pancasila dan kekeluargaan

1. PERTAMUAN 4
PANCASILA DAN NEGARA
KEKELUARGAAN
UNIVERSITAS TRILOGI
JAKARTA

2. Pancasila Dasar Falsafah Negara
Indonesia Merdeka
• Panncasila disahkan sebagai dasar negara 18
Agustus 1945 sebagai pandangan hidup, ideologi
nasional, dan ligatur (pemersatu) dalam
kehidupan kenegaraan
• Pancasila: sumber jati diri, kepribadian,
moralitas, dan haluan keselamatan bangsa

3. Pancasila Dasar Falsafah Negara Indonesia
Merdeka
• Ketuhanan Yang Maha Esa; Bangsa Indonesia mengakui bahwa TYME
ialah pencipta dan manusia adalah ciptaan-Nya. Negara Indonesia didirikan
karena Rahmat Allah yang maha kuasa
• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Bangsa Indonesia menunjung
tinggi nilai2 kemanusiaan universal yg bersumber dari hukum Tuhan, hukum
alam dan sifat2 sosial manusia, yang dianggap penting sbg fundamen etika
politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia
• Persatuan Indonesia; Dalam internalisasi nilai2 persaudaraan
kemanusiaan Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yg mengatasi
paham golongan dan perseorangan
• Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmatkebijaksanaan dalam
Permusyawaratanp-Perwakilan; negara Indonesia merdeka adalah
negara yang berdasarkan kerakyatan
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; Bangsa Indonesia
menghendaki terwujudnya keadilan sosial yaitu keserasian antara peran
manusia sbg mahluk individu dan mahluk sosial, keserasian antara hak sipil
dan politik dgn hak ekonomi, sosial budaya

4. Pancasila Dasar Falsafah Negara
Indonesia Merdeka
• Dasar negara Pancasila berbeda dengan Eropa yang
didasarkan pada “kontrak individu dan masyarakat”
(kontrak sosial, Hobbes, John Locke, Rousseau),
teori klas (Marx, Engel dan Lenin) maupun negara
integralistik (Spinoza, Hegel dan Adam Muller)
• Dasar Negara Pancasila : terbentuk atas kodrat
manusia sebagai individu dan mahluk sosial,
karenanya negara mengatasi semua golongan dlm
masyarakat dan tdk memihak pada satu golongan
yang ada, karena negara masyarakat itu sendiri

5. Negara Kekeluargaan
• Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan PPKI pada
tanggal 18 Agustus 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan
yang berbentuk Republik suatu negara bangsa yang bersifat
kekeluargaan dan berfungsi sebagai negara kesejahteraan
• Maria Farida (2009) mengatakan sesuai pandangan Bierens de
Haan, Indonesia adalah sebuah negara yang terjadi karena ada
kelompok-kelompok kecil, manusia-manusia yang bersifat
perseorangan, yang kemudian mengumpul menjadi satu, menjadi
besar dan menjadi besar lagi, kemudian menjadi satu negara.
• Teori Bierens ini tepat karena rakyat Indonesia tidak langsung
berjanji kepada penguasa seperti negara lain, melainkan atas nama
rakyat Indonesia yang diwakilkan oleh Soekarno dan Hatta.

6. Komparasi Menegara Berdasarkan
Hakikat Manusia

7. Sintesa Perdebatan Negara Kekeluargaan

8. Negara Integralistik
• Dalam negara integralistik tersebut, yang merupakan sifat tata pemerintahan
asli Indonesia, menurut Soepomo, para pemimpin bersatu-jiwa dengan rakyat
dan pemimpin wajib memegang teguh persatuan dan menjaga
keseimbangan dalam masyarakatnya.
• Soepomo menginterpretasikan sebagai konsep manunggaling kawula lan gusti.
Persatuan antara pemimpin dan rakyat, antara golongan-golongan rakyat,
diikat oleh semangat kekeluargaan dan semangat gotongroyong.
• Dalam pemikiran organis-biologis Soepomo, kedudukan pemimpin dalam
negara Indonesia dapat disamakan dengan kedudukan seorang Bapak dalam
keluarga.
• Paham dapat menumbuhkan negara kekuasaan/totaliter (seperti Jerman masa
kekuasaan Nazi), yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat
dibandingkan dengan kepentingan individu.
• Guna melengkapi pandangan Soepomo, Bung Hatta, mengusulkan agar cara
pandang integralistik hendaknya juga mengandung dimensi hak-hak individu
dari warga negara, sehingga negara integralistik Indonesia tidak jatuh ke dalam
negara kekuasaan/totaliter.
• Kehadiran dimensi tersebut dianggap perlu untuk menjaga agar negara kita
jangan sampai menjadi negara kekuasaan yang otoriter.

9. CIRI – CIRI NEGARA KEKELUARGAAN
1) Antara negara dan rakyat terjalin oleh relasi saling
tergantung. Interaksi saling memberi antargolongan
yang ada dalam masyarakat melahirkan negara.
Sebaliknya, negara dengan relasi kendali asimetriknya,
menyelenggarakan pengetahuan yang menjamin
berlangsungnya interaksi saling memberi.
2) Anggota masyarakat memandang negara sebagai
dirinya sendiri yang secara kodrati berelasi saling
tergantung. Sebaliknya, negara memandang warga
negaranya sebagai sumber genetik dirinya.
3) Antara rakyat dan negara tidak terdapat perbedaan
kepentingan.
4) Yang berdaulat adalah seluruh rakyat bukan individu.
5) Kebebasan manusia adalah kebebasan relasional.
6) Putusan yang akan diberlakukan pada seluruh rakyat,
sewajarnya lewat proses musyawarah untuk mufakat.

11. PRINSIP DASAR DEMOKRASI PANCASILA
1) Kerakyatan yaitu; bahwa pengaturan
pemerintahan dan ekonomi semuanya harus
diputuskan oleh seluruh rakyat.
2) Kematraan yaitu; bahwa demokrasi Pancasila
memiliki
Berarti SEP tidak berdiri sendiri sebagai suatu
sistem, tetapi erat berkaitan dengan sistem-sistem
lainnya yang berdasarkan Pancasila, terutama
sistem politik

12. PRINSIP DAN CIRI POKOK DEMOKRASI
PANCASILA
• PRINSIP: Keikutsertaan seluruh rakyat dalam
proses ketatanegaraan.
• Dengan prinsip seperti ini demokrasi politik
mengandung dua Ciri Pokok:
1. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat
dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR), sebagai penjelmaan seluruh rakyat
2. Penyelengaraan pemilihan umum diadakan secara
berkala dan teratur dengan peserta partai – partai
poltik untuk memilih wakilnya di daerah dan
pusat

13. CIRI-CIRI SISTEM DEMOKRASI POLITIK
1. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum
(Rechtsstaat).
2. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum
dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang
tidak berbatas).
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang
tertinggi di bawah MPR
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).
6. Menteri adalah pembantu presiden. Menteri negara
tidak bertanggung jawab kepada DPR
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak berbatas
8. Kedudukan DPR adalah kuat
9. Menteri-menteri bukan pegawai tinggi biasa