UU No. 13 Th 1968 ttg Bank Sentral. Tugas: (i) Stabilitas nilai rupiah, (ii) Mendorong produksi, kesempatan kerja. Masih berperan sbg: (i) Agen Pembangunan, (ii) Kasir Pemerintah, (ii) Bankers bank. Fungsi bank komersial tidak ada lagi. BANK INDONESIA dewasa ini ... 1968-1998 1999-Sekarang 17 Perkembangan Tujuan, Fungsi, dan Kelembagaan Bank Indonesia
- 18. 1946 Pendirian BNI sbg bank umum yg berfungsi sbg bank sirkulasi 1951 Nasionalisasi de Javasche Bank menggantikan BNI sbg bank sirkulasi 1997/1998 Krisis1953 Pendirian BI sbg Bank Sentral (UU no. 11 Th 1953) 1968 Diundangkan UU no. 13 Th 1968 ttg Bank Sentral BI sbg bagian Pemerintah, Setingkat kementerian negara 1999 BI sebagai bank sentral independen (UU no. 23 Th 1999) Pasca reformasi terdapat perubahan politik hukum yang cukup mendasar, dengan lingkungan sosial dan politik yang berubah cepat turut menyumbang atas fenomena ditransformasikan-nya BI menjadi bank sentral yang independen. 2008 Krisis 2008 PERPPU amandemen kedua UUBI Penguatan akuntabilitas, transparansi, dan krediibilitas pembentukan BSBI Fungsi LOLR pengaturan mengenai FPD 18 2004 UU 3 Th 2004 amandemen pertama UUBI BI sebagai bank komersial dg fungsi bank sirkulasi dan pengawasan bank BI (sebagai bagian dari pemerintah) diminta untuk membiayai proyek- proyek pemerintah. BI menjalankan peran sebagai otoritas moneter, pengawasan bank dan kasir pemerintah dan pengedaran uang Kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen berada diluar pemerintahan yang diberikan wewenang mengatur/menerbitkan peraturan. Perlunya langkah responsif dalam membendung dampak krisis Menjaga kepercayaan masy. thd perbankan Mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bagi bank Mengubah ketentuan kriteria agunan FPJP 18 Perkembangan Tujuan, Fungsi, dan Kelembagaan Bank Indonesia
- 19. 19 Sesuai dengan Undang Undang Repuplik Indonesia tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004 dan UU No.6 tahun 2009 • BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia • BI adalah badan hukum dan lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dalam undang-undang • Pemberian independensi diimbangi dengan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi. Perkembangan Tujuan, Fungsi, dan Kelembagaan Bank Indonesia Status dan Kedudukan BI
- 20. 20 Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang : • Mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara • Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter • Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran • Menjaga stabilitas sistem keuangan • Menjalankan fungsi sebagai “lender of the last resort” Perkembangan Tujuan, Fungsi, dan Kelembagaan Bank Indonesia Status dan Kedudukan BI
- 21. 21 Meyampaikan laporan keuangan BI yang telah diperiksa Memeriksa laporan keuangan BI - Laporan Tahunan, triwulanan/ sewaktu- waktu - persetujuan ATBI (operasional) Laporan triwulanan/ sewaktu-waktu, Tahunan Mengambil sumpah dan janji anggota Dewan Gubernur Hasil telaah Menteri Kementerian PUBLIK (Informasi Tahunan) DPR Presiden Kepala Negara Kepala PemerintahanBPK MA BADAN SUPERVISI o Menetapkan UU BI o Pemilihan Pimpinan BI Koordinasi Primary Constitutional Organs: Presiden, DPR, MPR, BPK, MK, DPD, MA Auxiliary Institutions: BI, KPK, KY Perkembangan Tujuan, Fungsi, dan Kelembagaan Bank Indonesia Status dan Kedudukan BI
- 22. 22 fiscal policy monetary policy controlling Hal Keuangan Pasal 23 UUD 1945 (Sebelum Amandemen) ayat (1) APBN ayat (2) Pajak ayat (3) * Mata Uang ayat (5) BPK UUD 1945 (Setelah Amandemen) Pasal 23 APBN Pasal 23A Pajak Pasal 23B** Mata Uang Pasal 23D*** Bank Sentral Pasal 23E, 23F, 23G BPK Perkembangan Tujuan, Fungsi, dan Kelembagaan Bank Indonesia Status dan Kedudukan BI
- 23. 23 Ketentuan Umum (Pasal 1-3) UU BI Status, Tempat Kedudukan, & Modal (Pasal 4-6) Tujuan Dan Tugas (Pasal 7-9) Dewan Gubernur (Pasal 36-51) Hubungan Dengan Pemerintah (Pasal 52-56) Tugas Menetapkan & Melaksanakan Kebijakan Moneter (Pasal 10-14) Tugas Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran (Pasal 15-23) Tugas Mengatur & Mengawasi Bank (Pasal 24-35) Hubungan Internasional (Pasal 57) Akuntabilitas Dan Anggaran (Pasal 58-64) Ketentuan Pidana & Sanksi Adm (Pasal 65-72) Ketentuan Peralihan (Pasal 73-78) Ketentuan Penutup (Pasal 79) - Uang Rupiah (Ps. 2-3) - Status (Ps. 4) - Modal (Ps. 6) - Tujuan (Ps. 7) - Tugas (Ps. 8) - Kebijakan Moneter (Ps. 10) - Fungsi LOLR (Ps. 11) - Kebijakan nilai tukar (Ps. 12) - Pengelolaan cadev (Ps. 13) - Penyelenggaraan survei (Ps. 14) - Kewenangan di bidang SP (Ps. 15) - Kliring & Setelmen (Ps. 16-18) - Dialihkan menjadi kewenangan OJK - UU BI (UU No. 23 Th 1999) ditetapkan tanggal 17 Mei 1999, (13 Bab, 79 Pasal) - Dua kali perubahan, yaitu UU No. 3 Th, 2004 dan UU No. 6 Th. 2009) Perkembangan Tujuan, Fungsi, dan Kelembagaan Bank Indonesia Status dan Kedudukan BI – Materi Pokok UU BI
- 24. UU BI UU OJK UU Transfer Dana UU Perbankan UU Mata Uang Kewenangan Mikroprudensial perbankan oleh OJK. Makroprudensial perbankan oleh BI. Koordinasi bauran kebijakan BI- OJK (pengaturan dan pengawasan). Sistem informasi yang terintegrasi. Kewenangan BI dalam pengelolaan Rupiah Perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Rupiah berkoordinasi dengan Pemerintah. Cakupan Sistem Pembayaran (tunai dan non tunai). Pengalihan perizinan, pengaturan dan pengawasan dari BI ke OJK Kewenangan BI dalam memberikan izin, mengatur, dan mengawasi, serta mendapat laporan dari penyelenggara transfer dana. 24 Perkembangan Tujuan, Fungsi, dan Kelembagaan Bank Indonesia Status dan Kedudukan BI – Hubungan UU BI dan UU Lainnya
- 25. 25 Perkembangan Status dan Kedudukan Bank Indonesia Tujuan BI Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. terhadap barang & jasa (harga) Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan Bank Indonesia adalah - mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah - serta ikut mendorong terpeliharanya kestabilan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Wacana perubahan Tujuan BI (dual objectives) *: * Rekomendasi IMF (2010): mandat mendorong SSK perlu dinyatakan secara eksplisit sebagai tujuan di dalam UU BI
- 26. 26 Perkembangan Status dan Kedudukan Bank Indonesia Tugas dan Wewenang BI Kebijakan Moneter Kelancaran Sistem Pembayaran Pengawasan Dan Pengaturan Bank
- 27. 27 Perkembangan Status dan Kedudukan Bank Indonesia Tugas dan Wewenang BI A. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 1) menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi, 2) Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, dan 3) Menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan. B. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 1) melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, 2) Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, dan menetapkan penggunaan alat/instrumen pembayaran
- 28. 28 Perkembangan Status dan Kedudukan Bank Indonesia Tugas dan Wewenang BI C. Tugas mengatur dan mengawasi bank*) 1) Menetapkan peraturan, 2) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, 3) Mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan, 4) Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *) sejak 1 Januari 2014 tugas mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Tugas tersebut digantikan dengan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas sistem keuangan
- 29. 29 VISI BANK INDONESIA Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil MISI BANK INDONESIA 1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional 3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional 4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU NILAI-NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork Perkembangan Status dan Kedudukan Bank Indonesia Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Strategis BI
- 30. Hubungan Kelembagaan Bank Indonesia Hubungan Keuangan dengan Pemerintah Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Repuplik Indonesia tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004 dan UU No.6 tahun 2009, yaitu: 1. Sebagai counterpart pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi, penerbitan surat hutang pemerintah dan penetapan asumsi- asumsi makro ekonomi dengan penyusunan APBN 2. Sebagai pemegang kas pemerintah 3. Dapat mewakili pemerintah dalam berhubungan dengan pihak creditor luar negeri 4. Memberikan masukan kepada pemerintah (pusat dan daerah) dalam rangka memajukan perekonomian dan pembangunan (nasional dan daerah) 30
- 31. Hubungan Kelembagaan Bank Indonesia Koordinasi dengan Pemerintah, Hubungan Internasional dan Pihak Terkait Lainnya Koordinasi dengan pemerintah dan DPR: Bank Indonesia setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter den rencana kebijakan moneter yang akan datang kepada pemerintah. Bank Indonesia menyampaikan laporan triwulanan dan sewaktu-waktu kepada DPR tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK. Pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia dalam rapat kabinet yang membahas ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI. Pemerintah dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur BI dengan hak bicara, tetapi tanpa hak suara. 31
- 32. Hubungan Kelembagaan Bank Indonesia Koordinasi dengan Pemerintah, Hubungan Internasional dan Pihak Terkait Lainnya Hubungan Internasional Bank Indonesia menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga internasional dalam bidang: (a) investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing, (ii) penyelesaian transaksi lintas negara, (iii) hubungan koresponden, (iv) tukar- menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral, termasuk dalam melakukan pengawasan bank, dan (v) pelatihan/penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran Keanggotaan Bank Indonesia di beberapa lembaga dan forum internasional: 1) The South East Asian Central Banks Research and Training Centre (SEACEN Centre), 2) The South East Asian, New Zealand and Australia Forum of Banking Supervision (SEANZA). 3) The Executive Meeting of East Asian and Pacific Central Banks (EMEAP), 4) ASEAN Central Bank Forum (ACBF), dan 5) Bank for International Settlement (BIS) 32
- 33. Hubungan Kelembagaan Bank Indonesia Koordinasi dengan Pemerintah, Hubungan Internasional dan Pihak Terkait Lainnya Keanggotaan Bank Indonesia mewakili pemerintah Indonesia di beberapa lembaga dan forum internasional: 1) Association of South East Asian Nations (ASEAN) 2) ASEAN + 3 (ASEAN + China, Jepang, dan Korea) 3) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 4) Manila Framework Group 5) Asia-Europe Meeting (ASEM) 6) Islammic Development Bank (IDB) 7) International Monetary Fund (IMF) 8) World Bank, termasuk keanggotaan di International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA), International Finance Cooperation (IFC), dan Multiateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 9) World Trade Organization (WTO) 10) Intergovernmental Group of 20 (G20) 11) Intergovernmental Group of 15 (G15 sebagai observer), dan 12) Intergovernmental Group of 24 (G24 sebagai observer) 33
- 34. 34Independensi, Akuntabilitas, & Transparansi Bank Indonesia Independensi 1. Institutional 2. Goal 3. Instrument 4. Personal 5. Budget Akuntabilitas Audit Kinerja 1. Penyampaian laporan tugas 2. Laporan bhn evaluasi kinerja BI dan Dewan Gubernur oleh DPR 3. DPR meminta penjelesan pelaks tugas & wewenang BI Audit Anggaran • Penyampaian anggaran operasional & kebijakan khusus ke DPR • Pemeriksaan keuangan oleh BPK • Penyampaian laporan keuangan tahunan ke masyarakat Bank Indonesia UU No.23/1999 sbgmn diubah Terakhir dgn UU No.6/2009 Pengawasan Lain Badan Supervisi Transparansi • Informasi evaluasi pelaks kebijakan • Komunikasi keputusan RDG • Penerbit publikasi • Laporan triwulan & tahunan ke pemerintah • Forum diskusi pakar,masyarakat, pemerintah • Kurikulum kebanksentralan
- 35. Independensi, Akuntabilitas, & Transparansi Bank Indonesia Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang anggaran terhadap BI, yaitu berupa: 1. Telaah atas laporan keuangan tahunan BI 2. Telaah atas anggaran operasional dan investasi BI 3. Telaah atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI BSBI dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut mengambil keputusan serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, baik kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, maupun makroprudensial. 35