SlideShare a Scribd company logo

POWER POINT MATERI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptx

•Download as PPTX, PDF•
•
S
ssuser8905b3

File ini berisi tentang materi Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri atas Konsep Akuntansi Keuangan Daerah, Konsep Akrual, HOBO

Education
1 of 158
PERTEMUAN 9 AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH INDRA BASIR, S.E., M.AK PEMBIAYAAN DAERAH, PERSEDIAAN DAN ASET
SUB-CPMK/TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mendeskripsikan teori penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 2. Mendeskripsikan pengakuan dan pengukuran pembiayaan 3. Menganalisis ilustrasi kasus pembiayaan 4. Mendeskripsikan klasifikasi persediaan 5. Mendeskripsikan pengakuan dan pengukuran persediaan 6. Mendeskripsikan teori dan klasifikasi aset 7. Menganalisis ilustrasi kasus Aset tetap
PEMBIAYAAN
PERPUSTAKAAN UNSULBAR
PEMBIAYAAN DAERAH ADALAH ? meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran. Pasal 28 PP 12 Tahun 2019
Pasal 28 PP 12 Tahun 2019 PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN Pendapatan Asli Daerah  Pajak Daerah  Retribusi Daerah  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan  Lain –lain PAD yg Sah Belanja Operasi  B. Pegawai  B. Barang & Jasa  B. Bunga  B. Subsidi  B. Hibah  B. Bantuan Sosial Penerimaan Pembiayaan  SiLPA  Pencairan Dana Cadangan  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan  Penerimaan Pinjaman Daerah  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah  Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU Pendapatan Transfer  Transfer Pemerintah Pusat  Transfer Antar Daerah Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah  Hibah  Dana Darurat  Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU Belanja Modal  B. M. Tanah  B. M. Peralatan & Mesin  B. M. Gedung & Bangunan  B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi  B. M. Aset Tetap Lainnya Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer  B. Bagi Hasil  B. Bantuan Keuangan Pengeluaran Pembiayaan  Pembentukan Dana Cadangan  Penyertaan Modal Daerah  Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo  Pemberian Pinjaman Daerah  Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU STRUKTUR APBD
KOMPONEN PEMBIAYAAN DAERAH Pasal 70 dan 71 PP 12 Tahun 2019 Penerimaan Pembiayaan SiLPA; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai PUU Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai PUU
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pasal 73 PP 12 Tahun 2019 Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Sumber Penerimaan Pembiayaan: (Pasal 74) Masyarakat Lembaga Keuangan Non Bank Lembaga Keuangan Bank Pemda Lain Pemerintah Pusat
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH HARUS DISEPAKATI BERSAMA DPRD DAN DITETAPKAN DALAM PERATURAN DAERAH APDB TAHUN TERSEBUT
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 1  Kerjasama untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial,  Dukungan Pemerintah: o Project Development Facility (PDF); o Vialibiliy Gap Fund (VGF); o Penjaminan Infrastruktur.  o o  Pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial. Prioritas proyek: Mendukung pencapaian target prioritas pembangunan; Memiliki manfaat ekonomi dan sosial; o Memiliki kelayakan komersial dan memenuhi kriteria kesiapan PINJAMAN DAERAH  Pembiayaan pembangunan infrastruktur layanan publik;  Bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank  Persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang. OBLIGASI DAERAH Pinjaman Jangka Panjang yang berasal dari masyarakat untuk membiayai proyek infrastruktur publik yang:  menghasilkan penerimaan bagi APBD; dan/atau  memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui Pembiayaan Kreatif KPBU PINA ( Pembiayaan Investasi Non Anggaran) Tantangan Pengaturan ke Depan • Menambah pengaturan mengenai: - pemberian Pinjaman dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kab/kota atau sebaliknya; - pemberian Pinjaman antar pemerintah daerah; dan - pemberian Pinjaman pemerintah daerah kepada BUMD. - penerbitan Obligasi Daerah Syariah. • Memperbaiki formula DSCR dan penetapan angka DSCR oleh Menkeu. • Menambahkan lembaga pembiayaan yang mendapat penugasan khusus sebagai bagian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah. • Menyesuaikan pertimbangan Mendagri hanya pada penerusan pinjaman utang luar negeri dan Obligasi Daerah sesuai dengan UU 23/2014. • Memperluas cakupan penggunaan Pinjaman Jangka Panjang sehingga dapat diteruspinjamkan dan/atau dijadikan penyertaan modal kepada BUMD.
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 2 Jumlah sisa pinjaman daerah + jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) lebih dari atau sama dengan 2,5. Tidak memiliki tunggakan kepada PemerintahPusat, apabila Pinjaman yang akan diajukan bersumber dari PemerintahPusat. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman. Mendapat persetujuanDPRD untuk pinjaman Jangka Menengah dan Panjang. ≤ 75% ≥2,5 SYARAT PINJAMAN DAERAH SUMBER PINJAMAN DAERAH Pemerintah Pusat Lembaga Keuangan Bukan Bank Pemerintah Daerah Lain Obligasi Daerah Lembaga Keuangan Bank Menutup defisit untuk membiayai pembangunan infrastruktur Inisiatif Pemda  Menutup defisit APBD  Pengeluaran Pembiayaan  Menutup kekurangan arus Kas PRINSIP UMUM PINJAMAN DAERAH Alternatif Pembiayaan Dapat diteruskan kepadaBUMD Sebagai Pinjaman, Hibah dan/atau penyertaan modal Jumlah sisa pinjaman daerah + jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
CONTOH KASUS
CONTOH KASUS
AKUNTANSI PEMBIAYAAN AKUN BERTAMBAH BERKURANG SALDO NORMAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN KREDIT DEBIT KREDIT PENGELURAN PEMBIAYAAN DEBIT KREDIT DEBIT
PERSEDIAAN
PERSEDIAAN Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.(PSAP 05 Par. 4) Barang konsumsi Amunisi Bahan untuk pemeliharaan Suku cadang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga Pita Cukai dan leges Bahan baku Barang dalam proses/setengah jadi Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
PENGAKUAN PERSEDIAAN pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah
PENGUKURAN PERSEDIAAN Biaya perolehan Harga pokok produksi Nilai wajar Persediaan diperoleh dengan pembelian Persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri Persediaan diperoleh dengan cara lain, misalnya donasi/rampasan = = = Harga pembelian + biaya pengangkutan + biaya penanganan – potongan harga – rabat Biaya Langsung + biaya tidak langsung Nilai tukar aset secara wajar
PENGUKURAN PERSEDIAAN  Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang  Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis
ASET TETAP
ASET TETAP PSAP 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansiny, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan PSAP 07 tidak diterapkan untuk:  Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources)  Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharuhi (non-regenerative natural resources)
KLASIFIKASI ASET TETAP
JURNAL PEROLEHAN ASET Pada 1 Juli 20X2 SKPD ABC membeli tanah dengan harga 850juta ditambah biaya untuk pengurusan surat- surat kepemilikan sebesar 50juta, LS. Pada 1 Juli 20X2 SKPD ABC membeli tanah dan bangunan dengan harga 1.000juta. Nilai tanah dan bangunan jika dijual terpisah nilai tanah 480juta dan bangunan 720 juta, LS. Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli Tanah 850.000.000 Belanja modal 850.000.000 R/K PPKD 850.000.000 Estimasi Perubahan SAL 850.000.000 1 Juli Tanah 400.000.000 Belanja modal 1.000.000.000 Bangunan 600.000.000 Estimasi Perubahan SAL 1.050.000.000 Pendapatan bunga – LO 10.000.000 Nilai tanah 480 / (480+720) x 1.000 = 400juta Nilai bangunan 720 / (480+720) x 1.000 = 600 juta
JURNAL PENJUALAN ASET Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC menjual kendaraan dengan harga 40 juta. Kendaraan tersebut dibeli 10 tahun yang lalu dengan harga 200juta, telah disusutkan semua sehingga nilai buku 0. Tanggal Finansial Anggaran 30 Des Kas 40.000.000 Estimasi Perubahan SAL 40.000.000 Akumulasi Depresiasi 200.000.000 Pendapatan lain-lain 40.000.000 Kendaraan 200.000.000 Surplus penjualan kendaraan 40.000.000 Kendaraan nilai buku 0, 40 juta adalah surplus penjualan kendaraan.
JURNAL PENJUALAN ASET Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC menjual peralatan dengan harga 30 juta. Peralatan harga perolehan 80juta, telah didepresiasikan 4 tahun (dari 8 tahun masa mafaat), nilai buku tersisa 40 juta. Tanggal Finansial Anggaran 30 Des Kas 30.000.000 Estimasi Perubahan SAL 10.000.000 Akumulasi Depresiasi 40.000.000 Pendapatan lain-lain 10.000.000 Defisit penjualan peralatan 10.000.000 Peralatan 80.000.000 Peralatan nilai buku 20 juta. Defisit penjualan peralatan 30 – 40 = (10)
JURNAL PENGHAPUSAN ASET Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC melakukan penghapusan peralatan yang hilang karena banjir besar yang terjadi pada tahun tersebut. Nilai aset yang dihapuskan sebesar 400juta dengan akumulasi depreasiasi 300juta. Penghapusan aset dilakukan dengan mengikuti prosedur penghapusan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tanggal Finansial Anggaran 30 Des Akumulasi Depresiasi 300.000.000 Tidak ada jurnal Defisit penghapusan peralatan 100.0000.000 Peralatan 400.000.000
JURNAL PENERIMAAN HIBAH ASET Pada 30 Juni 20X2 SKPD ABC menerima kendaraan senilai 200juta hibah dari sebuah perusahaan. Kendaraan tersebut didepresiasikan selama 8 tahun. Tanggal Finansial Anggaran 30 Juni Kendaraan 200.000.000 Tidak ada jurnal Pendapatan hibah LO 200.000.000 31 Des Beban Depresiasi 12.500.000 Tidak ada jurnal Akumulasi Depresiasi 12.500.000
TERIMA KASIH !!!
PERTEMUAN 10 AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH INDRA BASIR, S.E., M.AK PERENCANAAN DESA
DESA adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU 6/2014 TENTANG DESA Meningkatkan kualitas hidup MANUSIA Meningkatkan KESEJAHTERAAN MasyarakatDesa MENGURANGI KEMISKINAN KEWENANGAN DESA, meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Prov, atau Pemerintah DaerahKabupaten/Kota; d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Prov, atau Pemda Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan Kebutuhan Dasar Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan 1 Pemenuhan 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa 3 Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal 4 Melalui Tahapan: • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan MengedepankanKebersamaan, Kekeluargaan,Kegotongroyongan guna mewujudkan Pengarusutamaan Perdamaian& KeadilanSosial
SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENYUSUNAN RPJM DESA PENYUSUNAN RKP DESA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMANTAUAN & PENGAWASAN
MEMAHAMI RPJM DESA Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan  Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun  Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
TUJUAN RPJM Desa a.mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; b.menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; d.menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.
ALUR PENYUSUNAN RPJMDESA
JUMLAH TIM PENYUSUN RPJM Desa
KEWENANGAN DESA Hak Asal Usul, merupakan warisan yg masih hidup dan pra karsa Desa atau praka rsa masyarakat Lokal Berskala Desa, muncul karena perkembang an Desa dan prakarsa masya rakat Desa Ditugaskan, oleh Pemerintah dan Pemda Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangangan
PERENCANAAN KEGIATAN, ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KONDISI SAAT IN: Potensi dan Masalah MASA DEPAN: Kondisi yang Diharapkan MASA LALU: Sejarah Desa dan Kinerja Pembangunan Desa 2017 2018 2019 2020 2021 2022 KESENJANGAN PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa (RPMDesa) AGENDA TAHUNAN • REFLEKSI • RENCANA YANG BAIK • Rumusan masalah jelas dan spesifik. • Rumusan Tujuan dan Sasaran berkaitan langsung dengan pemecahan masalah. • Sasaran bersifat khusus, dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, dan mempunyai jangka waktu • (SMART: Specific, Measureable, Achievable, Reali stic, Time Limit). • Penyusunan rencana dilakukan secara partisipati dengan melibatkan masyarakat • Anggaran disusun dengan memperhitungkan kinerja PELAKSANAAN KEGIATAN
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DILAKSANAKAN APB DESA ADALAH RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAHAN DESA (Pasal 1 angka 10 PP 43 Tahun 2014) 1 Tahun Anggaran 1 Januari sd. 31 Desember AKUNTABEL TRANSPARAN PARTISIPATIF DISELENGGARAKAN TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN
BELANJA DESA Pasal 100 UU No.11 /2019 BELANJA MODAL - Bagaimana pencatatanAsetnya? - Apakah ada penambahan Asetdari sumber di luarAPBDesa? BELANJAPEGAWAI BELANJABARANG/JASA BELANJA MODAL BELANJA TAKTERDUGA 70% 30% 1. PENYELENGGARAAN PEMER ITAHAN DESA (termasuk Op erasional Pemerintahan Des a, Insentif RT/RW dan Jamin an Sosial) 2. PEMBANGUNAN DESA 1. PENGHASILAN TETAP K EPALA DESA DAN PERA NGKATNYA 2. TUNJANGAN KEPALA D ESA DAN PERANGKATN YA 3. KEMASYARAKATAN DESA 4. PEMBERDAYAAN MASYARAK AT DESA 3. TUNJANGAN DAN OPER ASIONAL BPD
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1 1. PERDES 2. PERKADES OKTOBER- DESEMBER 1. SEKRETARIS DESA 2. KEPALA DESA 3. BPD  MUSY. BPD 4. EVALUASI OLEH PEMKAB/KOTA PEMUBLIKASIAN 2 1. DPA 2. DPPA 3. DPAL 4. BUKU PB. SWADAYA 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 1. KASI/KAUR 2. SEKRETARIS DESA 3. KEPALA DESA 4. KAUR KEUANGAN TPK 1. SWAKELOLA 2. PENYEDIA 3 1. BUKU KAS 2. BUKU PB. BANK 3. BUKU PB. PAJAK TGL 10 BULAN BERJALAN SISKEUDE S 1. KAUR KEUANGAN 2. KEPALA DESA 4 LAPORAN SMS. I  LAPORAN REALISASI ANGGARAN MINGGU II BULAN JULI 1. KAUR KEUANGAN 2. SEKRETARIS DESA 3. KEPALA DESA PEMUBLIKASIAN LAPORAN KONSOLIDASI PEMKAB/KOTA 5 LAPORAN KEUANGAN 1. LRA dan CALK 2. LAP. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN 3. LAPORAN KEGIATAN SEKTORAL AKHIR TA. SD. BULAN MARET PEMUBLIKASIAN 1. SEKRETARIS DESA 2. KEPALA DESA LAPORAN KONSOLIDASI PEMKAB/KOTA PERENCANAAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
KAPASITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA REGULASI KEMAMPUAN YANG RESPONSIF DAN ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN REGULASI YANG DINA MIS PEMERINTAH DESA, BPD, LKD, LAD DAN MASYARAKAT PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS PERENCANAAN KEGIATAN (RKP DESA) DAN ANGGARAN (APB DESA), KECUKUPAN ANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN DI DESA KEMAMPUAN MEMETAKAN KEBUTUHAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PRIORITAS TRANSPARAN DAN AKUNTABEL PEMUBLIKASIAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH, PERSONIL DAN ANGGARAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
RISK 1. MUSDES RKP DESA  KEBUTUHANATAU KEINGINAN  FORMALITAS ATAU KUALITAS 2. PROSES DI TIAP TAHAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 3. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA PROCESS  PKA DAN TPK 1. KESALAHAN PROSEDUR DAN ADMINISTRASI 2. PENYIMPANGAN ANGGARAN 3. DIMUNGKINKANNYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DESA TERHAMBAT ATAU TERHENTI RISIKO IMPLEMENTASI
ALUR PENYUSUNAN RPJMDESA
ALUR PENYUSUNAN APBDESA
ALUR PENYUSUNAN APBDESA
TERIMA KASIH !!!
PERTEMUAN 11 AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH INDRA BASIR, S.E., M.AK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DILAKSANAKAN APB DESA ADALAH RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAHAN DESA (Pasal 1 angka 10 PP 43 Tahun 2014) 1 Tahun Anggaran 1 Januari sd. 31 Desember AKUNTABEL TRANSPARAN PARTISIPATIF DISELENGGARAKAN TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA DESA
SIKLUS KEUANGAN DESA • RKP Desa Perencanaan • APB Desa Penganggaran • PB/J, Pajak Pelaksanaan • BKU, SPJ dll Penatausahaan • Lap Sem & Tahunan Pelaporan • LKPJ ke BPD Pertanggung jawaban 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER
...
Bendahara Desa Bendahara Desa  Unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi Keuangan (Pasal 1 angka 16)  Staf pada urusan Keuangan (Pasal 7 ayat 1) mempunyai Tugas: Menerima, menyimpan dan menyetorkan pendapatan Melakukan Pembayaran. Memungut dan menyetorkan PPh dan Pajak lainnya. Melakukan Pencatatan setiap Penerimaan dan Pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan Uang melalui Laporan Pertanggungjawaban
APB DESA • Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. • Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.
Struktur APB Desa 1. Pendapatan  PADes; Hasil usaha, hasil aset, swadaya & partisipasi, Gotro & dll PADesa;  Transfer; APBN, APBD  Lain-lainPendapatan Hibah, sumbangan pihak ketiga, Hasil Kerjsama, bantuan Perusahaan. 2. Belanja  Klasifikasi kel.Belanja, Bid : 2.1. Penyelenggaran Pemdes 2.2. Bangdes; 2.3. Kemasyarakatan; 2.4. Pemberdayaan Masy. ; 2.5. Tak terduga.  Bid. dibagi mjd Keg. (RKPD);  Keg. dibagi, jenis belanja : 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang/jasa; 3. Belanja Modal. 3. Pembiayaan  3.1. Penerimaan • 3.1.1 Silpa; • 3.1.2.Pencairan Dana cadangan; • 3.1.3 Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.  3.2. Pengeluaran • 3.2.1.Pembentukan Dana Cadangan; • 3.2.2.Penyertaan Modal. APBDESA
PENDAHULUA N ► Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai akar sejarah yang panjang dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. ► Desa telah ada sebelum Negara KesatuanRepublik Indonesia terbentuk. ► Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self- governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. ► Desa dan Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, sertamendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. ► Oleh sebab itu, Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat danpemberdayaan masyarakat di wilayahnya. DESA adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2
HUKU M PERMENDAGR I: 1. Permendagri 111 /2014 tentang Pedoma Teknis Peraturan di Desa 2. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa -- Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan KeuanganDesa 3. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; 4. Permendagri 44 /2016 tentang Kewenangan Desa 5. Permendagri 46/2016 tentang Laporan Kepala Desa 6. Permendagri 110/2016 tentang BPD PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dariAPBN PP 22/2015tentang Perubahan I atas PP 60/2014 PM K 1. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 2. PMK Nomor 50/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 3. PMK Nomor 225 /PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 50/pmk.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa 4. PMK Nomor 226 /PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota PP 8/2016 tentang Perubahan II atas PP 60/2014 PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 PP 47/2015tentang Perubahan atas PP 43/2014 UU 6/2014 tentang Desa Permendesa , PDTT 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa2018 Permendesa , PDTT 4 Tahun 2014 tentang BUMDesa
2. Kewenangan Mengatur 3. Kedudukan Keudes 1. TataKelola “Dengan dilahirkannya UU 6 Tahun 2014, selanjutnya Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dengan Permendagri 37Tahun 2007 dicabut dan digantikan dengan Permendagri 113 Tahun2014.”
AREA RISIKO DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA • sebagai bagian dari Laporan Kepala Desa (Akhir Bulan Januari setelah akhir TA berkenaan) •Laporan PJ: a) Laporan Ralisasi Pelaksanaan APBDesa. b) Laporan Kekayaan Milik Desa c) Laporan Program Pem dan Pemda ke Desa PERENCANAAN • Konsistensi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa • Tingkat Partisipasi Masyarakat • Kualitas RKP Desa • Informasi Pagu Indikatif ADD dan DD • Harmonisasi Kades & BPD • Evaluasi APB Desa oleh kec • Konsistensi antara kewenangan Desa dan pembiayaan • Pengaturan standar harga di Desa PELAKSANAAN PENATA- USAHAAN • Prinsip swakelola Pengadaan B/J • Kewajiban Perpajakan • Kades ‘Powerfull’ • Masalah lainnya  Bencana alam/ Perampokan/Tipikor • Administrasi pembukuan • Cara peng-SPJ-an • Pencatatan kekayaan desa • Konsep ‘Bel. Modal’ & Bel. Barang/Jasa • Laporan yg hrs dibuat (Sms. I- Minggu I Bulan Juni dan Sms. II- Minggu ke IV Jan) • Tatacara Pelaporan • Publikasi kepada Masyarakat PELAPORAN PTJWBN
TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INTERNAL DESA • Sumber-sumber pendapatan Desa yang harus dikelola dalam APBDesa • Proporsi belanja desa 70% : 30% • Kapasitas SDM pengelola keuangan Desa masih terbatas; • tingkat kesulitan geografis tiap desa bervariasi, mulai ringan, sedang dan berat; • ketidak tepatan (sasaran, target, output, kebutuhan besaran anggaran) dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dan anggaran; • Keterbatasan sarana dan prasarana Kantor Desa; dan • Integritas dan mentalitas Kepala Desa dan Perangkat Desa. • Kebutuhan simplifikasi dan sinergitas laporan, terutama DD– laporan yang sederhana, akuntabel, kejelasan data output ) • Makin meningkatnya masalah pelanggaran hukum
TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA EKSTERNAL DESA • Integritas dan mentalitas supra Desa; • Kapasitas pemerintah supra Desa yang melaksanakan tugas binwas terbatas; • Binwas yang dilakukan oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Wali Kota masih belum berjalan dengan optimal. • Ketidaktersediaan perbup/perwal terkait kewenangan Desa, pengelolaan keuangan Desa, pengadaan barang/jasa diDesa, pengalokasian DD, pengalokasian ADD,BHPRD. • Pendampingan masih belum optimal; • Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaanDD • Tuntutan Desa (pengaturan Siltap, dan tunjangan) • Implikasi kebijakan pemerintah lainnya (PKTD; SKB Pengawasan bersama DD) • Terbitnya Permendagri20/2018 .
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 8
Definisi Keuangan Desa Permendagri 113 tahun 2014 dan Permendagri No 20 tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa Tidak ada Perubahan mengenai definisi keuanganDesa
Azas Pengelolaan Keuangan Desa 113/2014 › Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. › Pengelolaan keuangan Desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 20/2018 • Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. • APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
Pengelola Keuangan Desa Kepala Desa PKPKD SekDes KoordPTPKD KaSie Bendahara PTPKD Kepala Desa PKPKD SekDes KoordPPKD KaUrKeu Bendahara KaUr Pel Keg Angg PPKD KaSie Pel Keg Angg Tata usaha dan umum Perencanaan Pelayanan Pemerintahan Kesejahteraan 113/2014 20/2018
› Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan dalam kekayaan milik Desa yang dipisahkan › Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yakniSekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara. KEPALA DESA › Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. › Dalam melaksanakan Kekuasaan PKD, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaanya kepada perangkat Desa selaku PPKD. › Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD Kepada PPKD ditetapkan dengankeputusan Kepala Desa. › PPKD terdiri atas Sekretaris Desa; Kaur dan Kasi; dan Kaur keuangan 113/2014 20/2018
Sekretaris Desa 113/2014 › Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa. › Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas: 1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; 3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; 4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan 5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. 20/2018 Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris Desa mempunyai tugas: 1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; 2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; 3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; 5. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan 6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. • Sekretaris Desa juga mempunyai tugas: 1. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, danDPAL; 2. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 3. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
Kaur Keuangan dan Bendahara ▪ Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. ▪ Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. ▪ Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut kaur keuangan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa. ▪ Kaur keuangan mempunyai tugas yakni menyusun RAK Desa; dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayarkan,dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 14 113/2014 20/2018
Pelaksana 113/2014 › Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. › Kepala Seksi mempunyai tugas: 1. menyusun rencana pelaksanaankegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; 2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yangtelah ditetapkan di dalam APBDesa; 3. melakukan tindakan pengeluaranyang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; 4. mengendalikan pelaksanaankegiatan; 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 20/2018 Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran Kaur dan Kasi mempunyai tugas: 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; 5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;dan 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatansesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. • Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing- masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa › Pengelolaan keuangan Desa meliputi: › Perencanaan; › Pelaksanaan; › Penatausahaan; › Pelaporan; dan › Pertanggungjawaban › Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas. › Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. › Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
PERENCANAA N
• Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakanperencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. • Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. • Materi Muatan PerBup/PerWaliKota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat : – Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKPdesa – Prinsip penyusunan APBDes – Kebijakan penyusunanAPBDes – Teknis penyusunanAPBDes – Hal khusus lainnya • Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahanpenyusunan rancangan Peraturan Desa tentangAPB Desa.
Pendapatan Asli Desa Pendapatan Desa Transfer • bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; • Alokasi Dana Desa(ADD); • bantuan keuangan dariAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan • bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Hasil Aset Swadaya, partisipasi dan Gotong royong Lain-lain pendapatan asli desa 113/2014 20/2018 Hasil Usaha Hasil Aset Swadaya, partisipasi dan Gotong royong Lain-lain pendapatan asli desa hasil Bumdes tanah kasdesa antara lain tambatan perahu pasar desa tempat pemandianumum jaringan irigasi hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokalberskala Desa. antara lain antara lain hasil pungutanDesa antara lain antara lain antara lain tenaga, barang yangdinilai dengan uang penerimaan yang berasaldari sumbangan masyarakatDesa antara lain antara lain
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Lain- lain 113/2014 20/2018 Pendapatan Lain- lain • Penerimaan dari hasil kerja sama Desa • Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; • Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; • Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; • Bunga bank. Hibah dan Sumbangandari mengikat antara lain pihak ketiga yang tidak lain-lainpendapatan Desayang sah
› Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran › Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok: 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa; 3. Pembinaan KemasyarakatanDesa; 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 5. Belanja Tak Terduga. › Belanja Desa, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. › Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang: › penyelenggaraan pemerintahan Desa; › pelaksanaan pembangunanDesa; › pembinaan kemasyarakatanDesa; › pemberdayaan masyarakat Desa; dan › Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa 113/2014 20/2018 Notes : Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. BELANJA DESA
BIDANG Sub Bidang: • penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa; • sarana dan prasarana pemerintahan Desa; • administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; • tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; • pertanahan Sub Bidang: • pendidikan; • kesehatan; • pekerjaan umum dan penataan ruang; • kawasan permukiman; • kehutanan dan lingkungan hidup; • perhubungan, komunikasi dan informatika; • energi dan sumber daya mineral; dan • pariwisata; Sub Bidang: • ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat; • kebudayaan dan kegamaan; • kepemudaan dan olah raga • kelembagaan masyarakat Sub Bidang: • kelautan dan perikanan; • pertanian dan peternakan; • peningkatan kapasitas aparatur Desa; • pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; • koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; • dukungan penanaman modal • perdagangan dan perindustrian Sub Bidang: • penanggulanga n bencana; • keadaan darurat; • keadaan mendesak. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN KEGAMAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KELEMBAGAAN MASYARAKAT 1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** 6. lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* 1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Dea 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 7. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga* 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 8. lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum,dan 1. Pembinaan Lembaga Adat 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3. Pembinaan PKK 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 5. lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat* BIDANG SUB BIDANG K EGIATAN
Kode Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan Sub Bidang Bidang Kegiatan X X 1Penyelenggaraanpemerintahan Desa; 2Pelaksanaan pembangunan Desa; 3 Pembinaan kemasyarakatanDesa; 4 Pemberdayaan masyarakat Desa; 5 Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa XX Sesuai dengan masing-masing Sub bidang 01 …….; 02 ……; …………… 90 91 …. 99 Kegiatan yang dimulai dengan kode 9 adalah kegiatan lain-lain yang menjadi kewenangan Kota/Kabupaten Sesuai dengan masing-masing rincian bidang 1 ……. 2 …… ……………
JENIS BELANJA PEGAWAI 113/2014 • Belanja Pegawai; • Belanja Barang dan Jasa; dan • Belanja Modal. 20/2018 • Belanja pegawai; • Belanja barang/jasa; • Belanja modal; dan • Belanja tak terduga.
BELANJA Pengeluaran bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD,terdiri dari: • Penghasilan tetap, • Tunjangan, • Penerimaan lain,dan • pembayaran jaminan social (sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan dan kemampuan APB Desa) pengeluaran bagipengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) • operasional pemerintah Desa; • pemeliharaan sarana prasarana Desa • kegiatan sosialisasi/rapat- rapat/pelatihan/bimbinga n teknis; • operasional BPD; • insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan • pemberian barangpada masyarakat/kelompok masyarakat. Pengeluaran pengadaan barang dan/atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambahaset. • Belanja Modal PengadaanTanah • Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat • Belanja Modal Kendaraan • Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman • Belanja Modal Jalan/PrasaranaJalan • Belanja Modal Jembatan • Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan • Belanja Modal Jaringan/Instalasi • Belanja Modal lainnya Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. kriteria: • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; • tidak diharapkan terjadi berulang; dan • berada di luar kendali pemerintah Desa. BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL BELANJA TAK TERDUGA
Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. › Penerimaan Pembiayaan, mencakup: › Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; › Pencairan Dana Cadangan; dan › Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. › Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari : › Pembentukan Dana Cadangan;dan › Penyertaan Modal Desa. PEMBIAYAAN DESA › Pembiayaan Desa terdiri atas Penerimaan › Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. › Penerimaan pembiayaan, mencakup pencairan dana cadangan; dan › SiLPA tahun sebelumnya; › › hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. › Pengeluaran Pembiayaan, terdiridari › pembentukan dana cadangan; dan › penyertaan modal. 113/2014 20/2018
Kode Klasifikasi Utama, Sub/Jenis, dan Obyek X XX Utama Sub/Jenis Obyek 4 Pendapatan 5 Belanja 6 Pembiayaan Sesuai dengan masing-masing obyek 01 …….; 02 ……; …………… X Sesuaidengan masing-masing Sub/Jenis 1 ……. 2 …… 3 …….
Penyusunan PerDes APBD Desa Rancangan PerDes APBDesa BPD Musyawarah BPD OK? Rancangan PerDes APBDesa Rancangan PerkaDes APBDesa Rancangan PerDes APBDesa SekretariatDesa Rancangan PerkaDes APBDesa Rancangan PerDes APBDesa Camat Bupati/ Walikota Pedoman penyusunan RKP Des Rancangan PerDes APBDesa Penyelenggaraan pemerintahan pagu tahunlalu 1 Kepala Desa 2 3 4 5 6a 6b ya tidak 7 8 9 A
Penyusunan PerDes APB Desa Kepala Desa Musyawarah BPD BPD PerKaDes APBDesa PerDes APBDesa Media Informasi SK Bupati/ Walikota Pedoman evaluasi Bupati/ Walikota tidak OK? ya 10 >20 hari kerja ya 11a tidak 11b 13b 13a 12 14a 14b 15 A
KEPALA DESA ….. (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota) PERATURAN DESA… (Nama Desa) NOMOR … TAHUN … TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN …. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA (Nama Desa), Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....; Mengingat : 1. .....; 2. …..; 3. ……danseterusnya; Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA … (Nama Desa) KEPALA DESA ….. (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota) PERATURAN KEPALA DESA… (Nama Desa) NOMOR … TAHUN … TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA… (Nama Desa), Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor....... Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....., maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran ......; Mengingat : 1. ......; 2. .…..; 3. ……dan seterusnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN ..... Pasal 1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... terdiri dari: 1. Pendapatan Desa Rp……………… Rp……………… Rp……………… Rp……………… a. Pendapatan Asli Desa b. Transfer c. Lain-lain Pendapatan yang sah Jumlah Pendapatan 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pembangunan Rp…............... Rp…...............
Rancangan APB Desa K O D E R E K E N I N G U R A I A N A N G G A R A N R p . S U M B E R D A N A 1 2 3 4 5 a b c a b 4 P E N D A P A T A N 4 1 P A D e s a 4 2 T r a n s f e r 4 3 P e n d a p a t a n l a i n - l a i n J U M L A H P E N D A P A T A N 5 B E L A N J A 1 P e n y e l e n g g a r a a n P e m e r i n t a h a n D e s a 1 1 P e n y e l e n g g a r a a n B e l a n j a P e n g h a s i l a n T e t a p , T u n j a n g a n d a n O p e r a s i o n a l P e m e r i n t a h a n 1 1 0 1 P e n y e d i a a n P e n g h a s i l a n T e t a p d a n T u n j a n g a n K e p a l a D e s a 1 1 0 1 5 1 B e l a n j a P e g a w a i 1 3 A d m i n i s t r a s i K e p e n d u d u k a n , P e n c a t a t a n S i p i l , S t a t i s t i k d a n K e a r s i p a n 1 3 0 1 P e l a y a n a n a d m i n i s t r a s i u m u m d a n k e p e n d u d u k a n ( S u r a t P e n g a n t a r / P e l a y a n a n K T P , K a r t u K e l u a r g a , d l l ) 1 3 0 1 5 2 B e l a n j a B a r a n g d a n J a s a 2 P e l a k s a n a a n P e m b a n g u n a n D e s a 2 1 P e n d i d i k a n 2 1 0 5 P e m b a n g u n a n / R e h a b i l i t a s i / P e n i n g k a t a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r p u s t a k a a n / T a m a n B a c a a n D e s a / S a n g g a r B e l a j a r 2 1 0 5 5 3 B e l a n j a M o d a l 5 P e n a n g g u l a n g a n B e n c a n a , K e a d a a n D a r u r a t d a n M e n d e s a k 5 1 P e n a n g g u l a n g a n B e n c a n a 5 1 5 4 B e l a n j a T a k T e r d u g a 5 1 K e a d a a n D a r u r a t 5 1 5 4 B e l a n j a T a k T e r d u g a d s t J U M L A H B E L A N J A S U R P L U S / ( D E F I S I T ) 6 P E M B I A Y A A N 6 1 P e n e r i m a a n P e m b i a y a a n 6 2 P e n g e l u a r a n P e m b i a y a a n S E L I S I H P E M B I A Y A A N … … … … … … … , … … … … … … … … K e p a l a D e s a , … … … … … … . ( … … … … … … … … … … … … . . ) A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N B E L A N J A D E S A P E M E R I N T A H D E S A … … … … . . T A H U N A N G G A R A N … … … … .
Perubahan Anggaran Perubahan PerKaDes Perubahan PerDes • Pemerintah Desa dapat melakukanperubahan APB Desa apabila terjadi: – penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; – sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; – keadaan yang menyebabkan harus dilakukanpergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan – keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. • Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. • Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetapmempedomani RKP Desa. • Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desaditetapkan. • Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi: – penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; – keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; – kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. • Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
Rekening Kas Desa 113/2014 • Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. • Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkanoleh Pemerintah Kabupaten/Kota. • Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlahtertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahdesa • Pengaturan jumlah uang dalam kasdesa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota. 20/2018 • Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaranDesa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. • Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. • Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. • Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. • Bupati/Wali Kota melaporkan daftar rekeningkas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. • Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahDesa. • Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan KeuanganDesa.
R E N C A N A K E G I A T A N D A N A N G G A R A N P E R U B A H A N T A H U N A N G G A R A N … … … … … … … … … … … … … … … … … . D E S A : K E C A M A T A N : K A B U P A T E N : P R O V I N S I : K O D E R E K E N I N G U R A I A N S E M U L A M E N J A D I R E N C A N A P E N A R I K A N A N G G A R A N ( R p ) JUMLAH ( R p ) A N G G A R A N A N G G A R A N Jumlah ( R p ) S u m b e r Jumlah ( R p ) S u m b e r J a n F e b M a r A p r M e i J u n J u l A g t S e p O k t N o p D e s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c a b c d 1 P e n y e l e n g g a r a a n P e m e r i n t a h a n D e s a 1 1 P e n y e l e n g g a r a a n B e l a n j a P e n g h a s i l a n T e t a p , T u n j a n g a n d a n O p e r a s i o n a l P e m e r i n t a h a n D e s a 1 1 01 P e n y e d i a a n P e n g h a s i l a n T e t a p d a n T u n j a n g a n K e p a l a D e s a 1 1 01 5 1 B e l a n j a P e g a w a i 1 1 01 5 1 1 P e n g h a s i l a n T e t a p & T u n j a n g a n K e p a l a D e s a 1 1 01 5 1 1 … < R i n c i a n O b y e k B e l a n j a > 1 3 A d m i n i s t r a s i K e p e n d u d u k a n , P e n c a t a t a n S i p i l , S t a t i s t i k d a n 1 3 01 P e l a y a n a n a d m i n i s t r a s i u m u m d a n k e p e n d u d u k a n ( S u r a t P e n g a n t a r / P e l a y a n a n K T P , 1 3 01 5 2 B e l a n j a B a r a n g d a n J a s a 1 3 01 5 2 2 B e l a n j a J a s a H o n o r a r i u m < R i n c i a n O b y e k B e l a n j a > 2 P e l a k s a n a a n P e m b a n g u n a n D e s a 2 1 P e n d i d i k a n 2 1 05 P e m b a n g u n a n / R e h a b i l i t a s i / P e n i n g k a t a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r p u s t a k a a n / T a m a n B a c a a n D e s a / S a n g g a r B e l a j a r 2 1 05 5 3 B e l a n j a M o d a l 2 1 05 5 3 4 B e l a n j a M o d a l G e d u n g d a n B a n g u n a n 1 1 05 5 3 4 … < R i n c i a n O b y e k B e l a n j a > 5 P e n a n g g u l a n g a n B e n c a n a , K e a d a a n D a r u r a t d a n M e n d e s a k 5 1 P e n a n g g u l a n g a n B e n c a n a 5 1 00 5 4 P e n a n g g u l a n g a n B e n c a n a 5 1 00 5 4 B e l a n j a T a k T e r d u g a 5 1 00 5 4 0 0 B e l a n j a T a k T e r d u g a 5 1 00 5 4 0 0 0 0 B e l a n j a T a k T e r d u g a … … … . . , … … … … … … … … … … … … K a u r / K a s i … … … … … … … … … … … D i v e r i f i k a s i o l e h : S e k r e t a r i s D e s a , (……………………………………….. ( … … … … … … … … … … … … … … … . ) D i s e t u j u i o l e h : K e p a l a D e s a , ( … … … … … … … … … … … … … … … )
PELAKSANAA N
› Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. › DPA terdiri atas: › Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan anggaranyang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan › Rencana Kerja Kegiatan Desa, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran. › Rencana Anggaran Biaya (RAB), merinci satuan harga untuk setiapkegiatan › Prosedur: › Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1). › Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. › Kepala Desa menyutujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. DPA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan, RAB dan RAK Des
PerDes APBDes KASIE/ KAUR DPAOK DPA Sekretaris Desa Verifikasi KAUR KEUANGAN RKA DesaOK RKADesa Sekretaris Desa RAKDesa DPAOK Prosedur Penyusunan DPA dan RAK Desa DPA RAK Desa 1 DPAKepalaDesa 4 5 3 hari PerKaDes APBDes 6 hari 2 3 15 hari 1 Kepala Desa 4 5 2 Verifikasi 3
Format DPA
Rencana Kerja Kegiatan Desa DESA : RENCANA KERJA KEGIATAN DESA* TAHUN : ……………. KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI : : : No Bidang/Sub Bidang/Kegiatan Lokasi Volume Satuan Biaya (Rp) Sasaran Waktu Pelaksanaan Pelaksana Kegiatan Anggaran Tim yang melaksanaka n kegiatan Jumlah laki-laki Perempuan A-RTM Durasi Mulai Selesai Bidang Sub Bidang Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah Per Bidang 1 2 Pembangunan Desa Jumlah Per Bidang 2 3 Pembinaan Kemasyarakatan Jumlah Per Bidang 3 4 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Per Bidang 4 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa Kepala Desa, (..........................) Sekretaris Desa, (..........................)
Bidang Sub Bidang Kegiatan Waktu Pelaksanaan : ................................ : ………………………… : ................................ : …………………………. Rincian Pendanaan : NO. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN (Rp.) JUMLAH (Rp.) 1 2 3 4 5 JUMLAH (Rp.) Disetujui Kepala Desa Kaur/Kasi………………… (…………………………….) (………………………….) ……………………, ………………… RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA……………………… KECAMATAN…………………. TAHUN ANGGARAN………………………… Rencana Anggaran Biaya (RAB)
R E N C A N A A N G G A R A N K A S D E S A T A H U N A N G G A R A N … … … … … … … … … … … … … … … … … . D E S A : K E C A M A T A N : K A B U P A T E N : P R O V I N S I : C o n t o h K O D E R E K E N I N G U R A I A N A N G G A R A N ( R p ) P E N E R I M A A N / P E N G E L U A R A N ( R p . ) J U M L A H ( R p ) J a n F e b M a r A p r M e i J u n J u l A g t S e p O k t N o p D e s 1 2 3 4 5 6 a b c a b c d 4 P E N D A P A T A N 4 1 P A D e s a 4 1 1 H a s i l u s a h a 4 1 1 … < O b y e k P e n d a p a t a n > 4 2 T r a n s f e r 4 2 1 D a n a D e s a 4 3 P e n d a p a t a n l a i n - l a i n 4 3 1 P e n e r i m a a n d a r i H a s i l K e r j a s a m a D e s a d e n g a n P i h a k K e t i g a 4 3 1 … . < O b y e k P e n d a p a t a n > d s t … J U M L A H P E N D A P A T A N 5 B E L A N J A 1 P e n y e l e n g g a r a a n P e m e r i n t a h a n D e s a 1 1 P e n y e l e n g g a r a a n B e l a n j a P e n g h a s i l a n T e t a p , T u n j a n g a n d a n O p e r a s i o n a l P e m e r i n t a h a n D e s a 1 1 0 1 P e n y e d i a a n P e n g h a s i l a n T e t a p d a n T u n j a n g a n K e p a l a D e s a 1 1 0 1 5 1 B e l a n j a P e g a w a i 1 1 0 1 5 1 1 P e n g h a s i l a n T e t a p & T u n j a n g a n K e p a l a D e s a 1 1 0 1 5 1 1 … < R i n c i a n O b y e k B e l a n j a > 1 3 A d m i n i s t r a s i K e p e n d u d u k a n , P e n c a t a t a n S i p i l , S t a t i s t i k d a n K e a r s i p a n 1 3 0 1 P e l a y a n a n a d m i n i s t r a s i u m u m d a n k e p e n d u d u k a n ( S u r a t P e n g a n t a r / P e l a y a n a n K T P , K a r t u K e l u a r g a , d l l ) 1 3 0 1 5 2 B e l a n j a B a r a n g d a n J a s a 1 3 0 1 5 2 2 B e l a n j a J a s a H o n o r a r i u m < R i n c i a n O b y e k B e l a n j a > 2 P e l a k s a n a a n P e m b a n g u n a n D e s a J U M L A H B E L A N J A S U R P L U S / ( D E F I S I T ) 6 P E M B I A Y A A N 6 1 P e n e r i m a a n P e m b i a y a a n 6 1 1 S i L P A T a h u n S e b e l u m n y a 6 1 1 1 S i L P A T a h u n S e b e l u m n y a 6 2 P e n g e l u a r a n P e m b i a y a a n 6 2 1 P e m b e n t u k a n D a n a C a d a n g a n 6 2 2 1 P e m b e n t u k a n D a n a C a d a n g a n d s t S E L I S I H P E M B I A Y A A N J u m l a h T o t a l P e n e r i m a a n J u m l a h T o t a l P e n g e l u a r a n S e l i s i h P e n e r i m a a n d a n P e n g e l u a r a n … … … . . , … … … … … … … … … … … … … … … … … K a u r K e u a n g a n , D i v e r i f i k a s i o l e h : S e k r e t a r i s D e s a , ( … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ( … … … … … … … … … … … … … … … . ) D i s e t u j u i o l e h : K e p a l a D e s a , ( … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ) RAK Desa
Realisasi Penerimaan (Pasal 65) Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengancara: › disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota; › disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan › disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.
Realisasi Pengeluaran › Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatanberdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. › Pelaksanaankegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. › Pelaksanaankegiatandiutamakan melalui swakelola. › Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakatuntukmemperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakatsetempat. › Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapatdilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasayang dianggap mampu. › Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatanpengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.
KAUR APBDes PerDes APBDes SPP SekretarisDesa SPP Verifikasi Kepala Desa SPP OK KAUR Keuangan Realisasi Pengeluaran Swakelola Catat dalam BKU, Buku Pembantu Panjar dan Pajak Catat dalambuku pembantu kegiatan Pengguna anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelolatidak lebih dari 10 hari DPA OK SWAKELOLA KaSie/ PerKaDes
Realisasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Swakelola KaSie/ KAUR DPA OK PerDes APBDes SekretarisDesa Kepala Desa Catat dalam BKU, Buku Pembantu Panjar dan Pajak Catat dalambuku pembantu kegiatan Pertanggung jawaban Verifikasi Pertanggung jawaban Pertanggung jawaban OK KAUR Keuangan Bila terdapat sisa kas, dikembalikanke kaur keuangan 7 (tujuh)hari Setelah selesai kegiatan PerKaDes APBDes
Realisasi Pengeluaran Penyedia Barang PenyediaBarang Penerimaan Barang PerDes APBDes Tagihan PerKaDes APBDes KaSie/ KAUR DPA OK Pernyataan tanggungjawab belanja SPP tagihan Penerimaan Barang SekretarisDesa Pernyataan tanggung jawab belanja Penerimaan barang SPP tagihan Verifikasi Kepala Desa Catat dalam BKU, Buku Pembantu Panjar dan Pajak Pernyataan tanggung jawab belanja KAUR Keuangan tagihan Penerimaan Barang SPP OK Catat dalam Buku Pembantu Kegiatan
SPP SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP ) DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ................ Bidang : ………………………………. Sub Bidang : ………………………………. Kegiatan : ………………………………. Waktu Pelaksanaan : ………………………………. No URAIAN PAGU ANGGARAN PENCAIRAN S.D. YG LALU PERMINTAA N SEKARANG JUMLAH SAMPAI SAAT INI SISA DANA (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 JUMLAH ................., …………. 20…. Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa, Kaur/ Kasi…………………. ……………………………… (…………………………………… isetujui untuk dibayarka Telah dibayar lunas Kepala Desa, Kaur Keuangan, ……………………………… (……………………………………
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN Bulan : …………………………………….Tahun :………………… DESA : ……………………….. KECAMATAN : ……………………….. KABUPATEN : ……………………….. PROVINSI KODE REKENING URAIAN OUTPUT SUMBER DANA Rencana Realisasi Sampai Saat ini Dana Desa (Rp) Alokasi Dana Desa (Rp) Lain- Lain (Rp) Bentu k Lain Volume Satuan Anggara n Volume Satuan Anggaran (Rp) Capaia n (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 a b c a b c d Jumlah ……….,…………………… Kaur/Kasi ttd (…………………………) Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ................ Bidang : ................................ Sub Bidang : ………………………… Kegiatan : .................................. NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH (Rp.) 1 2 3 4 JUMLAH (Rp.) Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ....................., .................................. Kaur/Kasi…………………………………….. (……………………………………………..) Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN Bulan : …………………………………….Tahun :………………… DESA : ……………………….. KECAMATAN : ……………………….. KABUPATEN : ……………………….. PROVINSI KODE REKENING URAIAN OUTPUT SUMBER DANA Rencana Realisasi Dana Desa (Rp) Alokasi Dana Desa (Rp) Lain- Lain (Rp) Bentuk Lain Volume Satuan Anggaran (Rp) Volume Satuan Anggaran (Rp) Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 a b c a b c d Jumlah ………….,………………………. Kaur/Kasi ttd Tidak diperlukan (…………………………) Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN* TAHUN ANGGARAN ……………………………………………. DESA : …………………………….. KECAMATAN : …………………………….. KABUPATEN : …………………………….. PROVINSI : …………………………….. KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LANJUTAN Anggaran Volume kegiata n Jumlah Anggaran Waktu Penyelesaian Penarikan Anggaran (Rp) 1 2 Jumlah (Rp) Sumber Jumlah (Rp % % Rp. hari Jan Feb Mar Jumlah a b c a b c d ……….., ………………………………… Diverifikasi oleh: Kaur/Kasi………………… Sekretaris Desa, Diperlukan? (……………………………… (……………………………….) Disetujui oleh: Kepala Desa, ……………………………………
Buku Pembantu Kegiatan BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DESA……………….. KECAMATAN………………….. TAHUN ANGGARAN…………………………………… No. Tanggal Nomor Bukti Uraian Penerimaan dari Kas Pengeluaran (Rp) Pengembalian ke Kas Desa (Rp) Saldo Kas (Rp.) (Rp) Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya Jumlah Total Penerimaan Total Pengeluaran Total Pengeluaran + SaldoKas …………………..,………………………… Kaur/Kasi………………………………… (…………………………………………..)
PENATAUSAHAA N
Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari DD, diutamakan penggunaannya untuk
› Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. › Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. › Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. › Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. › Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. › Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: › buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa › buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak › buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar 113/2014 20/2018 Penatausahaan
Buku Kas Umum BUKU KAS UMUM DESA …………………… TAHUN ANGGARAN ....................... KECAMATAN : KABUPATEN : PROVINSI : NO TGL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN (Rp) PENGELUARA N (Rp) NOMOR BUKTI JUMLAH PENGELUARAN KUMULATIF (Rp) SALDO (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 a b c a b c d JUMLAH Rp. Rp. Rp. Rp. ……….., ……………………… Diverifikasi oleh: Kaur Keuangan Sekretaris Desa, (………………………………… (……………………………….) Disetujui oleh: Kepala Desa, (………………………………………………)
Buku Pembantu Bank BUKU PEMBANTU BANK DESA ……………………KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ......... BULAN BANK CABANG NO. REKENING No. TANGGAL TRANSAKSI URAIAN TRANSAKSI BUKTI TRANSA K SI PEMASUKAN (Rp) PENGELUARAN (Rp) SALDO (Rp) SETORAN BUNGA BANK PENARIKAN PAJAK BIAYA ADM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL TRANSAKSI BULAN INI TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF ……….., …………………… Kaur Keuangan (……………………………… … …
Buku Pembantu Pajak BUKU KAS PEMBANTU PAJAK DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ........ No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN (Rp) PENYETORAN (Rp) SALDO (Rp) 1 2 3 4 5 JUMLAH ……….., …………………………. Kaur Keuangan (…………………………………..)
Buku Pembantu Panjar BUKU PEMBANTU PANJAR DESA……………….. KECAMATAN………………….. TAHUN ANGGARAN…………………………………… No. Tanggal Nomor Bukti Uraian Penerima Pemberian (Rp) Pertanggung- jawaban Panjar Saldo (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 ……….., …………………………. Kaur Keuangan (…………………………………..)
SISKEUDES
SISKEUDES
SISKEUDES
SISKEUDES
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pelaporan • • Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota berupa: – laporan semester pertama; dan – laporan semester akhir tahun. • Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasiAPBDesa. • Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Julitahun berjalan. • Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. • Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. • Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: • laporan pelaksanaan APB Desa; dan • laporan realisasi kegiatan. • Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggukedua bulan Juli tahun berjalan. • Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan. Pasal 37 – 113/2014 Pasal 68 dan 69 –20/2018
Alur Pelaporan pada UU 113/2014 Kepala Desa Laporan Realisasi APBDes Sem.1 Bupati/Walikota Laporan Realisasi APBDes Sem. II Akhir Juli Akhir Januari tahunberikutnya
Alur Pelaporan pada UU 20/2018 Camat Bupati/Walikota Konsolidasi Laporan konsolidasi Pelaksanaan APBDes Sem.I Dirjen Bina Pemdes Kepala Desa KaSie/ KAUR Laporan Kegiatan LaporanRealisasi Kegiatan Sem.I LaporanRealisasi APBDes SemI 1 bulan Mingguke 2 Agustus Minggu ke 2 Juli 7 hari setelah Akhir Kegiatan
Bentuk Laporan Semester I Pelaksanaan APBDes LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA………….. TAHUN ANGGARAN…………. Contoh KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp) SUMBER DANA 1 2 3 4 5 6 a b c a b c d 4 PENDAPATAN 4 1 PADesa 4 1 1 Hasil usaha 4 1 1 … <Obyek Pendapatan> 4 2 Transfer 4 2 1 Dana Desa 4 3 Pendapatan lain-lain 4 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 4 3 1 …. <Obyek Pendapatan> dst… JUMLAH PENDAPATAN KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp) SUMBER DANA 1 2 3 4 5 6 a b c a b c d 6 PEMBIAYAAN 6 1 Penerimaan Pembiayaan 6 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya 6 1 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya 6 2 Pengeluaran Pembiayaan 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 6 2 2 1 Pembentukan Dana Cadangan dst SELISIH PEMBIAYAAN …………………,……………………… 20….. Kepala Desa, ………………. (………………………………..) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp) SUMBER DANA 1 2 3 4 5 6 a b c a b c d 5 BELANJA 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1 1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangandan Operasional Pemerintahan Desa 1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa 1 1 01 5 1 1 … <Rincian Obyek Belanja> 1 3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll) 1 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1 3 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium <Rincian Obyek Belanja> 2 Pelaksanaan Pembangunan Desa 2 1 Pendidikan 2 1 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar 2 1 05 5 3 Belanja Modal 2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 1 05 5 3 4 … <Rincian Obyek Belanja> 5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak 5 1 Penanggulangan Bencana 5 1 00 5 4 Penanggulangan Bencana 5 1 00 5 4 Belanja Tak Terduga 5 1 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga 5 1 00 5 4 00 00 dst JUMLAH BELANJA SURPLUS /(DEFISIT)
Bentuk Laporan Semester I – Laporan Kegiatan LAPORAN REALISASI KEGIATAN PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER* TAHUN ANGGARAN ……………………………………………. DESA : ……………………….. KECAMATAN : ……………………….. KABUPATEN : ……………………….. PROVINSI KODE REKENING URAIAN OUTPUT SUMBER DANA RENCANA REALISASI Dana Desa (Rp) Alokasi Dana Desa (Rp) Lain- Lain (Rp) Bentuk Lain Volume Satuan Anggaran (Rp) Volume Satuan Anggaran (Rp) Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 a b c Jumlah ………….,………………………. Kepala Desa ttd (…………………………)
Pasal 70 • Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. • Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. • Peraturan Desa disertai dengan: • laporan keuangan, terdiriatas: • laporan realisasi APB Desa; dan • catatan atas laporan keuangan. • laporan realisasi kegiatan; dan • daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. 113/2014 Pasal 38 • Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. 20/2018 Pertanggungjawaban
Pasal 71 • Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahunanggaran. • Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. 113/2014 › Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasipelaksanaan APBDesa dilampiri: • format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; • format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;dan • format Laporan Program Pemerintahdan Pemerintah Daerah yang masukke desa. › Pasal 39 › Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakanbagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan PemerintahanDesa. 20/2018 Pertanggungjawaban
Pasal 40 › Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. › Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 41 › Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain. › Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan Pasal 72 › Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. › Informasi paling sedikit memuat: • laporan realisasi APB Desa; • laporan realisasi kegiatan; • kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; • sisa anggaran; dan • alamat pengaduan. 113/2014 20/2018 Pertanggungjawaban
Alur Pertanggungjawaban KepalaDesa Laporan Kekayaan Milik Desa Laporan Realisasi Pelak APBDes Laporan Program Pem/Pemda Masuk keDesa Bupati/Walikota Media Informasi 113/2014 20/2018 Laporan Realisasi Kegiatan Laporan Keuangan Laporan Program Pem/Pemda Masuk keDesa KepalaDesa Laporan kegiatan Camat Bupati/Walikota konsolidasi Dirjen Bina Pemdes Laporan Konsolidasi APBDes Sem. I 2 Minggu Mingguke 2 April Tahun Berikutnya 3 bulan setelahThnAnggaran AkhirTahunAnggaran Perdes Perdes KaSie/ KAUR 7 harisetelah AkhirKegiatan
Bentuk Laporan Pertanggungjawaban › Laporan keuangan, terdiriatas: › laporan realisasi APB Desa › catatan atas laporan keuangan. › Laporan realisasi kegiatan › Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. 72
Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan LAPORANREALISASI APB DESA PEMERINTAHDESA ABC Kecamatan KLM Kabupaten XYZ TAHUN ANGGARAN 20x1 (Lebih) Ref Anggaran Realisasi / kurang PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa C.2 xxx.xxx xxx.xxx xxx Pendapatan Transfer Dana Desa C.3 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah C.4 xxx.xxx xxx.xxx xxx Alokasi Dana Desa C.5 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bantuan Keuangan Propinsi C.6 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bantuan Keuangan Kabupaten/kota C.7 xxx.xxx xxx.xxx xxx Pendapatan Lain lain C.8 xxx.xxx xxx.xxx xxx JUMLAHPENDAPATAN x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx BELANJA Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa C.9 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C.10 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.11 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa C.12 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan C.13 dan xxx.xxx xxx.xxx xxx Darurat dan Mendesak Desa C15 JUMLAHBELANJA C.14 x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx SURPLUS/(DEFISIT) XX.XXX XX.XXX XX PEMBIAYAAN C.15 Penerimaan Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx Pengeluaran Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx PEMBIAYAANNETTO XX.XXX XX.XXX XX SILPA TAHUN BERJALAN XXX XXX XXX Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa
Bentuk Laporan Pertanggungjawaban - Catatan Atas Laporan Keuangan CatatanAtasLaporan Keuangan PemerintahDesaABC,KecamatanKLM,KabupatenXYZ TahunAnggaran20x1 A. Informasi Umum Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan Keputusan BupatiNo.…………………….Tanggal…………………,saat ini kepengurusan 1. Kepala Desa : XXXXX 2. Sekretaris Desa : YYYYY 3. Bendahara Desa : ZZZZZ KantorPemerintahan Desa beralamat di ………………………….,Desa ABC,Kecamatan KLM, B.DasarPenyajian LaporanKeuangan Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dantelah bersifat definitif. C. Rincian PosLaporan Keuangan 1. Rekonsiliasi SILPAdan Kas SILPAtahun anggaran 20x1 XXX Mutasi PotonganPajak - Saldo Awal Periode Potongan Pajak ygbelumdisetor keKas Negar XXX - Penerimaan Potongan Pajak tahunanggaran berjalan XXX - Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan (XXX) - Saldo AkhirPeriode PotonganPajak ygbelumdisetor keKasNegara Saldo Kasper31Desember 20x1 XXX X.XXX 2. Pendapatan Asli Desa Pendapatan Asli Desa terdiri dari: Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx Pendapatan Asli Desa terdiri dari: a. Hasil Usaha b. Hasil Aset c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong d. Lain-lain PADes yang sah xxx xxx xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Anggaran Realisasi kurang Tahap 1 Tahap 2 xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx Tahap 1 Tahap 2 ……… xxx xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx Tahap 1 Tahap 2 ……… xxx xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 3. Dana Desa Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut: (Lebih)/ xxx.xxx xxx.xxx xxx 4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah 5. Alokasi Dana Desa (ADD) Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut:
Proses Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Buku Pembantu BKU Penyusunan Kertas Kerja Laporan Realisasi APBDes Proses penatausahaan MelakukanSummarisasi untuk masing-masing kegiatandan obyekakun Catatan atas laporan keuangan
: KLM : XYZ : DEF 4 5 6 7 8 9 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Pembayaran Gaji KaDes 2.000.000 (2.000.000) 3.000.000 Dari Masyarakat 10.000.000 10.000.000 13.000.000 Pembelian ATK 2.250.000 (2.250.000) 10.750.000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.000.000 4.250.000 10.750.000 3 10-Jan-18 4.1.3.01 4 15-Jan-18 1.3.01 5.2.1.01 JUMLAH 1 02-Jan-18 4.1.1.01 2 02-Jan-18 1.1.01 5.1.1.01 NOMOR BUKTI Net SALDO (Rp) 3 1 2 a b c a b c d BUKU KAS UMUM DESA ABC TAHUN ANGGARAN ....................... KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI NO TGL 1 2 KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN (Rp) PENGELUARAN (Rp) Buku Kas Umum
X X XX Bidang Sub Bidang Kegiatan 1 Penyelenggaraan pemerintahan Desa; 2Pelaksanaan pembangunan Desa; 3 Pembinaan kemasyarakatan Desa; 4 Pemberdayaan masyarakat Desa; 5 Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa Sesuai dengan masing-masing Sub bidang 01 …….; 02 ……; …………… 90 91 …. 99 Kegiatan yang dimulai dengan kode 9 adalah kegiatan lain-lain yang menjadi kewenangan Kota/Kabupaten Sesuai dengan masing-masing rincian bidang 1 ……. 2 …… …………… Kode Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan
4 Pendapatan 5 Belanja 6 Pembiayaan Sesuai dengan masing-masing obyek 01 …….; 02 ……; …………… Sesuai dengan masing-masing Sub 1 ……. 2 …… 3 ……. X X XX Utama Sub Rincian Obyek X Obyek Sesuai dengan masing-masing Rincian 1 ……. 2 …… 3 ……. Kode Klasifikasi Utama, Sub, Rincian, danObyek
Kertas Kerja N o Ko d e Kegiatan N a m a Kegiatan Kode Akun N a m a A k u n Jumlah Key Kegiatan Key A k u n B i d a n g S ub Sub Rincian B i d a n g Utama Key Kegiatan dan A k u n 1 4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes 203.011.000 4.1 4.1.1 2 4.1.1.90 Lain-lain 391.065.000 4.1 4.1.1 3 4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa 446.065.000 4.1 4.1.2 4 4.1.2.02 Tambatan Perahu 622.924.000 4.1 4.1.2 5 4.1.2.03 Pasar Desa 176.515.000 4.1 4.1.2 6 4.1.2.04 Tempat P ema n d ian U m u m 283.660.000 4.1 4.1.2 7 4.1.2.05 Jaringan Irigasi Desa 505.898.000 4.1 4.1.2 8 4.1.2.06 Pelelangan Ikan Milik Desa 864.678.000 4.1 4.1.2 9 4.1.2.07 Kios Milik Desa 445.804.000 4.1 4.1.2 10 4.1.2.08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana O 595.194.000 4.1 4.1.2 11 4.1.2.90 Lain-lain 311.013.000 4.1 4.1.2 12 4.1.3.01 Swadaya, partisipasi dan gotong roy 259.986.000 4.1 4.1.3 13 4.1.3.90 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan G 913.100.000 4.1 4.1.3 14 4.1.4.01 Hasil Pungutan Desa 475.163.000 4.1 4.1.4 15 4.1.4.90 Lain-lain 27.262.000 4.1 4.1.4 16 4.2.1.01 Dana Desa 318.738.000 4.2 4.2.1 17 4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribus 909.256.000 4.2 4.2.2 18 4.2.3.01 Alokasi Dana Desa 628.457.000 4.2 4.2.3 19 4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari A P B D Provi 816.904.000 4.2 4.2.4 20 4.2.4.90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari A P 546.166.000 4.2 4.2.4 21 4.2.5.01 Bantuan Keuangan A P B D Kabupate 876.473.000 4.2 4.2.5 22 4.2.5.90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari A P 774.665.000 4.2 4.2.5 23 4.3.1.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama an 118.267.000 4.3 4.3.1 24 4.3.2.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama D 378.899.000 4.3 4.3.2 25 4.3.3.01 Penerimaan dari Bantuan Perusaha 199.150.000 4.3 4.3.3 26 4.3.4.01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ke 542.684.000 4.3 4.3.4 27 4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-ta 685.442.000 4.3 4.3.5 28 4.3.6.01 Bunga Bank 197.738.000 4.3 4.3.6 29 4.3.9.90 Lain-lain pendapatan Desa yang sah 269.618.000 4.3 4.3.9 Kertas Kerja
Kertas Kerja N o Ko d e Kegiatan N a m a Kegiatan Kode Akun N a m a A k u n Jumlah Key Kegiatan K ey A k u n B i d a n g S ub Sub Rincian B i d a n g Utama Key Kegiatan dan A k u n 1 4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes 203.011.000 4.1 4.1.1 2 4.1.1.90 Lain-lain 391.065.000 4.1 4.1.1 3 4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa 446.065.000 4.1 4.1.2 4 4.1.2.02 Tambatan Perahu 622.924.000 4.1 4.1.2 5 4.1.2.03 Pasar Desa 176.515.000 4.1 4.1.2 6 4.1.2.04 Tempat P ema n d ian U m u m 283.660.000 4.1 4.1.2 7 4.1.2.05 Jaringan Irigasi Desa 505.898.000 4.1 4.1.2 8 4.1.2.06 Pelelangan Ikan Milik Desa 864.678.000 4.1 4.1.2 9 4.1.2.07 Kios Milik Desa 445.804.000 4.1 4.1.2 10 4.1.2.08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana O 595.194.000 4.1 4.1.2 11 4.1.2.90 Lain-lain 311.013.000 4.1 4.1.2 12 4.1.3.01 Swadaya, partisipasi dan gotong roy 259.986.000 4.1 4.1.3 13 4.1.3.90 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan G 913.100.000 4.1 4.1.3 14 4.1.4.01 Hasil Pungutan Desa 475.163.000 4.1 4.1.4 15 4.1.4.90 Lain-lain 27.262.000 4.1 4.1.4 16 4.2.1.01 Dana Desa 318.738.000 4.2 4.2.1 17 4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribus 909.256.000 4.2 4.2.2 18 4.2.3.01 Alokasi Dana Desa 628.457.000 4.2 4.2.3 19 4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari A P B D Provi 816.904.000 4.2 4.2.4 20 4.2.4.90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari A P 546.166.000 4.2 4.2.4 21 4.2.5.01 Bantuan Keuangan A P B D Kabupate 876.473.000 4.2 4.2.5 22 4.2.5.90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari A P 774.665.000 4.2 4.2.5 23 4.3.1.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama an 118.267.000 4.3 4.3.1 24 4.3.2.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama D 378.899.000 4.3 4.3.2 25 4.3.3.01 Penerimaan dari Bantuan Perusaha 199.150.000 4.3 4.3.3 26 4.3.4.01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ke 542.684.000 4.3 4.3.4 27 4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-ta 685.442.000 4.3 4.3.5 28 4.3.6.01 Bunga Bank 197.738.000 4.3 4.3.6 29 4.3.9.90 Lain-lain pendapatan Desa yang sah 269.618.000 4.3 4.3.9 Kertas Kerja
No Kode Kegiatan Nama Kegiatan Kode Akun Nama Akun Jumlah Key K Bidang egiatan Sub Bidang Key Akun Sub Rincian Utama Key Kegiatan dan Akun 30 1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa 131.994.000 1 1.1 5.1 5.1.1 1.5.1 31 1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa 78.208.000 1 1.1 5.1 5.1.1 1.5.1 32 1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap5.1.1.90 Penerimaan Lain Kepala Desa yang 46.643.000 1 1.1 5.1 5.1.1 1.5.1 33 1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 58.725.000 1 1.1 5.1 5.1.2 1.5.1 34 1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa 76.096.000 1 1.1 5.1 5.1.2 1.5.1 35 1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap5.1.2.90 Penerimaan Lain Perangkat Desa ya 62.268.000 1 1.1 5.1 5.1.2 1.5.1 36 1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial ba 5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 16.066.000 1 1.1 5.1 5.1.3 1.5.1 37 1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial ba 5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 23.547.000 1 1.1 5.1 5.1.3 1.5.1 38 1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial ba 5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala D 84.222.000 1 1.1 5.1 5.1.3 1.5.1 39 1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial ba 5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangka 36.682.000 1 1.1 5.1 5.1.3 1.5.1 40 1.1.04 Penyediaan Operasional Pem 5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kan 94.675.000 1 1.1 5.2 5.2.1 1.5.2 41 1.1.04 Penyediaan Operasional Pem 5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listr 29.153.000 1 1.1 5.2 5.2.1 1.5.2 42 1.1.04 Penyediaan Operasional Pem 5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rum 62.641.000 1 1.1 5.2 5.2.1 1.5.2 43 1.1.04 Penyediaan Operasional Pem 5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Pengg 81.188.000 1 1.1 5.2 5.2.1 1.5.2 44 1.1.04 Penyediaan Operasional Pem 5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu 91.615.000 1 1.1 5.2 5.2.2 1.5.2 45 1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD 40.578.000 1 1.1 5.1 5.1.4 1.5.1 46 1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD 35.840.000 1 1.1 5.1 5.1.4 1.5.1 47 1.1.06 Penyediaan Operasional BPD ( 5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsu 98.550.000 1 1.1 5.2 5.2.1 1.5.2 48 1.2.01 Penyediaan sarana (aset tetap 5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 92.176.000 1 1.2 5.2 5.2.2 1.5.2 49 1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasara5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan 59.312.000 1 1.2 5.2 5.2.6 1.5.2 50 1.2.03 Pembangunan/Rehabilitasi/P 5.3.4.1 Belanja Modal Gedung dan Bangun 59.632.000 1 1.2 5.3 5.3.4 1.5.3 51 1.3.01 Pelayanan administrasi umum 5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kab 19.122.000 1 1.3 5.2 5.2.3 1.5.2 52 1.3.01 Pelayanan administrasi umum 5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabu 96.804.000 1 1.3 5.2 5.2.3 1.5.2 53 2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TP 5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atr 53.604.000 2 2.1 5.2 5.2.1 2.5.2 54 2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TP 5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 59.879.000 2 2.1 5.2 5.2.2 2.5.2 55 2.1.02 Dukungan Penyelenggaraan P 5.2.1.07 Belanja Bahan/Material 84.318.000 2 2.1 5.2 5.2.1 2.5.2 56 2.1.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pen5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan 18.713.000 2 2.1 5.2 5.2.3 2.5.2 57 2.1.04 Pemeliharaan Sarana dan Pras 5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan 51.976.000 2 2.1 5.2 5.2.6 2.5.2 58 2.1.05 Pemeliharaan Sarana dan Pras 5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan 59.640.000 2 2.1 5.2 5.2.6 2.5.2 59 2.1.06 Pembangunan/Rehabilitasi/P 5.3.9.01 Belanja Modal khusus Pendidikan d 37.308.000 2 2.1 5.3 5.3.9 2.5.3 60 2.1.07 Pembangunan/Rehabilitasi/P 5.3.9.01 Belanja Modal khusus Pendidikan d 52.116.000 2 2.1 5.3 5.3.9 2.5.3 61 2.1.08 Pengelolaan Perpustakaan Mil 5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 86.914.000 2 2.1 5.2 5.2.2 2.5.2 62 2.1.09 Pengembangan dan Pembinaa 5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profe 85.416.000 2 2.1 5.2 5.2.2 2.5.2 63 2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi Sis 5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masy 86.475.000 2 2.1 5.2 5.2.7 2.5.2
1 2 3 4 6.1 6.2 Realisasi 6.521.338.000 318.738.000 909.256.000 628.457.000 1.363.070.000 1.651.138.000 2.391.798.000 13.783.795.000 1.475.737.000 676.359.000 236.619.000 87.491.000 - 2.476.206.000 11.307.589.000 78.534.000 124.151.000 (45.617.000) 11.353.206.000 LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA ABC Kecamatan KLM Kabupaten XYZ TAHUN ANGGARAN 20x1 (Lebih) Ref Anggaran Realisasi / kurang PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa C.2 xxx.xxx xxx.xxx xxx Pendapatan Transfer Dana Desa C.3 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah C.4 xxx.xxx xxx.xxx xxx Alokasi Dana Desa C.5 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bantuan Keuangan Propinsi C.6 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bantuan Keuangan Kabupaten/kota C.7 xxx.xxx xxx.xxx xxx Pendapatan Lain lain C.8 xxx.xxx xxx.xxx xxx JUMLAH PENDAPATAN x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx BELANJA Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa C.9 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C.10 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.11 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa C.12 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan C.13 dan xxx.xxx xxx.xxx xxx Darurat dan Mendesak Desa C15 JUMLAH BELANJA C.14 x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx SURPLUS/(DEFISIT) XX.XXX XX.XXX XX PEMBIAYAAN C.15 Penerimaan Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx Pengeluaran Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx PEMBIAYAAN NETTO XX.XXX XX.XXX XX SILPA TAHUN BERJALAN XXX XXX XXX Sub Akun 5 Bi d Ran ingciaAnkun Akun 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 Bidang Sub Akun Laporan Realisasi APB Desa
Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 20x1 Sumber Data Buku danCatatan SILPA Buku Pajak Buku Pajak Buku Pajak Saldo BKUM A. Informasi Umum Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan 1. Kepala Desa : XXXXX 2. Sekretaris Desa : YYYYY 3. Bendahara Desa : ZZZZZ Kantor Pemerintahan Desa beralamat di …………………………., Desa ABC, Kecamatan KLM, B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga C. Rincian Pos Laporan Keuangan 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas SILPA tahun anggaran 20x1 XXX Mutasi Potongan Pajak - Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negar XXX - Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan XXX - Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan (XXX) - Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara Saldo Kas per 31 Desember 20x1 XXX X.XXX Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Catatan Atas Laporan Keuangan
SumberData 2. PendapatanAsliDesa Pendapatan AsliDesa terdiridari: Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang PendapatanAsliDesaterdiridari: a.Hasil Usaha xxx.xxx xxx.xxx xxx b.Hasil Aset xxx.xxx xxx.xxx xxx c.Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong xxx.xxx xxx.xxx xxx d.Lain-lain PADes yang sah xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 3.DanaDesa DanaDesamerupakanpenerimaandesayangdiperolehdariAPBN.JumlahpenerimaanDana Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang Tahap 1 xxx.xxx xxx.xxx xxx Tahap 2 xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 4.BagiandarihasilpajakdanRetribusi Daerah PenerimaanDesa yangberasal dari Bagian dari hasil pajakdanRetribusi Daerahadalah Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang Tahap1 xxx.xxx xxx.xxx xxx Tahap2 xxx.xxx xxx.xxx xxx … … … xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Kegiatan Akun 4.1.1 594.076.000 4.1.2 4.251.751.000 4.1.3 1.173.086.000 4.1.4 502.425.000 6.521.338.000 4.2.1 4.2.1 318.738.000 4.2.2 909.256.000
4.3.1 8. Pendapatan Lain-lain Pendapatan lain-lain terdiri dari: Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga xxx.xxx xxx.xxx xxx Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga xxx.xxx xxx.xxx xxx Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx Bunga bank xxx.xxx xxx.xxx xxx Lain-lain pendapatan yang sah xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari: Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang Belanja Pegawai xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dar i: Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 118.267.000 4.3.2 378.899.000 4.3.3 199.150.000 4.3.4 542.684.000 4.3.5 685.442.000 4.3.6 197.738.000 4.3.9 269.618.000 2.391.798.000 1 5.1 1.5.1 690.869.000 1 5.2 1.5.2 725.236.000 1 5.3 1.5.3 59.632.000 1.475.737.000 2 5.2 2.5.2 586.935.000 2 5.3 2.5.3 89.424.000 676.359.000
5.1.1 14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx Tunjangan BPD xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Kantor xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Jasa Honorarium xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Operasional Aparatur Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Jasa Sewa xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Operasional Perkantoran xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Pemeliharaan xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Tanah xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal Kendaraan xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal Jalan xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal Jembatan xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainas xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal Jaringan/Instalasi xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal lainnya xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 256.845.000 5.1.2 197.089.000 5.1.3 160.517.000 5.1.4 76.418.000 690.869.000 5.2.1 591.620.000 5.2.2 416.000.000 5.2.3 134.639.000 5.2.4 - 5.2.5 - 5.2.6 170.928.000 5.2.7 86.475.000 - 1.399.662.000 5.3.1 - 5.3.2 - 5.3.3 - 5.3.4 296.251.000 5.3.5 - 5.3.6 - 5.3.7 - 5.3.8 - 5.3.9 89.424.000 385.675.000
1.1 15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja xxx.xxx xxx.xxx xxx Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana xxx.xxx xxx.xxx xxx Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan, xxx.xxx xxx.xxx xxx Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, xxx.xxx xxx.xxx xxx Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan xxx.xxx xxx.xxx xxx Sub Bidang Kesehatan xxx.xxx xxx.xxx xxx Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan xxx.xxx xxx.xxx xxx Ruang Sub Bidang Kawasan Permukiman xxx.xxx xxx.xxx xxx Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup xxx.xxx xxx.xxx xxx Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan xxx.xxx xxx.xxx xxx Informatika Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral xxx.xxx xxx.xxx xxx Sub Bidang Pariwisata xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, xxx.xxx xxx.xxx xxx dan Pelindungan Masyarakat Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan xxx.xxx xxx.xxx xxx Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga xxx.xxx xxx.xxx xxx Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 1.148.691.000 1.2 211.120.000 1.3 115.926.000 1.4 - 1.5 - 1.475.737.000 2.1 676.359.000 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 - 676.359.000 3.1 236.619.000 3.2 - 3.3 - 3.4 - 236.619.000
6.1 16. Pembiayaan Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut: Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang Penerimaan Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx Pengeluaran Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Penerimaan Pembiayaan terdiri dari: 1. SILPA tahun anggaran sebelumnya xxx.xxx xxx.xxx xxx 2. Pencairan Dana Cadangan xxx.xxx xxx.xxx xxx 3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari: 1. Pembentukan Dana Cadangan xxx.xxx xxx.xxx xxx 2. Penyertaan Modal Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 78.534.000 6.2 124.151.000 (45.617.000) 6.1.1 78.534.000 6.1.2 - 6.1.3 - 78.534.000 6.2.1 54.005.000 6.2.2 70.146.000 124.151.000
POWER POINT MATERI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptx
POWER POINT MATERI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptx
POWER POINT MATERI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptx
POWER POINT MATERI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptx
POWER POINT MATERI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptx
POWER POINT MATERI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptx
POWER POINT MATERI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptx
POWER POINT MATERI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptx
POWER POINT MATERI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptx
POWER POINT MATERI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptx

Recommended

Webinar sabtu 150820 perencanaan anggaran pemda
Webinar sabtu 150820 perencanaan anggaran pemdaWebinar sabtu 150820 perencanaan anggaran pemda
Webinar sabtu 150820 perencanaan anggaran pemdatemanna #LABEDDU
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdgreeneyes85
 
Analisis apbd
Analisis apbdAnalisis apbd
Analisis apbdIqbal Syahlan
 
03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdf
03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdf03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdf
03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdfsetyohardono
 
Pengelolaan keuangan
Pengelolaan keuanganPengelolaan keuangan
Pengelolaan keuanganSofyan Nardi Saputra
 
struktur apbd.pptx
struktur apbd.pptxstruktur apbd.pptx
struktur apbd.pptxWulandariSieskawati
 
Kebijakan-Pembiayaan-Daerah-dan-KPBU(1).pptx
Kebijakan-Pembiayaan-Daerah-dan-KPBU(1).pptxKebijakan-Pembiayaan-Daerah-dan-KPBU(1).pptx
Kebijakan-Pembiayaan-Daerah-dan-KPBU(1).pptxMaresEd
 
Penganggaran 2020.pptx
Penganggaran 2020.pptxPenganggaran 2020.pptx
Penganggaran 2020.pptxAdYuKa
 

Recommended

Webinar sabtu 150820 perencanaan anggaran pemda
Webinar sabtu 150820 perencanaan anggaran pemdaWebinar sabtu 150820 perencanaan anggaran pemda
Webinar sabtu 150820 perencanaan anggaran pemdatemanna #LABEDDU
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdgreeneyes85
 
Analisis apbd
Analisis apbdAnalisis apbd
Analisis apbdIqbal Syahlan
 
03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdf
03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdf03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdf
03 Mekanisme Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri.pdfsetyohardono
 
Pengelolaan keuangan
Pengelolaan keuanganPengelolaan keuangan
Pengelolaan keuanganSofyan Nardi Saputra
 
struktur apbd.pptx
struktur apbd.pptxstruktur apbd.pptx
struktur apbd.pptxWulandariSieskawati
 
Kebijakan-Pembiayaan-Daerah-dan-KPBU(1).pptx
Kebijakan-Pembiayaan-Daerah-dan-KPBU(1).pptxKebijakan-Pembiayaan-Daerah-dan-KPBU(1).pptx
Kebijakan-Pembiayaan-Daerah-dan-KPBU(1).pptxMaresEd
 
Penganggaran 2020.pptx
Penganggaran 2020.pptxPenganggaran 2020.pptx
Penganggaran 2020.pptxAdYuKa
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbdlisa-n
 
Konsep pinjaman daerah
Konsep pinjaman daerahKonsep pinjaman daerah
Konsep pinjaman daerahHendra Jaya
 
Manajemen penganggaran
Manajemen penganggaranManajemen penganggaran
Manajemen penganggaranhoyin rizmu
 
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019Ayu U.
 
Municipal Bond
Municipal BondMunicipal Bond
Municipal Bondfaisal DAHLAN
 
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.pptSOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.pptRizqiTsubata1
 
1 Materi AO(1).pdf
1 Materi AO(1).pdf1 Materi AO(1).pdf
1 Materi AO(1).pdfTulusArianto
 
Miching versi 2
Miching versi 2Miching versi 2
Miching versi 2IyaNh Andriani
 
Satuan polisi pamong praja
Satuan polisi pamong prajaSatuan polisi pamong praja
Satuan polisi pamong prajaDiskominfoPB
 
PPT Mapel Akuntansi Pemerintah Daerah Kelas XI Pertemuan ke 1.pptx
PPT Mapel Akuntansi Pemerintah Daerah Kelas XI Pertemuan ke 1.pptxPPT Mapel Akuntansi Pemerintah Daerah Kelas XI Pertemuan ke 1.pptx
PPT Mapel Akuntansi Pemerintah Daerah Kelas XI Pertemuan ke 1.pptxRetnoAW1
 
Komitmen atas Program dan Anggaran
Komitmen atas Program dan AnggaranKomitmen atas Program dan Anggaran
Komitmen atas Program dan Anggaraninfosanitasi
 
Penerapan Akuntansi di Bank Syariah.ppt
Penerapan Akuntansi di Bank Syariah.pptPenerapan Akuntansi di Bank Syariah.ppt
Penerapan Akuntansi di Bank Syariah.ppthadiisyam
 
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...khoiril anwar
 
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman DaerahPeraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman DaerahPenataan Ruang
 
Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desaPengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desaDesa Sukahaji Majalengka
 
Mekanisme operasional mp
Mekanisme operasional mpMekanisme operasional mp
Mekanisme operasional mparfandirahman
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAMahyuni Bjm
 
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxBENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxbandi2340
 
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerahAliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerahpatrianadi
 
Psak 26-biaya-pinjaman-ias-23-140212
Psak 26-biaya-pinjaman-ias-23-140212Psak 26-biaya-pinjaman-ias-23-140212
Psak 26-biaya-pinjaman-ias-23-140212Sri Apriyanti Husain
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxssuser8905b3
 
CITRA DIRI PENDAMPING DESA MOT Daring.pptx
CITRA DIRI PENDAMPING DESA MOT Daring.pptxCITRA DIRI PENDAMPING DESA MOT Daring.pptx
CITRA DIRI PENDAMPING DESA MOT Daring.pptxssuser8905b3
 

More Related Content

Similar to POWER POINT MATERI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptx

Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbdlisa-n
 
Konsep pinjaman daerah
Konsep pinjaman daerahKonsep pinjaman daerah
Konsep pinjaman daerahHendra Jaya
 
Manajemen penganggaran
Manajemen penganggaranManajemen penganggaran
Manajemen penganggaranhoyin rizmu
 
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019Ayu U.
 
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.pptSOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.pptRizqiTsubata1
 
1 Materi AO(1).pdf
1 Materi AO(1).pdf1 Materi AO(1).pdf
1 Materi AO(1).pdfTulusArianto
 
Satuan polisi pamong praja
Satuan polisi pamong prajaSatuan polisi pamong praja
Satuan polisi pamong prajaDiskominfoPB
 
PPT Mapel Akuntansi Pemerintah Daerah Kelas XI Pertemuan ke 1.pptx
PPT Mapel Akuntansi Pemerintah Daerah Kelas XI Pertemuan ke 1.pptxPPT Mapel Akuntansi Pemerintah Daerah Kelas XI Pertemuan ke 1.pptx
PPT Mapel Akuntansi Pemerintah Daerah Kelas XI Pertemuan ke 1.pptxRetnoAW1
 
Komitmen atas Program dan Anggaran
Komitmen atas Program dan AnggaranKomitmen atas Program dan Anggaran
Komitmen atas Program dan Anggaraninfosanitasi
 
Penerapan Akuntansi di Bank Syariah.ppt
Penerapan Akuntansi di Bank Syariah.pptPenerapan Akuntansi di Bank Syariah.ppt
Penerapan Akuntansi di Bank Syariah.ppthadiisyam
 
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...khoiril anwar
 
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman DaerahPeraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman DaerahPenataan Ruang
 
Mekanisme operasional mp
Mekanisme operasional mpMekanisme operasional mp
Mekanisme operasional mparfandirahman
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAMahyuni Bjm
 
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxBENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxbandi2340
 
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerahAliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerahpatrianadi
 
Psak 26-biaya-pinjaman-ias-23-140212
Psak 26-biaya-pinjaman-ias-23-140212Psak 26-biaya-pinjaman-ias-23-140212
Psak 26-biaya-pinjaman-ias-23-140212Sri Apriyanti Husain
 

Similar to POWER POINT MATERI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptx (20)

Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Konsep pinjaman daerah
Konsep pinjaman daerahKonsep pinjaman daerah
Konsep pinjaman daerah
 
Manajemen penganggaran
Manajemen penganggaranManajemen penganggaran
Manajemen penganggaran
 
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
 
Municipal Bond
Municipal BondMunicipal Bond
Municipal Bond
 
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.pptSOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
 
1 Materi AO(1).pdf
1 Materi AO(1).pdf1 Materi AO(1).pdf
1 Materi AO(1).pdf
 
Miching versi 2
Miching versi 2Miching versi 2
Miching versi 2
 
Satuan polisi pamong praja
Satuan polisi pamong prajaSatuan polisi pamong praja
Satuan polisi pamong praja
 
PPT Mapel Akuntansi Pemerintah Daerah Kelas XI Pertemuan ke 1.pptx
PPT Mapel Akuntansi Pemerintah Daerah Kelas XI Pertemuan ke 1.pptxPPT Mapel Akuntansi Pemerintah Daerah Kelas XI Pertemuan ke 1.pptx
PPT Mapel Akuntansi Pemerintah Daerah Kelas XI Pertemuan ke 1.pptx
 
Komitmen atas Program dan Anggaran
Komitmen atas Program dan AnggaranKomitmen atas Program dan Anggaran
Komitmen atas Program dan Anggaran
 
Penerapan Akuntansi di Bank Syariah.ppt
Penerapan Akuntansi di Bank Syariah.pptPenerapan Akuntansi di Bank Syariah.ppt
Penerapan Akuntansi di Bank Syariah.ppt
 
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...
 
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman DaerahPeraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
 
Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desaPengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa
 
Mekanisme operasional mp
Mekanisme operasional mpMekanisme operasional mp
Mekanisme operasional mp
 
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDAAkuntansi Pembiayaan PEMDA
Akuntansi Pembiayaan PEMDA
 
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxBENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
 
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerahAliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
Aliran kas sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah
 
Psak 26-biaya-pinjaman-ias-23-140212
Psak 26-biaya-pinjaman-ias-23-140212Psak 26-biaya-pinjaman-ias-23-140212
Psak 26-biaya-pinjaman-ias-23-140212
 

More from ssuser8905b3

PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxssuser8905b3
 
CITRA DIRI PENDAMPING DESA MOT Daring.pptx
CITRA DIRI PENDAMPING DESA MOT Daring.pptxCITRA DIRI PENDAMPING DESA MOT Daring.pptx
CITRA DIRI PENDAMPING DESA MOT Daring.pptxssuser8905b3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 
00 - Case Method & PBL - 13-11-2021.pptx
00 - Case Method & PBL - 13-11-2021.pptx00 - Case Method & PBL - 13-11-2021.pptx
00 - Case Method & PBL - 13-11-2021.pptxssuser8905b3
 
PPT laporan FInancial Pemerinitah Daerah
PPT laporan FInancial Pemerinitah DaerahPPT laporan FInancial Pemerinitah Daerah
PPT laporan FInancial Pemerinitah Daerahssuser8905b3
 
POWER POINT AKUNTANSI KOPERASI DAN UMKM.pptx
POWER POINT AKUNTANSI KOPERASI DAN UMKM.pptxPOWER POINT AKUNTANSI KOPERASI DAN UMKM.pptx
POWER POINT AKUNTANSI KOPERASI DAN UMKM.pptxssuser8905b3
 
Poweri Poin Pengabdian Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
Poweri Poin Pengabdian Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.pptxPoweri Poin Pengabdian Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
Poweri Poin Pengabdian Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.pptxssuser8905b3
 
POWER POIN MATERI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
POWER POIN MATERI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxPOWER POIN MATERI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
POWER POIN MATERI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxssuser8905b3
 
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptx
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptxSEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptx
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptxssuser8905b3
 
FGD KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DPRD.pptx
FGD KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DPRD.pptxFGD KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DPRD.pptx
FGD KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DPRD.pptxssuser8905b3
 

More from ssuser8905b3 (11)

PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
 
CITRA DIRI PENDAMPING DESA MOT Daring.pptx
CITRA DIRI PENDAMPING DESA MOT Daring.pptxCITRA DIRI PENDAMPING DESA MOT Daring.pptx
CITRA DIRI PENDAMPING DESA MOT Daring.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 
00 - Case Method & PBL - 13-11-2021.pptx
00 - Case Method & PBL - 13-11-2021.pptx00 - Case Method & PBL - 13-11-2021.pptx
00 - Case Method & PBL - 13-11-2021.pptx
 
PPT laporan FInancial Pemerinitah Daerah
PPT laporan FInancial Pemerinitah DaerahPPT laporan FInancial Pemerinitah Daerah
PPT laporan FInancial Pemerinitah Daerah
 
POWER POINT AKUNTANSI KOPERASI DAN UMKM.pptx
POWER POINT AKUNTANSI KOPERASI DAN UMKM.pptxPOWER POINT AKUNTANSI KOPERASI DAN UMKM.pptx
POWER POINT AKUNTANSI KOPERASI DAN UMKM.pptx
 
Poweri Poin Pengabdian Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
Poweri Poin Pengabdian Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.pptxPoweri Poin Pengabdian Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
Poweri Poin Pengabdian Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
 
POWER POIN MATERI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
POWER POIN MATERI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxPOWER POIN MATERI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
POWER POIN MATERI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
 
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptx
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptxSEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptx
SEMINAR AWAL KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SULBAR.pptx
 
FGD KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DPRD.pptx
FGD KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DPRD.pptxFGD KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DPRD.pptx
FGD KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DPRD.pptx
 

Recently uploaded

PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...Kanaidi ken
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfssuser29a952
 
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8RiniWulandari49
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanaji guru
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuKhiyaroh1
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?AdePutraTunggali
 
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxEkoPoerwantoe2
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxMas PauLs
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakDianPermana63
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Fathan Emran
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfAndiCoc
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxiwidyastama85
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxtressa8
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfAndiCoc
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxrandikaakbar11
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 

Recently uploaded (20)

PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
 
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

POWER POINT MATERI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptx

  • 1. PERTEMUAN 9 AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH INDRA BASIR, S.E., M.AK PEMBIAYAAN DAERAH, PERSEDIAAN DAN ASET
  • 2. SUB-CPMK/TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Mendeskripsikan teori penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 2. Mendeskripsikan pengakuan dan pengukuran pembiayaan 3. Menganalisis ilustrasi kasus pembiayaan 4. Mendeskripsikan klasifikasi persediaan 5. Mendeskripsikan pengakuan dan pengukuran persediaan 6. Mendeskripsikan teori dan klasifikasi aset 7. Menganalisis ilustrasi kasus Aset tetap
  • 5. PEMBIAYAAN DAERAH ADALAH ? meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran. Pasal 28 PP 12 Tahun 2019
  • 6. Pasal 28 PP 12 Tahun 2019 PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN Pendapatan Asli Daerah  Pajak Daerah  Retribusi Daerah  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan  Lain –lain PAD yg Sah Belanja Operasi  B. Pegawai  B. Barang & Jasa  B. Bunga  B. Subsidi  B. Hibah  B. Bantuan Sosial Penerimaan Pembiayaan  SiLPA  Pencairan Dana Cadangan  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan  Penerimaan Pinjaman Daerah  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah  Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU Pendapatan Transfer  Transfer Pemerintah Pusat  Transfer Antar Daerah Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah  Hibah  Dana Darurat  Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU Belanja Modal  B. M. Tanah  B. M. Peralatan & Mesin  B. M. Gedung & Bangunan  B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi  B. M. Aset Tetap Lainnya Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer  B. Bagi Hasil  B. Bantuan Keuangan Pengeluaran Pembiayaan  Pembentukan Dana Cadangan  Penyertaan Modal Daerah  Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo  Pemberian Pinjaman Daerah  Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU STRUKTUR APBD
  • 7. KOMPONEN PEMBIAYAAN DAERAH Pasal 70 dan 71 PP 12 Tahun 2019 Penerimaan Pembiayaan SiLPA; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai PUU Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai PUU
  • 8. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pasal 73 PP 12 Tahun 2019 Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Sumber Penerimaan Pembiayaan: (Pasal 74) Masyarakat Lembaga Keuangan Non Bank Lembaga Keuangan Bank Pemda Lain Pemerintah Pusat
  • 9. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH HARUS DISEPAKATI BERSAMA DPRD DAN DITETAPKAN DALAM PERATURAN DAERAH APDB TAHUN TERSEBUT
  • 10. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 1  Kerjasama untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial,  Dukungan Pemerintah: o Project Development Facility (PDF); o Vialibiliy Gap Fund (VGF); o Penjaminan Infrastruktur.  o o  Pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial. Prioritas proyek: Mendukung pencapaian target prioritas pembangunan; Memiliki manfaat ekonomi dan sosial; o Memiliki kelayakan komersial dan memenuhi kriteria kesiapan PINJAMAN DAERAH  Pembiayaan pembangunan infrastruktur layanan publik;  Bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank  Persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang. OBLIGASI DAERAH Pinjaman Jangka Panjang yang berasal dari masyarakat untuk membiayai proyek infrastruktur publik yang:  menghasilkan penerimaan bagi APBD; dan/atau  memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui Pembiayaan Kreatif KPBU PINA ( Pembiayaan Investasi Non Anggaran) Tantangan Pengaturan ke Depan • Menambah pengaturan mengenai: - pemberian Pinjaman dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kab/kota atau sebaliknya; - pemberian Pinjaman antar pemerintah daerah; dan - pemberian Pinjaman pemerintah daerah kepada BUMD. - penerbitan Obligasi Daerah Syariah. • Memperbaiki formula DSCR dan penetapan angka DSCR oleh Menkeu. • Menambahkan lembaga pembiayaan yang mendapat penugasan khusus sebagai bagian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah. • Menyesuaikan pertimbangan Mendagri hanya pada penerusan pinjaman utang luar negeri dan Obligasi Daerah sesuai dengan UU 23/2014. • Memperluas cakupan penggunaan Pinjaman Jangka Panjang sehingga dapat diteruspinjamkan dan/atau dijadikan penyertaan modal kepada BUMD.
  • 11. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 2 Jumlah sisa pinjaman daerah + jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) lebih dari atau sama dengan 2,5. Tidak memiliki tunggakan kepada PemerintahPusat, apabila Pinjaman yang akan diajukan bersumber dari PemerintahPusat. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman. Mendapat persetujuanDPRD untuk pinjaman Jangka Menengah dan Panjang. ≤ 75% ≥2,5 SYARAT PINJAMAN DAERAH SUMBER PINJAMAN DAERAH Pemerintah Pusat Lembaga Keuangan Bukan Bank Pemerintah Daerah Lain Obligasi Daerah Lembaga Keuangan Bank Menutup defisit untuk membiayai pembangunan infrastruktur Inisiatif Pemda  Menutup defisit APBD  Pengeluaran Pembiayaan  Menutup kekurangan arus Kas PRINSIP UMUM PINJAMAN DAERAH Alternatif Pembiayaan Dapat diteruskan kepadaBUMD Sebagai Pinjaman, Hibah dan/atau penyertaan modal Jumlah sisa pinjaman daerah + jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
  • 12.
  • 15. AKUNTANSI PEMBIAYAAN AKUN BERTAMBAH BERKURANG SALDO NORMAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN KREDIT DEBIT KREDIT PENGELURAN PEMBIAYAAN DEBIT KREDIT DEBIT
  • 17. PERSEDIAAN Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.(PSAP 05 Par. 4) Barang konsumsi Amunisi Bahan untuk pemeliharaan Suku cadang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga Pita Cukai dan leges Bahan baku Barang dalam proses/setengah jadi Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
  • 18. PENGAKUAN PERSEDIAAN pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah
  • 19. PENGUKURAN PERSEDIAAN Biaya perolehan Harga pokok produksi Nilai wajar Persediaan diperoleh dengan pembelian Persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri Persediaan diperoleh dengan cara lain, misalnya donasi/rampasan = = = Harga pembelian + biaya pengangkutan + biaya penanganan – potongan harga – rabat Biaya Langsung + biaya tidak langsung Nilai tukar aset secara wajar
  • 20. PENGUKURAN PERSEDIAAN  Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang  Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis
  • 22. ASET TETAP PSAP 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansiny, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan PSAP 07 tidak diterapkan untuk:  Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources)  Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharuhi (non-regenerative natural resources)
  • 24. JURNAL PEROLEHAN ASET Pada 1 Juli 20X2 SKPD ABC membeli tanah dengan harga 850juta ditambah biaya untuk pengurusan surat- surat kepemilikan sebesar 50juta, LS. Pada 1 Juli 20X2 SKPD ABC membeli tanah dan bangunan dengan harga 1.000juta. Nilai tanah dan bangunan jika dijual terpisah nilai tanah 480juta dan bangunan 720 juta, LS. Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli Tanah 850.000.000 Belanja modal 850.000.000 R/K PPKD 850.000.000 Estimasi Perubahan SAL 850.000.000 1 Juli Tanah 400.000.000 Belanja modal 1.000.000.000 Bangunan 600.000.000 Estimasi Perubahan SAL 1.050.000.000 Pendapatan bunga – LO 10.000.000 Nilai tanah 480 / (480+720) x 1.000 = 400juta Nilai bangunan 720 / (480+720) x 1.000 = 600 juta
  • 25. JURNAL PENJUALAN ASET Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC menjual kendaraan dengan harga 40 juta. Kendaraan tersebut dibeli 10 tahun yang lalu dengan harga 200juta, telah disusutkan semua sehingga nilai buku 0. Tanggal Finansial Anggaran 30 Des Kas 40.000.000 Estimasi Perubahan SAL 40.000.000 Akumulasi Depresiasi 200.000.000 Pendapatan lain-lain 40.000.000 Kendaraan 200.000.000 Surplus penjualan kendaraan 40.000.000 Kendaraan nilai buku 0, 40 juta adalah surplus penjualan kendaraan.
  • 26. JURNAL PENJUALAN ASET Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC menjual peralatan dengan harga 30 juta. Peralatan harga perolehan 80juta, telah didepresiasikan 4 tahun (dari 8 tahun masa mafaat), nilai buku tersisa 40 juta. Tanggal Finansial Anggaran 30 Des Kas 30.000.000 Estimasi Perubahan SAL 10.000.000 Akumulasi Depresiasi 40.000.000 Pendapatan lain-lain 10.000.000 Defisit penjualan peralatan 10.000.000 Peralatan 80.000.000 Peralatan nilai buku 20 juta. Defisit penjualan peralatan 30 – 40 = (10)
  • 27. JURNAL PENGHAPUSAN ASET Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC melakukan penghapusan peralatan yang hilang karena banjir besar yang terjadi pada tahun tersebut. Nilai aset yang dihapuskan sebesar 400juta dengan akumulasi depreasiasi 300juta. Penghapusan aset dilakukan dengan mengikuti prosedur penghapusan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tanggal Finansial Anggaran 30 Des Akumulasi Depresiasi 300.000.000 Tidak ada jurnal Defisit penghapusan peralatan 100.0000.000 Peralatan 400.000.000
  • 28. JURNAL PENERIMAAN HIBAH ASET Pada 30 Juni 20X2 SKPD ABC menerima kendaraan senilai 200juta hibah dari sebuah perusahaan. Kendaraan tersebut didepresiasikan selama 8 tahun. Tanggal Finansial Anggaran 30 Juni Kendaraan 200.000.000 Tidak ada jurnal Pendapatan hibah LO 200.000.000 31 Des Beban Depresiasi 12.500.000 Tidak ada jurnal Akumulasi Depresiasi 12.500.000
  • 30. PERTEMUAN 10 AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH INDRA BASIR, S.E., M.AK PERENCANAAN DESA
  • 31. DESA adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • 32. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UU 6/2014 TENTANG DESA Meningkatkan kualitas hidup MANUSIA Meningkatkan KESEJAHTERAAN MasyarakatDesa MENGURANGI KEMISKINAN KEWENANGAN DESA, meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Prov, atau Pemerintah DaerahKabupaten/Kota; d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Prov, atau Pemda Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan Kebutuhan Dasar Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan 1 Pemenuhan 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa 3 Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal 4 Melalui Tahapan: • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan MengedepankanKebersamaan, Kekeluargaan,Kegotongroyongan guna mewujudkan Pengarusutamaan Perdamaian& KeadilanSosial
  • 33. SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENYUSUNAN RPJM DESA PENYUSUNAN RKP DESA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMANTAUAN & PENGAWASAN
  • 34. MEMAHAMI RPJM DESA Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan  Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun  Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  • 35. TUJUAN RPJM Desa a.mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; b.menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; d.menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.
  • 37. JUMLAH TIM PENYUSUN RPJM Desa
  • 38. KEWENANGAN DESA Hak Asal Usul, merupakan warisan yg masih hidup dan pra karsa Desa atau praka rsa masyarakat Lokal Berskala Desa, muncul karena perkembang an Desa dan prakarsa masya rakat Desa Ditugaskan, oleh Pemerintah dan Pemda Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangangan
  • 39. PERENCANAAN KEGIATAN, ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KONDISI SAAT IN: Potensi dan Masalah MASA DEPAN: Kondisi yang Diharapkan MASA LALU: Sejarah Desa dan Kinerja Pembangunan Desa 2017 2018 2019 2020 2021 2022 KESENJANGAN PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa (RPMDesa) AGENDA TAHUNAN • REFLEKSI • RENCANA YANG BAIK • Rumusan masalah jelas dan spesifik. • Rumusan Tujuan dan Sasaran berkaitan langsung dengan pemecahan masalah. • Sasaran bersifat khusus, dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, dan mempunyai jangka waktu • (SMART: Specific, Measureable, Achievable, Reali stic, Time Limit). • Penyusunan rencana dilakukan secara partisipati dengan melibatkan masyarakat • Anggaran disusun dengan memperhitungkan kinerja PELAKSANAAN KEGIATAN
  • 40. AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DILAKSANAKAN APB DESA ADALAH RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAHAN DESA (Pasal 1 angka 10 PP 43 Tahun 2014) 1 Tahun Anggaran 1 Januari sd. 31 Desember AKUNTABEL TRANSPARAN PARTISIPATIF DISELENGGARAKAN TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN
  • 41. BELANJA DESA Pasal 100 UU No.11 /2019 BELANJA MODAL - Bagaimana pencatatanAsetnya? - Apakah ada penambahan Asetdari sumber di luarAPBDesa? BELANJAPEGAWAI BELANJABARANG/JASA BELANJA MODAL BELANJA TAKTERDUGA 70% 30% 1. PENYELENGGARAAN PEMER ITAHAN DESA (termasuk Op erasional Pemerintahan Des a, Insentif RT/RW dan Jamin an Sosial) 2. PEMBANGUNAN DESA 1. PENGHASILAN TETAP K EPALA DESA DAN PERA NGKATNYA 2. TUNJANGAN KEPALA D ESA DAN PERANGKATN YA 3. KEMASYARAKATAN DESA 4. PEMBERDAYAAN MASYARAK AT DESA 3. TUNJANGAN DAN OPER ASIONAL BPD
  • 42. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1 1. PERDES 2. PERKADES OKTOBER- DESEMBER 1. SEKRETARIS DESA 2. KEPALA DESA 3. BPD  MUSY. BPD 4. EVALUASI OLEH PEMKAB/KOTA PEMUBLIKASIAN 2 1. DPA 2. DPPA 3. DPAL 4. BUKU PB. SWADAYA 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 1. KASI/KAUR 2. SEKRETARIS DESA 3. KEPALA DESA 4. KAUR KEUANGAN TPK 1. SWAKELOLA 2. PENYEDIA 3 1. BUKU KAS 2. BUKU PB. BANK 3. BUKU PB. PAJAK TGL 10 BULAN BERJALAN SISKEUDE S 1. KAUR KEUANGAN 2. KEPALA DESA 4 LAPORAN SMS. I  LAPORAN REALISASI ANGGARAN MINGGU II BULAN JULI 1. KAUR KEUANGAN 2. SEKRETARIS DESA 3. KEPALA DESA PEMUBLIKASIAN LAPORAN KONSOLIDASI PEMKAB/KOTA 5 LAPORAN KEUANGAN 1. LRA dan CALK 2. LAP. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN 3. LAPORAN KEGIATAN SEKTORAL AKHIR TA. SD. BULAN MARET PEMUBLIKASIAN 1. SEKRETARIS DESA 2. KEPALA DESA LAPORAN KONSOLIDASI PEMKAB/KOTA PERENCANAAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
  • 43. KAPASITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA REGULASI KEMAMPUAN YANG RESPONSIF DAN ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN REGULASI YANG DINA MIS PEMERINTAH DESA, BPD, LKD, LAD DAN MASYARAKAT PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS PERENCANAAN KEGIATAN (RKP DESA) DAN ANGGARAN (APB DESA), KECUKUPAN ANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN DI DESA KEMAMPUAN MEMETAKAN KEBUTUHAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PRIORITAS TRANSPARAN DAN AKUNTABEL PEMUBLIKASIAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH, PERSONIL DAN ANGGARAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
  • 44. RISK 1. MUSDES RKP DESA  KEBUTUHANATAU KEINGINAN  FORMALITAS ATAU KUALITAS 2. PROSES DI TIAP TAHAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 3. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA PROCESS  PKA DAN TPK 1. KESALAHAN PROSEDUR DAN ADMINISTRASI 2. PENYIMPANGAN ANGGARAN 3. DIMUNGKINKANNYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DESA TERHAMBAT ATAU TERHENTI RISIKO IMPLEMENTASI
  • 49. PERTEMUAN 11 AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH INDRA BASIR, S.E., M.AK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
  • 50. AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DILAKSANAKAN APB DESA ADALAH RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAHAN DESA (Pasal 1 angka 10 PP 43 Tahun 2014) 1 Tahun Anggaran 1 Januari sd. 31 Desember AKUNTABEL TRANSPARAN PARTISIPATIF DISELENGGARAKAN TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN
  • 52. SIKLUS KEUANGAN DESA • RKP Desa Perencanaan • APB Desa Penganggaran • PB/J, Pajak Pelaksanaan • BKU, SPJ dll Penatausahaan • Lap Sem & Tahunan Pelaporan • LKPJ ke BPD Pertanggung jawaban 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER
  • 53. ...
  • 54. Bendahara Desa Bendahara Desa  Unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi Keuangan (Pasal 1 angka 16)  Staf pada urusan Keuangan (Pasal 7 ayat 1) mempunyai Tugas: Menerima, menyimpan dan menyetorkan pendapatan Melakukan Pembayaran. Memungut dan menyetorkan PPh dan Pajak lainnya. Melakukan Pencatatan setiap Penerimaan dan Pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan Uang melalui Laporan Pertanggungjawaban
  • 55. APB DESA • Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. • Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.
  • 56. Struktur APB Desa 1. Pendapatan  PADes; Hasil usaha, hasil aset, swadaya & partisipasi, Gotro & dll PADesa;  Transfer; APBN, APBD  Lain-lainPendapatan Hibah, sumbangan pihak ketiga, Hasil Kerjsama, bantuan Perusahaan. 2. Belanja  Klasifikasi kel.Belanja, Bid : 2.1. Penyelenggaran Pemdes 2.2. Bangdes; 2.3. Kemasyarakatan; 2.4. Pemberdayaan Masy. ; 2.5. Tak terduga.  Bid. dibagi mjd Keg. (RKPD);  Keg. dibagi, jenis belanja : 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang/jasa; 3. Belanja Modal. 3. Pembiayaan  3.1. Penerimaan • 3.1.1 Silpa; • 3.1.2.Pencairan Dana cadangan; • 3.1.3 Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.  3.2. Pengeluaran • 3.2.1.Pembentukan Dana Cadangan; • 3.2.2.Penyertaan Modal. APBDESA
  • 57. PENDAHULUA N ► Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai akar sejarah yang panjang dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. ► Desa telah ada sebelum Negara KesatuanRepublik Indonesia terbentuk. ► Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self- governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. ► Desa dan Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, sertamendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. ► Oleh sebab itu, Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat danpemberdayaan masyarakat di wilayahnya. DESA adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2
  • 58. HUKU M PERMENDAGR I: 1. Permendagri 111 /2014 tentang Pedoma Teknis Peraturan di Desa 2. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa -- Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan KeuanganDesa 3. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; 4. Permendagri 44 /2016 tentang Kewenangan Desa 5. Permendagri 46/2016 tentang Laporan Kepala Desa 6. Permendagri 110/2016 tentang BPD PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dariAPBN PP 22/2015tentang Perubahan I atas PP 60/2014 PM K 1. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 2. PMK Nomor 50/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 3. PMK Nomor 225 /PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 50/pmk.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa 4. PMK Nomor 226 /PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota PP 8/2016 tentang Perubahan II atas PP 60/2014 PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 PP 47/2015tentang Perubahan atas PP 43/2014 UU 6/2014 tentang Desa Permendesa , PDTT 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa2018 Permendesa , PDTT 4 Tahun 2014 tentang BUMDesa
  • 59. 2. Kewenangan Mengatur 3. Kedudukan Keudes 1. TataKelola “Dengan dilahirkannya UU 6 Tahun 2014, selanjutnya Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dengan Permendagri 37Tahun 2007 dicabut dan digantikan dengan Permendagri 113 Tahun2014.”
  • 60. AREA RISIKO DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA • sebagai bagian dari Laporan Kepala Desa (Akhir Bulan Januari setelah akhir TA berkenaan) •Laporan PJ: a) Laporan Ralisasi Pelaksanaan APBDesa. b) Laporan Kekayaan Milik Desa c) Laporan Program Pem dan Pemda ke Desa PERENCANAAN • Konsistensi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa • Tingkat Partisipasi Masyarakat • Kualitas RKP Desa • Informasi Pagu Indikatif ADD dan DD • Harmonisasi Kades & BPD • Evaluasi APB Desa oleh kec • Konsistensi antara kewenangan Desa dan pembiayaan • Pengaturan standar harga di Desa PELAKSANAAN PENATA- USAHAAN • Prinsip swakelola Pengadaan B/J • Kewajiban Perpajakan • Kades ‘Powerfull’ • Masalah lainnya  Bencana alam/ Perampokan/Tipikor • Administrasi pembukuan • Cara peng-SPJ-an • Pencatatan kekayaan desa • Konsep ‘Bel. Modal’ & Bel. Barang/Jasa • Laporan yg hrs dibuat (Sms. I- Minggu I Bulan Juni dan Sms. II- Minggu ke IV Jan) • Tatacara Pelaporan • Publikasi kepada Masyarakat PELAPORAN PTJWBN
  • 61. TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INTERNAL DESA • Sumber-sumber pendapatan Desa yang harus dikelola dalam APBDesa • Proporsi belanja desa 70% : 30% • Kapasitas SDM pengelola keuangan Desa masih terbatas; • tingkat kesulitan geografis tiap desa bervariasi, mulai ringan, sedang dan berat; • ketidak tepatan (sasaran, target, output, kebutuhan besaran anggaran) dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dan anggaran; • Keterbatasan sarana dan prasarana Kantor Desa; dan • Integritas dan mentalitas Kepala Desa dan Perangkat Desa. • Kebutuhan simplifikasi dan sinergitas laporan, terutama DD– laporan yang sederhana, akuntabel, kejelasan data output ) • Makin meningkatnya masalah pelanggaran hukum
  • 62. TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA EKSTERNAL DESA • Integritas dan mentalitas supra Desa; • Kapasitas pemerintah supra Desa yang melaksanakan tugas binwas terbatas; • Binwas yang dilakukan oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Wali Kota masih belum berjalan dengan optimal. • Ketidaktersediaan perbup/perwal terkait kewenangan Desa, pengelolaan keuangan Desa, pengadaan barang/jasa diDesa, pengalokasian DD, pengalokasian ADD,BHPRD. • Pendampingan masih belum optimal; • Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaanDD • Tuntutan Desa (pengaturan Siltap, dan tunjangan) • Implikasi kebijakan pemerintah lainnya (PKTD; SKB Pengawasan bersama DD) • Terbitnya Permendagri20/2018 .
  • 64. Definisi Keuangan Desa Permendagri 113 tahun 2014 dan Permendagri No 20 tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa Tidak ada Perubahan mengenai definisi keuanganDesa
  • 65. Azas Pengelolaan Keuangan Desa 113/2014 › Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. › Pengelolaan keuangan Desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 20/2018 • Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. • APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
  • 66. Pengelola Keuangan Desa Kepala Desa PKPKD SekDes KoordPTPKD KaSie Bendahara PTPKD Kepala Desa PKPKD SekDes KoordPPKD KaUrKeu Bendahara KaUr Pel Keg Angg PPKD KaSie Pel Keg Angg Tata usaha dan umum Perencanaan Pelayanan Pemerintahan Kesejahteraan 113/2014 20/2018
  • 67. › Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan dalam kekayaan milik Desa yang dipisahkan › Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yakniSekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara. KEPALA DESA › Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. › Dalam melaksanakan Kekuasaan PKD, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaanya kepada perangkat Desa selaku PPKD. › Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD Kepada PPKD ditetapkan dengankeputusan Kepala Desa. › PPKD terdiri atas Sekretaris Desa; Kaur dan Kasi; dan Kaur keuangan 113/2014 20/2018
  • 68. Sekretaris Desa 113/2014 › Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa. › Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas: 1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; 3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; 4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan 5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. 20/2018 Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris Desa mempunyai tugas: 1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; 2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; 3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; 5. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan 6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. • Sekretaris Desa juga mempunyai tugas: 1. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, danDPAL; 2. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 3. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
  • 69. Kaur Keuangan dan Bendahara ▪ Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. ▪ Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. ▪ Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut kaur keuangan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa. ▪ Kaur keuangan mempunyai tugas yakni menyusun RAK Desa; dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayarkan,dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 14 113/2014 20/2018
  • 70. Pelaksana 113/2014 › Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. › Kepala Seksi mempunyai tugas: 1. menyusun rencana pelaksanaankegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; 2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yangtelah ditetapkan di dalam APBDesa; 3. melakukan tindakan pengeluaranyang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; 4. mengendalikan pelaksanaankegiatan; 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 20/2018 Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran Kaur dan Kasi mempunyai tugas: 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; 5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;dan 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatansesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. • Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing- masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
  • 71. Pengelolaan Keuangan Desa › Pengelolaan keuangan Desa meliputi: › Perencanaan; › Pelaksanaan; › Penatausahaan; › Pelaporan; dan › Pertanggungjawaban › Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas. › Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. › Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri
  • 74. • Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakanperencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. • Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. • Materi Muatan PerBup/PerWaliKota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat : – Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKPdesa – Prinsip penyusunan APBDes – Kebijakan penyusunanAPBDes – Teknis penyusunanAPBDes – Hal khusus lainnya • Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahanpenyusunan rancangan Peraturan Desa tentangAPB Desa.
  • 75. Pendapatan Asli Desa Pendapatan Desa Transfer • bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; • Alokasi Dana Desa(ADD); • bantuan keuangan dariAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan • bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pendapatan Lain-lain
  • 76. Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Hasil Aset Swadaya, partisipasi dan Gotong royong Lain-lain pendapatan asli desa 113/2014 20/2018 Hasil Usaha Hasil Aset Swadaya, partisipasi dan Gotong royong Lain-lain pendapatan asli desa hasil Bumdes tanah kasdesa antara lain tambatan perahu pasar desa tempat pemandianumum jaringan irigasi hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokalberskala Desa. antara lain antara lain hasil pungutanDesa antara lain antara lain antara lain tenaga, barang yangdinilai dengan uang penerimaan yang berasaldari sumbangan masyarakatDesa antara lain antara lain
  • 77. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Lain- lain 113/2014 20/2018 Pendapatan Lain- lain • Penerimaan dari hasil kerja sama Desa • Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; • Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; • Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; • Bunga bank. Hibah dan Sumbangandari mengikat antara lain pihak ketiga yang tidak lain-lainpendapatan Desayang sah
  • 78. › Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran › Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok: 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa; 3. Pembinaan KemasyarakatanDesa; 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 5. Belanja Tak Terduga. › Belanja Desa, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. › Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang: › penyelenggaraan pemerintahan Desa; › pelaksanaan pembangunanDesa; › pembinaan kemasyarakatanDesa; › pemberdayaan masyarakat Desa; dan › Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa 113/2014 20/2018 Notes : Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. BELANJA DESA
  • 79. BIDANG Sub Bidang: • penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa; • sarana dan prasarana pemerintahan Desa; • administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; • tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; • pertanahan Sub Bidang: • pendidikan; • kesehatan; • pekerjaan umum dan penataan ruang; • kawasan permukiman; • kehutanan dan lingkungan hidup; • perhubungan, komunikasi dan informatika; • energi dan sumber daya mineral; dan • pariwisata; Sub Bidang: • ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat; • kebudayaan dan kegamaan; • kepemudaan dan olah raga • kelembagaan masyarakat Sub Bidang: • kelautan dan perikanan; • pertanian dan peternakan; • peningkatan kapasitas aparatur Desa; • pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; • koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; • dukungan penanaman modal • perdagangan dan perindustrian Sub Bidang: • penanggulanga n bencana; • keadaan darurat; • keadaan mendesak. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
  • 80. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN KEGAMAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KELEMBAGAAN MASYARAKAT 1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** 6. lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* 1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Dea 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat an Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 7. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga* 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 8. lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum,dan 1. Pembinaan Lembaga Adat 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3. Pembinaan PKK 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 5. lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat* BIDANG SUB BIDANG K EGIATAN
  • 81. Kode Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan Sub Bidang Bidang Kegiatan X X 1Penyelenggaraanpemerintahan Desa; 2Pelaksanaan pembangunan Desa; 3 Pembinaan kemasyarakatanDesa; 4 Pemberdayaan masyarakat Desa; 5 Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa XX Sesuai dengan masing-masing Sub bidang 01 …….; 02 ……; …………… 90 91 …. 99 Kegiatan yang dimulai dengan kode 9 adalah kegiatan lain-lain yang menjadi kewenangan Kota/Kabupaten Sesuai dengan masing-masing rincian bidang 1 ……. 2 …… ……………
  • 82. JENIS BELANJA PEGAWAI 113/2014 • Belanja Pegawai; • Belanja Barang dan Jasa; dan • Belanja Modal. 20/2018 • Belanja pegawai; • Belanja barang/jasa; • Belanja modal; dan • Belanja tak terduga.
  • 83. BELANJA Pengeluaran bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD,terdiri dari: • Penghasilan tetap, • Tunjangan, • Penerimaan lain,dan • pembayaran jaminan social (sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan dan kemampuan APB Desa) pengeluaran bagipengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) • operasional pemerintah Desa; • pemeliharaan sarana prasarana Desa • kegiatan sosialisasi/rapat- rapat/pelatihan/bimbinga n teknis; • operasional BPD; • insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan • pemberian barangpada masyarakat/kelompok masyarakat. Pengeluaran pengadaan barang dan/atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambahaset. • Belanja Modal PengadaanTanah • Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat • Belanja Modal Kendaraan • Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman • Belanja Modal Jalan/PrasaranaJalan • Belanja Modal Jembatan • Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan • Belanja Modal Jaringan/Instalasi • Belanja Modal lainnya Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. kriteria: • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; • tidak diharapkan terjadi berulang; dan • berada di luar kendali pemerintah Desa. BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL BELANJA TAK TERDUGA
  • 84. Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. › Penerimaan Pembiayaan, mencakup: › Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; › Pencairan Dana Cadangan; dan › Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. › Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari : › Pembentukan Dana Cadangan;dan › Penyertaan Modal Desa. PEMBIAYAAN DESA › Pembiayaan Desa terdiri atas Penerimaan › Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. › Penerimaan pembiayaan, mencakup pencairan dana cadangan; dan › SiLPA tahun sebelumnya; › › hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. › Pengeluaran Pembiayaan, terdiridari › pembentukan dana cadangan; dan › penyertaan modal. 113/2014 20/2018
  • 85. Kode Klasifikasi Utama, Sub/Jenis, dan Obyek X XX Utama Sub/Jenis Obyek 4 Pendapatan 5 Belanja 6 Pembiayaan Sesuai dengan masing-masing obyek 01 …….; 02 ……; …………… X Sesuaidengan masing-masing Sub/Jenis 1 ……. 2 …… 3 …….
  • 86. Penyusunan PerDes APBD Desa Rancangan PerDes APBDesa BPD Musyawarah BPD OK? Rancangan PerDes APBDesa Rancangan PerkaDes APBDesa Rancangan PerDes APBDesa SekretariatDesa Rancangan PerkaDes APBDesa Rancangan PerDes APBDesa Camat Bupati/ Walikota Pedoman penyusunan RKP Des Rancangan PerDes APBDesa Penyelenggaraan pemerintahan pagu tahunlalu 1 Kepala Desa 2 3 4 5 6a 6b ya tidak 7 8 9 A
  • 87. Penyusunan PerDes APB Desa Kepala Desa Musyawarah BPD BPD PerKaDes APBDesa PerDes APBDesa Media Informasi SK Bupati/ Walikota Pedoman evaluasi Bupati/ Walikota tidak OK? ya 10 >20 hari kerja ya 11a tidak 11b 13b 13a 12 14a 14b 15 A
  • 88. KEPALA DESA ….. (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota) PERATURAN DESA… (Nama Desa) NOMOR … TAHUN … TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN …. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA (Nama Desa), Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....; Mengingat : 1. .....; 2. …..; 3. ……danseterusnya; Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA … (Nama Desa) KEPALA DESA ….. (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota) PERATURAN KEPALA DESA… (Nama Desa) NOMOR … TAHUN … TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA… (Nama Desa), Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor....... Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....., maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran ......; Mengingat : 1. ......; 2. .…..; 3. ……dan seterusnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN ..... Pasal 1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... terdiri dari: 1. Pendapatan Desa Rp……………… Rp……………… Rp……………… Rp……………… a. Pendapatan Asli Desa b. Transfer c. Lain-lain Pendapatan yang sah Jumlah Pendapatan 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa b. Bidang Pembangunan Rp…............... Rp…...............
  • 89. Rancangan APB Desa K O D E R E K E N I N G U R A I A N A N G G A R A N R p . S U M B E R D A N A 1 2 3 4 5 a b c a b 4 P E N D A P A T A N 4 1 P A D e s a 4 2 T r a n s f e r 4 3 P e n d a p a t a n l a i n - l a i n J U M L A H P E N D A P A T A N 5 B E L A N J A 1 P e n y e l e n g g a r a a n P e m e r i n t a h a n D e s a 1 1 P e n y e l e n g g a r a a n B e l a n j a P e n g h a s i l a n T e t a p , T u n j a n g a n d a n O p e r a s i o n a l P e m e r i n t a h a n 1 1 0 1 P e n y e d i a a n P e n g h a s i l a n T e t a p d a n T u n j a n g a n K e p a l a D e s a 1 1 0 1 5 1 B e l a n j a P e g a w a i 1 3 A d m i n i s t r a s i K e p e n d u d u k a n , P e n c a t a t a n S i p i l , S t a t i s t i k d a n K e a r s i p a n 1 3 0 1 P e l a y a n a n a d m i n i s t r a s i u m u m d a n k e p e n d u d u k a n ( S u r a t P e n g a n t a r / P e l a y a n a n K T P , K a r t u K e l u a r g a , d l l ) 1 3 0 1 5 2 B e l a n j a B a r a n g d a n J a s a 2 P e l a k s a n a a n P e m b a n g u n a n D e s a 2 1 P e n d i d i k a n 2 1 0 5 P e m b a n g u n a n / R e h a b i l i t a s i / P e n i n g k a t a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r p u s t a k a a n / T a m a n B a c a a n D e s a / S a n g g a r B e l a j a r 2 1 0 5 5 3 B e l a n j a M o d a l 5 P e n a n g g u l a n g a n B e n c a n a , K e a d a a n D a r u r a t d a n M e n d e s a k 5 1 P e n a n g g u l a n g a n B e n c a n a 5 1 5 4 B e l a n j a T a k T e r d u g a 5 1 K e a d a a n D a r u r a t 5 1 5 4 B e l a n j a T a k T e r d u g a d s t J U M L A H B E L A N J A S U R P L U S / ( D E F I S I T ) 6 P E M B I A Y A A N 6 1 P e n e r i m a a n P e m b i a y a a n 6 2 P e n g e l u a r a n P e m b i a y a a n S E L I S I H P E M B I A Y A A N … … … … … … … , … … … … … … … … K e p a l a D e s a , … … … … … … . ( … … … … … … … … … … … … . . ) A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N B E L A N J A D E S A P E M E R I N T A H D E S A … … … … . . T A H U N A N G G A R A N … … … … .
  • 90. Perubahan Anggaran Perubahan PerKaDes Perubahan PerDes • Pemerintah Desa dapat melakukanperubahan APB Desa apabila terjadi: – penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; – sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; – keadaan yang menyebabkan harus dilakukanpergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan – keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. • Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. • Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetapmempedomani RKP Desa. • Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desaditetapkan. • Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi: – penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; – keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; – kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. • Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
  • 91. Rekening Kas Desa 113/2014 • Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. • Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkanoleh Pemerintah Kabupaten/Kota. • Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlahtertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahdesa • Pengaturan jumlah uang dalam kasdesa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota. 20/2018 • Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaranDesa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. • Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. • Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. • Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. • Bupati/Wali Kota melaporkan daftar rekeningkas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. • Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahDesa. • Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan KeuanganDesa.
  • 92. R E N C A N A K E G I A T A N D A N A N G G A R A N P E R U B A H A N T A H U N A N G G A R A N … … … … … … … … … … … … … … … … … . D E S A : K E C A M A T A N : K A B U P A T E N : P R O V I N S I : K O D E R E K E N I N G U R A I A N S E M U L A M E N J A D I R E N C A N A P E N A R I K A N A N G G A R A N ( R p ) JUMLAH ( R p ) A N G G A R A N A N G G A R A N Jumlah ( R p ) S u m b e r Jumlah ( R p ) S u m b e r J a n F e b M a r A p r M e i J u n J u l A g t S e p O k t N o p D e s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c a b c d 1 P e n y e l e n g g a r a a n P e m e r i n t a h a n D e s a 1 1 P e n y e l e n g g a r a a n B e l a n j a P e n g h a s i l a n T e t a p , T u n j a n g a n d a n O p e r a s i o n a l P e m e r i n t a h a n D e s a 1 1 01 P e n y e d i a a n P e n g h a s i l a n T e t a p d a n T u n j a n g a n K e p a l a D e s a 1 1 01 5 1 B e l a n j a P e g a w a i 1 1 01 5 1 1 P e n g h a s i l a n T e t a p & T u n j a n g a n K e p a l a D e s a 1 1 01 5 1 1 … < R i n c i a n O b y e k B e l a n j a > 1 3 A d m i n i s t r a s i K e p e n d u d u k a n , P e n c a t a t a n S i p i l , S t a t i s t i k d a n 1 3 01 P e l a y a n a n a d m i n i s t r a s i u m u m d a n k e p e n d u d u k a n ( S u r a t P e n g a n t a r / P e l a y a n a n K T P , 1 3 01 5 2 B e l a n j a B a r a n g d a n J a s a 1 3 01 5 2 2 B e l a n j a J a s a H o n o r a r i u m < R i n c i a n O b y e k B e l a n j a > 2 P e l a k s a n a a n P e m b a n g u n a n D e s a 2 1 P e n d i d i k a n 2 1 05 P e m b a n g u n a n / R e h a b i l i t a s i / P e n i n g k a t a n S a r a n a P r a s a r a n a P e r p u s t a k a a n / T a m a n B a c a a n D e s a / S a n g g a r B e l a j a r 2 1 05 5 3 B e l a n j a M o d a l 2 1 05 5 3 4 B e l a n j a M o d a l G e d u n g d a n B a n g u n a n 1 1 05 5 3 4 … < R i n c i a n O b y e k B e l a n j a > 5 P e n a n g g u l a n g a n B e n c a n a , K e a d a a n D a r u r a t d a n M e n d e s a k 5 1 P e n a n g g u l a n g a n B e n c a n a 5 1 00 5 4 P e n a n g g u l a n g a n B e n c a n a 5 1 00 5 4 B e l a n j a T a k T e r d u g a 5 1 00 5 4 0 0 B e l a n j a T a k T e r d u g a 5 1 00 5 4 0 0 0 0 B e l a n j a T a k T e r d u g a … … … . . , … … … … … … … … … … … … K a u r / K a s i … … … … … … … … … … … D i v e r i f i k a s i o l e h : S e k r e t a r i s D e s a , (……………………………………….. ( … … … … … … … … … … … … … … … . ) D i s e t u j u i o l e h : K e p a l a D e s a , ( … … … … … … … … … … … … … … … )
  • 94. › Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. › DPA terdiri atas: › Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan anggaranyang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan › Rencana Kerja Kegiatan Desa, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran. › Rencana Anggaran Biaya (RAB), merinci satuan harga untuk setiapkegiatan › Prosedur: › Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1). › Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. › Kepala Desa menyutujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. DPA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan, RAB dan RAK Des
  • 95. PerDes APBDes KASIE/ KAUR DPAOK DPA Sekretaris Desa Verifikasi KAUR KEUANGAN RKA DesaOK RKADesa Sekretaris Desa RAKDesa DPAOK Prosedur Penyusunan DPA dan RAK Desa DPA RAK Desa 1 DPAKepalaDesa 4 5 3 hari PerKaDes APBDes 6 hari 2 3 15 hari 1 Kepala Desa 4 5 2 Verifikasi 3
  • 97. Rencana Kerja Kegiatan Desa DESA : RENCANA KERJA KEGIATAN DESA* TAHUN : ……………. KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI : : : No Bidang/Sub Bidang/Kegiatan Lokasi Volume Satuan Biaya (Rp) Sasaran Waktu Pelaksanaan Pelaksana Kegiatan Anggaran Tim yang melaksanaka n kegiatan Jumlah laki-laki Perempuan A-RTM Durasi Mulai Selesai Bidang Sub Bidang Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah Per Bidang 1 2 Pembangunan Desa Jumlah Per Bidang 2 3 Pembinaan Kemasyarakatan Jumlah Per Bidang 3 4 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Per Bidang 4 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa Kepala Desa, (..........................) Sekretaris Desa, (..........................)
  • 98. Bidang Sub Bidang Kegiatan Waktu Pelaksanaan : ................................ : ………………………… : ................................ : …………………………. Rincian Pendanaan : NO. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN (Rp.) JUMLAH (Rp.) 1 2 3 4 5 JUMLAH (Rp.) Disetujui Kepala Desa Kaur/Kasi………………… (…………………………….) (………………………….) ……………………, ………………… RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA……………………… KECAMATAN…………………. TAHUN ANGGARAN………………………… Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  • 99. R E N C A N A A N G G A R A N K A S D E S A T A H U N A N G G A R A N … … … … … … … … … … … … … … … … … . D E S A : K E C A M A T A N : K A B U P A T E N : P R O V I N S I : C o n t o h K O D E R E K E N I N G U R A I A N A N G G A R A N ( R p ) P E N E R I M A A N / P E N G E L U A R A N ( R p . ) J U M L A H ( R p ) J a n F e b M a r A p r M e i J u n J u l A g t S e p O k t N o p D e s 1 2 3 4 5 6 a b c a b c d 4 P E N D A P A T A N 4 1 P A D e s a 4 1 1 H a s i l u s a h a 4 1 1 … < O b y e k P e n d a p a t a n > 4 2 T r a n s f e r 4 2 1 D a n a D e s a 4 3 P e n d a p a t a n l a i n - l a i n 4 3 1 P e n e r i m a a n d a r i H a s i l K e r j a s a m a D e s a d e n g a n P i h a k K e t i g a 4 3 1 … . < O b y e k P e n d a p a t a n > d s t … J U M L A H P E N D A P A T A N 5 B E L A N J A 1 P e n y e l e n g g a r a a n P e m e r i n t a h a n D e s a 1 1 P e n y e l e n g g a r a a n B e l a n j a P e n g h a s i l a n T e t a p , T u n j a n g a n d a n O p e r a s i o n a l P e m e r i n t a h a n D e s a 1 1 0 1 P e n y e d i a a n P e n g h a s i l a n T e t a p d a n T u n j a n g a n K e p a l a D e s a 1 1 0 1 5 1 B e l a n j a P e g a w a i 1 1 0 1 5 1 1 P e n g h a s i l a n T e t a p & T u n j a n g a n K e p a l a D e s a 1 1 0 1 5 1 1 … < R i n c i a n O b y e k B e l a n j a > 1 3 A d m i n i s t r a s i K e p e n d u d u k a n , P e n c a t a t a n S i p i l , S t a t i s t i k d a n K e a r s i p a n 1 3 0 1 P e l a y a n a n a d m i n i s t r a s i u m u m d a n k e p e n d u d u k a n ( S u r a t P e n g a n t a r / P e l a y a n a n K T P , K a r t u K e l u a r g a , d l l ) 1 3 0 1 5 2 B e l a n j a B a r a n g d a n J a s a 1 3 0 1 5 2 2 B e l a n j a J a s a H o n o r a r i u m < R i n c i a n O b y e k B e l a n j a > 2 P e l a k s a n a a n P e m b a n g u n a n D e s a J U M L A H B E L A N J A S U R P L U S / ( D E F I S I T ) 6 P E M B I A Y A A N 6 1 P e n e r i m a a n P e m b i a y a a n 6 1 1 S i L P A T a h u n S e b e l u m n y a 6 1 1 1 S i L P A T a h u n S e b e l u m n y a 6 2 P e n g e l u a r a n P e m b i a y a a n 6 2 1 P e m b e n t u k a n D a n a C a d a n g a n 6 2 2 1 P e m b e n t u k a n D a n a C a d a n g a n d s t S E L I S I H P E M B I A Y A A N J u m l a h T o t a l P e n e r i m a a n J u m l a h T o t a l P e n g e l u a r a n S e l i s i h P e n e r i m a a n d a n P e n g e l u a r a n … … … . . , … … … … … … … … … … … … … … … … … K a u r K e u a n g a n , D i v e r i f i k a s i o l e h : S e k r e t a r i s D e s a , ( … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ( … … … … … … … … … … … … … … … . ) D i s e t u j u i o l e h : K e p a l a D e s a , ( … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ) RAK Desa
  • 100. Realisasi Penerimaan (Pasal 65) Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengancara: › disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota; › disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan › disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.
  • 101. Realisasi Pengeluaran › Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatanberdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. › Pelaksanaankegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. › Pelaksanaankegiatandiutamakan melalui swakelola. › Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakatuntukmemperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakatsetempat. › Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapatdilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasayang dianggap mampu. › Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatanpengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.
  • 102. KAUR APBDes PerDes APBDes SPP SekretarisDesa SPP Verifikasi Kepala Desa SPP OK KAUR Keuangan Realisasi Pengeluaran Swakelola Catat dalam BKU, Buku Pembantu Panjar dan Pajak Catat dalambuku pembantu kegiatan Pengguna anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelolatidak lebih dari 10 hari DPA OK SWAKELOLA KaSie/ PerKaDes
  • 103. Realisasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Swakelola KaSie/ KAUR DPA OK PerDes APBDes SekretarisDesa Kepala Desa Catat dalam BKU, Buku Pembantu Panjar dan Pajak Catat dalambuku pembantu kegiatan Pertanggung jawaban Verifikasi Pertanggung jawaban Pertanggung jawaban OK KAUR Keuangan Bila terdapat sisa kas, dikembalikanke kaur keuangan 7 (tujuh)hari Setelah selesai kegiatan PerKaDes APBDes
  • 104. Realisasi Pengeluaran Penyedia Barang PenyediaBarang Penerimaan Barang PerDes APBDes Tagihan PerKaDes APBDes KaSie/ KAUR DPA OK Pernyataan tanggungjawab belanja SPP tagihan Penerimaan Barang SekretarisDesa Pernyataan tanggung jawab belanja Penerimaan barang SPP tagihan Verifikasi Kepala Desa Catat dalam BKU, Buku Pembantu Panjar dan Pajak Pernyataan tanggung jawab belanja KAUR Keuangan tagihan Penerimaan Barang SPP OK Catat dalam Buku Pembantu Kegiatan
  • 105. SPP SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP ) DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ................ Bidang : ………………………………. Sub Bidang : ………………………………. Kegiatan : ………………………………. Waktu Pelaksanaan : ………………………………. No URAIAN PAGU ANGGARAN PENCAIRAN S.D. YG LALU PERMINTAA N SEKARANG JUMLAH SAMPAI SAAT INI SISA DANA (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 JUMLAH ................., …………. 20…. Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa, Kaur/ Kasi…………………. ……………………………… (…………………………………… isetujui untuk dibayarka Telah dibayar lunas Kepala Desa, Kaur Keuangan, ……………………………… (……………………………………
  • 106. LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN Bulan : …………………………………….Tahun :………………… DESA : ……………………….. KECAMATAN : ……………………….. KABUPATEN : ……………………….. PROVINSI KODE REKENING URAIAN OUTPUT SUMBER DANA Rencana Realisasi Sampai Saat ini Dana Desa (Rp) Alokasi Dana Desa (Rp) Lain- Lain (Rp) Bentu k Lain Volume Satuan Anggara n Volume Satuan Anggaran (Rp) Capaia n (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 a b c a b c d Jumlah ……….,…………………… Kaur/Kasi ttd (…………………………) Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
  • 107. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ................ Bidang : ................................ Sub Bidang : ………………………… Kegiatan : .................................. NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH (Rp.) 1 2 3 4 JUMLAH (Rp.) Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ....................., .................................. Kaur/Kasi…………………………………….. (……………………………………………..) Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
  • 108. LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN Bulan : …………………………………….Tahun :………………… DESA : ……………………….. KECAMATAN : ……………………….. KABUPATEN : ……………………….. PROVINSI KODE REKENING URAIAN OUTPUT SUMBER DANA Rencana Realisasi Dana Desa (Rp) Alokasi Dana Desa (Rp) Lain- Lain (Rp) Bentuk Lain Volume Satuan Anggaran (Rp) Volume Satuan Anggaran (Rp) Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 a b c a b c d Jumlah ………….,………………………. Kaur/Kasi ttd Tidak diperlukan (…………………………) Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
  • 109. Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN* TAHUN ANGGARAN ……………………………………………. DESA : …………………………….. KECAMATAN : …………………………….. KABUPATEN : …………………………….. PROVINSI : …………………………….. KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LANJUTAN Anggaran Volume kegiata n Jumlah Anggaran Waktu Penyelesaian Penarikan Anggaran (Rp) 1 2 Jumlah (Rp) Sumber Jumlah (Rp % % Rp. hari Jan Feb Mar Jumlah a b c a b c d ……….., ………………………………… Diverifikasi oleh: Kaur/Kasi………………… Sekretaris Desa, Diperlukan? (……………………………… (……………………………….) Disetujui oleh: Kepala Desa, ……………………………………
  • 110. Buku Pembantu Kegiatan BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DESA……………….. KECAMATAN………………….. TAHUN ANGGARAN…………………………………… No. Tanggal Nomor Bukti Uraian Penerimaan dari Kas Pengeluaran (Rp) Pengembalian ke Kas Desa (Rp) Saldo Kas (Rp.) (Rp) Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya Jumlah Total Penerimaan Total Pengeluaran Total Pengeluaran + SaldoKas …………………..,………………………… Kaur/Kasi………………………………… (…………………………………………..)
  • 112. Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari DD, diutamakan penggunaannya untuk
  • 113. › Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. › Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. › Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. › Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. › Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. › Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: › buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa › buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak › buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar 113/2014 20/2018 Penatausahaan
  • 114. Buku Kas Umum BUKU KAS UMUM DESA …………………… TAHUN ANGGARAN ....................... KECAMATAN : KABUPATEN : PROVINSI : NO TGL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN (Rp) PENGELUARA N (Rp) NOMOR BUKTI JUMLAH PENGELUARAN KUMULATIF (Rp) SALDO (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 a b c a b c d JUMLAH Rp. Rp. Rp. Rp. ……….., ……………………… Diverifikasi oleh: Kaur Keuangan Sekretaris Desa, (………………………………… (……………………………….) Disetujui oleh: Kepala Desa, (………………………………………………)
  • 115. Buku Pembantu Bank BUKU PEMBANTU BANK DESA ……………………KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ......... BULAN BANK CABANG NO. REKENING No. TANGGAL TRANSAKSI URAIAN TRANSAKSI BUKTI TRANSA K SI PEMASUKAN (Rp) PENGELUARAN (Rp) SALDO (Rp) SETORAN BUNGA BANK PENARIKAN PAJAK BIAYA ADM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL TRANSAKSI BULAN INI TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF ……….., …………………… Kaur Keuangan (……………………………… … …
  • 116. Buku Pembantu Pajak BUKU KAS PEMBANTU PAJAK DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ........ No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN (Rp) PENYETORAN (Rp) SALDO (Rp) 1 2 3 4 5 JUMLAH ……….., …………………………. Kaur Keuangan (…………………………………..)
  • 117. Buku Pembantu Panjar BUKU PEMBANTU PANJAR DESA……………….. KECAMATAN………………….. TAHUN ANGGARAN…………………………………… No. Tanggal Nomor Bukti Uraian Penerima Pemberian (Rp) Pertanggung- jawaban Panjar Saldo (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 ……….., …………………………. Kaur Keuangan (…………………………………..)
  • 123. Pelaporan • • Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota berupa: – laporan semester pertama; dan – laporan semester akhir tahun. • Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasiAPBDesa. • Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Julitahun berjalan. • Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. • Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. • Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: • laporan pelaksanaan APB Desa; dan • laporan realisasi kegiatan. • Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggukedua bulan Juli tahun berjalan. • Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan. Pasal 37 – 113/2014 Pasal 68 dan 69 –20/2018
  • 124. Alur Pelaporan pada UU 113/2014 Kepala Desa Laporan Realisasi APBDes Sem.1 Bupati/Walikota Laporan Realisasi APBDes Sem. II Akhir Juli Akhir Januari tahunberikutnya
  • 125. Alur Pelaporan pada UU 20/2018 Camat Bupati/Walikota Konsolidasi Laporan konsolidasi Pelaksanaan APBDes Sem.I Dirjen Bina Pemdes Kepala Desa KaSie/ KAUR Laporan Kegiatan LaporanRealisasi Kegiatan Sem.I LaporanRealisasi APBDes SemI 1 bulan Mingguke 2 Agustus Minggu ke 2 Juli 7 hari setelah Akhir Kegiatan
  • 126. Bentuk Laporan Semester I Pelaksanaan APBDes LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA………….. TAHUN ANGGARAN…………. Contoh KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp) SUMBER DANA 1 2 3 4 5 6 a b c a b c d 4 PENDAPATAN 4 1 PADesa 4 1 1 Hasil usaha 4 1 1 … <Obyek Pendapatan> 4 2 Transfer 4 2 1 Dana Desa 4 3 Pendapatan lain-lain 4 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 4 3 1 …. <Obyek Pendapatan> dst… JUMLAH PENDAPATAN KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp) SUMBER DANA 1 2 3 4 5 6 a b c a b c d 6 PEMBIAYAAN 6 1 Penerimaan Pembiayaan 6 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya 6 1 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya 6 2 Pengeluaran Pembiayaan 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 6 2 2 1 Pembentukan Dana Cadangan dst SELISIH PEMBIAYAAN …………………,……………………… 20….. Kepala Desa, ………………. (………………………………..) KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp) SUMBER DANA 1 2 3 4 5 6 a b c a b c d 5 BELANJA 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1 1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangandan Operasional Pemerintahan Desa 1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa 1 1 01 5 1 1 … <Rincian Obyek Belanja> 1 3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1 3 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll) 1 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1 3 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium <Rincian Obyek Belanja> 2 Pelaksanaan Pembangunan Desa 2 1 Pendidikan 2 1 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar 2 1 05 5 3 Belanja Modal 2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 1 05 5 3 4 … <Rincian Obyek Belanja> 5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak 5 1 Penanggulangan Bencana 5 1 00 5 4 Penanggulangan Bencana 5 1 00 5 4 Belanja Tak Terduga 5 1 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga 5 1 00 5 4 00 00 dst JUMLAH BELANJA SURPLUS /(DEFISIT)
  • 127. Bentuk Laporan Semester I – Laporan Kegiatan LAPORAN REALISASI KEGIATAN PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER* TAHUN ANGGARAN ……………………………………………. DESA : ……………………….. KECAMATAN : ……………………….. KABUPATEN : ……………………….. PROVINSI KODE REKENING URAIAN OUTPUT SUMBER DANA RENCANA REALISASI Dana Desa (Rp) Alokasi Dana Desa (Rp) Lain- Lain (Rp) Bentuk Lain Volume Satuan Anggaran (Rp) Volume Satuan Anggaran (Rp) Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 a b c Jumlah ………….,………………………. Kepala Desa ttd (…………………………)
  • 128. Pasal 70 • Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. • Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. • Peraturan Desa disertai dengan: • laporan keuangan, terdiriatas: • laporan realisasi APB Desa; dan • catatan atas laporan keuangan. • laporan realisasi kegiatan; dan • daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. 113/2014 Pasal 38 • Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. 20/2018 Pertanggungjawaban
  • 129. Pasal 71 • Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahunanggaran. • Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. 113/2014 › Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasipelaksanaan APBDesa dilampiri: • format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; • format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;dan • format Laporan Program Pemerintahdan Pemerintah Daerah yang masukke desa. › Pasal 39 › Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakanbagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan PemerintahanDesa. 20/2018 Pertanggungjawaban
  • 130. Pasal 40 › Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. › Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 41 › Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain. › Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan Pasal 72 › Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. › Informasi paling sedikit memuat: • laporan realisasi APB Desa; • laporan realisasi kegiatan; • kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; • sisa anggaran; dan • alamat pengaduan. 113/2014 20/2018 Pertanggungjawaban
  • 131. Alur Pertanggungjawaban KepalaDesa Laporan Kekayaan Milik Desa Laporan Realisasi Pelak APBDes Laporan Program Pem/Pemda Masuk keDesa Bupati/Walikota Media Informasi 113/2014 20/2018 Laporan Realisasi Kegiatan Laporan Keuangan Laporan Program Pem/Pemda Masuk keDesa KepalaDesa Laporan kegiatan Camat Bupati/Walikota konsolidasi Dirjen Bina Pemdes Laporan Konsolidasi APBDes Sem. I 2 Minggu Mingguke 2 April Tahun Berikutnya 3 bulan setelahThnAnggaran AkhirTahunAnggaran Perdes Perdes KaSie/ KAUR 7 harisetelah AkhirKegiatan
  • 132. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban › Laporan keuangan, terdiriatas: › laporan realisasi APB Desa › catatan atas laporan keuangan. › Laporan realisasi kegiatan › Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. 72
  • 133. Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan LAPORANREALISASI APB DESA PEMERINTAHDESA ABC Kecamatan KLM Kabupaten XYZ TAHUN ANGGARAN 20x1 (Lebih) Ref Anggaran Realisasi / kurang PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa C.2 xxx.xxx xxx.xxx xxx Pendapatan Transfer Dana Desa C.3 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah C.4 xxx.xxx xxx.xxx xxx Alokasi Dana Desa C.5 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bantuan Keuangan Propinsi C.6 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bantuan Keuangan Kabupaten/kota C.7 xxx.xxx xxx.xxx xxx Pendapatan Lain lain C.8 xxx.xxx xxx.xxx xxx JUMLAHPENDAPATAN x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx BELANJA Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa C.9 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C.10 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.11 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa C.12 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan C.13 dan xxx.xxx xxx.xxx xxx Darurat dan Mendesak Desa C15 JUMLAHBELANJA C.14 x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx SURPLUS/(DEFISIT) XX.XXX XX.XXX XX PEMBIAYAAN C.15 Penerimaan Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx Pengeluaran Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx PEMBIAYAANNETTO XX.XXX XX.XXX XX SILPA TAHUN BERJALAN XXX XXX XXX Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa
  • 134. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban - Catatan Atas Laporan Keuangan CatatanAtasLaporan Keuangan PemerintahDesaABC,KecamatanKLM,KabupatenXYZ TahunAnggaran20x1 A. Informasi Umum Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan Keputusan BupatiNo.…………………….Tanggal…………………,saat ini kepengurusan 1. Kepala Desa : XXXXX 2. Sekretaris Desa : YYYYY 3. Bendahara Desa : ZZZZZ KantorPemerintahan Desa beralamat di ………………………….,Desa ABC,Kecamatan KLM, B.DasarPenyajian LaporanKeuangan Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dantelah bersifat definitif. C. Rincian PosLaporan Keuangan 1. Rekonsiliasi SILPAdan Kas SILPAtahun anggaran 20x1 XXX Mutasi PotonganPajak - Saldo Awal Periode Potongan Pajak ygbelumdisetor keKas Negar XXX - Penerimaan Potongan Pajak tahunanggaran berjalan XXX - Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan (XXX) - Saldo AkhirPeriode PotonganPajak ygbelumdisetor keKasNegara Saldo Kasper31Desember 20x1 XXX X.XXX 2. Pendapatan Asli Desa Pendapatan Asli Desa terdiri dari: Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx Pendapatan Asli Desa terdiri dari: a. Hasil Usaha b. Hasil Aset c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong d. Lain-lain PADes yang sah xxx xxx xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Anggaran Realisasi kurang Tahap 1 Tahap 2 xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx Tahap 1 Tahap 2 ……… xxx xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx Tahap 1 Tahap 2 ……… xxx xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 3. Dana Desa Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut: (Lebih)/ xxx.xxx xxx.xxx xxx 4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah 5. Alokasi Dana Desa (ADD) Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut:
  • 135. Proses Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Buku Pembantu BKU Penyusunan Kertas Kerja Laporan Realisasi APBDes Proses penatausahaan MelakukanSummarisasi untuk masing-masing kegiatandan obyekakun Catatan atas laporan keuangan
  • 136. : KLM : XYZ : DEF 4 5 6 7 8 9 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Pembayaran Gaji KaDes 2.000.000 (2.000.000) 3.000.000 Dari Masyarakat 10.000.000 10.000.000 13.000.000 Pembelian ATK 2.250.000 (2.250.000) 10.750.000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.000.000 4.250.000 10.750.000 3 10-Jan-18 4.1.3.01 4 15-Jan-18 1.3.01 5.2.1.01 JUMLAH 1 02-Jan-18 4.1.1.01 2 02-Jan-18 1.1.01 5.1.1.01 NOMOR BUKTI Net SALDO (Rp) 3 1 2 a b c a b c d BUKU KAS UMUM DESA ABC TAHUN ANGGARAN ....................... KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI NO TGL 1 2 KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN (Rp) PENGELUARAN (Rp) Buku Kas Umum
  • 137. X X XX Bidang Sub Bidang Kegiatan 1 Penyelenggaraan pemerintahan Desa; 2Pelaksanaan pembangunan Desa; 3 Pembinaan kemasyarakatan Desa; 4 Pemberdayaan masyarakat Desa; 5 Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa Sesuai dengan masing-masing Sub bidang 01 …….; 02 ……; …………… 90 91 …. 99 Kegiatan yang dimulai dengan kode 9 adalah kegiatan lain-lain yang menjadi kewenangan Kota/Kabupaten Sesuai dengan masing-masing rincian bidang 1 ……. 2 …… …………… Kode Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan
  • 138. 4 Pendapatan 5 Belanja 6 Pembiayaan Sesuai dengan masing-masing obyek 01 …….; 02 ……; …………… Sesuai dengan masing-masing Sub 1 ……. 2 …… 3 ……. X X XX Utama Sub Rincian Obyek X Obyek Sesuai dengan masing-masing Rincian 1 ……. 2 …… 3 ……. Kode Klasifikasi Utama, Sub, Rincian, danObyek
  • 139. Kertas Kerja N o Ko d e Kegiatan N a m a Kegiatan Kode Akun N a m a A k u n Jumlah Key Kegiatan Key A k u n B i d a n g S ub Sub Rincian B i d a n g Utama Key Kegiatan dan A k u n 1 4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes 203.011.000 4.1 4.1.1 2 4.1.1.90 Lain-lain 391.065.000 4.1 4.1.1 3 4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa 446.065.000 4.1 4.1.2 4 4.1.2.02 Tambatan Perahu 622.924.000 4.1 4.1.2 5 4.1.2.03 Pasar Desa 176.515.000 4.1 4.1.2 6 4.1.2.04 Tempat P ema n d ian U m u m 283.660.000 4.1 4.1.2 7 4.1.2.05 Jaringan Irigasi Desa 505.898.000 4.1 4.1.2 8 4.1.2.06 Pelelangan Ikan Milik Desa 864.678.000 4.1 4.1.2 9 4.1.2.07 Kios Milik Desa 445.804.000 4.1 4.1.2 10 4.1.2.08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana O 595.194.000 4.1 4.1.2 11 4.1.2.90 Lain-lain 311.013.000 4.1 4.1.2 12 4.1.3.01 Swadaya, partisipasi dan gotong roy 259.986.000 4.1 4.1.3 13 4.1.3.90 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan G 913.100.000 4.1 4.1.3 14 4.1.4.01 Hasil Pungutan Desa 475.163.000 4.1 4.1.4 15 4.1.4.90 Lain-lain 27.262.000 4.1 4.1.4 16 4.2.1.01 Dana Desa 318.738.000 4.2 4.2.1 17 4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribus 909.256.000 4.2 4.2.2 18 4.2.3.01 Alokasi Dana Desa 628.457.000 4.2 4.2.3 19 4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari A P B D Provi 816.904.000 4.2 4.2.4 20 4.2.4.90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari A P 546.166.000 4.2 4.2.4 21 4.2.5.01 Bantuan Keuangan A P B D Kabupate 876.473.000 4.2 4.2.5 22 4.2.5.90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari A P 774.665.000 4.2 4.2.5 23 4.3.1.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama an 118.267.000 4.3 4.3.1 24 4.3.2.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama D 378.899.000 4.3 4.3.2 25 4.3.3.01 Penerimaan dari Bantuan Perusaha 199.150.000 4.3 4.3.3 26 4.3.4.01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ke 542.684.000 4.3 4.3.4 27 4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-ta 685.442.000 4.3 4.3.5 28 4.3.6.01 Bunga Bank 197.738.000 4.3 4.3.6 29 4.3.9.90 Lain-lain pendapatan Desa yang sah 269.618.000 4.3 4.3.9 Kertas Kerja
  • 140. Kertas Kerja N o Ko d e Kegiatan N a m a Kegiatan Kode Akun N a m a A k u n Jumlah Key Kegiatan K ey A k u n B i d a n g S ub Sub Rincian B i d a n g Utama Key Kegiatan dan A k u n 1 4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes 203.011.000 4.1 4.1.1 2 4.1.1.90 Lain-lain 391.065.000 4.1 4.1.1 3 4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa 446.065.000 4.1 4.1.2 4 4.1.2.02 Tambatan Perahu 622.924.000 4.1 4.1.2 5 4.1.2.03 Pasar Desa 176.515.000 4.1 4.1.2 6 4.1.2.04 Tempat P ema n d ian U m u m 283.660.000 4.1 4.1.2 7 4.1.2.05 Jaringan Irigasi Desa 505.898.000 4.1 4.1.2 8 4.1.2.06 Pelelangan Ikan Milik Desa 864.678.000 4.1 4.1.2 9 4.1.2.07 Kios Milik Desa 445.804.000 4.1 4.1.2 10 4.1.2.08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana O 595.194.000 4.1 4.1.2 11 4.1.2.90 Lain-lain 311.013.000 4.1 4.1.2 12 4.1.3.01 Swadaya, partisipasi dan gotong roy 259.986.000 4.1 4.1.3 13 4.1.3.90 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan G 913.100.000 4.1 4.1.3 14 4.1.4.01 Hasil Pungutan Desa 475.163.000 4.1 4.1.4 15 4.1.4.90 Lain-lain 27.262.000 4.1 4.1.4 16 4.2.1.01 Dana Desa 318.738.000 4.2 4.2.1 17 4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribus 909.256.000 4.2 4.2.2 18 4.2.3.01 Alokasi Dana Desa 628.457.000 4.2 4.2.3 19 4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari A P B D Provi 816.904.000 4.2 4.2.4 20 4.2.4.90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari A P 546.166.000 4.2 4.2.4 21 4.2.5.01 Bantuan Keuangan A P B D Kabupate 876.473.000 4.2 4.2.5 22 4.2.5.90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari A P 774.665.000 4.2 4.2.5 23 4.3.1.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama an 118.267.000 4.3 4.3.1 24 4.3.2.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama D 378.899.000 4.3 4.3.2 25 4.3.3.01 Penerimaan dari Bantuan Perusaha 199.150.000 4.3 4.3.3 26 4.3.4.01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ke 542.684.000 4.3 4.3.4 27 4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-ta 685.442.000 4.3 4.3.5 28 4.3.6.01 Bunga Bank 197.738.000 4.3 4.3.6 29 4.3.9.90 Lain-lain pendapatan Desa yang sah 269.618.000 4.3 4.3.9 Kertas Kerja
  • 141. No Kode Kegiatan Nama Kegiatan Kode Akun Nama Akun Jumlah Key K Bidang egiatan Sub Bidang Key Akun Sub Rincian Utama Key Kegiatan dan Akun 30 1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa 131.994.000 1 1.1 5.1 5.1.1 1.5.1 31 1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa 78.208.000 1 1.1 5.1 5.1.1 1.5.1 32 1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap5.1.1.90 Penerimaan Lain Kepala Desa yang 46.643.000 1 1.1 5.1 5.1.1 1.5.1 33 1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 58.725.000 1 1.1 5.1 5.1.2 1.5.1 34 1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa 76.096.000 1 1.1 5.1 5.1.2 1.5.1 35 1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap5.1.2.90 Penerimaan Lain Perangkat Desa ya 62.268.000 1 1.1 5.1 5.1.2 1.5.1 36 1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial ba 5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 16.066.000 1 1.1 5.1 5.1.3 1.5.1 37 1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial ba 5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 23.547.000 1 1.1 5.1 5.1.3 1.5.1 38 1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial ba 5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala D 84.222.000 1 1.1 5.1 5.1.3 1.5.1 39 1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial ba 5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangka 36.682.000 1 1.1 5.1 5.1.3 1.5.1 40 1.1.04 Penyediaan Operasional Pem 5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kan 94.675.000 1 1.1 5.2 5.2.1 1.5.2 41 1.1.04 Penyediaan Operasional Pem 5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listr 29.153.000 1 1.1 5.2 5.2.1 1.5.2 42 1.1.04 Penyediaan Operasional Pem 5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rum 62.641.000 1 1.1 5.2 5.2.1 1.5.2 43 1.1.04 Penyediaan Operasional Pem 5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Pengg 81.188.000 1 1.1 5.2 5.2.1 1.5.2 44 1.1.04 Penyediaan Operasional Pem 5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu 91.615.000 1 1.1 5.2 5.2.2 1.5.2 45 1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD 40.578.000 1 1.1 5.1 5.1.4 1.5.1 46 1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD 35.840.000 1 1.1 5.1 5.1.4 1.5.1 47 1.1.06 Penyediaan Operasional BPD ( 5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsu 98.550.000 1 1.1 5.2 5.2.1 1.5.2 48 1.2.01 Penyediaan sarana (aset tetap 5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 92.176.000 1 1.2 5.2 5.2.2 1.5.2 49 1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasara5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan 59.312.000 1 1.2 5.2 5.2.6 1.5.2 50 1.2.03 Pembangunan/Rehabilitasi/P 5.3.4.1 Belanja Modal Gedung dan Bangun 59.632.000 1 1.2 5.3 5.3.4 1.5.3 51 1.3.01 Pelayanan administrasi umum 5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kab 19.122.000 1 1.3 5.2 5.2.3 1.5.2 52 1.3.01 Pelayanan administrasi umum 5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabu 96.804.000 1 1.3 5.2 5.2.3 1.5.2 53 2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TP 5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atr 53.604.000 2 2.1 5.2 5.2.1 2.5.2 54 2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TP 5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 59.879.000 2 2.1 5.2 5.2.2 2.5.2 55 2.1.02 Dukungan Penyelenggaraan P 5.2.1.07 Belanja Bahan/Material 84.318.000 2 2.1 5.2 5.2.1 2.5.2 56 2.1.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pen5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan 18.713.000 2 2.1 5.2 5.2.3 2.5.2 57 2.1.04 Pemeliharaan Sarana dan Pras 5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan 51.976.000 2 2.1 5.2 5.2.6 2.5.2 58 2.1.05 Pemeliharaan Sarana dan Pras 5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan 59.640.000 2 2.1 5.2 5.2.6 2.5.2 59 2.1.06 Pembangunan/Rehabilitasi/P 5.3.9.01 Belanja Modal khusus Pendidikan d 37.308.000 2 2.1 5.3 5.3.9 2.5.3 60 2.1.07 Pembangunan/Rehabilitasi/P 5.3.9.01 Belanja Modal khusus Pendidikan d 52.116.000 2 2.1 5.3 5.3.9 2.5.3 61 2.1.08 Pengelolaan Perpustakaan Mil 5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 86.914.000 2 2.1 5.2 5.2.2 2.5.2 62 2.1.09 Pengembangan dan Pembinaa 5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profe 85.416.000 2 2.1 5.2 5.2.2 2.5.2 63 2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi Sis 5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masy 86.475.000 2 2.1 5.2 5.2.7 2.5.2
  • 142. 1 2 3 4 6.1 6.2 Realisasi 6.521.338.000 318.738.000 909.256.000 628.457.000 1.363.070.000 1.651.138.000 2.391.798.000 13.783.795.000 1.475.737.000 676.359.000 236.619.000 87.491.000 - 2.476.206.000 11.307.589.000 78.534.000 124.151.000 (45.617.000) 11.353.206.000 LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA ABC Kecamatan KLM Kabupaten XYZ TAHUN ANGGARAN 20x1 (Lebih) Ref Anggaran Realisasi / kurang PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa C.2 xxx.xxx xxx.xxx xxx Pendapatan Transfer Dana Desa C.3 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah C.4 xxx.xxx xxx.xxx xxx Alokasi Dana Desa C.5 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bantuan Keuangan Propinsi C.6 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bantuan Keuangan Kabupaten/kota C.7 xxx.xxx xxx.xxx xxx Pendapatan Lain lain C.8 xxx.xxx xxx.xxx xxx JUMLAH PENDAPATAN x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx BELANJA Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa C.9 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C.10 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.11 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa C.12 dan C15 xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan C.13 dan xxx.xxx xxx.xxx xxx Darurat dan Mendesak Desa C15 JUMLAH BELANJA C.14 x.xxx.xxx x.xxx.xxx x.xxx SURPLUS/(DEFISIT) XX.XXX XX.XXX XX PEMBIAYAAN C.15 Penerimaan Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx Pengeluaran Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx PEMBIAYAAN NETTO XX.XXX XX.XXX XX SILPA TAHUN BERJALAN XXX XXX XXX Sub Akun 5 Bi d Ran ingciaAnkun Akun 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 Bidang Sub Akun Laporan Realisasi APB Desa
  • 143. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 20x1 Sumber Data Buku danCatatan SILPA Buku Pajak Buku Pajak Buku Pajak Saldo BKUM A. Informasi Umum Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan 1. Kepala Desa : XXXXX 2. Sekretaris Desa : YYYYY 3. Bendahara Desa : ZZZZZ Kantor Pemerintahan Desa beralamat di …………………………., Desa ABC, Kecamatan KLM, B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga C. Rincian Pos Laporan Keuangan 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas SILPA tahun anggaran 20x1 XXX Mutasi Potongan Pajak - Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negar XXX - Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan XXX - Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan (XXX) - Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara Saldo Kas per 31 Desember 20x1 XXX X.XXX Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Catatan Atas Laporan Keuangan
  • 144. SumberData 2. PendapatanAsliDesa Pendapatan AsliDesa terdiridari: Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang PendapatanAsliDesaterdiridari: a.Hasil Usaha xxx.xxx xxx.xxx xxx b.Hasil Aset xxx.xxx xxx.xxx xxx c.Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong xxx.xxx xxx.xxx xxx d.Lain-lain PADes yang sah xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 3.DanaDesa DanaDesamerupakanpenerimaandesayangdiperolehdariAPBN.JumlahpenerimaanDana Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang Tahap 1 xxx.xxx xxx.xxx xxx Tahap 2 xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 4.BagiandarihasilpajakdanRetribusi Daerah PenerimaanDesa yangberasal dari Bagian dari hasil pajakdanRetribusi Daerahadalah Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang Tahap1 xxx.xxx xxx.xxx xxx Tahap2 xxx.xxx xxx.xxx xxx … … … xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Kegiatan Akun 4.1.1 594.076.000 4.1.2 4.251.751.000 4.1.3 1.173.086.000 4.1.4 502.425.000 6.521.338.000 4.2.1 4.2.1 318.738.000 4.2.2 909.256.000
  • 145. 4.3.1 8. Pendapatan Lain-lain Pendapatan lain-lain terdiri dari: Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga xxx.xxx xxx.xxx xxx Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga xxx.xxx xxx.xxx xxx Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx Bunga bank xxx.xxx xxx.xxx xxx Lain-lain pendapatan yang sah xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari: Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang Belanja Pegawai xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dar i: Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 118.267.000 4.3.2 378.899.000 4.3.3 199.150.000 4.3.4 542.684.000 4.3.5 685.442.000 4.3.6 197.738.000 4.3.9 269.618.000 2.391.798.000 1 5.1 1.5.1 690.869.000 1 5.2 1.5.2 725.236.000 1 5.3 1.5.3 59.632.000 1.475.737.000 2 5.2 2.5.2 586.935.000 2 5.3 2.5.3 89.424.000 676.359.000
  • 146. 5.1.1 14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx Tunjangan BPD xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Kantor xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Jasa Honorarium xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Operasional Aparatur Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Jasa Sewa xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Operasional Perkantoran xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Pemeliharaan xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Tanah xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal Kendaraan xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal Jalan xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal Jembatan xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainas xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal Jaringan/Instalasi xxx.xxx xxx.xxx xxx Belanja Modal lainnya xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 256.845.000 5.1.2 197.089.000 5.1.3 160.517.000 5.1.4 76.418.000 690.869.000 5.2.1 591.620.000 5.2.2 416.000.000 5.2.3 134.639.000 5.2.4 - 5.2.5 - 5.2.6 170.928.000 5.2.7 86.475.000 - 1.399.662.000 5.3.1 - 5.3.2 - 5.3.3 - 5.3.4 296.251.000 5.3.5 - 5.3.6 - 5.3.7 - 5.3.8 - 5.3.9 89.424.000 385.675.000
  • 147. 1.1 15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja xxx.xxx xxx.xxx xxx Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana xxx.xxx xxx.xxx xxx Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan, xxx.xxx xxx.xxx xxx Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, xxx.xxx xxx.xxx xxx Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan xxx.xxx xxx.xxx xxx Sub Bidang Kesehatan xxx.xxx xxx.xxx xxx Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan xxx.xxx xxx.xxx xxx Ruang Sub Bidang Kawasan Permukiman xxx.xxx xxx.xxx xxx Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup xxx.xxx xxx.xxx xxx Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan xxx.xxx xxx.xxx xxx Informatika Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral xxx.xxx xxx.xxx xxx Sub Bidang Pariwisata xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, xxx.xxx xxx.xxx xxx dan Pelindungan Masyarakat Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan xxx.xxx xxx.xxx xxx Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga xxx.xxx xxx.xxx xxx Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 1.148.691.000 1.2 211.120.000 1.3 115.926.000 1.4 - 1.5 - 1.475.737.000 2.1 676.359.000 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 - 676.359.000 3.1 236.619.000 3.2 - 3.3 - 3.4 - 236.619.000
  • 148. 6.1 16. Pembiayaan Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut: Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang Penerimaan Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx Pengeluaran Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Penerimaan Pembiayaan terdiri dari: 1. SILPA tahun anggaran sebelumnya xxx.xxx xxx.xxx xxx 2. Pencairan Dana Cadangan xxx.xxx xxx.xxx xxx 3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari: 1. Pembentukan Dana Cadangan xxx.xxx xxx.xxx xxx 2. Penyertaan Modal Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx xxx.xxx xxx.xxx xxx 78.534.000 6.2 124.151.000 (45.617.000) 6.1.1 78.534.000 6.1.2 - 6.1.3 - 78.534.000 6.2.1 54.005.000 6.2.2 70.146.000 124.151.000