Dokumen tersebut membahas tentang pengertian upah, sistem upah dan komponen-komponen upah, teori-teori penentuan upah, serta jaminan sosial bagi pekerja. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa upah merupakan imbalan yang diterima pekerja atas kontribusi kerjanya, terdiri dari berbagai komponen, dan penentuannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dokumen juga membahas manfa

1. EKONOMI SDM
PENGUPAHAN
Kelompok 7
1. Melinda syafitri (200401054)
2. Osa achman (200401061)
3. Sariwati ramdani (200401065)
4. Siti Laila zikroatunnufus (200401066)

2. Pengertian upah
Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), upah merupakan uang dan
sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga
yang sudah dikeluarkan untukmengerjakan sesuatu.
Menurut Dewan Penelitian Nasional (DPN) upah adalah suatu penerimaan
sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu
pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan
kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan
dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan,
Undang - undang dan peraturan - peraturan serta dibayar atas dasar suatu
perjanjian kerja dan penerima kerja
A. Sistem Upah Dan Komponen Upah

3. Imbalan
Kompensasi
Gaji
sesuatu yang meningkatkan
frekuensi kegiatan seorang
pegawai. Sesuatu dinamakan
imbalan atau bukan, tergantung
pada keseluruhan pengaruh
terhadap perilaku pegawai.
seluruh imbalan yang diterima
karyawan atas hasil kerja
karyawan tersebut pada
organisasi.
kompensasi yang diberikan
kepada seorang karyawan secara
periodik
01
02
03
JENIS JENIS UPAH
Tunjangan Tetap
pembayaran kepada pekerja
yang dilakukansecara teratur
dan tidak dikaitkan dengan
kehadiran pekerja atau
pencapaian prestasi kerja
tertentu
04

4. Faktor yang Mempengaruhi penentuan upah
Tingakat Kemampuan Perusahaan Jenis dan Sifat Pekerjaan
Perusahaan yang memiliki kemampuan tinggi akan dapat
membayar tingkat upah yang tinggi pula bagi para
karyawannya,sebaliknya perusahaan yang tidak mampu tentu
tidak mungkin dapat membayar upah yang diharapkan oleh
para karyawan
Jika sifat pekerjaan sulit dan beresiko
maka tingkat upah yang diberikan
semakin besar, karena membutuhkan
kecakapan dan ketelitian dalam
melakukan pekerjaannya
Posisi jabatan karyawan
Keberadaan Serikat Buruh Peraturan perundangan
yang berlaku
Karyawan yang menduduki jabatan
tertinggi akan mendapatkan upah
tinggi sebaliknya karyawan yang
menduduki jabatan paling rendah
akan mendapatkan upah rendah
Tingkat upah akan
dipengaruhi besar oleh
serikat buruh yang kuat,
Adanya serikat pekerja
yang berarti posisi
penawaranpegawai juga
kuat akan menaikkan
tingkat upah, demikian pula
sebaliknya
Suatu perusahaan akan selau
terikat pada kebijaksanaan
danperaturan yang
dikeluarkan oleh pemerintah,
termasuk pula tingkat
kompensasi yang diberikan
kepada karyawan

5. Macam macam sistem pengupahan
Sistem Waktu Sistem Hasil Sistem Borongan
Dalam sistem waktu,
besarnya upah
ditetapkan berdasarkan
waktu, seperti jam,
minggu atau bulan
Sistem ini ditetapkan
dengan hasil kerja yang
dihasilkan. Bersarnya upah
kerja dibayar selalu kepada
banyaknya hasil yang
dikerjakan bukan dari
lamanya waktu
mengerjakan
Sistem borongan ialah
sistem upah yang
didasarkan atas perhitungan
imbalan suatu pekerjaan
secara menyeluruh. Sistem
inididasarkan oleh
kesepakatan antara pemberi
dan penerima pekerjaan
Menurut Drs.H. Maluyu SP Hasibuan

6. Upah Minimum
Upah minimum adalah upah bulanan terendah
yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring
pengaman di suatu wilayah. Upah minimum
menjadi batas bawah nilai upah karena aturan
melarang pengusaha membayar upah
pekerjanya lebih rendah dari Upah Minimum.
Upah minimum dapat ditetapkan di Provinsi
atau sering kita dengar dengan sebutan Upah
Minimum Provinsi atau ditetapkan di
Kabupaten/Kota disebut dengan Upah
Minimum Kabupaten/Kota.

7. Upah Minimum
Menurut pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan (PP 36/2021), upah minimum
sebagaimana dimaksud merupakan Upah
bulanan terendah, terdiri atas:
1. Upah tanpa tunjangan; atau
2. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
3. Dalam hal komponen Upah di perusahaan
terdiri atas upah pokok dan tunjangan
tidak tetap, upah pokok paling sedikit
sebesar upah minimum.

8. Upah Minimum
Pasal 25 ayat (1) PP 36 tahun 2021 menyebut upah
minimum terdiri atas upah minimum provinsi, dan
upah minimum Kabupaten/Kota dengan syarat
tertentu. Berikut penjelasan jenis upah minimum:
● Upah Minimum Propinsi (UMP) adalah Upah
Minimum yang berlaku untuk seluruh
Kabupaten/Kota di satu Provinsi, yang wajib
ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya (pasal
27 ayat (1) PP 36/2021)
● Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah
Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota.
PP 36/2021 menyebut Gubernur dapat
menetapkan Upah minimum kabupaten/kota
dengan syarat tertentu (pasal 30 ayat (1) PP
36/2021)

9. Komponen Upah
Termasuk komponen upah Tidak termasuk komponen upah
Upah pokok
merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh
menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan
berdasarkan perjanjian.
Fasilitas
kenikmatan dalam bentuk nyata/natura karena hal-
hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan
kesejahteraan buruh
Tunjangan tetap
suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan
yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang
dibayarkan bersamaan dengan upah pokok
Bonus
pembayaran yang diterima buruh dari hasil
keuntungan perusahaan atau karena buruh
berprestasi melebihi target produksi yang normal
atau karena peningkatan produktivitas.
Tunjangan tidak tetap
suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak
langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak
tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak
bersamaan dengan pembayaran upah pokok.
Tunjangan Hari Raya (THR); dan pembagian
keuntungan lainnya.

10. B. Teori upah menurut nilai dan pertentangan kelas
Menurut Nilai
Teori nilai Karl Mark berpandangan bahwa hanya
buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi.
Nilai suatu barang tergantung pada nilai dari jasa
buruh atau jumlah waktu kerja yang
dipergunakan untuk memproduksi barang
tersebut. Karl marx berpandangan bahwa upah
pekerja dinilai berdasar berapa dia bekerja per-
hari.
Karl Marx

11. B. Teori upah menurut nilai dan pertenatangan kelas
Menurut pertentangan kelas
upah Karl Marx juga didasarkan pada teori
pertentangan kelas. Dalam hal ini Karl Marx
berkeyakinan adanyapertentangan kepentingan
antara kaum buruh dan kapitalis, yang mana
kapitalis selalu berusaha menciptakan barang-
barang modal untuk mengurangi penggunaan
buruh yang berakibat meningkatnya penawaran di
pasar kerja sehingga upah cenderung menurun.
Konsekuensi dari pada sistem yang demikian ini,
maka tiada jalan lain bagi buruh kecuali untuk
bersatu merebut kapital dari pengusaha menjadi
milik bersama.
Karl Marx

12. B. Teori upah menurut pertambahan produk marginal
Teori neo klasik mengemukakan bahwa dalam rangka
memaksimumkan keuntungan tiap-tiap pengusaha
menggunakan faktor- faktor produksi sedemikian rupa
sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan
menerima atau diberi imbalan sebesar nilai
pertambahanhasil marginal dari faktor produksi
tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah
karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan
hasil marginal seseorang sama dengan upah yang
diterima orang tersebut.
Carl menger
Salah Satu Penggagas
pemikiran ekonomi neo
klasik

13. B. Teori upah menurut pertambahan produk marginal
Teori produktifitas marginal menyatakan bahwa biaya
produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi
itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh
dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi
tersebut. Dari konsep di atas kemudian dikenal istilah
Marginal Product of labour (MPL), yaitu tambahan output
yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat penambahan
input sejumlah satu unit. Dalam pandangan klasik, MPL
inilah yang dianggap sama dengan upah riil yang diterima
oleh tenaga kerja (MPL = W/P). Teori ini didasarkan pada
asas nilaipertambahan hasil marginal faktor produksi, di
mana upah merupakanimbalan atas pertambahan nilai
produksi yang diterima perusahaan dari karyawan.
Carl menger
Salah Satu Penggagas
pemikiran ekonomi neo
klasik

14. Jaminan Sosial
Menurut Undang-undang Indonesia No. 3 tahun 1992
pasal 3 ayat (1) Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa
uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang
hilang atau berkurang dan pelayanansebagai akibat peristiwa
atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa
kecelakaan kerja, sakit, hamil,bersalin, hari tua, dan
meninggal dunia.49 Jaminan Sosial merupakan suatu program
perlindungan yangdiberikan oleh negara, masyarakat dan
organisasi sosial kepada seseorang/individu yang menghadapi
kesukarankesukaran dalam kehidupan dan penghidupannya,
seperti penderita penyakit kronis,kecelakaan kerja dan
sebagainya”.

15. Undang –undang no 3 tahun 1992 pasal 6 ayat 1 bahwa ruang
lingkup jaminan social adalah
Jaminan kecelakaan kerja Jaminan kematian
Jaminan kecelakaan kerja adalah
kecelakaan yang terjadi berhubung
dengan hubungan kerja, termasuk
penyakit yang timbul karena
hubungan kerja
Adalah suatu jaminan bagi tenaga
kerja yang meninggal duniabukan
diakibatkan kecelakaan kerja yang
mengakibatkan terputusnya
penghasilan dan sangat
berpengaruh pada kehidupan
sosial ekonomi bagi keluarga yang
ditinggalkan
Jaminan Hari Tua
Jaminan pemilihara
kesehatan
Diselenggarakan dengan cara atau
sistem tabungan hari tua
(profident funid), dimana iuran
dari pengusaha dan tenaga kerja
setiap bulan dikredit pada rekening
tenaga kerja secara individual, dan
mendapat bunga setiap tahun
Pemeliharaan kesehatan
dimaksudkan untuk
meningkatkan
produktivitas tenaga kerja
sehingga dapat
melaksanakan tugas
sebaik-baiknya dan
merupakan upaya
kesehatan di bidang
penyembuhan.

16. Jaminan sosial menciptakan
ketanangan kerja bagi pekerja/buruh
dan ketenangan berusaha bagi
pengusaha sehingga mendorong
terciptanya produktivitas kerja
Dengan adanya program jaminan sosial
yang permanen berarti pengusaha dapat
melakukan perencanaan yang pasti untuk
kesejahteraan pekerja/buruhya, dimana
biasanya pengeluaran-pengeluaran untuk
jamina sosial ini bersifat mendadak
sehingga tidak bias diperhitungkan
terlebih dahulu.
Dengan adanya jaminan sosial,
praktis dan akan menimbulkan ikatan
bagi pekerja /buruh untuk bekerja
diperusahaan tersebut serta tidak
berpindah ketempat lain.
01
02
03
Manfaat jaminan sosial
Jaminan sosial juga akan ikut
meciptakan ketenangan kerja serta
meciptakan hubungan yang positif
antara pekerja/buruh dan pengusaha.
Hubungan positif ini sangat
diperlukan untukkegairahan dan
semangat kerja kearah kenaikan
produksiperusahaan
04

17. THANK YOU