1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rumusan pancasila pertama kali diusulkan oleh Mr.Moh.Yamin dalam sidang BPUPKI
yang pertama kali yaitu pada tanggal 29 mei-1 juni 1945 . Dalam pidatonya Mr.Moh Yamin
mengemukakan lima calon dasar Negara yaitu :
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri ke-Tuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Selain dalam bentuk lisan Mr.Moh Yamin juga mengemukakan lima calon dasar Negara
dalam bentuk tulisan yaitu :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pada tanggal 1 juni 1945 Ir.Soekarno juga menyampaikan usulan calon dasar Negara yaitu
:
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme,-atau peri-kemanusiaan
3. Mufakat,-atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan
Pada tanggal 1 juni 1945 Ir. Soekarno juga mengemukakan istilah “pancasila” (secara
harifah berarti lima dasar) yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya pancasila. Tanggal 22
juni 1945 Piagam Jakarta juga mengemukakan usulan lima calon dasar Negara yaitu :
1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3) Persatuan Indonesia.
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.
5) Kadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Usulan pada butir pertama yang berbunyi “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya ” mendapatkan protes dari masyarakat, terutama

2. 2
mereka yang menganut agama selain Islam. Akhirnya diganti dengan “ketuhanan Yang Maha
Esa” . setelah disepakati Pancasila kemudian disahkan pada tanggal 18Agustus 1945 dalam
sidang ke dua PPKI sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.
Pancasila diciptakan berdasarkan nilai-nilai dan kepribadian masyarakat Indonesia yang
dihormati dan dijunjung tinggi. Pancasila diciptakan untuk dijadikan sebagai pegangan,
pedoman panduan bertindak dalam hidup kita, agar tercipta kesatuan,persatuan,keadilan, dan
kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun pada kenyataannya masyarakat zaman sekarang tidak memaknai pancasila
dengan demikian. Mereka seolah memandang pancasila hanya sebagai simbol dan
peninggalan para pejuang zaman dahulu, bukan sebagai pedoman kita dalam bertindak dan
bertingkah laku. Hal tersebut terbukti dengan adanya penganiayaan, pemerkosaan,
pembunuhan, penculikan, dll yang terjadi pada zaman sekarang.
1.2 Perumusan Masalah
Agar mencapai hasil yang diinginkan maka kami merumuskan beberapa masalah, yaitu
antara lain:
1. Apa makna lima sila dalam Pancasila ?
2. Bagaimana cara memaknai nilai nilai lima sila dalam Pancasila ?
1.3 Tujuan
Tujuan dari penyusunan makalah ini antara lain:
1. Untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pancasila.
2. Agar mengetahui apa makna lima sila dalam Pancasila
3. Agar mengetahui cara memaknai nilai nilai lima sila dalam Pancasila
1.4 Ruang Lingkup
Makalah ini membahas mengenai makna lima sila dalam Pancasila dan cara memaknai
nilai nilai lima sila dalam Pancasila.

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Makna Lima Sila dalam Pancasila
A. Bagi sila pertama
Hakekat negara adalah untuk memiliki sifat-sifat dan keadaan-keadaan berperi-
ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hakekat manusia Indonesia terhadap Tuhan, yang
ditentukan oleh hakekat Tuhan, sebagai bawaan hakekat manusia makhluk Tuhan
adalah untuk hidup taklim dan taat kepada Tuhan, yang hanya ada satu sebagai sebab
pertama segala sesuatu, jadi asal mulanya pertama sendiri juga, yang abadi, asal mula
dan tujuan segala sesuatu, daripadanya tergantung segala sesuatu, jadi sempurna, kuasa,
tidak berubah, tidak terbatas, Zat yang mutlak, ada yang mutlak, pengatur tata tertib
alam.
Juga mengandung makna adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap
adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa
Indonesia adalah bangsa yang religius , bukan bangsa yang atheis. Pengakuan terhadap
Tuhan diwujudkan dengan perbuatan untuk taat pada perintah Tuhan dan menjauhi
larangan-Nya sesuai dengan ajaran atau tuntutan agama yang dianutnya. Nilai
ketuhanan juga memiliki arti bagi adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk
agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku
diskriminasi antarumat beragama.Terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan UUD
1945 pasal 29.
B. Bagi sila kedua
Hakekat negara adalah untuk memiliki sifat-sifat dan keadaan-keadaan
berperikemanusiaan, yang berperi-keadilan dan berperi-keadaban.Hakekat manusia
Indonesia sebagai bawaan hakekat manusia makhluk Tuhan adalah untuk :
1. Memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwanya, kebutuhan hidup individu dan
sosialnya, kebutuhan hidup religiusnya.
2. Melakukan perbuatan-perbuatan atas dorongan kehendak yang tertuju kepada
kenyataan termasuk kebenaran, selaras dengan rasa, yang tertuju kepada kenyataan-
mutlak (Tuhan), dan selaras pula dengan kesatuan jiwa-raga, kesatuan sifat hakekat
manusia individu-makhluk sosial serta kedudukan hakekat manusia pribadi berdiri
sendiri-makhluk Tuhan, semuanya itu dalam keseimbangan kesatuan harmonis-
dinamis.
Mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai
moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan
sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia perlu diperlakukan sesuai dengan harkat
dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak dan
kewajiban asasinya. Berdasarkan nilai ini, secara mutlak ada pengakuan terhadap hak
asasi manusia. Terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 pasal 27,28,29
dan 31.

4. 4
C. Bagi sila ketiga
Hakekat negara adalah untuk memiliki sifat-sifat dan keadaan-keadaan
berperikesatuan dengan inti peri-kebangsaan. Hakekat manusia Indonesia sebagai
bawaan hakekat manusia makhluk Tuhan dalam kesatuan hubungan dengan sesama
umat manusia makhluk Tuhan, adalah untuk dengan kesadaran akan adanya perbedaan-
perbedaan di dalam masyarakat dan negara :
1. Mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan-perbedaan yang mungkin
mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak menolak ke arah perselisihan-
perselisihan perpecahan
2. Dan menghidup-hidupkan perbedaan-perbedaan yang mempunyai daya penarik ke
arah kerja sama
3. Dengan kesediaan, kecakapan dan usaha untuk melaksanakan kesatuan dan
kebangsaan Indonesia yang organis tak terpisahkan, yang seimbang-harmonis-
dinamis
4. Atas kesadaran akan dan dengan melaksanakan kebijaksanaan hidup dan nilai-nilai
hidup kemanusiaan serta nilai-nilai hidup religius yang sewajarnya.
Perbedaan-perbedaan yang dimaksud adalah seperti dalam hal keadaan, waktu,
tempat, pribadi kemanusiaan, adat istiadat, kebudayaan, keagamaan, susunan
masyarakat, hukum, kepentingan, kebutuhan, keperluan, mata pencaharian, asal mula
kewarganegaraan.
Mengandung usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa
nasionalisme dalam negara kesatuan republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus
mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keakenaragaman yang dimiliki bangsa
Indonesia. Adanya perbedaan bukan sebagai sebab perselisihan tetapi justru dapat
menciptakan kebersamaan. Kesadaran ini tercipta dengan baik bila semboyan “Bhineka
Tunggal Ika” sungguh-sungguh dihayati. Terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan
UUD 1945 pasal 1,2,3 dan 37.
D. Bagi sila ke-empat
Hakekat negara adalah untuk memiliki sifat-sifat dan keadaan-keadaan
berperikerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Hakekat manusia Indonesia sebagai bawaan hakekat
warga rakyat Indonesia, penjelmaan hakekat manusia makhluk Tuhan yang menjelma
pula sebagai hak-wajib asasi manusia dalam hubungan hidup bersama perseorangan,
dalam keseimbangan dengan sifat hakekatnya makhluk sosial, adalah untuk hidup
melaksanakan dan menikmati kesamaan, kemerdekaan/kebebasan dan kekuasaan
daripada Rakyat, keseluruhan jumlah semua warga, sebagai pendukung kepentingan
berupa hak-wajib demokrasi politik dan sebagai pendukung kepentingan berupa hak-
wajib demokrasi kepentingan atau fungsional, dalam lapangan kenegaraan atas dasar
tritunggal “negara dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat” guna tercapainya
kesejahteraan dan kebahagiaan jasmaniah, rohaniah, religius, atas dasar tritunggal :
“satu untuk semua, semua untuk satu, semua untuk semua”.

5. 5
Mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.
Berdasarkan nilai ini, diakui paham demokrasi yang lebih mengutamakan pengambilan
keputusan melalui musyawarah mufakat.Terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan
UUD 1945 pasal 23,27,28 dan 29.
E. Bagi sila kelima
Hakekat negara adalah untuk memiliki sifat-sifat dan keadaan-keadaan
berperikeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakekat manusia Indonesia
sebagai bawaan hakekat pendukung keadilan sosial, penjelmaan hakekat manusia
makhluk Tuhan yang menjelma pula sebagai hak-wajib asasi manusia, dalam hubungan
hidup bersama dengan sesama warga sebangsa dan sesama umat manusia makhluk
Tuhan, adalah untuk hidup melaksanakan dan menikmati kesamaan,
kemerdekaan/kebebasan dan kekuasaan daripada perseorangan dalam keseimbangan
dengan sifat hakekatnya makhluk sosial guna mengusahakan dan memenuhi
kepentingan, kebutuhan, keperluan hidup jasmaniah-rohaniah religius, yang sesuai
dengan sifat-sifat hakekat manusia makhluk Tuhan dan martabat mutlak manusia
sebagai diri pribadi.
1. Yang oleh karena hidup adalah berhak berwajib hidup
2. Dan oleh karena itu berhak-berwajib mendapat segala sesuatu yang menjadi hak
kepentingan-kebutuhan keperluan hidupnya
3. Didalam hakekatnya tidak karena hasil usahanya, akan tetapi karena hak-wajibnya
untuk hidup, dalam arti mutlak sesuai dengan martabat hidup manusia
Hak-wajib hidup, hak-wajib kepentingan, kebutuhan, keperluan hidup,
termasuk hak-wajib kemanfaatan hidup, hak-wajib kebahagiaan hidup, adalah bersatu-
mutlak dengan wajib terhadap hak-wajib hidup, hak-wajib kepentingan, kebutuhan,
keperluan hidup, termasuk hak-wajib kemanfaatan/ hak-wajib kebahagiaan hidup dari
sesama warga sebangsa, sesama umat manusia makhluk Tuhan, dalam keseimbangan
keadilan yang harmonis, dinamis, sesuai dengan hakekat manusia makhluk Tuhan dan
martabat hidup manusia sebagai diri pribadi.
Sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang
adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Berdasar pada nilai ini, keadilan
adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh seluruh bangsa. Negara
Indonesia yang diharapkan adalah negara Indoesia yang berkeadilan. Terdapat pada
Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 pasal 31,33 dan 34..

6. 6
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
A. Nilai-nilai yang merupakan perasan nilai sila-sila Pancasila
1. Nilai Ketuhanan
2. Nilai Kemanusiaan
3. Nilai Persatuan
4. Nilai Kerakyatan
5. Nilai keadilan
B. Makna lima sila
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
a. Manusia Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
sesuai dengan agamanya masing masing
b. Menegaskan sikap hormat menghormati dan kerja sama untuk membina
kerukunan antara pemeluk-pemeluk agama dan kepercayaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa
c. Sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan
agama atau kepercayaannya itu kepada orang lain
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
a. Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa tanpa perbedaan
b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-
kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan
3. Sila Persatuan Indonesia
a. Pentingnya persatuan dan kesatuan atas kepentingan pribadi dan
golongan
4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
a. Manusia indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang
sama. Maka tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada
pihak lain. Keputusan yang menyangkut kepentingan bersama diambil
dengan musyawarah
b. Keputusan-keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan
secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
5. Sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
a. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan
antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

7. 7
b. Memupuk sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang
memerlukan agar dapat berdiri sendiri