Penulis : Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM WA. 0877 5871 1905 HP. Kanaidi : 0812 2353 284, e-mail : kanaidi63@gmail.com -----------------------------------------

1. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 1
Pokok Pembahasan :
A. Pendahuluan
B. Percepatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri (P3DN)
C. Pengelompokan Produk Dalam
Negeri.
D. Peningkatan Percepatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Percepatan
Peningkatan
PENGGUNAAN
PRODUK DALAM
NEGERI (P3DN)
Bab
5

2. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 2
BAB 5
Percepatan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN)
A. Pendahuluan
Diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan dalam menggalakkan
penggunaan produk dalam negeri, guna mendukung peningkatan
pasar domestik dan untuk dilakukan pemanfaatan sebesar-besarnya
atas produk buatan Indonesia.
Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) juga
bermanfaat dalam menumbuhkan industri di dalam negeri dan pada
gilirannya akan meningkatkan lapangan kerja dan menyerap tenaga
kerja, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran di
Indonesia.
P3DN juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing barang dan jasa
produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.
Dalam P3DN diperlukan dukungan dari beberapa pihak, baik swasta
maupun lembaga Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, serta
BUMN/BUMD.
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan
upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih
menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.
Memberdayakan industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk
dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
Di tengah iklim persaingan yang semakin ketat, pelaku usaha dan
industri perlu memikirkan adanya pembeda produknya bagi konsumen
bila dibandingkan dengan produk pesaing.
B. Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
Dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, khususnya bagi
pelaku industri nasional, diperlukan kebijakan dan langkah yang tepat
agar geliat sektor manufaktur di Indonesia semakin tumbuh signfikan.
Penciptaan kondisi demikian ditujukan agar industri dalam negeri bisa
merasa nyaman di rumahnya sendiri.

3. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 3
Salah satu upaya yang dijalankan adalah mengoptimalkan program
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Timnas P3DN, telah ditetapkan Ketua Umum Timnas P3DN adalah
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sedangkan
Menteri Perindustrian menjabat sebagai Ketua Harian Timnas P3DN.
Gambar 5.1: Skema Keterkaitan Program P3DN Antar Instansi
Merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 Tahun
2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disyaratkan bahwa
ketentuan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah, berlaku bagi:
a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang
pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari
APBN/APBD;
b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank
Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan,
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian
atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;
c. Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
d. Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau
seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

4. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 4
Lingkup pengaturan dalam Pedoman Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini,
meliputi:
a. Produk Dalam Negeri;
b. Pemanfataan Jasa Perusahaan Jasa Dalam Negeri
c. Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan;
d. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;
e. Verifikasi TKDN;
f. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
g. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
h. Penghargaan Atas Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
i. Sanksi.
Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah merupakan upaya untuk menggerakan pertumbuhan dan
memberdayakan industri yang ada di Indonesia, melalui upaya
pemberian penghargaan bagi pengguna dan produsen dalam negeri.
Penghargaan dimaksud diberikan dalam bentuk kewajiban
penggunaan produk dalam negeri dan/atau pemberian preferensi
harga pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Lebih lanjut di atur dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 02 Tahun 2014 tersebut bahwa kewajiban penggunaan produk
dalam negeri dan/atau pemberian preferensi harga dimaksud
dilakukan sejak perencanaan pengadaan oleh Pengguna Anggaran
(PA), dalam pelaksanaan pengadaan oleh ULP/pejabat pengadaan,
dan pengawasan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.
Peraturan Menteri Perindustrian tersebut juga sudah menetapkan
produk yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai
acuan bagi pemberian preferensi harga dalam pengadaan barang
pemerintah, yaitu diberikan kepada barang dengan capaian TKDN ≥
25%. Capaian TKDN dimaksud mengacu pada Daftar Inventarisasi
Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang ditetapkan dan diterbitkan
oleh Kementerian Perindustrian. Oleh karenanya, penggunaan
anggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I harus
diarahkan pada produk yang diprioritaskan untuk dikembangkan
tersebut.
Pencantuman persyaratan penggunaan produk dalam negeri harus
sudah dilakukan sejak tahap Perencanaan Pengadaan, yang meliputi:
a. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
b. Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK (Kerangka Acuan Kerja);
Penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan wajib
mengacu pada kemampuan industri dalam negeri.
c. Penyusunan Harga Perkiraan Sendir (HPS);
Dalam penyusunan HPS wajib mengacu pada kewajaran harga
produk dalam negeri.

5. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 5
d. Dokumen Pemilihan.
Dalam penyusunan dokumen pemilihan, ULP/pejabat pengadaan
wajib mencantumkan persyaratan produk dalam negeri yang
wajib digunakan.
Pelaksanaan evaluasi teknis oleh ULP/Pejabat Pengadaan wajib
memperhitungkan kemampuan industri dalam negeri.
Monitoring dan evaluasi penggunaan produk dalam negeri yang
dilakukan oleh aparat pengawas internal dan eksternal, dengan
memperhatikan konsistensi dan komitmen TKDN dari penyedia
barang/jasa pada saat mengikuti lelang/tender sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
C. Pengelompokan Produk Dalam Negeri
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 Tahun 2014
tersebut juga telah ditetapkan bahwa dalam Rencana Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran (PA) harus
mengelompokan barang, dengan ketentuan:
a. Barang diwajibkan yaitu barang produksi dalam negeri yang wajib
dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan
memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP ≥ 40% dan
capaian TKDN barang ≥ 25%;
b. Barang dimaksimalkan, yaitu barang produksi dalam negeri yang
memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan
capaian TKDN dan capaian BMP < 40% dan memiliki capaian TKDN
barang ≥ 15%; dan
c. Barang diberdayakan, yaitu barang produksi dalam negeri yang
memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki capaian TKDN
barang < 15% dan ≥ 10%.
Sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini.

6. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 6
Gambar 5.2: Pengelompokan Produk Dalam Negeri (PDN) dan
Penerapan TKDN & BMP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sumber : Buku Saku, Pusat P3DN, Edisi Pertama 2022.
Gambar 5.3: Contoh Barang Produksi Dalam Negeri (PDN)
DIWAJIBKAN dengan TKDN + BMP ≥ 40%

7. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 7
Sumber : Buku Saku, Pusat P3DN, Edisi Pertama 2022.
Gambar 5.4: Contoh Barang Produksi Dalam Negeri (PDN)
DIMAKSIMALKAN dengan TKDN + BMP < 40% dan TKDN ≥ 15%
Sumber : Buku Saku, Pusat P3DN, Edisi Pertama 2022.
Gambar 5.5: Contoh Barang Produksi Dalam Negeri (PDN)
DIBERDAYAKAN dengan TKDN < 15% Telah ≥ 10%

8. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 8
D. Peningkatan Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi
Presiden RI (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam rangka percepatan dimaksud, Presiden menginstruksikan
(16 poin) kepada seluruh jajaran yang disebutkan dalam Inpres
dimaksud untuk:
1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan
perundang-undangan,
2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan
barang/jasa pemerintah untuk menggunakan produk dalam
negeri,
3. Paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk
menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari
hasil produksi dalam negeri,
4. Dalam Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp400 triliun untuk
produk dalam negeri dengan prioritas produk usaha mikro, usaha
kecil, dan koperasi,
5. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
(Tim P3DN)
6. Menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk
dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi,
termasuk roadmap peningkatan jumlah produk dalam negeri
menuju 1 juta produk tayang dalam Katalog Elektronik.
7. Menyusun program pengurangan impor paling lambat pada tahun
2023 sampai dengan 5%,
8. Menggunakan produk DN yang memiliki nilai TKDN paling sedikit
25%, dengan penjumlahan nilai TKDN + BMP minimal 40%,
9. Mendorong percepatan penayangan produk DN dan produk UMK,
dan koperasi pada Katalog Sektoral/ Katalog Lokal,
10. Mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa
pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
(SiRUP) di LKPP dan mengisi e-Kontrak pada Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE),
11. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk DN dan produk
yang dihasilkan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi/industri
kecil dan menengah (IKM)/artisan pada semua kontrak kerja
sama,

9. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 9
12. Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk
dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,
13. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan
secara elektronik paling lambat tahun 2023,
14. Melakukan kolaborasi untuk memberdayakan usaha mikro, usaha
kecil, dan koperasi dengan mengupayakan produk menjadi bagian
dari rantai pasok industri global,
15. Memberikan preferensi harga dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki
nilai TKDN paling sedikit 25%,
16. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam
negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui
penerapan Satu Data Indonesia (SDI) pada SPSE,
Disamping instruksi yang bersifat umum tersebut, Presiden RI
juga telah menginstuksikan hal-hal khusus masing-masing, kepada:
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Staf Kepresidenan;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Para Gubernur; dan
10. Para Bupati/Wali Kota.
Karena poin-poin tersebut sudah dimuat dalam Instruksi Presiden
(Inpres), maka menandakan bahwa semua poin yang termaktum
dalam Inpres tersebut sudah wajib untuk dilaksanakan di lingkungan
Pemerintah Pusat/Daerah, beserta di BUMN dan BUMD.
Daftar Pustaka
Buku Saku, 2022. Panduan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Edisi
Pertama 2022. Pusat P3DN Jakarta.
Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan
Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

10. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 10
Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Timnas P3DN.
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 02 Tahun 2014 tentang
Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Terlebih lagi beliau adalah seorang yang Certified di Bidang Enterprise
Resources Planning (ERP) & System, Applications, and Product in Data
Processing (cSAP), beliau juga Certified di Bidang Business Continuity
Management (CBCM).
Di samping itu, beliau adalah seorang praktisi yang berpengalaman lebih
dari 30 tahun berkerja di salah satu Perusahaan BUMN besar di Indonesia,
dengan berbagai posisi jabatan: mulai dari Manajer UPT, Kepala Kantor di
beberapa Kota di Indonesia s.d di tingkat Kantor Pusat. Beliau juga
seorang Blogger yang rajin mengelola sedemikian banyak Blog dan
beberapa web komersial, yang menghasilkan passive income yang cukup
spektakuler.
Beliau seorang Trainer dan Pemateri/Instruktur/Narasumber yang sudah
digeluti selama 20-an tahun dan telah sukses di beberapa kegiatan
Training dan Workshop/Seminar di berbagai Perusahaan di Indonesia.
Terlebih lagi, beliau adalah seorang konsultan dan peneliti marketing yang
berdedikasi dengan sedemikian banyak karya ilmiah yang beliau hasilkan
dan telah dipublikasikan.
BIOGRAFI PENULIS
KANAIDI, SE., M.Si., cSAP., CBCM
adalah seorang yang enerjik, humoris, dan
sangat memotivasi. Berjiwa muda, sukses
beberapa kali sebagai Dosen Terbaik
(Favorite) di beberapa Perguruan Tinggi di
Bandung. Beliau suka menulis dan sudah
berhasil menerbitkan beberapa buku hasil
karya beliau yang telah dipublikasikan.