Dokumen tersebut membahas tentang obligasi daerah (municipal bonds) sebagai salah satu instrumen pembiayaan pemerintah daerah. Municipal bonds diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiaya proyek pembangunan dengan jaminan penerimaan proyek. Dokumen tersebut juga menjelaskan struktur penerbitan municipal bonds melalui BUMD dan perusahaan khusus serta ketentuan hukum dan tantangan yang dihadapi.

1. Municipal Bond
As Financial resource

2. Apakah Obligasi ?
 Obligasi pada prinsipnya merupakan surat
hutang kepada pihak lain, baik badan
maupun perseorangan, dari dalam
maupun luar negeri. Pihak penjual akan
memberikan kompensasi berupa bunga
obligasi pada kurun waktu tertentu, yang
biasanya jangka panjang, kepada pemilik
(pembeli) obligasi tersebut.

3. Municipal Bond ?
 Obligasi daerah (municipal bonds) merupakan salah satu bentuk pinjaman
jangka panjang pemerintah, baik dari pusat maupun daerah kepada
masyarakat ( public offering ) maupun kepada investor terbatas ( limited
investor)
 Penjualan obligasi sebenarnya memiliki dua aspek penting, yaitu aspek
politis dan ekonomis. Aspek politis berupa adanya keterlibatan langsung
dari masyarakat untuk ikut membantu pemerintah dalam mencari sumber-
sumber penerimaan daerah untuk proses pembangunan. Berarti diperlukan
adanya jiwa nasionalisme bagi masyarakat.
 Dari aspek ekonomi dapat dijelaskan bahwa akan terjadi multiplier effect,
yaitu adanya pelipatgandaan manfaat ekonomi sebagai dampak dari
belanja pemerintah dari dana penjualan obligasi di dalam negeri, sehingga
akan meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri.
 Di sisi lain, obligasi juga dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen
kebijakan ekonomi oleh pemerintah.

4. Ketentuan Mengenai Municipal
Bond
 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara,
 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 49 perihal
batasan pinjaman,
 PP 54/2005 tentang Pinjaman Daerah
 KMKRI No. 35/ KMK.07/ 2003 tentang
Perencanaan, Pelaksanaan / Penatausahaan,
penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah
Kepada Daerah

5. Persyaratan kapasitas fiskal
 Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman
yang akanditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah
penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
 Rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk
mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage
Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5;
 Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian
pinjaman yang berasal dari Pemerintah; dan
 Mendapatkan persetujuan DPRD

6. Jenis Municipal Bond
 Obligasi daerah berdasarkan jenis pinjaman atas
pengembalian hutang pokok dan bunganya meliputi :
 Obligasi Umum ( General Bond) yaitu obligasi yang ditertibkan
oleh pemerintah daerah untuk membiayai investasi dengan
jaminan atas pembayaran kembali utang pokok dan bunganya
dan seluruh penerimaan pemerintah daerah tanpa transfer
( full faith and credit local government).
 Obligasi Pendapatan ( Revenue Bond) yaitu obligasi yang
diterbitkan oleh institusi pemerintah daerah atau BUMD untuk
membiayai suatu proyek tertentu. Jaminan pembayaran kembali
hutang pokok dan bunganya akan berasal dari penerimaan
proyek tersebut
 Obligasi Barelled atau Hybrid Obligation yaitu obligasi yang
diterbitkan oleh institusi pemerintah daerah atau BUMD untuk
membiayai suatu proyek tertentu. Jaminan pembayaran kembali
hutang pokok dan bunganya akan berasal dari penerimaan
daerah dan penerimaan proyek tersebut.

7. Philosopy
 Syarat pinjaman hendaknya dengan bunga
lunak dan ada masa tenggang
 Tujuan pinjaman, hendaknya mempunyai
multiplier effect yang besar dan cost recovery
 Sumber dana pinjaman dari pihak lain yang
tidak mempunyai persyaratan politik
 Tata cara pengesahan pinjaman tidak berbelit-
belit, sehingga akan mengakibatkan biaya
yang mahal/ kebocoran yang mengakibatkan
kerugian bagi peminjam
 Pengawasan yang efektif dan efisien.

8. Kendala
 Bila melihat dari PP 54/2005 maka tidaklah
mudah bagi PEMDA untuk menerbitkan
Municipal Bond sebagai financial resource untuk
alternatif pembiayaan pembangunan Daerah.
Hal ini khusus disebabkan oleh sebagai berikut ;
 Ketentuan mengenai kapasitas fiskal daerah
 Ketentuan larangan mendapatkan dana dari Luar
negeri
 Ketentuan harus mengikuti ketentuan Bapepam
tentang penerbitan efek
 Biaya penerbitan ( cost of fund ) yang mahal.

9. Solusi
 Municipal Bond dalam bentuk revenue bond ( yang
dikeluarkan oleh BUMD) , yang tidak ada kaitannya
dengan APBD
 Limited offering ( non public offering) ,sehingga tidak
perlu izin Bapepam.
 Set Up SPC ( special propose Company ) / offshore
company sebagai mandatory untuk deal dengan foreign
investor dan set up escrow agent ( asset management
company dalam negeri ) sebagai channeling untuk
agent membeli Revenue Bond , sehingga terhindar dari
ketentuan larangan deal dengan sumber dana luar
negeri ( asing )

10. Structure Penerbitan
REVENUE BOND
 BUMD
 Asset Management ( Dalam negeri)
 Project Management consultant
 Engineering Contracting Procurement
(EPC) atau main contractor
 Financial Consultant
 Escrow agent ( Bank dalam negeri)

11. Legalitas
 BUMD : Perda dalam rangka penerbitan
Municap Bond /revenue bond.
 Penunjukan Channeling agent kepada Asset
Management Company ( manage account)
 Penunjukan Project Management consultant
 Penunjukan Main contractor
 Penunjukan Financial Consultant
 Penunjukan escrow agent ( bank )

12. BUMD
 Mempersiapkan rencana dasar
pembangunan infrastructure yang
mempunyai basis revenue
 Melakukan presentasi kepada DPRD dalam
rangka mendapatkan PERDA
 Membentuk team project untuk koordinasi
dengan dinas terkait ditingkat kabupatan
maupun Provinsi

13. Asset Management ( Dalam negeri
 Underwriting ( non full commitment :underlying
transaction and fund structure )
 Menyiapkan Document compliance as receiving
fund from offshore
 Sebagai escrow agent untuk cost of fund dalam
rangka raising fund against revenue bond
 Custody agent
 Manage account

14. Project Management consultant
 Feasibility Study
 Designed engineering
 Detail engineering
 Value engineering
 Risk Management
 Supervision

15. (EPC) atau main contractor
- Civil and structure
- Pengadaan
- Pembangunan

16. Financial Consultant
 Financial structure
 Financial engineering
 Financial settlement
 Arrangement
 Financial resource

17. NETWORK OF OVER 650 SOURCES
Institutional
Lenders
350 + Private Investors 150 + Financing
Partners
150 +
Investment Funds 125 Investment &
Hedge Funds
50 Collateral
Instrument
Suppliers
75
Consortiums 75 Consortiums 25 Programs 50
Banks 150 Corporations 75 Banks 25
Financial resource

18. Scheme
Funding
BUMD
GME
Fund
Manager Guarantor
Trust
company
Investment
Bank
Revenue Bond
Investment
Consortium
SPC offshore
EPC Local A M Consultant Land acquisition
Final Contract
Bank
BUMD

19. TERM SHEET (1)
 Revenue Bond SWAP GLOBAL BOND
 Origin fund : Limited Offering. ( Max 12 investor ).
 Range : $10 M - $2.0 Billion +.
 Duration : 10 Year Loan Up to 24 Month Deferment structured
into Loan as Reserve)
 Cost of fund : 7% closing costs paid from Loan
 This Interest : Libor +1 %

20. Term Sheet (2)
 Currency : USD
 Cost of fund : 1%
 Scheme : Private placement. ( 144 SEC Act)
 TERM: Revenue Bond sebagai underlying untuk
penerbitan SBLC sebagai jaminam pinjaman
untuk leverage account.
 Non Recourse