Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MEKANISME OPERASIONAL
 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCING
COMMUNITY(IDFC) ATAU ARISAN PEMBANGUNAN

                     ...
MEKANISME OPERASIONAL
 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCING
COMMUNITY(IDFC) ATAU ARISAN PEMBANGUNAN


 2.   Membantu Pemer...
PERSYARATAN UMUM :
       PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

1.   Perusahaan Pembiayaan berbadan
     hukum Negara Republik I d
     h...
PERSYARATAN UMUM :



5.   Dana Arisan (IDFC) didapat dari Pemerintah Pusat, Propinsi
     /Kabupaten /Kota sebagai penyer...
PEMEGANG SAHAM

•   Pemegang Saham Badan Pembiayaan adalah Pemerintah Pusat /
    Propinsi / Kabupaten/ Kota / Pengelolah ...
MODAL BADAN

•   Pemegang Saham Badan Pembiayaan adalah Pemerintah Pusat
    /Propinsi / Kabupaten/ Kota / Pengelolah / BU...
PERSYARATAN MEMINJAM

1.   Pemda yang meminjam adalah Pemda Pemegang Saham
     Badan

2.
2    Pinjaman h
     Pi j     ha...
PERSYARATAN MEMINJAM

7.    Jumlah anggaran untuk biaya proyek yang didapat
      dari pinjam harus tercantum dalam APBD y...
PERATURAN DAERAH MENGENAI PINJAMAN

Perda harus memuat ketentuan sebagai berikut :

1.   Peraturan Daerah (Perda/APBD), ha...
TATACARA PENGAJUAN PEMBIAYAAN PROYEK


1.    Pemda harus mengajukan rencana proyek ke Badan
      untuk dievaluasi selamba...
TATACARA PENGAJUAN PEMBIAYAAN PROYEK


4.    TIM TEKNIS akan mengevaluasi permohonan
      pembiayaan proyek yang diusulka...
TATACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN DAN
     PENGELUARAN DANA PINJAMAN


   1.
   1    Dana Pi j
        D     Pinjaman PProyek/...
KOMISARIS BADAN
(Nasional berdomisili Jakarta
( g
(Regional berdomisi di ibukota Propinsi induk)
                         ...
TIM KHUSUS
(Nasional berdomisili Jakarta
( g
(Regional berdomisi di ibukota Propinsi induk)
                              ...
TIM TEKNIS
(Nasional berdomisili Jakarta
( g
(Regional berdomisi di ibukota Propinsi induk)
                              ...
TUGAS TIM KHUSUS

Tim Khusus bertugas dan bertanggung jawab untuk :

1.   Memutuskan dan Menetapkan Pemda yang
     mendap...
TUGAS TIM TEKNIS

Tim teknis bertugas dan bertanggung jawab kepada Tim
Khusus untuk:

1.   Mengevaluasi Dokumen Administra...
TATACARA MENENTUKAN KABUPATEN/KOTA YANG
                 DIBIAYAI IDFC



1.
1 Tim Khusus menyusun urutan Nominasi Pemda y...
TAHAPAN PRAKONSTRUKSI


1. Pemda wajib menyerahkan semua Dokumen Proyek
   selengkap-lengkapnya

1. Badan dan Pemda meneta...
PERSYARATAN PESERTA TENDER

1.   Kontraktor / konsultan berbadan hukum Negara Republik
     Indonesia
2.   Kontraktor/ kon...
TAHAPAN KONTRUKSI


1. Kontraktor / konsultan Utama pelaksana proyek adalah
   Pemenang Lelang dalam Tender Nasional.

2. ...
MEKANISME OPERASIONAL



     TINGKAT II                    TINGKAT I                PRAKONTRUKSI                  PELAKSA...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mekanisme operasional mp

1,724 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mekanisme operasional mp

  1. 1. MEKANISME OPERASIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCING COMMUNITY(IDFC) ATAU ARISAN PEMBANGUNAN Visi Mensejahterahkan Bangsa Indonesia sesuai amanat Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Misi 1. Membantu Pemerintah Pusat/propinsi/ p p kabupaten/kota merealisasikan Pembangunan Infrastruktur dengan kajian yang mendalam dengan memanfaatkan semua data potensi ekonomi.
  2. 2. MEKANISME OPERASIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCING COMMUNITY(IDFC) ATAU ARISAN PEMBANGUNAN 2. Membantu Pemerintah Propinsi/Kabupaten/ Kota meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus bidang Infrastruktur ditiap Propinsi sebagai rekan kerjasama pemerintah daerah dalam hal kajian, konsultasi, konsultasi pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Komersial dan Non komersial sesuai potensi dan kebutuhan daerah
  3. 3. PERSYARATAN UMUM : PERUSAHAAN PEMBIAYAAN 1. Perusahaan Pembiayaan berbadan hukum Negara Republik I d h k N R blik Indonesia i 2. Perusahaan mengelolah investasi yang dimiliki pemegang saham dalam bentuk mata uang RUPIAH. 3. Perusahaan melaksanakan pembiayaan dan investasi di d l d i i dalam negara R Republik blik Indonesia. 4. 4 Pembiayaan dan Investasi INFRASTRUKTUR DASAR DAN INFRASTRUKTUR KOMERSIAL.
  4. 4. PERSYARATAN UMUM : 5. Dana Arisan (IDFC) didapat dari Pemerintah Pusat, Propinsi /Kabupaten /Kota sebagai penyertaan modal dan pinjaman dari masyarakat . 6. Perusahaan Pembiayaan dan Investasi ini selanjutnya disebut Badan Pengelolah 7. Badan Pengelolah mempunyai PERWAKILAN di tiap PROPINSI yang berfungsi sebagai KORDINATOR DAERAH dan bersifat Ad-Hoc. Ad Hoc. 8. Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota selanjutnya disebut Pemda
  5. 5. PEMEGANG SAHAM • Pemegang Saham Badan Pembiayaan adalah Pemerintah Pusat / Propinsi / Kabupaten/ Kota / Pengelolah / BUMD wakil Pemda/ Masyarakat PESERTA ARISAN • Peserta Arisan adalah Pemda Pemegang Saham di Badan usaha Pembiayaan PROYEK YANG DIBIAYAI • Diutamakan Proyek infrastruktur dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah (UU 32/2004 dan PP 38/2007) • Proyek infrastruktur komersial berdasarkan potensi daerah y p
  6. 6. MODAL BADAN • Pemegang Saham Badan Pembiayaan adalah Pemerintah Pusat /Propinsi / Kabupaten/ Kota / Pengelolah / BUMD wakil Pemda, wajib menyertakan modalnya dalam Badan dalam jumlah yang disepakati berdasarkan pertimbangan : – Besarnya jumlah kebutuhan minimal pembiayaan infrastruktur anggota peserta arisan/pemda untuk memperbaiki/membangun infrastruktur yang perlu segera diperbaiki ( pemda dapat memiliki lebih dari “ saham arisan” bila mampu dan disepakati) – Kemampuan Pemda untuk mengembalikan p j p g pinjaman p per-tahun selama kurun waktu 10 – 20 tahun. – Besarnya modal badan disepakati bersama ( minimal Rp.100 miliar, sesuai Perpres 9 /2009) dengan mempertimbangkan jumlah kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan jumlah kesanggupan pengembalian per tahun per-tahun.
  7. 7. PERSYARATAN MEMINJAM 1. Pemda yang meminjam adalah Pemda Pemegang Saham Badan 2. 2 Pinjaman h Pi j harus d dapat MEYELESAIKAN / menuntaskan t t k perbaikan/ pembangunan yang menjadi prioritas pemda. 3. 3 Pemda menyatakan kesediaannya mengikuti dan mematuhi semua ketentuan dalam AD/RT 4. 4 Pemda harus telah menadatangani kesepakatan kerjasama pembiayaan dan investasi dengan Badan, 90 hari sebelum Proyek diajukan ke DPRD 5. Proyek yang diusulkan harus tercantum dalam RPJM dan APBD 6. Pemda harus membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang PINJAMAN sebelum memberi dan menerima pinjaman.
  8. 8. PERSYARATAN MEMINJAM 7. Jumlah anggaran untuk biaya proyek yang didapat dari pinjam harus tercantum dalam APBD yang disahkan DPRD di hk 8. Jumlah pinjaman maksimal 20 kali besarnya dana pendamping atau saham atau angsuran yang d i t h t sanggup dibayar kabupaten/kota pertahun 9. 9 Pemda mempunyai kemampuan untuk membayar hutang. 10. 10 Pemda yang ikut dalam program pembiayaan IDFC IDFC, setelah Pengesahan APBD segera menyetorkan dana pendamping dan iuran atau angsuran.
  9. 9. PERATURAN DAERAH MENGENAI PINJAMAN Perda harus memuat ketentuan sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah (Perda/APBD), harus mencantumkan nama proyek dan besaran anggaran yang dijadikan dasar klausul dalam perjanjian k j j ji kerjasama. 2. Dalam perjanjian kerjasama harus memuat klausul tenor pinjaman tata cara pembayaran pinjaman, pinjaman, waktu pembayaran, jumlah pembayaran pertahun, suku bunga dan selisih inflasi yang berpengaruh terhadap jumlah angsuran hutang yang harus dibayar pemda ke Badan setiap tahunnya.
  10. 10. TATACARA PENGAJUAN PEMBIAYAAN PROYEK 1. Pemda harus mengajukan rencana proyek ke Badan untuk dievaluasi selambat-lambatnya 90 hari sebelum selambat lambatnya diajukan dalam R-APBD. 2. Untuk menghindari terjadinya kelebihan jumlah hutang yang disyaratkan dalam UU 33/2004, pemda wajib membuat pernyataan TIDAK MEMINJAM atau dan TIDAK MENDAPATKAN pembiayaan lain. 3. 3 Melaporkan ke Badan apabila akan atau telah M l k k B d bil k t t l h membuat perjanjian pinjaman dan jumlah pinjaman yang akan dan telah didapat dari selain Badan dengan menyerahkan potokopi p j j y p p perjanjian kerjasamanya. j y
  11. 11. TATACARA PENGAJUAN PEMBIAYAAN PROYEK 4. TIM TEKNIS akan mengevaluasi permohonan pembiayaan proyek yang diusulkan pemda paling lama 30 hari setelah mendapat rekomendasi TIM KHUSUS. KHUSUS 5. TIM KHUSUS akan menetapkan pemda yang mendapatkan pembiayaan, 20 h i setelah d tk bi hari t l h mendapatkan laporan evaluasi dari TIM TEKNIS. 6. Pemda wajib membuat laporan rencana Pembiayaan Infrastruktur ke Mendagri dan Menkeu 7. Penandatangan Perjanjian Pembiayaan akan dilaksanakan 7 hari setelah ada Persetujuan dari Mendagri dan Menkeu.
  12. 12. TATACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN DAN PENGELUARAN DANA PINJAMAN 1. 1 Dana Pi j D Pinjaman PProyek/ T l k/ Talangan d dapat dik l k t dikeluarkan Direktur Keuangan dan Investasi setelah mendapat persetujuan Direktur Utama berdasarkan hasil keputusan Tim Khusus atas p p permohonan Tim Teknis. 2. Dana Pinjaman untuk Pembayaran Pekerjaan dilaksanakan setiap 3 bulan berdasarkan Progres Pekerjaaan setelah dievaluasi oleh Tim Teknis Teknis. 3. Dana Pinjaman Proyek dibayarkan ke Rekening Kontraktor/konsultan 7 hari setelah verifikasi bersama 4. Dalam hal Pinjaman Dana Talangan Bencana atau pinjaman murni akan disetorkan ke Rekening Pemda setelah dilaksanakan verifikasi oleh Tim Teknis atas persetujuan Tim Khusus
  13. 13. KOMISARIS BADAN (Nasional berdomisili Jakarta ( g (Regional berdomisi di ibukota Propinsi induk) p ) Komisaris Badan terdiri dari : 1. Perwakilan Gubernur yang disepakati (Ad-hoc) 2. 2 Perwakilan Bupati yang disepakati (Ad hoc) (Ad-hoc) 3. Pemegang Royalty
  14. 14. TIM KHUSUS (Nasional berdomisili Jakarta ( g (Regional berdomisi di ibukota Propinsi induk) p ) Tim Khusus anggotanya terdiri dari: 1. Wakil Jajaran Komisaris Badan 2. 2 Wakil Jajaran Direktur Badan 3. Ketua Tim Teknis
  15. 15. TIM TEKNIS (Nasional berdomisili Jakarta ( g (Regional berdomisi di ibukota Propinsi induk) p ) Tim Khusus anggotanya terdiri dari: 1. Wakil Jajaran Direktur Badan 2. 2 Wakil Pemda I / II / Bappeda/SKPD (perprovinsi) 3. Wakil masyarakat/asosiasi profesi (sesuai ebutu a ) kebutuhan)
  16. 16. TUGAS TIM KHUSUS Tim Khusus bertugas dan bertanggung jawab untuk : 1. Memutuskan dan Menetapkan Pemda yang mendapatkan Program Arisan (IDFC) setelah mendapat masukan dari Tim Teknis 2. Memutuskan dan Menetapkan Pemda yang dapat mempergunakan Dana Komersial. 2. Memutuskan dan Menetapkan besarnya jumlah pinjaman / pembiayaan 3. Pinjaman Pemda yang dapat dipergunakan sebagai DANA TALANGAN apabila terjadi BENCANA ALAM 6. Menentukan Kontraktor Utama/ Konsultan Utama yang menjadi Pelaksana p y atas usulan dari TimTeknis. j proyek (sesuai peraturan yang berlaku)
  17. 17. TUGAS TIM TEKNIS Tim teknis bertugas dan bertanggung jawab kepada Tim Khusus untuk: 1. Mengevaluasi Dokumen Administrasi Pemda yang menjadi Nominasi untuk mendapatkan pinjaman. 2. Mengevaluasi Dokumen Teknis proyek PRIORITAS yang diusulkan Pemda dengan mempertimbangkan kelayakan EKONOMIS dan TEKNIS 3. Mengevaluasi dan membuat nominasi Kontraktor/Konsultan yang memenuhi persyaratan sesuai kepres 80 p y p 4. Mengawasi dan mengevaluasi kerja Kontraktor Utama/ Konsultan Utama 5. Mengawasi, mengevaluasi dan menetapkan besarnya progres proyek setiap 3 bulan. 6. Mengevaluasi dan menetapkan besarnya jumlah tagihan 7. pembayaran kontraktor/konsultan setiap 3 bulan.
  18. 18. TATACARA MENENTUKAN KABUPATEN/KOTA YANG DIBIAYAI IDFC 1. 1 Tim Khusus menyusun urutan Nominasi Pemda yang berhak mendapatkan prioritas pinjaman terlebih dahulu berdasarkan besaran APBD 2. Urutan P d d l 2 U t Pemda dalam Nominasi di l i d i pemda yang N i i dimulai dari d mempunyai APBD terkecil. 3. Pembiayaan ini diutamakan untuk Pemda yang melaksanakan perbaikan atau d pembangunan I f t kt Dasar atau b ik t dan b Infrastruktur D t komersial berdasarkan kajian potensi yang direkomendasikan Tim Teknis dan diputuskan dalam Rapat Tim Khusus. 4. Pemda 4 P d yang mendapatkan giliran pembiayaan dit t k oleh d tk ili bi ditetapkan l h Tim Khusus berdasarkan pertimbangan Politik, Ekonomi dan Teknik.
  19. 19. TAHAPAN PRAKONSTRUKSI 1. Pemda wajib menyerahkan semua Dokumen Proyek selengkap-lengkapnya 1. Badan dan Pemda menetapkan wakilnya yang duduk di Tim Teknis 2. Tim Teknis bertugas mengevaluasi semua dokumen dalam Proses dan Pelaksanaan Tender untuk kontraktor/ konsultan pelaksana p y p proyek 3. Nominasi Pemenang tender disusun dan ditetapkan oleh Tim Teknis 4. Pemenang Tender ditentukan oleh Tim Khusus berdasarkan 3 nama yang diusulkan oleh Tim Teknis.
  20. 20. PERSYARATAN PESERTA TENDER 1. Kontraktor / konsultan berbadan hukum Negara Republik Indonesia 2. Kontraktor/ konsultan berkedudukan di wilayah Indonesia 2. Kontraktor/konsultan Utama wajib mengikut sertakan kontraktor/konsultan daerah setempat sebagai subkontraktor apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Tim Teknis dan disetujui Tim Khusus. 4. Kontraktor/ konsultan Utama dan sub dibawahnya wajib membuat pernyataan mempunyai modal k j minimal 30 b t t i d l kerja i i l persen dari nilai proyek yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Dukungan Bank, lengkap dengan rekening giro 3 bulan terakhir terakhir. 5. Tahapan Proses tender dan ketentuan lainya dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah. b d k t i t h
  21. 21. TAHAPAN KONTRUKSI 1. Kontraktor / konsultan Utama pelaksana proyek adalah Pemenang Lelang dalam Tender Nasional. 2. Sub-Kontraktor / konsultan pelaksana proyek ditentukan oleh Tim Teknis atas persetujuan Tim Khusus. 3. Sub-Kontraktor / konsultan pelaksana proyek bertangung jawab kepada Kontraktor / konsultan Utama 4. Sub-Kontraktor konsultan pelaksana wajib mematuhi semua 4 S b K t kt / k lt l k jib t hi ketentuan yang dibuat Kontarktor / konsultan utama. 5. Pengawasan, 5 Pengawasan pelaksanaan dan pengendalian proyek dilakukan oleh Tim Teknis. 6. Kontraktor / konsultan wajib melaporkan progres proyek setiap bulan kepada Tim Teknis.
  22. 22. MEKANISME OPERASIONAL TINGKAT II TINGKAT I PRAKONTRUKSI PELAKSANAAN SKPD/ BAPPEDA/ TIM KOMISARIS BADAN TEHNIS TIM KHUSUS TK II dibawah Kordinasi 1. Pengajuan Rencana Gubernur MOU antara Pemda dan Badan 2. Ke Badan 1. Tahap Perencanaan Teknis KONTRAKTOR NASIONAL 3 3. Dinas /SKPD terkait as /S te a t 2. Menentukan k 2 M t k konsultan lt Kontraktor L k l K t kt Lokal 4. Bersama TIM TEKNIS 3. Menentukan Kontraktor SUPERVISI BERSAMA 5. Tentukan infarstruktur 1. Menentukan Kabupaten / 6. yg mau dibangun 2. kota yang mendapat 7. Menentukan spesifikasi 3. giliran pinjaman 8. Menetapkan Volume 4. Pembiayaan Menentukan 9. Menetapkan harga /OE 5. proyek akan dibiayai MELAPORKAN KE: 1. DEPDAGRI 2. BAPPENAS 3. DEPKEU MASUKAN KE APBD II 1. KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASUKKAN ANGGARAN KE APBD 2. MEMBUAT KESEPAKATAN BESAR ANGSURAN PERTAHUN 3. LAMA PINJAMAN / BERAPA TAHUN ANGGARAN

×