2. Peri Kebangsaan
Peri Kemanusiaan
Peri Ketuhanan
Peri Kerakyatan
Kesejahteraan
Rakyat
1.
2.
3.
4.
5.
Persatuan
Kekeluargaan
Keseimbangan lahir
dan batin
Musyawarah
Keadilan rakyat
1.
2.
3.
4.
5.
SOEKARNO MOH. YAMIN SOEPOMO
Kebangsaan
Indonesia
Internasionalisme
atau
perikemanusiaan
Mufakat atau
demokrasi
Kesejahteraan sosial
Ketuhanan
1.
2.
3.
4.
5.
MOH. HATTA
Pertama, berkaitan
dengan moral, yaitu
Ketuhanan Yang Maha
Esa. Kedua, berkaitan
dengan aspek politik,
yaitu kemanusiaan,
persatuan Indonesia,
demokrasi kerakyatan,
dan keadilan sosial.
3. Soekarno
1) Kebangsaan Indonesia
Soekarno menjelaskan bahwa kebangsaan di sini bukan dalam arti sempit,
tetapi dalam arti luas yakni, nationale staat.
Soekarno menjelaskan bahwa bangsa Indonesia bukanlah sekadar satu
golongan orang yang memiliki keinginan untuk bersama dan bersatu dengan
golongannya, tetapi harus menjadi satu kesatuan seluruh manusia Indonesia
yang berbangsa-bangsa dan tinggal di pulau-pulau Indonesia.
Namun, kata Soekarno, kebangsaan Indonesia jangan terjebak pada
chauvinisme, paham yang menempatkan bangsanya paling tinggi di antara
bangsabangsa dunia, sekaligus memandang bangsa-bangsa lain lebih rendah.
4. 2) Internasionalisme atau perikemanusiaan
Internasionalisme di sini, menurut Soekarno, tidak bermakna
kosmopolitanisme, yakni sebuah paham yang menganggap bahwa seluruh
manusia adalah satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama.
3) Mufakat atau demokrasi
Dasar yang ketiga, menurut Soekarno, menjadi tempat terbaik untuk
memelihara agama Islam. Sehingga, jika ada yang belum memuaskan,
permusyawaratan inilah yang harus dilakukan. Soekarno memberikan
tanggapan terhadap perdebatan alot di antara anggota BPUK tentang apakah
Indonesia akan berdasarkan Islam atau tidak.
4) Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan sosial di sini, menurut Soekarno, “tidak akan ada kemiskinan
di dalam Indonesia Merdeka”. Prinsip ini dikaitkan oleh Soekarno dengan
prinsip ketiga.
5. 5) Ketuhanan
“Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan,” kata Soekarno.
Maksud dari ber-Tuhan secara kebudayaan atau keadaban itu, ialah hormat-
menghormati satu sama lain. Soekarno pun menyinggung bagaimana Nabi
Muhammad dan Nabi Isa memberikan bukti yang cukup tentang hormat-
menghormati.
Karena itulah, ketuhanan yang berkebudyaan di sini dimaknai oleh Soekarno
sebagai ketuhanan yang berbudi pekerti, yang luhur, ketuhanan yang
menghormati sama lain. Dengan prinsip kelima inilah, semua agama dan
kepercayaan mendapatkan tempat yang baik.
6. Moh. Yamin
1) Peri Kebangsaan
Menurut Yamin, ada tiga hal yang harus dilakukan terkait dengan
kebangsaan Indonesia yang berkeinginan untuk merdeka, yaitu;
(1) mengenai pekerjaan anggota untuk mengumpulkan segala bahan-bahan
untuk pembentukan negara,
(2) mengenai UndangUndang Dasar Negara,
(3) usaha yang harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia merdeka sesuai
dengan keinginan rakyat.
7. 2) Peri Kemanusiaan
Kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka berdasarkan peri
kemanusiaan yang universal, berisikan tentang humanisme dan
internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar peri kemanusiaan adalah dasar
hukum internasional dan peraturan kesusilaan sebagai bangsa dan negara
yang merdeka.
3) Peri Ketuhanan
Yamin hanya mengatakan bahwa bangsa Indonesia merdeka adalah bangsa
yang berkeadaban luhur, dan peradabannya memiliki Ketuhanan Yang Maha
Esa. Tuhan akan melin dungi negara Indonesia merdeka itu.
4) Peri Kerakyatan
Peri kerakyatan ini memiliki anak poin lagi, yaitu permusyawaratan,
perwakilan, dan kebijakan. Terhadap anak poin tersebut, Yamin banyak
merujuk kepada kitab suci umat Islam, al-Qur’an.
8. 5) Kesejahteraan Rakyat
Yamin hanya mengatakan bahwa perubahan besar yang terjadi dalam
diri bangsa Indonesia berhubungan langsung dengan dilantiknya negara
baru. Selain itu, mengenai kehidupan ekonomi sosial bangsa Indonesia,
Mohammad Yamin membicarakan persoalan tentang kesejahteraan rakyat
atau keadilan sosial yang dikaitkan dengan daerah negara.
9. Soepomo
1) Persatuan
Persatuan yang dimaksudkan oleh Soepomo adalah persatuan hidup, persatuan
kawulo dan gusti, persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikro
kosmos dan makrokosmos, antara pemimpin dan rakyatnya. Soepomo sangat
menekankan adanya persatuan pemimpin dengan rakyatnya.
2) Kekeluargaan
Karakteristik sosial bangsa Indonesia adalah kekeluargaan, sehingga hal ini perlu
menjadi dasar bagi Indonesia merdeka. Menurut Soepomo, orang Barat berpegang
pada prinsip perseorangan (individualisme).
Sementara, orang Timur tidak mengenal individualisme. Dalam budaya Timur,
sebagaimana Indonesia, semua orang dianggap sebagai anggota keluarga. Semua
pekerjaan dijalankan secara bersama-sama. Oleh karena itu, negara Indonesia
merdeka harus diselenggarakan atas dasar kekeluargaan dan gotong-royong
10. 3) Keseimbangan lahir dan batin
Batin di sini berkaitan dengan agama, keyakinan, atau kepercayaan yang dimiliki
masyarakat Indonesia, yang dapat menjadikan petunjuk jalan dalam kehidupannya.
Sementara lahir berarti hal-hal tampak, ragawi, dan fisikal. Keduanya tidak dapat
dipisahkan.
4) Musyawarah
Menurut Soepomo, masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan musyawarah
sejak dahulu kala. Karena itu, pemimpin negara Indonesia, menurut Soepomo,
hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya, atau dengan kepala-kepala
keluarga dalam desa, agar terwujud pertalian antara pemimpin dan rakyat.
5) Keadilan rakyat
Setiap pemimpin, mulai dari kepala desa, menurut Soepomo, harus bertindak
sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya.
11. Moh. Hatta
Menurut Moh. Hatta, Pancasila sebenarnya tersusun atas dua dasar. Pertama,
berkaitan dengan moral, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, berkaitan dengan
aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan
keadilan sosial.
Ketuhanan, menurut Hatta, menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan
Indonesia untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat.
Kemanusiaan, menegaskan pentingnya perbuatan yang baik dalam penyelenggaraan
pemerintah, sehingga ia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Persatuan Indonesia, menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional
yang satu, tidak terbagi-bagi ke dalam ideologi, golongan, dan kelompok tertentu.
Dasar kerakyatan, menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh negara harus sesuai
dengan kemauan, kehendak, dan aspirasi rakyat.
Dasar keadilan sosial, merupakan pedoman dan tujuan bagi adanya Indonesia.
