Menjelaskan tentang Materi Akuntansi Sektor Publik yang meliputi tentang Apa itu Akuntansi Sektor Publik, Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik
3. Pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi
pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks
dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya
jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya
lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.
Secara kelembagaan, domain publik antara lain : badan-badan pemerintahan (pusat dan
daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik, LSM, Universitas dan organisasi nirlaba
lainnya.
Istilah “Sektor Publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut
pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang
aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan
publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
4. SIFAT DAN KARATERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Akuntansi merupakan sutau aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus
memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.
Faktor ekonomi
• Pertumbuhan ekonomi; Tingkat inflasi; Tenaga kerja; Nilai tukar mata
uang; Infrastruktur; Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
Faktor politik
• Hubungan negara dan masyarakat; Legitimasi pemerintah; Tipe rezim
yang berkuasa; Ideologi negara; Elit politik dan massa; Jaringan
Internasional; Kelembagaan
Faktor kultural
• Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya; Sistem nilai di
masyarakat; Historis; Sosiologi masyarakat; Karakteristik masyarakat;
Tingkat pendidikan
Faktor demo
• Pertumbuhan penduduk; Struktur usia penduduk; Migrasi; Tingkat
kesehatan
5. Ciri-Ciri Organisasi Sektor Publik:
Tidak
mencari
keuntungan
finansial
Dimiliki oleh
publik
Kepemilikan
sumber daya
tidak dalam
bentuk saham
Keputusan
berdasarkan
konsensus
6. Konsep Pengelolaan Organisasi Sektor Publik
Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya,
dimana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen
utama, yaitu :
• pemerolehan input
dengan kualitas
tertentu pada
harga yang
terendah.
Ekonomi/ekonomis
•pencapaian output yang
maksimum dengan input
tertentu atau penggunaan
input yang terendah untuk
mencapai output tertentu.
Efisiensi
• tingkat pencapaian hasil
program dengan target
yang ditetapkan atau
perbandingan outcome
dengan ouput.
Efektivitas
• Keadilan (equity) mengacu
pada adanya kesempatan
sosial yang sama untuk
mendapatkan pelayan publik
yang berkualitas
• Pemerataan (equality)
penggunaan uang publik
tidak terkonsentrasi pada
kelompok tertentu melainkan
secara merata.
7. Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisa si Sektor Publik dengan Sektor
Swasta
Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya,
dimana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen
utama, yaitu :
Ke Pemegang Saham dan kreditur
Ke Masyarakat dan Parlemen
Pertanggungjawaban
Pemegang saham
Dimiliki secara kolektif oleh
masyarakat
Kepemilikan
UU PT, peraturan Bapepam dan
BEI
UU, KMK, Peraturan Mendagri, PP
Peraturan perundang -
undangan
Modal sendiri, utang bank,
obligasi, saham, dlsb
Pajak, Retribusi, utang, obligasi,
Laba Badan Usaha, dlsb
Sumber Pendanaan
Profit Motive
Nonprofit Motive
Tujuan Organisasi
Sektor Swasta
Sektor Publik
8. Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisa si Sektor Publik dengan Sektor
Swasta
Sektor Publik Sektor Swasta
Struktur Organisasi Birokratis, kaku, hierarkhis Fleksibel: datar, piramid, fungsional
Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
Basis Akuntansi Pemerintah : Cash toward accruals
PSAK 45: akrual
Akrual
Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas, apakah
pencapaian kepuasan masyarakat,
keberhasilan dalam memanfaatkan dana
sesuai dgn anggaran atau efisiensi dan
efektifitas kegiatan
Lebih jelas dalam pengukurannya
yaitu mencari laba
9. Kelompok Organisasi Sektor Publik:
Lemba
ga
Pemeri
tah
Organis
asi
Agama
Organis
asi
Sosial
Institus
i
Pendidi
kan
Organis
asi
Keseha
tan
Yayasa
n
Babilonia: Praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi
Mesir : Organisasi kementrian didirikan untuk mengadministrasikan laporan untuk perdana menter; Menteri membuat laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak; Distrik menyimpan catatan kekayaan sebagai dasar pemungutan pajak.
Yunani: Pemerintah membagi secara adil sumber pendapatan yang diterima oleh Phartenon; Telah mengembangkan berbagai metode pencatatan barang yang berharga; Praktik akuntansi digunakan untuk mendukung mekanisme pajak; Pencatatan transaksi di Genoa transaksi keuangan antar pemerintah yang berkuasa dan rakyat.
Gereja : Administrasi keuangan gereja telah dilakukan dengan rapi.
Islam : Pencatatan kekayaan mendukung penghitungan zakat pada zaman pemerintahan khalifah & Baitul mal sebagai bendahara / keuangan negara telah memiliki pencatatan yang rapi.
Inggris – abad 15 : Pemerintah berusaha melakukan mengatur semua pertahanan, Pelaporan keuangan dirinci lebih rinci tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang, harga penjualan dan metode pemasaran.
Abad 18 Perubahan mendasar : Inisiatif individu lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya; Revoluasi industri; Pengembangan akuntansi keuangan dan manajemen di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.
Abad 19-20 : Mulai menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut oleh pemerintah; Pejabat publik sebagai penanggungjawab pengumpulan pajak dan pembelanjaannya; Dimulainya praktik audit atas dana pemerintah; Namun pejabat pemerintah yang mengaudit juga memiliki tanggung jawab administrasi lain.