Kebijakan dan Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam upaya Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Bangsa ini disajikan oleh unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ketika membahas rancangan indikator kinerja Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengawasan kolaboratifnya pada 21 Juni 2023

1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGGUNAAN
PRODUK DALAM
NEGERI (PDN)
DALAM UPAYA MENDUKUNG
KETAHANAN EKONOMI DAN DAYA
SAING BANGSA
Direktorat Pengembangan Strategi dan
Kebijakan Pengadaan Umum

4. KETENTUAN
PENGGUNAAN
PRODUK DALAM
NEGERI
Berdasarkan Peraturan
Presiden No 16/2018 dan
Perubahannya
• menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap
uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,
kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia
TUJUAN PENGADAAN
• MENINGKATKAN PERAN SERTA USAHA
MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI
• Mendukung pelaksanaan penelitian dan
pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
• Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
• Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
• mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan
perluasan kesempatan berusaha
• meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan
• MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI
Perpres 12/21 – Pasal 4

5. KETENTUAN
PENGGUNAAN
PRODUK DALAM
NEGERI
Berdasarkan Peraturan
Presiden No 16/2018 dan
Perubahannya
KEWAJIBAN PENGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI
(1) Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah wajib
menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang
bangun dan perekayasaan nasional.
(2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan
apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki
penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%.
(3) Nilai TKDN dan BMP mengacu kepada daftar inventarisasi PDN
yang diterbitkan Kemenperin.
(3a) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap Perencanaan
Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a)
dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen
Pemilihan.
Perpres 12/21 – Pasal 66

6. KETENTUAN
PENGGUNAAN
PRODUK DALAM
NEGERI
Berdasarkan Peraturan
Presiden No 16/2018 dan
Perubahannya
PENCANTUMAN PRODUK DALAM
NEGERI DALAM E-KATALOG
Perpres 12/21 – Pasal 66
Pencantuman
PDN dalam
Katalog
Elektronik
Pasal
66 (6)
LKPP dan/atau K/L/PD
memperbanyak
pencantumanproduk
dalam negeri
dalam katalog
elektronik
Katalog
Elektronik
Pasal
72
Katalog elektronik
memuat informasi,
salah satunya produk
dalam negeri

7. UPAYA MENGAKSELERASI BELANJA PRODUK
DALAM NEGERI & PRODUK USAHA MIKRO,
KECIL & KOPERASI:
INPRES 2/2022
1. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan PDN di K/L/PD.
2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling
sedikit 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk
menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari
hasil produksi dalam negeri.
3. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat
pada tahun 2023 sampai dengan 5% bagi K/L/PD yang masih
melakukan pemenuhan belanja melalui impor
4. Menggunakan PDN yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%
apabila terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai
Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40%.
5. Mencantumkan syarat wajib menggunakan PDN dan produk
yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/Industri
Kecil dan Menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama .
6. Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah untuk pembelian PDN yang memiliki nilai TKDN paling
sedikit 25% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
REALISASI PDN DAN
UMKK TA 2022
Realisasi PDN TA 2022 sebesar 430,66T telah
melebihi target Inpres 2/2022 400T rupiah
Realisasi UMKK TA 2022 yaitu 36,09% belum
memenuhi target Inpres 2/2022 40%
Hal - 7

8. DARI
TARGET
1JT
8 1 , 6 T
2.337.032
p e r 1 0 J a n u a r i 2 0 2 3
82.80% 8.11% 9.04%
PDN TKDN IMPOR
PRODUK
TAYANG
(2 2 3.113)
(2 .2 7 8.37 9) (2 48.5 6 7 )
TARGET DAN CAPAIAN TA 2022
Transaksi dan Produk Tayang Katalog Elektronik

9. ARAHAN PRESIDEN
JOKO WIDODO
TERKAIT PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI
(PDN) PADA 2023 HARUS MENINGKAT
“Realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun
2022 merupakan sebuah capaian yang bagus.
NAMUN, BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TAHUN
2023 HARUS LEBIH TINGGI LAGI”
Disampaikan Dalam Rakor Monev Inpres 2/2022
Hal - 9

10. KEBIJAKAN
PENGADAAN TAHUN
ANGGARAN 2023
Peningkatan Penggunaan PDN
dan UMKK melalui
K/L/Pemda Melakukan Penyesuaian Perencanaan
Anggaran Berdasarkan Barang/Jasa PDN dan
UMK-K yang Tersedia Di Sistem E-Katalog
K/L/Pemda Melakukan Sinergi Untuk Mendorong
Adanya PDN dan UMK-K di Sistem E-Katalog Sesuai
Kebutuhan Realisasi Anggaran Pada Tahun 2023
Hal - 10

11. SURAT EDARAN KEPALA LKPP
NO.17 TAHUN 2022
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERCEPATAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MENTERI/KEPALA
LEMBAGA/KEPALA DAERAH
MEMASTIKAN :
Penggunaan Produk Dalam Negeri
dengan memanfaatkan barang/jasa
dalam Katalog Elektronik. .
Paket Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang diperuntukkan bagi
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi
01
02
Peningkatan jumlah pelaku usaha dan
barang/jasa Produk Dalam Negeri
dalam Katalog Elektronik
03
Peningkatan belanja Produk Dalam
Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Koperasi melalui E-purchasing.
04

12. KEBIJAKAN
PENINGKATAN
PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI
DALAM PROSES PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

13. PA/KPA
➢ Menugaskan PPK untuk
melakukan identifikasi
kebutuhan & penetapan
barang/jasa dengan
memperhatikan TKDN
(Wajib/Tidak
menggunakan PDN)
➢ Mencari informasi nilai
TKDN dari barang/jasa
yang dibutuhkan
➢ Menghitung target TKDN
yang akan ditentukan.
PERENCANAAN PERSIAPAN
PPK
➢ Penyusunan Spek/KAK,
HPS, rancangan kontrak
memperhatikan TKDN
➢ Memastikan nilai TKDN
yang menjadi target (cek
daftar inventarisasi dan
perhitungan estimasi)
Pokja/PP
➢ Mencantumkan
persyaratan TKDN dalam
dokumen pemilihan
Pokja/PP
➢ Evaluasi Dokumen
Penawaran
➢ Memeriksa data dukung
TKDN,cek daftar
inventarisasi B/J, cek
perhitungan TKDN,hitung
preferensi harga
Penyedia
➢ Mengajukan penawaran
TKDN barang; Komitmen
TKDN Ja sa
TENDER
Penyedia
➢ Melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan
penawaran (TKDN Barang
dan komitmen TKDN
Jasa)
PPK
➢ Monitoring pelaksanaan
pekerjaan
(mengumpulkan bukti
untuk menghitung
capaian TKDN,mencatat
setiap ketidaksesuaian)
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
SERAH TERIMA
Penyedia
➢ Menyerahkan pekerjaan
sesuai dengan kontrak
PPK
➢ Menerima pekerjaan
(evaluasi capaian TKDN
vs penawaran TKDN)
➢ Menetapkan sanksi jika
terdapat ketidaksesuaian
APIP
➢ Melakukan Pengawasan
PENERAPAN TKDN DALAM SETIAP TAHAPAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

14. IDENTIFIKASI KEWAJIBAN
PENGGUNAAN PDN PADA TAHAP
PERENCANAAN PENGADAAN
• PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran, yang didalamnya terdapat pengadaan
barang/jasa, telah mempertimbangkan ketersediaan barang/jasa
yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri
• PA memerintahkan KPA/PPK untuk merencanakan penggunaan
produk dalam negeri dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK
barang/jasa.
• PA/KPA menugaskan PPK melakukan Identifikasi kebutuhan
Barang/Jasa, dengan mempertimbangkan nilai TKDN dan BMP.
Dalam melakukan identifikasi kebutuhan, PPK mengakses portal P3DN
Kemenperin untuk mengecek nilai TKDN dan BMP.
• Dalam hal barang/jasa yang yang dibutuhkan memiliki nilai
TKDN+BMP paling sedikit 40%, maka wajib menggunakan produk
dalam negeri.
• Pemaketan pada RUP dilakukan dengan tag Produk Dalam Negeri

15. IDENTIFIKASI KEWAJIBAN
PENGGUNAAN PDN PADA TAHAP
PERSIAPAN PENGADAAN
• PPK melakukan mereviu Spesifikasi Teknis/KAK yang
sudah disusun pada tahap perencanaan pengadaan.
• Dalam melakukan reviu, PPK mengakses portal P3DN
Kemenperin untuk mengecek kembali nilai TKDN dan
BMP.
• Dalam hal barang/jasa yang yang dibutuhkan
memiliki nilai TKDN+BMP paling sedikit 40%, maka
wajib menggunakan produk dalam negeri.
• PA memerintahkan PPK/Pokja pemilihan untuk
memberikan preferensi harga kepada produk Dalam
negeri yang memiliki nilai TKDN lebih besar dari 25%,
bagi Pengadaan di atas Rp 1 Miliar.

16. PREFERENSI HARGA
• Pemberian Preferensi Harga kepada produk Dalam negeri yang memiliki nilai TKDN
lebih besar dari 25%, bagi Pengadaan di atas Rp 1 Miliar.
• Nilai preferensi yang diberikan paling tinggi 25%.
• penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA);
Perpres 12/21 – Pasal 67

17. PENGAWASAN DAN
SANKSI TERHADAP
PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI

18. Pengawasan Penggunaan PDN
dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
31
Perpres 16/18 jo. Perpres 12/21 – Pasal 76 ayat (1) s.d (4)
1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan
PengadaanBarang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada K/L/PD
masing-masing.
2) Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan,
evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.
3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sejak perencanaan, persiapan,
pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
b. kepatuhan terhadap peraturan;
c. pencapaian TKDN;
d. penggunaan produk dalam negeri;
e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
f. PengadaanBerkelanjutan.

19. SANKSI
32
PP 29/2018, Pasal 107
1) PPK yang tidak menggunakan Produk Dalam Negeri dengan TKDN paling
sedikit 25% dalam hal terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki
penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP paling sedikit 40%, dikenakan
sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; dan/atau
c. pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa.
2) Pemberian sanksi dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari APIP
serta pejabat pengawas internal dan Tim P3DN.
3) Sanksi peringatan tertulis dikenakan terhadap pelanggaran pertama
sampai dengan pelanggaran ketiga.
4) Sanksi denda administratif dikenakan terhadap pelanggaran keempat.
Sanksi denda administratif sebesar 1% dari nilai kontrak pengadaan
Barang/Jasa dengan nilai paling tinggi Rp 500 juta.
5) Sanksi pemberhentian dari jabatan pengadaan Barang/Jasa dikenakan
terhadap pelanggaran kelima.

20. KEBIJAKAN
PENINGKATAN
PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI
Dalam Rancangan Perubahan Kedua
Peraturan Presiden No 16/2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

21. AFIRMASI KEBIJAKAN
PENINGKATAN
PENGGUNAAN PDN
dan UMK
melalui pengoptimalan
belanja untuk produk dalam
negeri dan UMKK
Penggunaan PDN:
Pemberlakuan Preferensi Harga untuk:
• Barang;
• Pekerjaan Konstruksi;
• Jasa Konsultansi; dan
• Jasa Lainnya.
Pada proses pemaketan:
kewajiban mengalokasikan 40% anggaran belanja
untuk UMKK
21
01
02
03
PERUBAHAN PERPRES 16/2018
Jo. PERPRES 12/2021
Prioritas 1 Wajib untuk Produk dengan Nilai TKDN
≥ 25% apabila terdapat PDN dengan
TKDN + BMP ≥ 40%;
Apabila Prioritas 1 tidak tersedia, dapat
menggunakan PDN dengan TKDN
dan/atau PDN yang dinyatakan oleh
Pelaku Usaha Dalam Negeri sebagai
PDN (self declare);
Apabila Prioritas 1 dan 2 tidak tersedia,
dapat menggunakan impor
Prioritas 2
Prioritas 3

22. PERLUASAN PENGGUNAAN
KATALOG ELEKTRONIK
untuk mendorong pencatatan
transaksi pengadaan dan penerapan
kebijakan penggunaan PDN dan
UMKK
Kewajiban e-purchasing dengan
mengutamakan penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk hasil produksi
dari UMK Koperasi
Pemanfaatan Katalog Elektronik
untuk BLU/BLUD, BUMN/BUMD, BUMDes,
Pemerintah Desa, PTN-BH, serta instansi/
institusi lain
Kewajiban untuk menggunakan Katalog
Elektronik untuk Swakelola.
Mengubah ketentuan Toko Daring,
Toko Daring menjadi bagian dari
government catalogue (Katalog Elektronik)
01
02
03
04
PERUBAHAN PERPRES 16/2018
Jo. PERPRES 12/2021
E-Purchasing
Pembelian barang/jasa melalui sistem katalog
elektronik berlaku untuk Barang, Jasa Lainnya,
Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi
05

23. SANKSI
Menambah klausul pelanggaran:
1. tidak memenuhi ketentuan TKDN;
2. tidak memenuhi ketentuan
penggunaan Produk Dalam Negeri
Dikenakan sanksi:
1. pengurangan pembayaran
sebesar selisih antara TKDN
penawaran dengan TKDN
pelaksanaan paling tinggi 15%;
2. pembayaran denda 3x nilai
barang yang diimpor
PENGADUAN DAN
02
23
Menambah ketentuan bahwa
pimpinan instansi yang
menerima pengaduan
memproses secara
administrasi terlebih dahulu
01
PERUBAHAN PERPRES 16/2018
Jo. PERPRES 12/2021

24. AKHIR PRESENTASI
TERIMA KASIH