Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana di Indonesia, termasuk pengertian, asas-asas, pihak yang terlibat, hak-hak tersangka dan terdakwa, serta tahapan penyelidikan dan penyidikan.
Silabus mata kuliah Hukum Acara Pidana membahas tentang pengertian, fungsi, tujuan, subjek, objek, sumber hukum, asas-asas, ilmu-ilmu pembantu, serta tahapan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, pra peradilan, persidangan dan upaya hukum dalam proses perkara pidana.
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutanGradeAlfonso
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, perbedaan istilah, kedudukan, tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum. Secara garis besar, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim. Ke
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana dan hubungannya dengan hukum pidana, asas-asas hukum acara pidana, fungsi dan wewenang penyelidik dan penyidik, laporan dan pengaduan tindak pidana, penahanan, acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara pidana, dan surat dakwaan.
6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikanGradeAlfonso
Pertemuan ke-6 membahas tentang Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk segera diadili dan mendapatkan bantuan hukum selama proses peradilan, termasuk hak untuk diberitahu tentang tuduhan, memberikan keterangan secara bebas, dan memilih penasihat hukum sendiri.
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhapaanpalisury
Dokumen tersebut merupakan bab-bab dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, dasar peradilan, penyidik, penuntut umum, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, tersangka, terdakwa, bantuan hukum, sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan dan ketentuan penutup dalam proses perad
Silabus mata kuliah Hukum Acara Pidana membahas tentang pengertian, fungsi, tujuan, subjek, objek, sumber hukum, asas-asas, ilmu-ilmu pembantu, serta tahapan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, pra peradilan, persidangan dan upaya hukum dalam proses perkara pidana.
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutanGradeAlfonso
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, perbedaan istilah, kedudukan, tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum. Secara garis besar, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim. Ke
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana dan hubungannya dengan hukum pidana, asas-asas hukum acara pidana, fungsi dan wewenang penyelidik dan penyidik, laporan dan pengaduan tindak pidana, penahanan, acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara pidana, dan surat dakwaan.
6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikanGradeAlfonso
Pertemuan ke-6 membahas tentang Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk segera diadili dan mendapatkan bantuan hukum selama proses peradilan, termasuk hak untuk diberitahu tentang tuduhan, memberikan keterangan secara bebas, dan memilih penasihat hukum sendiri.
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhapaanpalisury
Dokumen tersebut merupakan bab-bab dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, dasar peradilan, penyidik, penuntut umum, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, tersangka, terdakwa, bantuan hukum, sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan dan ketentuan penutup dalam proses perad
Dokumen tersebut merupakan bab-bab dari KUHAP yang mengatur tentang pengaturan umum, ruang lingkup, dasar peradilan, penyidik, penuntut umum, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, tersangka, terdakwa, bantuan hukum, sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan dan ketentuan penutup.
Undang-undang KUHAP mengatur tentang penyidik, penyelidik, penuntut umum, tersangka, terdakwa, dan prosedur peradilan pidana. Penyidik berwenang melakukan penyidikan dan penuntut umum bertugas mewakili negara dalam persidangan. KUHAP juga mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam proses peradilan pidana.
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 46 Tahun 2009.
1. Dokumen tersebut menjelaskan alasan penghentian penyidikan, penangkapan, dan penahanan menurut hukum acara pidana Indonesia. Alasan penghentian penyidikan meliputi tidak diperoleh bukti, peristiwa bukan tindak pidana, demi hukum, nebis in idem, tersangka meninggal, dan kadaluarsa.
2. Dokumen juga menjelaskan syarat penangkapan berdasarkan dugaan keras dan bukti permulaan, s
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);GradeAlfonso
Pertemuan ke-7 membahas tentang Upaya Paksa Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus korupsi di Indonesia, mulai dari proses penyelidikan oleh KPK, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan khusus korupsi. KPK diberi kewenangan luas dalam proses tersebut, termasuk penyadapan dan pembekuan aset tersangka. Pengadilan khusus wajib memutus perkara korupsi dalam waktu tertentu.
Hukum pidana (material) : Keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana
Hukum pidana formal / Hukum acara pidana : bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana
Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...Idik Saeful Bahri
Dokumen ini membahas proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus korupsi menurut undang-undang di Indonesia. Proses dimulai dari pengumpulan laporan, dilanjutkan dengan pengumpulan bukti awal oleh penyelidik, dan apabila terbukti adanya indikasi korupsi, akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan pengumpulan bukti lebih lanjut oleh penyidik. Bila terkump
Hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP dan KUHAP. KUHAP mengatur prosedur hukum pidana mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, bantuan hukum, hingga prapenuntutan dan penuntutan oleh jaksa.
Penyidikan oleh kepolisian dapat dihentikan dengan alasan tertentu seperti tidak adanya bukti yang cukup, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, atau demi kepentingan hukum seperti kasus sudah pernah diadili. Proses penyidikan, penahanan, dan batas waktunya diatur dalam undang-undang. Terdakwa berhak mendapatkan ganti rugi jika penahanan melewati batas waktu yang ditentukan.
Penyidikan oleh kepolisian dapat dihentikan dengan alasan tertentu seperti tidak diperolehnya bukti yang cukup, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, atau demi kepentingan hukum seperti kasus sudah pernah diadili, tersangka meninggal, atau kadaluarsa. Proses penahanan tersangka memiliki dasar, tata cara, dan batas waktu tertentu yang diatur dalam hukum acara pidana.
Pedoman ini mengatur tentang permohonan izin Jaksa Agung untuk pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Permohonan izin harus dilengkapi dokumen tertentu dan akan diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung. Izin dapat disetujui atau ditolak, dan pelaksanaannya akan dilap
Pedoman ini mengatur tentang permohonan izin Jaksa Agung untuk pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Permohonan izin harus dilengkapi dokumen tertentu dan akan diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung. Izin dapat disetujui atau ditolak, dan pelaksanaannya akan dilap
Dokumen tersebut merupakan bab-bab dari KUHAP yang mengatur tentang pengaturan umum, ruang lingkup, dasar peradilan, penyidik, penuntut umum, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, tersangka, terdakwa, bantuan hukum, sidang pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan dan ketentuan penutup.
Undang-undang KUHAP mengatur tentang penyidik, penyelidik, penuntut umum, tersangka, terdakwa, dan prosedur peradilan pidana. Penyidik berwenang melakukan penyidikan dan penuntut umum bertugas mewakili negara dalam persidangan. KUHAP juga mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam proses peradilan pidana.
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 46 Tahun 2009.
1. Dokumen tersebut menjelaskan alasan penghentian penyidikan, penangkapan, dan penahanan menurut hukum acara pidana Indonesia. Alasan penghentian penyidikan meliputi tidak diperoleh bukti, peristiwa bukan tindak pidana, demi hukum, nebis in idem, tersangka meninggal, dan kadaluarsa.
2. Dokumen juga menjelaskan syarat penangkapan berdasarkan dugaan keras dan bukti permulaan, s
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);GradeAlfonso
Pertemuan ke-7 membahas tentang Upaya Paksa Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus korupsi di Indonesia, mulai dari proses penyelidikan oleh KPK, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan khusus korupsi. KPK diberi kewenangan luas dalam proses tersebut, termasuk penyadapan dan pembekuan aset tersangka. Pengadilan khusus wajib memutus perkara korupsi dalam waktu tertentu.
Hukum pidana (material) : Keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana
Hukum pidana formal / Hukum acara pidana : bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana
Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...Idik Saeful Bahri
Dokumen ini membahas proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus korupsi menurut undang-undang di Indonesia. Proses dimulai dari pengumpulan laporan, dilanjutkan dengan pengumpulan bukti awal oleh penyelidik, dan apabila terbukti adanya indikasi korupsi, akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan pengumpulan bukti lebih lanjut oleh penyidik. Bila terkump
Hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP dan KUHAP. KUHAP mengatur prosedur hukum pidana mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, bantuan hukum, hingga prapenuntutan dan penuntutan oleh jaksa.
Penyidikan oleh kepolisian dapat dihentikan dengan alasan tertentu seperti tidak adanya bukti yang cukup, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, atau demi kepentingan hukum seperti kasus sudah pernah diadili. Proses penyidikan, penahanan, dan batas waktunya diatur dalam undang-undang. Terdakwa berhak mendapatkan ganti rugi jika penahanan melewati batas waktu yang ditentukan.
Penyidikan oleh kepolisian dapat dihentikan dengan alasan tertentu seperti tidak diperolehnya bukti yang cukup, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, atau demi kepentingan hukum seperti kasus sudah pernah diadili, tersangka meninggal, atau kadaluarsa. Proses penahanan tersangka memiliki dasar, tata cara, dan batas waktu tertentu yang diatur dalam hukum acara pidana.
Pedoman ini mengatur tentang permohonan izin Jaksa Agung untuk pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Permohonan izin harus dilengkapi dokumen tertentu dan akan diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung. Izin dapat disetujui atau ditolak, dan pelaksanaannya akan dilap
Pedoman ini mengatur tentang permohonan izin Jaksa Agung untuk pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Permohonan izin harus dilengkapi dokumen tertentu dan akan diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung. Izin dapat disetujui atau ditolak, dan pelaksanaannya akan dilap
2. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA
Hukum pidana dibagi menjadi dua:
1. Hukum pidana materiil
2. Hukum pidana formil
Hukum pidana materiil, yaitu kumpulan aturan
yang berisi tentang perbuatan apa saja yang
dapat dihukum (KUHP)
Hukum pidana formil, yaitu kumpulan peraturan
yang berisi tata cara bagaimana menghukum
perbuatan yang dapat dihukum tadi (KUHAP)
3. Istilah Hukum Acara Pidana
• Belanda : strafvordering (tuntutan pidana)
• Inggris : Criminal Procedure Law (prosedur acara pidana)
• AS : Criminal Procedure Rules
Dipakai istilah Rules karena di AS bukan saja UU yang menjadi
sumber formal hukum acara pidana, tetapi juga putusan hakim dan
dibukukan sebagai himpunan (yurisprudensi)
Tujuan Hukum Acara Pidana
Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati
kebenaran materiil
Van Bemellen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana,
yaitu :
• Mencari dan menemukan kebenaran;
• Pemberian keputusan oleh hakim;
• Pelaksanaan keputusan.
4. ASAS-ASAS PENTING YANGTERDAPATDALAMHUKUM
ACARAPIDANA
• Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan
• Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)
• Asas Oportunitas
• Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum
• Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim
• Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya dan
Tetap
• Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum
• Asas Akusator dan Inkisitor (Accusatoir dan Inquisitoir)
• Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan
5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM
HUKUM ACARA PIDANA
• Tersangka atau Terdakwa dan Hak-haknya
• Penyidik dan Penyelidik : Kepolisian
• Penuntut Umum : Jaksa Penuntut Umum
• Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum
6. PENGERTIANTERSANGKA DAN TERDAKWA
• TERSANGKA adalah seorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana.
(butir 14)
• TERDAKWA adalah seorang tersangka yang dituntut,
diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
(butir 15)
7. HAK-HAK TERSANGKA DAN
TERDAKWA
• Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili. (Pasal 50
ayat (1), (2), dan (3))
• Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya
tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. (Pasal 51 butir a
dan b)
• Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan
hakim. (Pasal 52)
• Hak untuk menapat juru bahasa. (Pasal 53 ayat (1))
• Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
(Pasal 54)
• Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk
oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi
tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati dengan biaya
cuma-cuma.
8. • Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk
menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. (Pasal 57 ayat
(2))
• Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang
ditahan. (Pasal 58)
• Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah
dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan
hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan
dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas. (Pasal 59 dan 60)
• Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan
perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau
kekeluargaan. (Pasal 61)
• Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan
penasihat hukumnya. (Pasal 62)
• Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima
kunjungan rohaniawan. (Pasal 63)
• Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli. (Pasal 65)
• Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian. (Pasal 68)
9. PENUNTUT UMUM
KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut
umum
Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut :
• Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
• Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang
ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Jaksa = jabatan
Penuntut umum = fungsi
10. WEWENANG PENUNTUT
UMUM
• Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari
penyidik atau penyidik pembantu;
• Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat
(3) dan ayat (4) KUHAP, dengan member petunjuk dalam
penyempurnaan penyidikan dan penyidik;
• Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan
penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah
status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
• Membuat surat dakwaan;
• Melimpahkan perkara ke pengadilan;
11. • Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari
dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan,
baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang
pada sidang yang yang telah ditentukan;
• Melakukan penuntutan;
• Menutup perkara demi kepentingan umum (asas
oportunitas);
• Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung
jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-
undang ini;
• Melaksanakan penetapan hakim.
Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai
wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan.
Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak
pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun
terdakwa
12. Penyidik dan Penyelidik
• Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan (Pasal 1
butir 1)
• Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2)
• Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia
yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4)
13. 1. PELAPOR
2. SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN (SPK)
3. DICARI BUKTI PERMULAAN AWAL
4. DIBUATKAN LAPORAN POLISI (LP)
5. APABILA BUKTI PERMULAAN BELUM LENGKAP
6. PENYELIDIKAN
7. DENGAN UPAYA PEMANGGILAN SAKSI DAN
PENGUMPULAN BARANG BUKTI
8. DIKETAHUI HASIL (PERKARA PIDANA /
PERDATA)
9. APABILA DIKETAHUI TERDAPAT UNSUR
PIDANANYA
10.PENYIDIKAN
11.DIMULAI DENGAN PEMANGGILAN /
PENANGKAPAN TERSANGKA
12.PENYIDIK SEGERA MELAKUKAN
PEMBERITAHUAN KEPADA PIHAK KEJAKSAAN
13.MUNCUL P-16 (PENUNJUKKAN JPU)
14.APABILA PROSES PENYIDIKAN TELAH SELESAI,
DILAKUKAN PENGIRIMAN BERKAS PERKARA
TAHAP I
15.APABILA JPU MENYATAKAN BERKAS BELUM
LENGKAP, MAKA MUNCUL P-18 (PERNYATAAN
BERKAS PERKARA BELUM LENGKAP) DAN P-19
(PETUNJUK DARI JAKSA UNTUK MELENGKAPI
KEKURANGAN BERKAS PERKARA)
16.PENYIDIK MELAKUKAN PENYIDIKAN KEMBALI
17.DILAKUKAN PENGIRIMAN BERKAS PERKARA
TAHAP II
18.APABILA JPU MENYATAKAN LENGKAP, MAKA
MUNCUL P-21
19.PENYIDIK SEGERA MELAKUKAN PENGIRIMAN
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI KEPADA JPU
20.PENUNTUTAN DI PENGADILAN
21.PUTUSAN PENGADILAN
22.PELAKSANAAN PUTUSAN YANG DILAKUKAN
OLEH JPU
14. Soal UTS
Berdasarkan pada posisi dan penilaiannya, terdapat perbedaan antara
hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum. Jelaskan mengenai
perbedaan tersebut?
Terdapat 3 (tiga) jenis penahanan yang diatur di dalam KUHAP, yaitu
penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), penahahan rumah, dan
penahanan kota. Jika A telah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi
hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan (60 hari). Bagaimana jika A
sebelumnya telah menjalani:
1. Penahanan di Rutan selama 10 hari;
2. Penahanan rumah selama 30 hari; dan
3. Penahanan kota selama 20 hari.
Jelaskan berapa lama A menjalani hukuman setelah dipotong masa
tahanan?
15. Pembahasan
• Perbedaan antara hakim, penuntut umum (jaksa), dan penasihat hukum
ialah pada posisi dan penilaiannya. Dapat digambarkan pada tabel berikut
:
PROFESI POSISI PENILAIAN
HAKIM OBJEKTIF OBJEKTIF
JAKSA SUBJEKTIF OBJEKTIF
PENASIHAT HUKUM SUBJEKTIF SUBJEKTIF
16. Pembahasan
A divonis 60 hari, dikurangi :
• Rumah tahanan negara, dikurangkan seluruhnya yaitu 10 hari;
• Tahanan rumah, dikurangkan sebanyak 1/3 dari masa tahanan yaitu 1/3
dari 30 hari sehingga dikurangkan 10 hari;
• Tahanan kota, dikurangkan sebanyak 1/5 dari masa tahanan yaitu 1/5
dari 20 hari sehingga dikurangkan 4 hari.
Jadi, A menjalani hukuman setelah dipotong masa tahanan yaitu 60-
(10+10+4)=36 hari
17. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
• Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya
dilakukan penyidikan menururut cara yang diatur menurut
undang-undang ini
• Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya
18. DIKETAHUINYA
TERJADINYA DELIK
1. Kedapatan tertangkap tangan
2. Karena laporan
3. Karena pengaduan
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau
cara lain sehingga penyidik mengetahui
terjadinya delik seperti membacanya di surat
kabar, mendengar dari radio atau orang
bercerita, dsb.
19. KEDAPATAN TERTANGKAP TANGAN
Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP, pengertian tertangkap tangan
meliputi :
1. Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana
2. Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu
dilakukan
3. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai
sebagai orang yang melakukan delik
4. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang
diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak
pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya
atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak
pidana itu
20. LAPORAN & PENGADUAN
Terdapat perbedaan antara laporan dan pengaduan :
1. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja
yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan
tertentu saja. Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja
terhadap semua macam delik
2. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak
dapat. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah
melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut
melakukan delik laporan palsu
3. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk
mengajukan (Pasal 74 KUHP) sedangkan laporan dapat
dilakukan setiap waktu
4. Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan
kepada penuntut umum agar tersangka dituntut
21. PENGADUAN
• Pengaduan yang absolut (absolute
klachtdelikt)
• Pengaduan yang relatif (relative klachtdelikt)
22. • Pengaduan yang absolut
Hanya dapat dilakukan penyidikan jika telah ada
pengaduan. Jadi, delik itu sendiri menentukan
apakah delik aduan atau tidak.
Contoh :
Pasal 284 KUHP, perzinahan.
Pasal 287 KUHP, bersetubuh dengan perempuan di
bawah umur.
Pasal 293 KUHP, membujuk anak di bawah umur
untuk berbuat cabul.
Pasal 310-321 KUHP, penghinaan.
23. • Pengaduan yang relatif
Pada umumnya deliknya sendiri merupakan delik
biasa, tetapi ditinjau dari orang yang melakukannya,
maka menjadi delik aduan. Oleh karena itu, berbeda
dengan yang absolut, maka pada yang relatif ini
penyidikan dapat dilakukan meskipun tidak ada
pengaduan. Hanya pada tingkat penuntutan, barulah
barulah diperlukan adanya pengaduan yang tertulis
yang dilampirkan pada berkas perkara.
Jika pengaduan tertulis itu tidak dilampirkan, maka
hakim dapat menolak tuntutan jaksa
24. PENANGKAPAN & PENAHANAN
• Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa
pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau
terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal
serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
(Pasal 1 butir 20)
• Jangka waktu penangkapan tidak lama. Dalam hal tertangkap
tangan, penangkapan hanya berlangsung antara ditangkapnya
tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Sesudah sampai di
kantor polisi atau penyidik, maka polisi atau penyidik dapat
menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya
dapat ditahan.
25. • Penahanan adalah penempatan tersangka
atau terdakwa di tempat tertentu oleh
penyidik atau penuntut umum atau hakim
dengan penetapannya, dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini. (Pasal 1 butir 21)
• Menahan seseorang berarti orang itu diduga
keras telah melakukan salah satu delik yang
tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP
26. • Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan
terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan
tindak pidana dan atau percobaan maupun
pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut
dalam hal ini :
a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana
penjara lima tahun atau lebih;
b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1),
Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372,
Pasal 378, Pasal 379a, Pasal453, Pasal 454, Pasal
455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 KUHP.
27. PEJABAT YANG BERWENANG MENAHAN & LAMANYA
PENAHANAN
Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik 20 hari
Perpanjangan oleh penuntut umum 40 hari
Penahanan oleh penuntut umum 20 hari
Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 30 hari
Penahanan oleh hakim pengadilan negeri 30 hari
Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 60 hari
Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi 30 hari
Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi 60 hari
Penahanan oleh mahkamah agung 50 hari
Perpanjangan oleh ketua mahkamah agung 60 hari
28. MACAM MACAM BENTUK
PENAHAHAN
• HIR mengenal hanya satu bentuk penahanan yaitu
penahanan di rumah tahanan atau penjara
• KUHAP menurut Pasal 22 mengenal selain
penahanan di rumah tahanan negara, dikenal juga
penahanan rumah dan penahanan kota.
• Ketentuan tentang penahanan ini dalam KUHAP
dijelaskan adanya perbedaan penghitungan masa
penahanan pada penjatuhan pidana dalam ketiga
macam bentuk penahanan tersebut
29. PENGHITUNGAN
PENGURANGAN MASA
TAHANAN
• Penahanan di Rumah tahanan negara
Dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan
• Penahanan rumah
Dikurangkan sepertiga dari masa tahanan
• Penahanan kota
Dikurangkan seperlima dari masa tahanan
30. PENUNTUTAN
• PRAPENUNTUTAN
Berkaitan dengan wewenang penuntut umum yang
tercantum dalam Pasal 14 butir b bahwa penuntut
umum mengadakan prapenuntutan apabila ada
kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan
memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan
penyidikan dari penyidik.
31. • PENUNTUTAN
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri
yang berwenang dalam hal dan menururt cara yang
diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang
pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP)
Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut
umum berwenang melakukan penuntutan terhadap
siapa pun yang didakwa melakukan suatu delik di
dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan
perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili
32. Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang
menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah
lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan
negeri untuk diadili (Pasal 139 KUHAP)
Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara
tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan
ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik,
maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai
hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP)
Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka
dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir
b)
Turunan surat ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada
tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat
rutan, penyidik, dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c)
33. Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara
dengan satu surat dakwaan dengan dibatasi oleh syarat-
syarat yang diatur dalam Pasal 141 KUHAP, yaitu :
Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh
seorangyang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak
menjadikan halangan terhadap penggabungannya
Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu
dengan yang lain
Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut
satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang
lain itu ada hubungannya, yang dalam hal
inipenggabungan tersebut perlu bagi kepentingan
pemeriksaan
34. Apa itu “Bersangkut-paut???”
1. Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan
dilakukan pada saat yang bersamaan
2. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang
berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari
permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka
sebelumnya
3. Oleh seorang atau lebih dengan maksud
mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk
melakukan delik lain atau menghindarkan diri dari
pemindahan karena delik lain
35. SURAT DAKWAAN
Kalau dalam tuntutan perdata disebut surat gugatan,
dalam perkara pidana disebut surat dakwaan
Keduanya mempunyai persamaan, karena dengan
itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya
dalam batas-batas dalam surat gugatan /dakwaan
itulah hakim akan memutuskan
Perbedaan keduanya yaitu kalau surat gugatan
disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam
pembuatan surat dakwaan, penuntut umum tidak
tergantung pada kemauan korban (kecuali dalam
delik aduan)
36. Syarat Surat Dakwaan
Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat
dakwaan itu sebagai berikut.
Surat dakwaan yang diberi tanggal dan
ditandatangani serta berisi :
Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal
lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,
agama, dan pekerjaan tersangka.
Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai
tindak pidana yang didakwakan dengan
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu
dilakukan.
37. Dengan demikian………
Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti
telah melakukan delik yang disebut dalam
dakwaan
Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi
tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak
dapat dipidana
Syarat yang mutlak ialah dicantumkannya
waktu dan tempat terjadinya delik dan delik
yang didakwakan
38. Hal-hal yang
diuraikan dalam
dakwaan
• Dalam peraturan lama yaitu HIR, cara
penguraian diserahkan kepada yurisprudensi
dan doktrin
• Menurut Jonkers, yang harus dimuat ialah
selain dari perbuatan yang sungguh dilakukan
yang bertentangan dengan hukum pidana juga
harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan
yang bersangkutan
39. • Ini berarti harus dibuat sedemikian rupa,
sehingga perbuatan yang sungguh-sungguh
dilakukan dan bagaimana dilakukan bertautan
dengan perumusan delik dalam undang-undang
pidana dimana tercantum larangan atas
perbuatan itu
• Perumusan dakwaan itu didasarkan pada hasil
pemeriksaan pendahuluan di mana dapat
diketemukan baik berupa keterangan terdakwa
maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain
termasuk keterangan ahli yaitu visum et revertum
• Disitulah dapat ditemukan perbuatan sungguh-
sungguh dilakukan dan bagaimana dilakukannya
40. Perubahan Surat Dakwaan
• Surat dakwaan dapat diubah baik atas inisiatif
penuntut umum itu sendiri maupun
merupakan saran hakim
• Perubahan itu harus berdasarkan syarat yang
ditentukan oleh KUHAP (Pasal 144)
• Perubahan surat dakwaan hanya dapat
dilakukan sebelum pemeriksaan di sidang
pengadilan
41. Perubahan yang dapat
diterima…
1. Kesalahan mencantumkan waktu dan tempat
terjadinya delik dalam surat dakwaan
2. Perbaikan kata-kata atau redaksi surat
dakwaan sehingga mudah dimengerti dan
disesuaikan dengan perumusan delik dalam
undang-undang pidana
3. Perubahan dakwaan yang tunggal menjadi
dakwaan alternatif asal mengenai perbuatan
yang sama
43. Contoh…….
• Seorang atau lebih terdakwa mungkin melakukan
satu macam delik saja. Misalnya pencurian (362),
maka dakwaan disusun secara tunggal yaitu
pencurian saja
• Seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari
satu perbuatan (delik), misalnya di samping ia
(mereka) melakukan pencurian, juga membawa
senjata api tanpa izin yang berwajib. Maka dakwaan
disusun secara kumulatif. Terdakwa didakwa dua
macam delik sekaligus. Dengan demikian dakwaan
akan disusun sebagai dakwaan I,II,III, dst.
44. Contoh……
• Ada kalanya perbuatan-perbuatan tersebut
dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda-beda.
Mengajukan perkara tidak terpisah-pisah, sesuai
dengan asas hukum acara pidana yang dianut di
indonesia, yaitu peradilan cepat, sederhana, dan
biaya ringan
• Jika waktu terjadinya delik itu berjarak jauh atau
dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri yang
berbeda, maka berkas perkara dapat dipisah-
pisahkan dengan dakwaan yang tersendiri pula
• Untuk dakwaan kumulati diperhatikan juga
ketentuan yang diatur dalam Pasal 63-71 KUHP
45. Contoh…….
Menurut Van Bemellen, dakwaan alternatif dibuat
dalam dua hal yaitu :
Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan
mana apakah yang satu ataukah yang lain akan
terbukti nanti dipersidangan suatu perbuatan apakah
merupakan pencurian ataukah penadahan
Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana
yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas
perbuatan yang menurut pertimbangannya telah
nyata tersebut
46. Contoh….
Dalam dakwaan alternatif, masing-masing dakwaan
tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim
dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah
terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa
dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa
memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan
pertama
Lain halnya dengan dakwaan subsidair, karena dalam
hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim
memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika
ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan
subsidair
47. PERADILAN KONEKSITAS
• Peradilan koneksitas adalah sistem peradilan
terhadap tersangka pembuat delik penyertaan
antara orang sipil dan orang militer, atau
dapat juga dikatakan peradilan antara mereka
yang tunduk kepada yuridiksi peradilan umum
dan peradilan militer
48. Penyidikan Perkara Koneksitas
Penyidikan dalam perkara koneksitas pada dasarnya sama
dengan penyidikan pada perkara yang lain
Yang berbeda ialah pejabat yang melaksanakan fungsi
penyidikan tersebut yang diatur di dalam Pasal 89 ayat (2)
KUHAP yang mengatakan bahwa :
Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi
militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur
militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang
mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk
penyidikan perkara pidana
49. • Ayat (3) pasal itu menentukan cara penunjukkan tim
untuk menyidik perkara koneksitas, yang berbunyi :
Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk
dengan surat keputusan bersama Menteri
Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman
• penyidik terdiri dari :
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
KUHAP
Polisi militer ABRI
Oditur militer atau oditur militer tinggi
51. Istilah dan Pengertian
• Istilah dalam KUHAP, Praperadilan berarti sebelum
pemeriksaan di pengadilan
• Di Eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi
fungsinya memang benar-benar melakukan
pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi hakim
komisaris di negeri Belanda dan Judge d’ Intruction di
Prancis benar-benar dapat disebut praperadilan
• Karena selain menentukan sah tidaknya
penangkapan, penahanan, penyitaan, juga
melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu
perkara
52. • Misalnya penuntut umum di Belanda dapat
meminta pendapat hakim mengenai suatu
kasus, apakah misalnya kasus itu pantas
dikesampingkan dengan transaksi (misalnya
perkara tidak diteruskan ke persidangan
dengan mengganti kerugian) ataukah tidak.
• Wewenang praperadilan itu terbatas.
Wewenanguntuk memutus apakah
penangkapan atau penahanan sah atau tidak.
Apakah penghentian penyidikan atau
penuntutan sah atau tidak. Tidak disebut
apakah penyitaan sah atau tidak
53. • Menurut KUHAP, tidak ada ketentuan di mana
hakim praperadilan melakukan pemeriksaan
pendahuluan atau memimpinnya. Hakim
praperadilan tidak melakukan pemeriksaan
pendahuluan, penggeledahan, penyitaan, dan
seterusnya yang bersifat pemeriksaan
pendahuluan. Ia tidak pula menentukan
apakah suatu perkara cukup alasan ataukah
tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang
pengadilan
54. • Penentuan diteruskan ataukah tidak suatu
perkara tergantung kepada jaksa penuntut
umum
• Tugas praperadilan di indonesia terbatas.
Dalam Pasal 78 yang berhubungan dengan
Pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang
melaksanakan wewenang pengadilan negeri
memeriksa dan memutus tentang berikut:
55. a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi
seorang yang perkara pidananya dihentikan
pada tingkat penyidikan atau penuntutan,
adalah praperadilan. Praeradilan dipimpin
oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh
ketuapengadilan negeri dan dibantu oleh
seorang panitera
56. Tugas Praperadilan
(Pasal 79, 80, 81)
a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu
penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka,
keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri
dengan menyebutkan alasannya
b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu
penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan
oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang
berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan
menyebutkan alasannya
c. Pemintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak
sahnya penankapan atau penahanan atau akibat sahnya
penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh
tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada
ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya
57. ACARA PRAPERADILAN
Acara praperadilan untuk ktiga hal yaitu:
1. Pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penangkapan
atau penahanan (Pasal 79),
2. Pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian
penyidikan atau penuntutan (Pasal 80),
3. Pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian
dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya
penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya
penghentian penyidikan (Pasal 81)
58. Terhadap ketiganya ditentukan
beberapa hal berikut:
• Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaa,
hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
• Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau
tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau
tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan,
permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat
tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat
sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada
benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian,
hakim mendengar keterangan baik tersangka atau
pemohon maupun dari pejabat yang berwenang
59. • Pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara sepat
dan paling lambat 7 hari hakim harus sudah
menjatuhkan putusannya
• Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh
pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan
mengenai permintaan kepada praperadilan belum
selesai maka permintaan tersebut gugur
• Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak
menutup kemungkinan untuk mengadakan
pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat
pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu
diajukan permintaan baru
60. • Putusan hakim dalam acara pemeriksaan
praperadilan dalam ketiga hal tersebut di muka harus
memuat dengan jelas dasar dan alasannya
• Selain itu, putusan ahkim juga memuat:
Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu
penangkapan atau penahanan tidak sah maka
penyidik atau JPU harus segera membebaskan
tersangka
Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu
penghentian penyidikan atau penuntutan tidak
sah, penyidikan atau penuntutan terhadap
tersangka wajib dilanjutkan
61. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu
penangkapan atau penahanan tidak sah dalam
putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti
kerugian dan rehabilitasi yang diberikan,
sedangkan dalam hal suatu penghentian
penyidikan atau penuntutan adalah sah dan
tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan
dicantumkan rehabilitasinya
Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda
yang disita ada yang tidak termasuk alat
pembuktian maka dalam putusan dicantumkan
bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan
kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita