Patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang penyakit atau ilmu tentang penyakit. Maksud dari pengertian diatas bahwa patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang asal usul dan sifat-sifatnya penyakit. Konsep ini bermula dari pengertian penyakit di bidang ilmu kedokteran dan biologi yang kemudian diberlakukan pula untuk masyarakat, karena masyarakat itu tidak ada bedanya dengan organisme atau biologi sehingga dalam masyarakatpun dikenal dengan konsep penyakit, Pengertian birokrasi, birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial paara pejabat di lingkungan birokrasi Penyalahgunaan wewenang dan jabatan, dikategorikan sebagai patologi birokrasi karena berpotensi menjalar ke berbagai permasalahan yang lain.
Pengaburan Masalah, terkait dengan manipulasi kesalahan-kesalahan yang terjadi di lingkup pejabat. Bukannya diperbaiki, kesalahan justru ditutupi.
Busaya Sogok dan Suap, Sogok dan suap merupakan pelanggaran tak terpuji yang sering terjadi di birokrasi. Pelanggaran ini menyebabkan kerugian, bukan hanya bagi pemerintah, namun juga masyarakat.
Pertentangan Kepentingan, pejabat pemerintahan mestinya sudah paham bahwa kepentingan pribadi dan lembaga itu tidak bisa disandingkan.
Rendahnya kompetensi pegawai pemerintahan, jika kinerja pegawai pemerintahan mulai menunjukan penurunan maka dapat dicurigai akan adanya bibit patologi birokrasi.
6. Pelanggaran norma hukum, Kebiasaan oknum pegawai pemerintahan yang melanggar norma hukum bisa jadi rahasia umum atau disebut endemic.
7. Kelalaian tugas., Banyaknya pegawai pemerintahan yang terlihat begitu santai saat mengerjakan tugas dapat menjadi indikasi dari patologi birokrasi
Untuk mencegah maraknya penyalahgunaan wewenang, kita harus sadar diri dan pemerintah juga harus tegas. Adapun caranya yaitu: wajib mengangkat sumpah pada saat ia diangkat sebagai pejabat, diberhentikan masa jabatannya apabila melanggar sumpah atau janji pejabat, mempertegas hukuman bagi pelaku penyalahgunaan wewenang, membentuk tim KPK, SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM, KOMNAS HAM, diberikannya pendidikan tentang tanggungjawab sejak dini, dengan demikian penyalahgunaan wewenang di Indonesia mampu teratasi
Menciptakan pendidikan anti korupsi
Membangun supremasi hukum dengan kuat.
Menciptakan kondisifitas nyata disemua daerah.
Eksistensi para aktivis.
Membangun pendidikan moral sedini mungkin.
Pembekalan pendidikan religi yg intensif
5 Kategori Kelompok Bentuk Patologi Birokrasi
(Menurut Sondang P. Siagan (1994:178)
Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi, seperti: Penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahu
2. Patologi Birokrasi
Patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang penyakit atau ilmu
tentang penyakit. Maksud dari pengertian diatas bahwa patologi adalah ilmu yang
membicarakan tentang asal usul dan sifat-sifatnya penyakit. Konsep ini bermula dari
pengertian penyakit di bidang ilmu kedokteran dan biologi yang kemudian
diberlakukan pula untuk masyarakat, karena masyarakat itu tidak ada bedanya dengan
organisme atau biologi sehingga dalam masyarakatpun dikenal dengan konsep
penyakit, Pengertian birokrasi, birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris
bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando
dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari
pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun
militer.
4. 5 Kategori Kelompok Bentuk Patologi Birokrasi
(Menurut Sondang P. Siagan (1994:178)
1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat
dilingkungan birokrasi, seperti: Penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya
pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan
operasional, seperti: Ketidakmampuan menjabarkan kebijaksanaan
pimpinan
3. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang
melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, seperti: Penggemukan pembiayaan dan menerima sogok.
1. 4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang
6. 1. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan, dikategorikan sebagai patologi
birokrasi karena berpotensi menjalar ke berbagai permasalahan yang lain.
2. Pengaburan Masalah, terkait dengan manipulasi kesalahan-kesalahan
yang terjadi di lingkup pejabat. Bukannya diperbaiki, kesalahan justru
ditutupi.
3. Busaya Sogok dan Suap, Sogok dan suap merupakan pelanggaran tak
terpuji yang sering terjadi di birokrasi. Pelanggaran ini menyebabkan
kerugian, bukan hanya bagi pemerintah, namun juga masyarakat.
4. Pertentangan Kepentingan, pejabat pemerintahan mestinya sudah paham
bahwa kepentingan pribadi dan lembaga itu tidak bisa disandingkan.
5. Rendahnya kompetensi pegawai pemerintahan, jika kinerja pegawai
pemerintahan mulai menunjukan penurunan maka dapat dicurigai akan
adanya bibit patologi birokrasi.
6. 6. Pelanggaran norma hukum, Kebiasaan oknum pegawai pemerintahan
yang melanggar norma hukum bisa jadi rahasia umum atau disebut
7. Mengatasi Patologi yang timbul di lingkungan
birokrasi
Untuk mencegah maraknya penyalahgunaan wewenang, kita
harus sadar diri dan pemerintah juga harus tegas. Adapun
caranya yaitu: wajib mengangkat sumpah pada saat ia diangkat
sebagai pejabat, diberhentikan masa jabatannya apabila
melanggar sumpah atau janji pejabat, mempertegas hukuman
bagi pelaku penyalahgunaan wewenang, membentuk tim KPK,
SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM, KOMNAS
HAM, diberikannya pendidikan tentang tanggungjawab sejak
dini, dengan demikian penyalahgunaan wewenang di Indonesia
mampu teratasi
8. Adapun cara mencegah patologi timbul di lingkungan
burokrasi yaitu:
Menciptakan pendidikan anti korupsi
Membangun supremasi hukum dengan kuat.
Menciptakan kondisifitas nyata disemua daerah.
Eksistensi para aktivis.
Membangun pendidikan moral sedini mungkin.
Pembekalan pendidikan religi yg intensif