Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PPT Mapel Akuntansi Pemerintah Daerah Kelas XI Pertemuan ke 1.pptx
Similar to PPT Mapel Akuntansi Pemerintah Daerah Kelas XI Pertemuan ke 1.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PPT Mapel Akuntansi Pemerintah Daerah Kelas XI Pertemuan ke 1.pptx
- 1. PENILAIAN Perilaku 5% Catatan 5% Tugas Harian 25% Ulangan 25% Ujian Semester 40%
- 2. Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Ruang Lingkup Keuangan Daerah 2. Asas Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Pihak-Pihak yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah 9/3/20XX Pertemuan Pertama 2
- 3. Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Keuangan daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut 9/3/20XX Pertemuan Pertama 3
- 4. Ruang Lingkup Keuangan Daerah a. Hak daerah untuk memungut pajak/retribusi daerah serta peminjaman b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga c. Penerimaan daerah d. Pengeluaran daerah e. Kekayaan yang dimiliki negara f. Kekayaan yang dikuasai negara 9/3/20XX Presentation Title 4 Kekayaan yang dikuasai negara Pemerintah sebagai regulator Dimiliki swasta namun di atur oleh pemerintah Contoh Bumi, Air, Kekayaan alam yang terkandung didalamnya Kekayaan yang dimiliki negara Pemerintah sebagai eksekutor Kekayaan yang tidak dipisahkan Contoh dibeli melalui APBN/APBD Kekayaan yang dipisahkan Contoh BUMN/D, non BUMN/D (sebagai regulator dan eksekutor)
- 5. Asas Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 1. Tertib 2. Taat 3. Efektif 4. Efisien 5. Ekonomis 6. Transparan 7. Bertanggungjawab 8. Keadilan 9. Kepatuhan 10. Manfaat untuk masyarakat 5 Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan Berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengancara membandingkan keluaran dengan hasil Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah Pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah Prinsip keterbukaan yang memungkian masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah Mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan yg telah ditetapkan Keseimbangan distribusi: 1. Kewenangan dan pendanaanya 2. Hak dan Kewajiban Berdasarkan pertimbanhan objektif Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional Bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat
- 6. Pihak pihak yang berperan dalam pengelolaan Keuangan Daerah a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah b. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah c. Satuan Kerja Perangkat Daerah 6 Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah (Kepala Daerah) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) (Kepala BPKAD) Pengguna Anggaran / PA (Kepala SKPD) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekretaris Daerah)
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 7 Dibahas dan disetujui Pemerintah Daerah dan DPRD Disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah Dan kemampuan pendapatan daerah Berpedoman pada RKPD dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi Ditetapkan dengan PERDA Asas Umum Penyelenggaraan APBD
- 8. 8
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) • Pendapatan Asli Daerah • Transfer Pendapatan Lain-lain Pendapatan Desa • Penyelenggaraan Pemerintah Desa • Pelaksanaan Pembangunan Desa • Pembinaan Kemasyarakatan Desa • Pemberdayaan Masyarakat Desa • Belanja Tak Terduga Belanja Desa • Penerimaan Pembiayaan • Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan
- 10. • Ada beberapa masalah yang secara realita masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara saat ini. SEBUTKAN DAN JELASKAN PERMASALAHANNYA !? 9/3/20XX Presentation Title 10 Literasi • Cari tau tentang Good Governance! Jelaskan perkembangan penerapannya di Indonesia!
- 12. Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta Tujuan Sumber Pendanaan Pertanggungjawaban Struktur Organisasi Karakteristik Anggaran Sistem Akuntansi Non Profit Motive Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/D, Penjualan Aset Negara dll Masyarakat dan Parlemen Birokratis, kaku dan hierarkis Terbuka untuk publik Cash and Accrual Accounting Profit Motive Pembiayaan Internal Pembiayan dan Eksternal Pemegang saham dan kreditor Fleksibel, datar, pyramid, lintas fungsional dsb Tertutup untuk publik Accrual Accounting Sektor Publik Sektor Swasta * Cash basis untuk LRA, Accrual Basis untuk Laporan Operasional
- 13. Prinsip Akuntansi Pemerintahan 13 a. Basis Akuntansi b. Prinsip Nilai Historis c. Prinsip Realisasi d. Prinsip Substansi mengungguli bentuk formal e. Prinsip Pengungkapan Lengkap f. Prinsip Periodisitas g. Prinsip Konsistensi h. Prinsip Penyajian Wajar Basis Akuntansi merupakan prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi diakui untuk tujuan laporan keuangan Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar pada saat tersebut atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh asset tersebut Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban tersebut di masa yang akan datang Dalam akuntansi komersial digunakan prinsip penandingan atara biaya dengan pendapatan Dalam akuntansi pemerintah menggunakan prinsip realisasi, pendapatan dipakai untuk membayar hutang dan belanja yang telah dianggarkan Contoh prinsip substance over form, jika si A membeli sebidang tanah, telah melunasi dengan bukti transfer/pembayaran,maka tanah tersebut secara substansi telah milik si A walaupun secara formal belum ada akta jual beli. Idealnya, tidak terjadi time lag antara penyelesaian substansi transaksi dengan pemenuhan formalitas Laporan Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, yaitu laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan perlu dibagi menjadi periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama digunakan tahunan, namun bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan Perlakukan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan Ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu
- 14. Asas Akuntansi Pemerintahan 14 a.Basis Kas b.Asas Universalitas c.Asas Bruto d.Dana Umum pendapatan diakui pada saat dibukukan pada kas daerah dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas daerah yakni semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran setiap penerimaan dicatat seluruhnya dalam pos penerimaan denganjumlah kotor, tidak dikurangkan dari pengeluaran, sehingga informasi total penerimaan dan total pengeluaran akan selalu tersedia unit pengelola APBD merupakan entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran daerah, termasuk aset, hutang dan ekuitas dana
- 15. Sistem Pembukuan Akuntansi Pemerintah 15 a. Pencatatan Single Entry Sebelum ada UU NO 17 Tahun 2003, sistem pembukuan masih menggunakan Cash Basis. Contoh : • Buku Kas Umum (BKU) • Buku Pembantu Kas Tunai • Buku Bank • Buku Pengawasan Dana Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) • Buku Pembantu Pengawasan Kredit (MAK) • Buku Persekot • Buku Pungutan dan penyetroan pajak • Laporan Keadaan Kas (LKK) • Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) • Dll b. Pencatatan Double Entry c. Pencatatan Triple Entry
- 16. Persamaan Dasar Akuntansi Daerah 16 a. Aset b. Kewajiban c. Ekuitas d. Pendapatan e. Belanja f. Penerimaan pembiayaan g. Pengeluaran Pembiayaan NERACA ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN – BELANJA = SURPLUS ATAU DEFISIT
- 17. 17 Ekuitas Dana Pemerintah dibagi menjadi 3 kelompok : a.Ekuitas Dana Lancar b.Ekuitas Dana Investasi c. Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana Lancar Selisih antara aset lancer dengan kewajiban jangka pendek, meliputi: 1) Kas di bendahara Penerimaan 2) Kas di Bendahara Pengeluaran 3) Piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah 4) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang 5) Persediaan (dalam rangka operasional) Ekuitas Dana Investasi Kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dakam kekayaan berjangka Panjang. 1. Jumlah investasi jangka Panjang 2. Aset Tetap 3. Aset lainnya dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang Ekuitas Dana Cadangan Kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang- undangan.
- 18. 18 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Operasional 3. Neraca 4. Laporan Perubahan Ekuitas
- 19. 19 Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran : Pendaptan LRA Belanja Transfer Surplus/Defisit LRA Pembiayaan Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran Semua penerima Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar Kembali
- 20. 20 Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran : Pendaptan LRA Belanja Transfer Surplus/Defisit LRA Pembiayaan Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh pemerintah
- 21. 21 Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran : Pendaptan LRA Belanja Transfer Pengeluaran Surplus/Defisit LRA Pembiayaan Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- 22. 22 Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran : Pendaptan LRA Belanja Transfer Pengeluaran Surplus/Defisit LRA Pembiayaan Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
- 23. 23 Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran : Pendaptan LRA Belanja Transfer Pengeluaran Surplus/Defisit LRA Pembiayaan Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran Setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali
- 24. 24 Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran : Pendaptan LRA Belanja Transfer Pengeluaran Surplus/Defisit LRA Pembiayaan Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode
- 25. 25 Laporan Operasional Penggunaan Laporan Keuangan dapat menggunakan Laporan Operasional untuk memperoleh informasi : 1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas untuk menjalankan pelayanan 2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi 3. Memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas dalam periode mendatang 4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)
- 26. 26 Neraca Secara garis besar tentang jenis-jenis aset, keajiban dan ekuitas serta pengakuan pengukurannya pada neraca meliputi : 1. Harta (asets) yaitu sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 2. Kewajiban pemerintah, yaitu utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan pengeluaran sumber daya ekonomi pemerintah 3. Ekuitas yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
- 27. 27 Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
- 28. 28 Jelaskan perbedaan Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi !
- 29. Studi Kasus 1 29 Kabupaten Subur Makmur, pada tahun 2017 pertama kali mengadakan inventarisasi dihasilkan data sebagai berikut : 1. Kas di Kas Daerah Rp 312.500.000,- 2. Persediaan Rp 125.000.000,- 3. Aset Tetap Rp 187.500.000,- 4. Dana Cadangan Rp 62.500.000,- 5. Hutang Jangka Pendek Rp 75.000.000,- 6. Hutang Jangka Panjang Rp 156.250.000,- Berdasarkan data diatas, anda diminta membuat Persamaa Dasar Akuntansi Pemerintah berdasarkan inventarisasi yang dilakukan oleh Kabupaten Subur Makmur
- 30. Konsep Dasar Akuntansi 1. Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta 3. Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintah 4. Tujuan dan Peran Laporan Keuangan 5. Jenis Laporan Keuangan