APBN dan APBD merupakan dokumen penganggaran pemerintah yang menjelaskan rencana pendapatan dan pengeluaran negara/daerah untuk satu tahun. APBN dan APBD memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sumber pendapatan negara dan daerah, serta penyusunan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan keuangan daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa kolonial hingga era reformasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan ordonasi pada masa Hindia Belanda, perubahan sistem keuangan daerah pada masa kemerdekaan, dan pengaturan keuangan daerah melalui undang-undang baru pada era reformasi seperti UU No. 22 Tahun
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber penerimaan negara dan daerah, termasuk sumber daya alam, pajak, retribusi, hasil usaha BUMN dan BUMD, serta pinjaman. Penerimaan negara dan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
APBN dan APBD merupakan dokumen penganggaran pemerintah yang menjelaskan rencana pendapatan dan pengeluaran negara/daerah untuk satu tahun. APBN dan APBD memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sumber pendapatan negara dan daerah, serta penyusunan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan keuangan daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa kolonial hingga era reformasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan ordonasi pada masa Hindia Belanda, perubahan sistem keuangan daerah pada masa kemerdekaan, dan pengaturan keuangan daerah melalui undang-undang baru pada era reformasi seperti UU No. 22 Tahun
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber penerimaan negara dan daerah, termasuk sumber daya alam, pajak, retribusi, hasil usaha BUMN dan BUMD, serta pinjaman. Penerimaan negara dan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan pendapatan daerah di Indonesia. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai masalah dan solusi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Teks tersebut menjelaskan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum dan Khusus, serta jenis-jenis belanja langsung dan tidak langsung seperti belanja pegawai, bunga, subsidi, dan hibah.
Dokumen tersebut membahas tentang penerimaan pemerintah dan pinjaman luar negeri. Penerimaan pemerintah berasal dari pajak dan non pajak, sedangkan pinjaman luar negeri merupakan salah satu sumber pendanaan alternatif bagi negara berkembang untuk membiayai pembangunan nasional.
Sumber pandapatan dan pengeluaran DaerahZidni Ilma K.
Dokumen tersebut membahas sumber pendapatan dan pengeluaran daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, alokasi umum, dan alokasi khusus. Pengeluaran daerah terdiri atas belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pengel
Peraturan Pemerintah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengaturan pejabat pengelola keuangan daerah, pengaturan pendapatan dan belanja daerah, serta pembentukan tim anggaran pemerintah daerah."
[Ringkasan]
Dokumen ini merupakan ringkasan pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Terdiri dari ringkasan pendapatan dan belanja, serta rencana pelaksanaan anggaran per triwulan. Tidak terdapat pendapatan, dengan total belanja sebesar Rp10,477 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp2,747 miliar dan belanja langsung Rp7,730 miliar.
UU No. 28-2009 mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. UU ini menetapkan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. UU ini juga mengatur tentang larangan pemungutan pajak selain jenis yang ditetapkan, sanksi untuk pelanggaran, serta pengawasan dan pembatalan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan anggaran pemerintah daerah yang berkelanjutan secara finansial dengan menitikberatkan pada strategi untuk menghadapi tantangan pandemi Covid-19, termasuk melibatkan masyarakat, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan perencanaan aset dan anggaran jangka panjang."
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan pendapatan daerah di Indonesia. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai masalah dan solusi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Teks tersebut menjelaskan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum dan Khusus, serta jenis-jenis belanja langsung dan tidak langsung seperti belanja pegawai, bunga, subsidi, dan hibah.
Dokumen tersebut membahas tentang penerimaan pemerintah dan pinjaman luar negeri. Penerimaan pemerintah berasal dari pajak dan non pajak, sedangkan pinjaman luar negeri merupakan salah satu sumber pendanaan alternatif bagi negara berkembang untuk membiayai pembangunan nasional.
Sumber pandapatan dan pengeluaran DaerahZidni Ilma K.
Dokumen tersebut membahas sumber pendapatan dan pengeluaran daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, alokasi umum, dan alokasi khusus. Pengeluaran daerah terdiri atas belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pengel
Peraturan Pemerintah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengaturan pejabat pengelola keuangan daerah, pengaturan pendapatan dan belanja daerah, serta pembentukan tim anggaran pemerintah daerah."
[Ringkasan]
Dokumen ini merupakan ringkasan pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Terdiri dari ringkasan pendapatan dan belanja, serta rencana pelaksanaan anggaran per triwulan. Tidak terdapat pendapatan, dengan total belanja sebesar Rp10,477 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp2,747 miliar dan belanja langsung Rp7,730 miliar.
UU No. 28-2009 mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. UU ini menetapkan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. UU ini juga mengatur tentang larangan pemungutan pajak selain jenis yang ditetapkan, sanksi untuk pelanggaran, serta pengawasan dan pembatalan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan anggaran pemerintah daerah yang berkelanjutan secara finansial dengan menitikberatkan pada strategi untuk menghadapi tantangan pandemi Covid-19, termasuk melibatkan masyarakat, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan perencanaan aset dan anggaran jangka panjang."
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar ekonomi publik dan peran pemerintah dalam perekonomian. Secara ringkas, ekonomi publik mempelajari aktivitas pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik serta alternatif pendanaannya, seperti pajak dan pinjaman. Pemerintah juga berperan dalam alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi perekonomian.
The document provides templates and styles for creating PowerPoint presentations. It includes templates for infographic, portfolio, timeline and simple slide styles. The templates are designed to be easily customizable with colors, photos and text. They aim to help users create professionally designed presentations quickly and easily.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
2. Sumber Penerimaan APBN
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Penerimaan yang sah
PRESENTATION TITLE 2
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Bersumber dari:
1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang di
pisahkan
4. Lain lain PAD yang sah
PRESENTATION TITLE 3
4. Pajak Daerah
Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/kota Retribusi
• Pajak Kendaraan
Bermotor dan
kendaraan diatas Air,
• Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
(BBNKB) dan kendaraan
diatas air,
• Pajak bahan bakar
kendaraan bermotor
• pajak pengambilan dan
pemanfaatan air bawah
tanah dan air
Permukaan.
• Pajak Hotel
• pajak Restoran
• pajak reklame
• pajak penerangan jalan
• pajak pengambilan
bahan galian golongan
C
• pajak parkir
• retribusi jalan umum
• retribusi jasa usaha
• retribusi perijinan
tertentu.
5. Dana Perimbangan
a. bagian daerah dari pajak penghasilan perseorangan, pbb, bea
perolehan Hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dasi
SDA
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Desentralisasi Fiskal
Jenis Pajak PemerintahPusat PemerintahDaerah Kabupaten/kota
Pajak Penghasilan Perorangan 80% 20%
PBB 10% 90% Pemerintah pusat
BPHTB 20% 80%
Pemerintah pusat
5
6. Struktur Penerimaan APBD
6
Kategori Penerimaan Pusat
Alokasi Penerimaan Daerah
Total
Provinsi
ybs
Kab/Kota
ybs
Kab/ Kota
Lain dlm
prop ybs
prop.se-
indonesia
kab/kota
se-
Indonesia
PAD Provinsi 0%
PAD Kab/Kota 0% 100%
PPh Perseorangan 80% 20% 100%
PBB 10% 90% 16,2% 64,8% 65%
BPHTB 20% 80% 16% 64% 20%
SDA-Kehutanan
- IHPH 20% 80% 16% 64%
32%
-PSDH 20% 80% 16% 32%
SDA- Pert. Umum
- IT 20% 80% 16% 64%
- IEIE 20% 80% 16% 32%
SDA-Perikanan
- PPP+PHP 20% 80% 80%
SDA Minyak 85% 15% 3% 6% 6%
SDA Gas Alam 70% 30% 6% 12% 12%
PDN Netto Dalam APBN 75% (max)
25% (min)
untuk DAU
2,5%(min)
sesuai
Bobot
2,5%(min)
sesuai
Bobot
8. DAU( Dana alokasi umum)
DAU diberikan kepada Daerah sekurang-kurangnya 25% dari PDN dalam APBN
DAU untuk Provinsi 10% dan Kabupaten/kota 90%
DAU ini untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antar daerah.
Pembagian DAU harus memperhatikan:
1. Potensi Daerah (PAD,PBB, BPHTB, dan bagian daerah dari penerimaan SDA)
2. Kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah
3. tersedia dana APBN
DAK (Dana Alokasi Khusus)
DAK dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu yaitu program
nasional atau program yang tidak terdapat di daerah lain.
Kegiatan/program yang di biayai dengan DAK Harus di dampingi dengan dana
Pendamping yang bersumber dari penerimaan umum APBD
PRESENTATION TITLE 8
9. Pinjaman Daerah
sumber:
- Dalam Negeri
dari pemerintah pusat atau lembaga Komersil atau melalui
penerbitan obligasi
- Luar Negeri
diatur oleh pemerintah pusat
PRESENTATION TITLE 9
10. Pengeluaran Daerah
Belanja Operasi
-belanja Administrasi Umum
-Belanja Operasi dan
Pemeliharaan
-Belanja Modal
Pembangunan
Belanja Modal
belanja Administrasi Umum
-Belanja Operasi dan
Pemeliharaan
-Belanja Modal
Pembangunan yg
dialokasikan atau digunaka
untuk membiayai kegiatan
yang hasil,manfaat, dan
dampaknya secara
langsung dinikmati
masyarakat
Belanja Tidak
diduga
-kejadian luar biasa:
Bencana Alam, kejadian
yang dapat
membahayakanDaerah
-Utang (Pinjaman) periode
sebelumnya yg elum
dislesaikan
-Pengembalian
Penerimaan/ Kelebihan
Penerimaan
PRESENTATION TITLE 10
11. Plan for product launch
Planning
• Synergize scalable
e-commerce
Marketing
• Disseminate
standardized metrics
Design
• Coordinate
• e-business
applications
Strategy
• Foster holistically
superior
methodologies
Launch
• Deploy strategic
networks with
compelling e-
business needs
1 2 3 4 5
PRESENTATION TITLE 11
12. Timeline
Synergize scalable
e-commerce
Sep 20XX
Disseminate standardized metrics
Nov 20XX
Coordinate e-business
applications
Jan 20XX
Foster holistically superior
methodologies
March 20XX
Deploy strategic networks with
compelling e-business needs
May 20XX
PRESENTATION TITLE 12
13. Areas of focus
B2B market scenarios
Develop winning strategies to keep
ahead of the competition
Capitalize on low-hanging fruit to
identify a ballpark value
Visualize customer directed
convergence
Cloud-based opportunities
Iterative approaches to corporate
strategy
Establish a management framework
from the inside
PRESENTATION TITLE 13
14. How we get there
ROI
Envision multimedia-
based expertise and
cross-media growth
strategies
Visualize quality
intellectual capital
Engage worldwide
methodologies with web-
enabled technologies
Niche Markets
Pursue scalable customer
service through
sustainable strategies
Engage top-line web
services with cutting-edge
deliverables
Supply chains
Cultivate one-to-one
customer service with
robust ideas
Maximize timely
deliverables for real-time
schemas
PRESENTATION TITLE 14
15. Summary
At Contoso, we believe in giving 110%. By using our next-generation
data architecture, we help organizations virtually manage agile
workflows. We thrive because of our market knowledge and great team
behind our product. As our CEO says, "Efficiencies will come from
proactively transforming how we do business."
PRESENTATION TITLE 15
