Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi program P3DN (Penggunaan Produk Dalam Negeri) dan pelatihan perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Ringkasannya adalah bahwa pemerintah berupaya memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan P3DN dan sertifikasi TKDN guna mendukung industri dalam negeri dan perekonomian nas

1. SOSIALISASI DAN KEBIJAKAN P3DN
PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
Disampaikan Pada:
Sosialisasi Program P3DN dan Bimtek Perhitungan TKDN pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
27 Oktober 2022

2. 2
1. LATAR BELAKANG

3. ARAHANPRESIDENTERKAITPRODUKDALAMNEGERI
3
“sangat lucu sekali, APBN yang kita collect, pajak,
dari PNBP, dari royalti, masuk ke APBN, kemudian
keluar sebagai belanja pemerintah, yang dibeli
impor.
Ndak! uang APBN uang BUMN, belanja APBN
belanja APBD belanja BUMN, harus dan wajib beli
produk dalam negeri”
Pengarahan Presiden RI Kepada KADIN Provinsi se-Indonesia, Jakarta Timur, 23 Agustus 2022
Sumber: youtube Sekretariat Presiden https://www.youtube.com/watch?v=A3gkLeCeIvc
2

4. DEFINISIPRODUKDALAMNEGERI
4

5. POTENSIBELANJAAPBNDANAPBD2022
5

6. MULTIPLIEREFFECTBELANJAPRODUKDALAMNEGERI
6
Dengan simulasi model CGE, belanja
produk dalam negeri tahun 2021
sebesar Rp72,6 Triliun (data LKPP)
memberikan dampak sebesar 0,94%
terhadap PDB Nasional, atau setara
Rp159,52 Triliun (ADHB)
Belanja PDN
Rp1 menghasilkan Rp2,2
terhadap perekonomian nasional
Kajian Peneliti Ekonomi,
September 2022
Hasil simulasi “full substitusi”
menunjukkan dampak output sebesar
Rp627,58 Triliun. Di sisi lain, dampak
NTB ADHB sebesar Rp307,65 Triliun
dan NTB ADHK sebesar Rp190,13
Triliun.
Hasil Simulasi BPS,
18 Februari 2022
Subtitusi Impor Rp400 T
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 1,71%

7. MANFAAT STRATEGIS TKDN
7
Bahan Baku
Mentah
Ekspor
bahan baku
Impor bahan
mentah Mendatangkan
Investasi
Industri
Hulu
Industri
Antara
Industri
Hilir
Comparative
Advantage
Competitive
Advantage
• Nilai TKDN semakin Tinggi
• Terjadi pendalaman
struktur industri
Impor bahan
setengah jadi
Impor bahan
setengah jadi
Demand
Huluisasi Industri
Hiliriasi Industri
Menumbuhkan
IKM/UMKM
Pendapatan
Pajak Naik
Menumbuhkan Sektor
Ekonomi Lainnya
Penyerapan
Tenaga Kerja
Menumbuhkan
Industri Permesinan

8. 8
MANFAAT STRATEGIS P3DN
• Memberikan multiplier effect: menciptakan lapangan
pekerjaan, menggerakkan sektor ekonomi lain, menumbuhkan
industri kecil menengah
• Memastikan keamanan dan kualitas dari suatu produk →
dengan meminimalkan risiko dari tidak teridentifikasinya
keaslian dari suatu produk
• Meningkatkan nilai tambah dari suatu produk Indonesia
dengan bersumber dari bahan baku lokal → meningkatkan
peran Indonesia dalam rantai suplai global
• Meningkatkan utilisasi/penggunaan Produk Dalam Negeri dan
menumbuhkan kemandirian bangsa

9. 9
2. DASAR HUKUM P3DN

10. DASARHUKUMKEWAJIBANPENGGUNAANPRODUKDALAMNEGERI
10

11. INSTRUKSIPRESIDENNOMOR2TAHUN2022
11

12. KEWAJIBANPENGGUNAANPRODUKDALAMNEGERI
12

13. URUTANPEMBELIANPRODUKDALAMNEGERI
13
PRODUK
DALAM
NEGERI
TKDN ≥40%
Nilai TKDN atau TKDN+BMP minimal 40%
TKDN <25%
Memiliki nilai TKDN di bawah 25%
PRODUK IMPOR
TKDN 25 - <40%
Memiliki nilai TKDN di bawah 40%
PDN NON-TKDN
PDN yang belum teridentifikasi nilai TKDN
BELUM
WAJIB
WAJIB
Jika barang dimaksud
adalah barang wajib, maka
yang boleh dibeli adalah
PDN yang memiliki nilai
TKDN minimal 25%
Jika barang dimaksud
adalah belum wajib, maka
diutamakan PDN yang
memiliki nilai TKDN,
sebelum PDN non-TKDN
Impor adalah pilihan
terakhir jika benar-benar
tidak ada PDN sejenis

14. PENGAWASANDANSANKSI
SESUAIPPNO29TAHUN2018DANPERPRESNO16TAHUN2018
14

15. 15
3. MANAJEMEN DEMAND PADA PENGADAAN
BARANG/JASA KEMENTERIAN/LEMBAGA

16. 16
IMPLEMENTASI P3DN PADA PENGADAAN B/J

17. 17
IMPLEMENTASI P3DN PADA PENGADAAN B/J
Perencanaan
Pengadaan
Tahapan Rincian Kegiatan PIC
Memasukan produk dalam negeri
semenjak tahap penyusunan
program anggaran/kegiatan
Memasukan PDN pada pencantuman
Rencana Umum Pengadaan di aplikasi
SiRUP
Memasukan syarat TKDN pada
spesifikasi teknis/KAK barang/jasa
Penetapan komitmen nilai TKDN pada
pengadaan gabungan barang/jasa
KPA/PPK
KPA/PPK
KPA/PPK
KPA/PPK
Cek barang ber-TKDN
/ PDN di website
TKDN Kemenperin
Berkonsultasi dengan
Kemenperin
Melaksanakan
Business Matching

18. 18
IMPLEMENTASI P3DN PADA PENGADAAN B/J
Pelaksanaan
Pengadaan
Tahapan Rincian Kegiatan PIC
Pengadaan pada produk yang berkategori wajib TKDN
• Produk yang dapat masuk hanya yang memiliki TKDN
minimal 25%
• Produk dengan TKDN dibawah 25% dan produk impor
tidak boleh berkompetisi
Pengadaan pada produk dengan nilai TKDN dibawah 40%
• Seluruh PDN dan produk impor dapat masuk kompetisi
Pemberian preferensi harga pada proses pemilihan
penyedia
• Preferensi khusus diberikan kepada PDN dengan TKDN
minimal 25%
• Preferensi pada pengadaan barang maksimal 25%
• Preferensi pada pengadaan konstruksi maksimal 7,5%
• Preferensi harga digunakan untuk menghitung Harga
Evaluasi Akhir (HEA)
1
2
Pokja UKPBJ /
PBJ
Pokja UKPBJ /
PBJ

19. 19
IMPLEMENTASI P3DN PADA PENGADAAN B/J
Monitoring /
Evaluasi
Tahapan Rincian Kegiatan PIC
Pembuatan laporan capaian
penggunaan produk dalam negeri di
masing-masing instansi
TIM P3DN KL, Pemda
Pengawasan kepatuhan atas
implementasi P3DN (sampling)
APIP

20. 20
PENGAWASAN P3DN DI KEMENPERIN
Arahan Menperin Terkait Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan SE Menperin no 177 tahun 2021 :
Menggunakan
Produk TKDN
Wajib
Persetujuan dari
Menteri atau yang
ditugaskan
Penggunaan Produk Impor/
TKDN di bawah 25%
Pelaksanaan
Tender/Pemilihan Penyedia
Disetujui
Penyusunan Dokumen Pengadaan
(KAK/Spesifikasi Teknis)
Pengumpulan Informasi
Kebutuhan Pengadaan B/J

21. SOPIZIN PENGADAAN IMPOR/TKDN <25%
21

22. 22
4. SERTIFIKASI TKDN

23. AMANATPENGATURANPENGHITUNGANTKDN
23

24. KETENTUANDANTATACARAPENGHTIUNGANTKDN
24
Sudah
Harmonisasi

25. PROSESSERTIFIKASITKDNDANBMP
25

26. CONTOHTANDASAHCAPAIANTKDNBARANG
26

27. TANDASAHBOBOTMANFAATPERUSAHAAN
27

28. 28
5. TKDN INDUSTRI KECIL

29. URGENSI PERATURAN TKDN INDUSTRI KECIL
29
1. Mempercepat dan membuat murah biaya Sertifikasi TKDN (target
satu juta produk tayang di e-katalog).
2. Mendukung amanat Pasal 97 UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja,
mengalokasikan minimal 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil
serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam PBJP dan
Pasal 65 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 tentang PBJ
Pemerintah. Data BPKP belanja nasional untuk UMKK masih 6%.
3. Jumlah produk yang telah bersertifikat TKDN sejumlah 26.861
produk atau 18.116 sertifikat per 12 September 2022 pkl. 14.00.
4. Adanya peraturan yang mewajibkan TKDN untuk perizinan, contoh:
izin Postel, TV Digital.

30. METODE PERHITUNGAN TKDN INDUSTRI KECIL
30

31. METODE PERHITUNGAN TKDN INDUSTRI KECIL
31

32. ALUR PENGAJUAN SERTIFIKAT TKDN INDUSTRI KECIL
32

33. DIKECUALIKAN
33
YANG DIKECUALIKAN/
DITOLAK
1. Produk yang menggunakan
frekuensi 4G dan 5G (Handphone,
Komputer genggam, dan Tablet)
2. Produk TV Digital dan STB
3. Produk E-KTP Reader
Produk yang menggunakan TKDN sebagai syarat
untuk non-pengadaan atau untuk izin edar:
Tidak diperkenankan dihitung
nilai TKDN menggunakan
Ketentuan dan Tata Cara
Penghitungan TKDN untuk
Industri Kecil
KBLI KELOMPOK
26220 Industri Perlengkapan Komputer
26320 Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)
26410 Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi

34. 34
6. KEMAMPUAN INDUSTRI DALAM NEGERI

35. Sumber: Kementerian Perindustrian, 2022
TKDN
30,00 – 37,60%
KOMPUTER TABLET
TKDN
14,41 – 37,64%
NOTEBOOK
NOTEBOOK
TKDN
25,04 – 33,19%
ROUTER
TKDN
25,01 – 32,13%
DESKTOP PC
TKDN
26,76%
SERVER
Notebook terdapat 17 produk dalam negeri yang
memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 9 produsen.
Router sudah terdapat 9 produk dalam negeri yang
memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 4 produsen.
Telepon Seluler sudah terdapat 551 produk dalam
negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh
34 produsen.
Desktop PC sudah terdapat 4 produk dalam negeri
yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 3
produsen.
Komputer Tablet sudah terdapat 58 produk dalam
negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh
14 produsen.
Server sudah terdapat 1 produk dalam negeri yang
memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 1 produsen.
TKDN
25,02 – 48,98%
TELEPON SELULER
CONTOH KEMAMPUAN INDUSTRI TIK
35

36. Informasi lebih detail mengenai produk dalam negeri dengan nilai TKDN dapat diakses melalui situs tkdn.kemenperin.go.id
TKDN 17,41 – 41,04%
LAPTOP
CONTOH KEMAMPUAN INDUSTRI TIK
Sumber: Kementerian Perindustrian, 2022
TKDN+BMP 17,41 – 50,34%
9 PRODUSEN
CV Master Media
PT Acer Manufacturing Indonesia (BMP: 15,00%)
PT Bangga Teknologi Indonesia (BMP: 15,00%)
PT Evercoss Technology Indonesia (BMP: 15,00%)
PT Gyra Inti Jaya (BMP: 11,10%)
PT Libera Technologies Indonesia (BMP: 13,50%)
PT Supertone (BMP: 14,25%)
PT Tera Data Indonusa (BMP: 15,00%)
PT Zyrexindo Mandiri Buana (BMP: 15,00%)

37. Papan Tulis sudah terdapat empat produk dalam negeri
yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh empat
produsen.
Meja sudah terdapat tujuh produk dalam negeri yang
memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh enam
produsen.
Kursi sudah terdapat lima produk dalam negeri yang
memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh empat
produsen.
Sumber: Kementerian Perindustrian, 2022
TKDN
25.21 – 41.30%
NOTEBOOK
PAPAN TULIS
TKDN
26,23 – 95,68%
MEJA
TKDN
50,38 – 79,75%
KURSI
CONTOH KEMAMPUAN INDUSTRI MEBEL LAINNYA
37

38. REKAP CAPAIAN NILAI TKDN MASIH BERLAKU
Mencari data
TKDN di sini
unduh rekapitulasi:
http://tkdn.kemenperin.go.id
/export_excel.php
E-LAPOR
Portal pengaduan
terkait P3DN
MENGUNDUH
DATA TKDN
DI SINI
E-Lapor adalah portal
pengaduan bagi produsen
PDN yang dirugikan dalam
proses pengadaan
barang/jasa
pemerintah/badan usaha.
38

39. REFERENSI
39

40. SURATEDARANMENKOMARVESPANDUANPENENTUANPDN
40

41. REKAP CAPAIAN NILAI TKDN MASIH BERLAKU
Sudah terdapat
30.076
Sertifikat TKDN
18.411
Produk Dalam Negeri dengan
nilai TKDN di atas 40%
(Barang Wajib)
Data tanggal:
1 November, 06.00 WIB
sumber data: tkdn.kemenperin.go.id ---- unduh file Excel: http://tkdn.kemenperin.go.id/export_excel.php
catatan: 1 (satu) sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 (satu) jenis produk
No Kelompok Barang
Jumlah Sertifikat Produk Dengan Nilai TKDN
Berlaku Seluruhnya <25% 25-40% > 40%
1. Bahan Penunjang Pertanian 875 1.058 33 107 1.080
2. Mesin dan Peralatan Pertanian 424 648 31 204 311
3. Mesin dan Peralatan Pertambangan 17 47 8 15 15
4. Mesin dan Peralatan Migas 862 1.806 318 643 555
5. Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling 49 103 5 33 14
6. Mesin dan Peralatan Pabrik 83 175 7 50 41
7. Bahan Bangunan/Konstruksi 1.898 2.595 88 251 2.586
8. Logam dan Barang Logam 1.570 2.614 157 405 1.706
9. Bahan Kimia dan Barang Kimia 1.820 3.379 438 758 1.173
10. Peralatan Elektronika 912 1.157 238 649 537
11. Peralatan Kelistrikan 2.102 4.542 367 727 2.892
12. Peralatan Telekomunikasi 769 1.600 46 786 94
13. Alat Transport 144 273 8 96 51
14. Bahan dan Peralatan Kesehatan 2.699 3.252 211 2.494 2.005
15. Peralatan Laboratrorium 4 8 0 3 1
16. Komputer dan Peralatan Kantor 233 395 21 124 460
17. Pakaian dan Perlengkapan Kerja 463 660 10 99 422
18. Peralatan Olahraga dan Pendidikan 257 368 8 133 218
19. Sarana Pertahanan 47 145 5 5 132
20. Barang Lainnya 4.260 5.251 140 1.062 4.118
Total 19.488 30.076 2.139 8.644 18.411
41

42. “…kewajiban APBN, APBD, dan
BUMN untuk membeli produk
dalam negeri juga akan terus
didisiplinkan.”
42
ARAHANPRESIDENTERKAITPRODUKDALAMNEGERI
Pidato Kenegaraan Presiden RI Pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, 16 Agustus 2022
Sumber: youtube DPR RI https://www.youtube.com/watch?v=iTNFo8bCm0Y

43. 43