SlideShare a Scribd company logo
SOSIOLOGI POLITIK
POLITISASI BIROKRASI DI
INDONESIA
• Nama : Afifah Dhaniyah
• NIM : 3143122001
• Kelas : C-Reguler
POLITISASI BIROKRASI DI
INDONESIA
KONTRAPRO
MAX
WEBER
HEGEL KARL
MARX
Birokrasi berbentuk
legal-rasional yang
bekerja secara efisien
dan efektif. Birokrasi
tercipta karena
kebutuhan akan adanya
penghubung antara
negara dan masyarakat.
untuk
mengejawantahkan
kebijakan-kebijakan
negara.
Birokrasi sebagai
jembatan penghubung
antara masyarakat dan
negara, atau birokrasi
merupakan medium
yang dapat
menghubungkan
kepentingan partikular
dengan kepentingan
general (umum).
Birokrasi merupakan
instrumen yang
dipergunakan oleh
kelas yang dominan
untuk melaksanakan
kekuasaan
dominasinya atas
kelas-kelas sosial
lainnya.
 Birokrasi yang terjadi dalam politik pemerintahan Indonesia terlalu berbelit-belit
sehingga ketika ingin mengurus sesuatu membutuhkan waktu yang lama.
 Sehingga yang terjadi masyarakat Indonesia tidak begitu respect dengan system
birokrasi karena dianggap terlalu berbeli-beli dan tidak efesien
 Pada dasarnya organisasi birokrasi dibentuk karena pemerintahan negara memerlukan
organ pelaksana yang mengoperasionalkan fungsi keamanan, ketertiban, keadilan,
pekerjaan umum, kesejahteraan dan pemeliharaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
secara riil. Maka birokrasi dapat dikatakan sebagai mesin negara.
 Awalnya birokrasi dibentuk untuk mempermudah masyarakat namun pada
kenyataanya Birokrasi justru mempersulit masyarakat .

More Related Content

What's hot

Pemerintahan yang tidak transparan
Pemerintahan yang tidak transparanPemerintahan yang tidak transparan
Pemerintahan yang tidak transparan
Guntur Raharjo
 
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipa
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipaPemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipa
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipaMahardhika WiJaya
 
Matrikulasi 3
Matrikulasi 3Matrikulasi 3
Matrikulasi 3pumdatin
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 8 dan 9
Bahan Tayang Analisis SANRI 8 dan 9Bahan Tayang Analisis SANRI 8 dan 9
Bahan Tayang Analisis SANRI 8 dan 9
Heru Syah Putra
 
B g 4 dvd Isanti Chandra
B g 4 dvd Isanti ChandraB g 4 dvd Isanti Chandra
B g 4 dvd Isanti Chandra
IsantiMM90
 
Pkn presentation
Pkn presentationPkn presentation
Pkn presentation
Aliya Nurhasana
 
Good government (kel 10)
Good government (kel 10)Good government (kel 10)
Good government (kel 10)
Rayvicky Asmarayandhie
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Operator Warnet Vast Raha
 
Merawat Budaya Kerja Instansi Pemerintah untuk Memperkuat RB
Merawat Budaya Kerja Instansi Pemerintah untuk Memperkuat RBMerawat Budaya Kerja Instansi Pemerintah untuk Memperkuat RB
Merawat Budaya Kerja Instansi Pemerintah untuk Memperkuat RB
Tri Widodo W. UTOMO
 
Makalah jadi
Makalah jadiMakalah jadi
Makalah jadi
Mea Meong
 
Tgas pkn good governance
Tgas pkn good governanceTgas pkn good governance
Tgas pkn good governanceUkhty Shèýza
 
Makalah good governance
Makalah good governanceMakalah good governance
Makalah good governanceKhuzain Achmed
 

What's hot (13)

Pemerintahan yang tidak transparan
Pemerintahan yang tidak transparanPemerintahan yang tidak transparan
Pemerintahan yang tidak transparan
 
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipa
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipaPemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipa
Pemerintahan dan pemerintah (PKN) kelas XI ipa
 
Matrikulasi 3
Matrikulasi 3Matrikulasi 3
Matrikulasi 3
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 8 dan 9
Bahan Tayang Analisis SANRI 8 dan 9Bahan Tayang Analisis SANRI 8 dan 9
Bahan Tayang Analisis SANRI 8 dan 9
 
B g 4 dvd Isanti Chandra
B g 4 dvd Isanti ChandraB g 4 dvd Isanti Chandra
B g 4 dvd Isanti Chandra
 
Pkn presentation
Pkn presentationPkn presentation
Pkn presentation
 
Good government (kel 10)
Good government (kel 10)Good government (kel 10)
Good government (kel 10)
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
 
Merawat Budaya Kerja Instansi Pemerintah untuk Memperkuat RB
Merawat Budaya Kerja Instansi Pemerintah untuk Memperkuat RBMerawat Budaya Kerja Instansi Pemerintah untuk Memperkuat RB
Merawat Budaya Kerja Instansi Pemerintah untuk Memperkuat RB
 
Makalah jadi
Makalah jadiMakalah jadi
Makalah jadi
 
Makalah sistem pemerintahan 2
Makalah sistem pemerintahan 2Makalah sistem pemerintahan 2
Makalah sistem pemerintahan 2
 
Tgas pkn good governance
Tgas pkn good governanceTgas pkn good governance
Tgas pkn good governance
 
Makalah good governance
Makalah good governanceMakalah good governance
Makalah good governance
 

Similar to Politisasi Birokrasi di Indonesia (Kerangka Berfikir)

PPT Sistem Administrasi Negara 11 Gama Dehilio Saputra 21042147.pptx
PPT Sistem Administrasi Negara 11 Gama Dehilio Saputra 21042147.pptxPPT Sistem Administrasi Negara 11 Gama Dehilio Saputra 21042147.pptx
PPT Sistem Administrasi Negara 11 Gama Dehilio Saputra 21042147.pptx
GamaDehilio
 
Sistem politik
Sistem politikSistem politik
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerahKontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Rustan Amarullah
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikMirna Rahmadina
 
5. macam sistem politik
5. macam sistem politik5. macam sistem politik
5. macam sistem politikdinnianggra
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
Siti Sahati
 
BIROKRASI POLITIK DI NEGARA INDONESIA BIROKRASI
BIROKRASI POLITIK DI NEGARA INDONESIA BIROKRASIBIROKRASI POLITIK DI NEGARA INDONESIA BIROKRASI
BIROKRASI POLITIK DI NEGARA INDONESIA BIROKRASI
RobiSmkn2
 
PERDAGANGAN.ppt
PERDAGANGAN.pptPERDAGANGAN.ppt
PERDAGANGAN.ppt
SandiWardana3
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
NILAMSARI269850
 
Sistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesia Sistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesia
Abdon sambom
 
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI NEGARA INDONESIA.pdf
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI NEGARA INDONESIA.pdfPELAKSANAAN DEMOKRASI DI NEGARA INDONESIA.pdf
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI NEGARA INDONESIA.pdf
Bambang Osd
 
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
basrizal82
 
Konsep good governance
Konsep good governanceKonsep good governance
Konsep good governance
Asvif Ma'rufah
 
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenasti_utami
 
Laporan presentasi Kelompok 3 PKN _20230826_152700_0000.pdf
Laporan presentasi Kelompok 3 PKN  _20230826_152700_0000.pdfLaporan presentasi Kelompok 3 PKN  _20230826_152700_0000.pdf
Laporan presentasi Kelompok 3 PKN _20230826_152700_0000.pdf
AndhikaFathurrahman1
 
Birokrasi
BirokrasiBirokrasi
Birokrasi
Afzal Rahman
 
Konsep good governance
Konsep good governanceKonsep good governance
Konsep good governance
Naniisrina A
 
sistem politik indonesia
sistem politik indonesiasistem politik indonesia
sistem politik indonesia
Cecep Zafar Sofyan
 
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!
YessicaClaudian
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
Bobby Sirait
 

Similar to Politisasi Birokrasi di Indonesia (Kerangka Berfikir) (20)

PPT Sistem Administrasi Negara 11 Gama Dehilio Saputra 21042147.pptx
PPT Sistem Administrasi Negara 11 Gama Dehilio Saputra 21042147.pptxPPT Sistem Administrasi Negara 11 Gama Dehilio Saputra 21042147.pptx
PPT Sistem Administrasi Negara 11 Gama Dehilio Saputra 21042147.pptx
 
Sistem politik
Sistem politikSistem politik
Sistem politik
 
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerahKontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
 
5. macam sistem politik
5. macam sistem politik5. macam sistem politik
5. macam sistem politik
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
BIROKRASI POLITIK DI NEGARA INDONESIA BIROKRASI
BIROKRASI POLITIK DI NEGARA INDONESIA BIROKRASIBIROKRASI POLITIK DI NEGARA INDONESIA BIROKRASI
BIROKRASI POLITIK DI NEGARA INDONESIA BIROKRASI
 
PERDAGANGAN.ppt
PERDAGANGAN.pptPERDAGANGAN.ppt
PERDAGANGAN.ppt
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
 
Sistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesia Sistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesia
 
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI NEGARA INDONESIA.pdf
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI NEGARA INDONESIA.pdfPELAKSANAAN DEMOKRASI DI NEGARA INDONESIA.pdf
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI NEGARA INDONESIA.pdf
 
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
 
Konsep good governance
Konsep good governanceKonsep good governance
Konsep good governance
 
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
Laporan presentasi Kelompok 3 PKN _20230826_152700_0000.pdf
Laporan presentasi Kelompok 3 PKN  _20230826_152700_0000.pdfLaporan presentasi Kelompok 3 PKN  _20230826_152700_0000.pdf
Laporan presentasi Kelompok 3 PKN _20230826_152700_0000.pdf
 
Birokrasi
BirokrasiBirokrasi
Birokrasi
 
Konsep good governance
Konsep good governanceKonsep good governance
Konsep good governance
 
sistem politik indonesia
sistem politik indonesiasistem politik indonesia
sistem politik indonesia
 
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!
Kamus Elektonik Mini Online tentang Birokrasi Pemerintahan!
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
 

More from afifahdhaniyah

Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptxPerubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
afifahdhaniyah
 
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxKekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
afifahdhaniyah
 
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxLembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
afifahdhaniyah
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
afifahdhaniyah
 
Negaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptxNegaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptx
afifahdhaniyah
 
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi DaerahKedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
afifahdhaniyah
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
afifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
afifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
afifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
afifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
afifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
afifahdhaniyah
 
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di IndonesiaKemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
afifahdhaniyah
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
afifahdhaniyah
 
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi PancasilaDinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
afifahdhaniyah
 
Dinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran HukumDinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran Hukum
afifahdhaniyah
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
afifahdhaniyah
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
afifahdhaniyah
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
afifahdhaniyah
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
afifahdhaniyah
 

More from afifahdhaniyah (20)

Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptxPerubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
 
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxKekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
 
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxLembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
 
Negaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptxNegaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptx
 
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi DaerahKedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
 
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di IndonesiaKemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
 
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi PancasilaDinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
 
Dinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran HukumDinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran Hukum
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
 

Recently uploaded

Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdfAnnisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
annisaqatrunnadam5
 
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
ppgpriyosetiawan43
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
OcitaDianAntari
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptxRefleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
SholahuddinAslam
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
VenyHandayani2
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
TEDYHARTO1
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
jaya35ml2
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
LucyKristinaS
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
Kanaidi ken
 
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptxPenjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
GuneriHollyIrda
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 

Recently uploaded (20)

Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdfAnnisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptxRefleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
 
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptxPenjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 

Politisasi Birokrasi di Indonesia (Kerangka Berfikir)

  • 1. SOSIOLOGI POLITIK POLITISASI BIROKRASI DI INDONESIA • Nama : Afifah Dhaniyah • NIM : 3143122001 • Kelas : C-Reguler
  • 2. POLITISASI BIROKRASI DI INDONESIA KONTRAPRO MAX WEBER HEGEL KARL MARX Birokrasi berbentuk legal-rasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Birokrasi tercipta karena kebutuhan akan adanya penghubung antara negara dan masyarakat. untuk mengejawantahkan kebijakan-kebijakan negara. Birokrasi sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan negara, atau birokrasi merupakan medium yang dapat menghubungkan kepentingan partikular dengan kepentingan general (umum). Birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya.
  • 3.  Birokrasi yang terjadi dalam politik pemerintahan Indonesia terlalu berbelit-belit sehingga ketika ingin mengurus sesuatu membutuhkan waktu yang lama.  Sehingga yang terjadi masyarakat Indonesia tidak begitu respect dengan system birokrasi karena dianggap terlalu berbeli-beli dan tidak efesien  Pada dasarnya organisasi birokrasi dibentuk karena pemerintahan negara memerlukan organ pelaksana yang mengoperasionalkan fungsi keamanan, ketertiban, keadilan, pekerjaan umum, kesejahteraan dan pemeliharaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara riil. Maka birokrasi dapat dikatakan sebagai mesin negara.  Awalnya birokrasi dibentuk untuk mempermudah masyarakat namun pada kenyataanya Birokrasi justru mempersulit masyarakat .