Modul ini membahas tentang tanggung jawab warga negara Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, termasuk hak-hak warga negara di bidang politik, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya serta peran serta warga negara sebagai insan sosial politik."

1. Mata Pelajaran : PPKn
Kelas : II (Dua)
Nomor Modul : PPKn.II.03
Judul
TANGGUNG JAWAB
Penulis: Drs. Ahmad Masykur
Penyunting Materi: Drs. Sarkadi, M.Si.
Penyunting Media: Dra. Asih P. Subadio

2. DAFTAR ISI
IDENTITAS
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
Kegiatan Belajar 1: HAK-HAK WARGA NEGARA INDONESIA .................. 5
Petunjuk .......................................................................... 5
Uraian Materi .................................................................. 5
A. Hak-hak Warga Negara dalam Pelaksanaan
Demokrasi Pancasila ............................................... 5
B. Jaminan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 ..................... 17
C. Peran Serta Warga Negara sebagai Insan
Sosial Politik ............................................................. 18
TUGAS KEGIATAN 1 ....................................................... 20
Kegiatan Belajar 2: DEMOKRASI PANCASILA ............................................ 21
Petunjuk .......................................................................... 21
Uraian Materi .................................................................. 21
a. Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila ......................... 22
b. Fungsi Demokrasi Pancasila ..................................... 23
c. Tujuan Demokrasi Pancasila ..................................... 23
TUGAS KEGIATAN 2 ....................................................... 34
PENUTUP ........................................................................................................ 35
KUNCI KEGIATAN ........................................................................................... 37
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 38

3. PENDAHULUAN
Selamat berjumpa … apa khabar Siswa/i SMU Terbuka masa depan harapan bangsa.
Ingin rasanya berjumpa dan melihat senyum manis keseriusan Anda dalam
mewujudkan cita-cita menuju masa depan.
Keseriusan Anda dalam belajar itu merupakan sebagian dari sikap atau perbuatan
“Tanggung jawab”. Modul berikut ini membahas tentang “Tanggung jawab” yang terdiri
dari: Hak-hak warga negara Indonesia, hak-hak warga negara dalam pelaksanaan
Demokrasi Pancasila, Jaminan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang diatur
dalam pasal 28 UUD 1945, Peran serta warga negara sebagai insan sosial politik,
Demokrasi Pancasila, Pemilu, Sikap dan perilaku yang perlu dikembangkan dalam
pelaksanaan Demokrasi Pancasila, serta contoh-contoh pelaksanaan kehidupan
demokrasi.
Modul dengan judul “Kedisiplinan” saya harap Anda telah mempelajari serta
memahaminya.Adapun tujuan mempelajari modul ini diharapkan Anda menjadi lebih
disiplin berbudi pekerti yang baik serta bertanggung jawab dalam berbagai aspek
kehidupan.
Oleh karena itu setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat:
1. menjelaskan arti Demokrasi Pancasila;
2. menyebutkan hak-hak warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila
di berbagai bidang;
3. menjelaskan pentingnya pelaksanaan demokrasi Pancasila;
4. menyebutkan sarana Demokrasi Pancasila;
5. menyebutkan sikap perilaku dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila sesuai
dengan 10 pilar prinsip Demokrasi Pancasila yang diamanatkan UUD 1945; dan
6. memberikan contoh pelaksanaan kehidupan demokrasi diberbagai lingkungan
kehidupan.
Adapun waktu untuk mempelajari modul ini yaitu 10 jam 20 menit, sedangkan bahan-
bahan yang harus Anda siapkan adalah: buku-buku sumber yang sesuai UUD 1945
yang telah di amandemen atau pun Ketetapan MPR.
Bagaimana cara mempelajarinya agar dapat lebih memahaminya?
Pertama Anda pelajari Kegiatan Belajar I tentang Hak-hak warga negara Indonesia,
untuk mengetahui/mengukur kemampuan belajar Anda kerjakanlah tes atau latihan
soal yang ada, kemudianAnda lanjutkan pada Kegiatan Belajar II tentang Demokrasi
Pancasila, lalu kerjakan pula tes serta latihan soal, dan jangan lupa kerjakan tes
akhir modul.
“Selamat belajar semoga berhasil”

5. 5
HAK-HAK WARGA NEGARA
INDONESIA
Setelah mempelajari kegiatan belajar ini diharapkan Anda dapat:
a. menjelaskan arti demokrasi;
b. menyebutkan macam-macam demokrasi;
c. menjelaskan sistem demokrasi;
d. menjelaskan arti Demokrasi Pancasila;
e. menyebutkan hak-hak warga negara dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila
di berbagai bidang;
f. menuliskan isi pasal 28 UUD 1945;
g. menjelaskan pentingnya pelaksanaan Demokrasi Pancasila;
h. memberikan contoh peranan warga negara dalam bidang politik; dan
i. memberikan contoh cara menyampaikan pendapat.
Pokok-pokok Materi
1. Hak-hak warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila di bidang
a. Politik
b. Pendidikan
c. Ekonomi
d. Sosial Budaya
2. Jaminan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang diatur dalam pasal 28
UUD 1945;
3. Peran serta warga negara sebagai insan sosial politik;
A. HAK-HAK WARGA NEGARA DALAM PELAKSANAAN
DEMOKRASI PANCASILA
Tahukah Anda hak warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi
Pancasila? Nah! Sebelum saya menjelaskan kepada Anda tentang
hak-hak warga negara dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam berbagai
bidang seperti bidang politik, pendidikan ekonomi dan sosial budaya. Perhatikan
lebih dahulu dan pahami secara baik tentang pengertian demokrasi, macam-
macam demokrasi serta sistem demokrasi, sampai demokrasi Pancasila. Agar
Anda lebih mengerti dan memahami bagaimana sesungguhnya demokrasi itu,
danAnda menjadi lebih mengerti serta memahami tentang hak-hak warga negara
dalam praktek yang berdasarkan demokrasi.
Kegiatan Belajar 1

6. 6
I. DEMOKRASI
Pengertian
Ada beberapa pendapat tentang arti demokrasi
NO TOKOH
PENDAPATNYA
TENTANG DEMOKRASI
1 KRANENBURG - Demokrasi terbentuk dari dua pokok
kata Yunani, yaitu: Demos (rakyat) dan
Kratein (memerintah) yang maknanya
adalah “Cara memerintah oleh rakyat”
2 Prof. Mr. Koentjoro - Demokrasi adalah: Suatu negara yang
Poerbopranoto pemerintahannya dipegang oleh rakyat,
maksudnya: suatu sistem dimana rakyat
diikutsertakan dalam pemerintahan
negara.
3 ABRAHAM LINCOLN - Demokrasi adalah: Pemerintah dari
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
(Democracy is Government of the
people, By the people and for the people).
Gambar 1. Bagan Pendapat Masyarakat
MACAM-MACAM DEMOKRASI
a. Di lihat atas dasar cara penyaluran kehendak rakyat maka demokrasi di
bedakan seperti bagan di bawah ini:
DEMOKRASI
LANGSUNG
DEMOKRASI
PERWAKILAN
(Demokrasi yang
Representatif)
DEMOKRASI
GABUNGAN
Rakyat langsung
mengemukakan
kehendaknya di dalam
rapat yang dihadiri oleh
seluruh rakyat
Rakyat menyalurkan
kehendaknya dengan
memilih wakil-wakilnya
untuk duduk dalam
Dewan Perwakilan Rakyat
Merupakan gabungan
antara demokrasi
langsung dengan
demokrasi perwakilan.
Rakyat memilih wakilnya
di DPR kemudian
dewan itu dikontrol
oleh rakyat dengan
sistem referendum
DEMOKRASI
DITINJAU DARI
CARA PENYALURAN
KEHENDAK RAKYAT
Gambar 2. Bagan Macam-macam
Demokrasi

7. 7
b. demokrasi dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya seperti bagan di
bawah ini:
Gambar 3. Bagan Demokrasi
SISTEM DEMOKRASI
Berdasarkan tugas-tugas serta hubungan antara alat-alat perlengkapan negara
demokrasi dapat dibedakan dalam 3 bentuk yaitu:
1. Demokrasi dengan sistem Parlementer;
2. Demokrasi dengan sistem Pemisahan Kekuasaan;
3. Demokrasi dengan sistem Referendum.
Demokrasi Sistem Parlementer
Apakah yang dimaksud dengan Demokrasi Sistem Parlementer?
DSP: adalah sistem demokrasi dalam suatu pemerintahan negara yang menuju
kepada badan perwakilan atau parlemen.
DEMOKRASI
DITINJAU DARI TITIK
BERAT YANG MENJADI
PERHATIANNYA
Suatu demokrasi yang
menjunjung tinggi
persamaan dalam
bidang Politik tanpa
disertai upaya untuk
mengurangi/menghilang-
kan kesenjangan dalam
bidang ekonomi
Demokrasi yang di titik
beratkan pada upaya-
upaya menghilangkan
perbedaan dalam bidang
ekonomi, sedang
persamaan bidang politik
kurang diperhatikan
bahkan kadang-kadang
dihilangkan
Demokrasi yang meng-
ambil kebaikan serta
membuang keburukan
dari demokrasi formal
dan demokrasi material
DEMOKRASI
GABUNGAN
(Negara-negara
NONBLOK)
DEMOKRASI
MATERIAL
(Negara Komunis)
DEMOKRASI
FORMAL
(Liberal)

8. 8
Kepala Negara
- Raja/Presiden hanya sebagai lembaga
- Kekuasaan yang nyata tidak nampak
Kekuasaan Legislatif
- Dipegang oleh Kabinet atau Dewan
Menteri
- Dalam pembuatan UU Presiden hanya
mengesahkan saja
Kekuasaan Eksekutif
- Dipegang oleh Kabinet atau Dewan
Menteri
- Dalam menjalankan tugas bertanggung
jawab kepada DPR
Gambar 4. Bagan Demokrasi
Demokrasi Sistem Pemisahan Kekuasaan
Sedangkan demokrasi sistem pemisahan kekuasaan
Adalah sistem demokrasi dimana kekuasaan dalam negara dipisahkan menjadi
3 bidang yang keberadaannya saling terpisah satu sama lain, contoh adalah
Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sementara itu, Kepala Negara (Presiden)
langsung dipilih oleh rakyat, contoh Amerika Serikat.
Demokrasi Sistem Referendum
Adalah sistem demokrasi dimana rakyat diminta pendapatnya tentang persoalan-
persoalan terutama mengenai pemerintahan.
Pada negara demokrasi sistem referendum ini tugas badan legislatif selalu di
bawah pengawasan rakyat.
Demokrasi Sistem
Parlementer

9. 9
Gambar 5. Bagan Referendum
Anda tentu tahu demokrasi apa yang dikembangkan di Indonesia …
Ya, benar!
Bagaimana! Apakah Anda dapat mengerti tentang uraian tadi? Jika Anda telah
memahaminya perhatikan uraian berikut ini tentang “Demokrasi Pancasila.”
- Pada sistem ini bidang
legislatif membuat UU
terlebih dahulu. Kalau
dalam waktu tertentu
tidak ada sejumlah
warga negara yang
mengutarakan
ketidaksetujuannya
maka UU tersebut
sudah tetap sifatnya
sebagai UU. Akan tetapi
bila ada yang menyata-
kan ketidaksetujuannya
badan legislatif
memintakan
persetujuan kepada
seluruh rakyat
- Pada Sistem ini untuk
dapat membuat UU
memerlukan persetu-
juan rakyat dengan
suara terbanyak.
- Setelah badan legislatif
membuat rancangan
UU maka rancagan
tersebut harus ditawar-
kan kepada rakyat
lewat pemungutan
suara (referendum).
REFERENDUM
OBIGATOR
REFERENDUM
FAKULTATIF
REFERENDUM

10. 10
DEMOKRASI PANCASILA
PENGERTIAN DASAR MAKNA
Gambar . Tabel Demokrasi Pancasila
Keterangan:
Dalam demokrasi Pancasila Rakyat adalah Subjek demokrasi
Artinya: Rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif “menentukan”
keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari keinginan-
keinginan itu.
Aturan permainan dalam demokrasi diatur secara melembaga
Artinya: Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga
perwakilan yang ada yang dibentuk melalui Pemilihan Umum.
Demokrasi Pancasila sebagai suatu sistem pemerintah yang berdasarkan
kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi
pemerintahan.
Oleh karena itu, rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemeritahan yang
dikehendaki sesuai dengan hati nuraninya. Dengan konteks ini, pemerintah
berkewajiban memfokuskan perhatiannya kepada kepentingan rakyat banyak
dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang merata dan berkeadilan.
Di samping itu perlu juga kita pahami bahwa demokrasi Pancasila dilaksanakan
dengan bertumpu pada sepuluh pilar demokrasi yang antara lain:
a. demokrasi yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
c. berkedaulatan rakyat;
d. didukung oleh kecerdasan warga negara;
e. sistem pemisahan kekuasaan negara;
Adalah Paham
demokrasi yang
bersumber kepada
kepribadian dan filsafat
bangsa Indonesia yang
perwujudannya seperti
tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945
- Kedaulatan Rakyat
(Pembukaan UUD
‘45) Negara yang
berkedaulatan
- Pasal 1 ayat (2) UUD
1945
- Keikutsertaan rakyat
dalam kehidupan
bermasyarakat dan
kehidupan bernegara
yang ditentukan
dalam peraturan
perundang-undangan

11. 11
f. menjamin otonomi daerah;
g. demokrasi yang menerapkan prinsip rule of law;
h. sistem peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak;
i. mengusahakan kesejahteraan rakyat; dan
j. berkeadilan sosial.
Dan Demokrasi Pancasila tidak saja demokrasi dalam politik yang hanya mengatur
masalah kekuasaan negara, tetapi juga demokrasi dalam masalah ekonomi,
sosial, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Bagi bangsa Indonesia dalam berdemokrasi harus sesuai dengan Pancasila
karena:
1. sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia;
2. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME;
3. lebih menghargai hak asasi manusia;
4. menjamin kelangsungan hidup bangsa;
5. mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokrasi dan keadilan sosial.
Selanjutnya perhatikanlah uraian berikut ini tentang hak-hak warga negara dalam
pelaksanaan Demokrasi Pancasila di bidang politik, pendidikan, ekonomi, dan
sosial budaya.
Indonesia sebagai negara yang mempraktekkan serta menjunjung tinggi
pemerintahan yang demokratis, melindungi, dan menjamin hak-hak warga negara
dalam berbagai bidang:
a. Bidang Politik
Hak warga negara di bidang politik yaitu hak yang diakui dalam kedudukannya
sebagai warga yang sederajat. Oleh karena itu setiap warga negara wajar
mendapat hak ikut serta dalam pemerintahan: yakni hak memilih dan dipilih,
mendirikan organisasi atau partai politik, serta mengajukan petisi dan kritik
atau saran.
Cobalah Anda ingat dan renungkan, pernahkah Anda memberikan masukan
atau saran kepada pengurus RT, RW, atau Kepala Desa/Lurah? Adakah
keuntungan atau khikmat apa yang dapat Anda peroleh?
Ilustrasi di atas cuma sekedar contoh, mungkinAnda pernah melakukan suatu
perbuatan yang memang itu adalah hak-hak Anda dalam bidang politik. Agar
lebih memahami uraian di atas, cobaAnda tulis atau lengkapi tabel I di bawah
ini.

12. 12
TABEL I Contoh Hak Berpolitik
SESUAI DENGAN TIDAK SESUAI
NO HAK BERPOLITIK PANCASILA & DENGAN
UUD 1945 PANCASILA &
UUD 1945
1. Menjadi anggota
Parpol
2. Mengeritik Pemerintah
3. Melawan Pemerintah
yang sah
4. Memilih lebih dari satu
partai pada waktu
Pemilu
5. Mendukung
Pemerintahan yang
sah
Gambar 6. Tabel contoh Hak Berpolitik
Dari pendapat atau jawaban yang Anda tulis
Contoh nomor 1. Bila Anda menjadi anggota Parpol itu adalah hak Anda,
dan hak Anda di negara kita dijamin (sesuai dengan nilai
pengamalan Pancasila dan UUD 1945)
Begitu pula jawaban nomor 2 atau nomor 5.
Nah bagaimana dengan pertanyaan nomor 3 serta nomor 4?. Tahukah Anda
mengapa melawan pemerintah yang sah serta memilih lebih dari satu partai
pada waktu Pemilu itu tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945? tentu
Anda bisa kan memberikan alasannya: ……………
Betul, jika kita melawan pemerintah yang sah berarti kita dituduh sebagai
pemberontak dan pelaku kejahatan, jelas harus ditangkap karena
membahayakan keutuhan atau kedaulatan negara.
Demikian pula memilih lebih dari satu Parpol pada saat Pemilu, bukankah itu
merupakan perilaku yang plin plan atau tidak berpendirian? Sikap demikian
akan merugikan diri sendiri bukan?
b. Hak Warga Negara dalam bidang Pendidikan
Untuk memahami hak warga negara dalam bidang pendidikan, perhatikanlah
arti dan makna yang terkandung dalam Pasal 31 UUD 1945.
Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap Warga Negara
berhak mendapat pengajaran”

13. 13
Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan
dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan
Undang-undang”
Makna isi Pasal 31 (1) UUD 1945 tersebut merupakan pengakuan bangsa
Indonesia atas hak memperoleh pengajaran. Dalam hal ini berarti pemerintah
dituntut untuk mengadakan sekolah-sekolah baik umum maupun kejuruan,
dengan mengingat kemampuan pembiayaan dan perlengkapan lain yang
dapat disediakan oleh pemerintah.
Menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengandung maksud “Pemerintah harus
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional,
sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan. Undang-undang yang
mengatur Pasal 31 itu adalah UU No. 2 Tahun 1989 yang masih berlaku saat
ini, sedangkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendidikan
antara lain: Peraturan Pemerintah (PP) No. 27, No. 28, 29, dan No. 30 Tahun
1990.
Dalam UU No. 2 Tahun 1989 itu antara lain disebutkan fungsi Pendidikan
Nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan
manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.
Sedangkan tujuan Pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia
yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur,
memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani,
kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan.
Di bawah ini ada beberapa informasi atau pengalaman para siswa yang
mengikuti pendidikan pada Sekolah Terbuka. Bacalah secara seksama dan
selanjutnya beri tanggapan anda mengenai cerita-cerita tersebut diatas.
Iis Marlena (14), Siswa Kelas 2
BAPAK saya seorang buruh bangunan di Bogor, sementara
ibu tidak kerja (ibu rumah tangga). Saya anak kedua dari 6
bersaudara. Penghasilan bapak saya hanya untuk kebutuhan
sehari-hari, itupun sering kurang sehingga bapak harus
mencari tambahan. Setelah lulus SD (2001) saya bingung,
apakah melanjutkan sekolah apa nggak. Yang pasti orang
tua tidak memprioritas saya meneruskan sekolah.
Untungnya, saudara sepupu saya, alumni SLTP Terbuka Koja, memberitahu
bahwa ada sekolah yang benar-benar gratis. Mengetahui hal itu, saya
langsung mendaftar disini dan lulus, sehingga saya tidak nganggur. Ternyata
benar-benar ada sekolah gratis, kalau sekolah di SMP biasa pasti saya nggak
mampu bayar.

14. 14
Mendapat kesempatan belajar di SLTP Terbuka saya harus belajar sungguh-
sungguh. Kalau bisa saya ingin sekali melanjutkan terus sekolah saya
semampunya. Belajar di SLTP Terbuka menurut saya sangat menyenangkan.
Guru-gurunya sangat pengertian dan peduli kepada kami. Belajar disini enak
dan mudah dimengerti.
Budi Setiawan (16), Siswa Kelas 2 SLTP Terbuka Koja
Karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah, maka
setelah tamat SD (1998) saya nganggur. Selama setahun
nganggur saya jualan koran dan pekerjaan kasar lainnya di
pelabuhan. Waktu itu, sebagai anak sopir taksi, tidak
terbayang saya akan sekolah lagi. Dari mana duitnya?
Sehingga saya pikir sudah tidak mungkin saya melanjutkan
sekolah.
Karena sekolah di Jakarta ini biayanya gede sekali. Boro-
boro mau sekolah, nyari makan aja susah.
Akhirnya saya dapat informasi dari teman saya yang sebelumnya juga
bersekolah di SLTP Terbuka Koja ini. Awalnya saya nggak percaya kok ada
sekolah yang gratis. Untuk membuktikan saya lalu kesini, dan ternyata benar-
benar di sekolah ini tidak dipungut biaya sama sekali. Disini setiap minggu
cuma bayar iuran Rp. 500, itu pun untuk kegiatan kita.
Keinginan saya ialah terus bersekolah agar tidak susah mencari pekerjaan
nantinya. Kalau berbekal ijazah SD mana ada orang yang mau terima. Kalau
ada paling-paling pembantu rumah tangga. Selain orang tua, teman-teman
banyak mendorong agar saya melanjutkan sekolah. Semenjak saya sekolah,
saya tidak bekerja lagi. Belajar disini enak, karena belajar secara mandiri
pakai modul. Dan kalau sudah lulus nanti, saya ingin bekerja apa saja. Ya
bekerja apa saja lah. Kalau cita-cita saya sih banyak. Persoalannya bisa
terkabul apa nggak ya?
Verawaty (14), Siswa Kelas 2 SLTP Terbuka Koja
Saya masuk SLTPTerbuka ini karena orang yang nggak punya
biaya. Ayah saya nggak kerja (menganggur). Kebutuhan
sehari-hari dipenuhi kakak saya yang bekerja sebagai
pegawai negeri. Ibu saya sedikit-sedikit terima jahitan.
Sepulang sekolah harus membantu kerjaan ibu. Guru-gurunya
baik. Saya nggak tahu apa masih bisa melanjutkan apa
nggak? Maunya sih melanjutkan. (Erlan)
c. Hak Warga Negara dalam Bidang Ekonomi
Sebelum saya menjelaskan kepada Anda tentang hak warga negara dalam
bidang ekonomi, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab.
1. apakah Anda suka membantu Orang Tua Anda?
2. apakah pekerjaan Orang Tua Anda?

15. 15
3. selain masih sekolah, apakah Anda juga sambil bekerja kepada orang
lain atau disebuah perusahaan orang lain?
4. apakah selain sekolah sambil wiraswasta (kerja sendiri)?
Dari 4 pertanyaan saya harap Anda mau menjawabnya, supaya Anda dapat
memahami tentang hak-hak warga negara bidang ekonomi.
MisalkanAnda menjawab no. 1 adalah iya, no. 2 petani, tukang kayu, nelayan
atau karyawan lain, begitu juga no. 3 jawabnya sambil bekerja, sedang no. 4
iya sekolah sambil berwiraswasta.
Semua pertanyaan yangAnda jawab itu menunjukkan suatu gambaran bahwa
Anda telah melakukan suatu aktifitas kegiatan atau hak berekonomi.
Yang menjadi persoalan apakah Anda merasa hak-hak Anda terpenuhi atau
setidaknya Anda merasakan adanya keadilan atau sebaliknya.
Dalam bidang ekonomi, negara Indonesia menganut sistem demokrasi
ekonomi; artinya perekonomian itu dikerjakan oleh semua, untuk semua di
bawah pimpinan atau pengawasan anggota masyarakat.
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan. Dalam hal ini perekonomian jangan sampai jatuh ke tangan
orang yang berkuasa, dan rakyat banyak yang tertindas.
Apa sajakah hak-hak ekonomi
itu? Hak-hak berekonomi
antara lain ialah hak untuk
memiliki harta benda atau
bidang usaha, misal hak jual
beli suatu benda, hak membuka
usaha, dan hak mengadakan
perjanjian dagang.
Kita kembali pada kalimat
“jangan sampai jatuh ke tangan
orang yang berkuasa dan
rakyat banyak yang tertindas”
Dalam bidang ekonomi ini,
perlu sekali wujud dari pelaksanaannya, seperti dengan adanya kesadaran
yang tinggi untuk terciptanya kemakmuran rakyat banyak. Untuk itu, perlu
adanya wujud pelaksanaan pengamalan demokrasi Pancasila secara benar,
terutama sila ke lima ataupun pasal 33 UUD 1945 tentang Perekonomian.
Cobalah Anda renungkan!Anda masih ingatkan isi dan makna pasal 33 UUD
1945. dan isi dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi
manusia, dimana dalam pasal 33 dikatakan “Setiap orang berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Gambar 7. Hak Penjual

16. 16
Apakah Anda sudah paham? Nah cobalah lihat di sekitar lingkungan Anda?
apakah pengamalan dari pasal 33 UUD 1945 ataupun sila ke 5 Pancasila
sudah berjalan dengan baik dan benar atau sebaliknya. Untuk lebih
mengetahui dan memahami akan kepentingan hak warga negara dalam
bidang perekonomian, isilah pertanyaan di bawah ini dengan singkat, hak-
hak di bidang ekonomi itu apa saja? disebutkan
1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
4. .......................................
5. .......................................
Apabila Anda menjawab pada kolom yang dianggap berhasil yaitu kolom No.
1 adalah tenaga kerja meningkat, no. 2 eksport tidak tergantung pada sektor
migas, dan no. 3 adalah pendapatan perkapita meningkat, serta no. 4 adalah…
Kemudian yang dianggap tidak berhasil pada kolom no. 2 adalah …
No. 2 Kurang lancarnya tenaga kerja yang berkaitan dengan pendidikan dan
no. 3 adalah pemanfaatan sumber daya alam yang masih kurang serta no. 4
adalah …
Begitu juga nilai manfaat yang diperoleh pada kolom no. 1 adalah peningkatan
pendidikan, no. 2 pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam
ditingkatkan, dan no. 3 adalah ketidakmerataan pendapatan yang mencolok,
contoh antara daerah Jawa dengan Irian.
Marilah kita sadari dan Anda renungkan sebetulnya kelihatannya pemerintah
kita sudah berusaha/berbuat untuk memenuhi keinginan dari cita-cita bersama
dalam rangka mengisi pembangunan dibidang ekonomi. Tetapi kita harus
menyadari bahwa upaya yang dilakukan pemerintah tanpa diikutsertakan
semua komponen termasuk rakyat tidak akan berhasil dengan baik. Oleh
sebab itu belajarlah dengan benar dan baik agar cita-cita untuk memenuhi
kebutuhan berekonomi berhasil dengan baik, adil dan makmur.
Uraian selanjutnya adalah tentang
d. Hak Warga Negara Dalam Bidang Sosial Budaya
Pernahkah Anda merasa kesepian? Sendiri…hidup terasa hampa karena
tidak ada yang menyapa atau menegur. Itu contoh kecil yang Anda alami
dalam kesendirian? Lalu bagaimana seandainya keluarga Anda mengalami
musibah, kemudian tidak ada yang menolong? Tentu Anda merasa sedih
bukan?

17. 17
Dari ilustrasi singkat tadi, cobalah Anda perhatikan urauan berikut ini …
Tentu Anda masih ingat tentang persamaan derajat yang telah di pelajari di
kelas I … lupa? Baiklah coba Anda lihat dan buka kembali kemudian Anda
tulis apa sajakah hak warga negara dalam bidang sosial budaya?
Hak warga negara dalam bidang sosial budaya antara lain
(a) hak …………………………. (b) hak ………..........……………..
(c) hak …………………………… (d) hak ……..…........……………..
Kemudian jika kita lihat dan pahami pasal 32 UUD 1945 menyatakan “Bahwa
pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia”, pasal ini
mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan agar
Kebudayaan Nasional dapat maju dan berkembang. Sedang warga negara
berhak ikut serta mengembangkan kebudayaan Nasional tersebut dengan
kemampuan dan keinginannya. Semangat isi pasal 31 dan pasal 32 itu
merupakan pengamalan Sila ke 2, ke 4, dan ke 5 Pancasila karena pasal ini
menjamin hak asasi manusia dalam bidang sosial budaya.
Kembali pada kalimat di atas “Seandainya keluarga Anda dapat musibah”,
bila memang itu terjadi, kita tidak bisa memungkiri itulah suatu kenyataan
hidup yang kita jalani. Kita harus sadar bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri,
ia sangat membutuhkan orang lain, begitu juga sebaliknya mungkin orang
lain membutuhkan kita.
Dalam kehidupan di masyarakat akan terjadi timbal balik antara individu yang
satu dengan yang lainnya. Masing-masing individu mempunyai hak dan
kewajiban. Kepentingan-kepentingan individu serta kewajiban antara yang
satu dengan lainnya sering berbenturan, berselisih atau perbedaan paham
yang menjurus pada perpecahan dan retaknya hubungan persahabatan yang
harmonis.
Oleh karena itu marilah kita semua memperhatikan serta menjalankan atau
mengamalkan nilai-nilai hak sosial dan budaya seperti, toleransi, kerjasama,
maupun bergotong royong sehingga terwujud kehidupan yang tentram dan
berbudaya.
B. JAMINAN KEBEBASAN UNTUK MENGELUARKAN PENDAPAT YANG
DIATUR DALAM PASAL 28 UUD 1945
Setiap pendapat harus disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu
melalui saluran yang resmi atau konstitusional.
Pasal 28 E (3) UUD 1945 hasil amandemen atau revisi pada Sidang Tahunan
tanggal 7 – 18 Agustus 2000 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

18. 18
Pasal 28 F UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.
Makna dari pasal 28 UUD 1945 tersebut berarti setiap warga negara diberi
kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sesuai dengan alam pikirannya.
Akan tetapi kebebasan itu jangan diartikan bebas sebebas-bebasnya,
melainkan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan
YME, sesama manusia, maupun pada bangsa dan negara.
Contoh kebebasan yang Anda miliki sebagai seorang siswa di dalam kelas,
kebebasan itu tidak berarti bahwa Anda bebas berbuat sekehendak hati,
danAnda boleh ribut dan mengangkat kaki serta meletakkannya di atas meja.
Anda harus menghargai orang lain. Contoh lain dalam organisasi politik,
seorang pemimpin tidak bisa berbuat sekehendak hatinya, walaupun dalam
organisasi itu Ia pimpinannya.
Begitu juga bila kita akan mengajukan sumbangan pemikiran terhadap negara,
maka kita harus melalui badan-badan atau lembaga yang telah ditetapkan,
kepada wakil rakyat atau bisa juga melalui media massa, dan organisasi
massa, ataupun organisasi sosial politik.
Mengapa kebebasan mengeluarkan pendapat perlu ada aturan? Ya, karena
setiap orang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, yang
tidak dapat dipaksakan kepada orang lain.
Sekali lagi agar kita semua sebagai bangsa Indonesia yang sadar akan hak
dan kewajiban dalam berdemokrasi, perlu kita pelajari dan kita hayati lalu
kita amalkan pasal 28 UUD 1945 berikut aturan lainnya seperti:
a. UU No. 2 tahun 1999 tentang Parpol;
b. UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu;
c. UU No. 4 tahun 1999 tentang sususan dan kedudukan MPR, DPR, dan
DPRD; dan
d. UU No. 9 tahun 1998 tentang tata cara menyampaikan pendapat di muka
umum.
C. PERAN SERTA WARGA NEGARA SEBAGAI INSAN SOSIAL POLITIK
Pada uraian atau penjelasan sebelumnya saya katakan kita sebagai manusia,
mahluk di muka bumi ini tidak bisa hidup sendiri kita pasti membutuhkan
orang lain. Begitu pula sebaliknya orang lain mungkin akan membutuhkan
kita. Contoh kita sebagai warga negara butuh perlindungan ataupun jaminan
kebebasan dari negara. Sebaliknya negara membutuhkan warga
masyarakatnya turut berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan,
termasuk bidang politik.

19. 19
Jika kita melihat peran warga negara sebagai insan sosial politik, sebetulnya
kita sebagai bangsa harus bangga dan bersyukur karena sejak zaman
penjajahan Belanda kesadaran itu sudah ada, contoh bangsa Indonesia
mendirikan partai politik seperti PNI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno yang
akhirnya menjadi Presiden RI pertama, walaupun beliau pernah di tangkap
oleh pemerintah Belanda karena pergerakan-pergerakannya.
Oleh karena itulah berdasarkan pengalaman sejarah jaminan kebebasan atas
hak-hak politik perlu diatur guna menjamin ada kepastian ataupun
perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia).
Dengan dibuatnya Undang-undang jaminan kebebasan menyatakan pendapat
atau politik, agar pemerintah tidak sewenang-wenang. Begitu juga rakyat
supaya tidak bertindak anarkis ataupun kebebasan yang tidak berdasarkan
norma.
Sesuai dengan ketentuan pasal 28 UUD 1945 maka DPR bersama Presiden
telah membentuk Undang-undang yang menjamin lebih lanjut hak-hak
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Selanjutnya sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab harus
berusaha mencari titik temu keinginan, cita-cita, pendapat, dan pendirian
yang berbeda-beda dalam mencapai kesejahteraan. Itu semua bisa dilakukan
melalui organisasi-organisasi sosial atau parpol yang dibentuk oleh
masyarakat.
Dan untuk mencapai cita-cita tersebut dalam mengeluarkan pendapat di
samping partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan, rakyat juga dapat
menyalurkan pendapatnya melalui media massa (surat kabar, radio, TV dan
sebagainya). Melalui media massa rakyat dapat menyatakan pendapat, saran,
atau bahkan kritik terhadap apa yang dilakukan pemerintah.
Uraian di bawah ini cobalah Anda renungkan peran apa saja yang harus
Anda lakukan sebagai insan sosial politik dengan contoh-contoh lainnya di
bawah ini seperti:
1. mengisi pembangunan,
2. menjunjung tinggi norma yang berlaku di masyarakat,
3. menjaga ketertiban serta mematuhinya,
4. aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, dan
5. mendukung pemerintah yang sah.
Selanjutnya cobalahAnda tambahkan lagi apa saja peranAnda sebagai insan
politik di lingkungan tempat tinggal Anda, diskusikanlah dengan teman-teman
Anda atau tanyakan pada guru pamong apabila mengalami kesulitan.

20. 20
Nah, Anda telah selesai mempelajari kegiatan belajar 1, untuk mengetahui
keberhasilan belajar Anda, kerjakan tugas berikut dan setelah selesai
cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada bagian
akhir modul.
Jika jawaban Anda cocok dengan kunci jawaban, berarti Anda telah
memahami tentang hak-hak warga negara Indonesia, selamat.
Tetapi jika jawaban Anda tidak atau belum cocok dengan kunci jawaban,
berarti Anda harus mengulang kembali mempelajari kegiatan belajar 1,
terutama mengenai hal-hal yang belum Anda pahami.
Selamat Belajar
KEGIATAN 1
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas
1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi?
2. Sebutkan macam-macam demokrasi!
3. Mengapa bangsa Indonesia disebut sebagai negara yang menjunjung tinggi
demokrasi?
4. Sebutkan 3 ( tiga ) Undang-Undang sebagai jaminan kebebasan menyatakan
pendapat!
5. Sebutkan 2 ( dua ) contoh peran warga negara sebagai insan sosial politik!
Jika Anda telah menjawab soal di atas, cocokkanlah dengan kunci jawabannya,
tetapi sebaiknya jangan melihat kunci jawaban terlebih dahulu sebelum Anda benar-
benar telah menjawabnya.

21. 21
DEMOKRASI PANCASILA
Setelah mempelajari kagiatan belajar ini diharapkan Anda dapat:
a. menjelaskan tentang prinsip pokok demokrasi Pancasila;
b. menyebutkan fungsi Demokrasi Pancasila;
c. menjelaskan tujuan menerapkan Demokrasi Pancasila;
d. menjelaskan sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila;
e. menyebutkan sarana Demokrasi Pancasila;
f. menyebutkan arti Pemilihan Umum;
g. menyebutkan landasan Pemilihan Umum;
h. menyebutkan tujuan Pemilihan Umum;
i. menjelaskan tentang sistem Pemilihan Umum;
j. menjelaskan tugas warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila;
k. menjelaskan kewajiban warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila;
l. menjelaskan kewajiban warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila;
m. memberikan contoh-contoh pelaksanaan kehidupan Demokrasi Pancasila di
lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.
Pokok-pokok Materi
1. Pemilihan Umum
2. Sikap dan Prilaku yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan Demokrasi
Pancasila seperti:
- bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan norma-norma;
- menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
- mengutamakan persatuan dan kesatuan;
- menghormati dan menegakkan hukum.
3. contoh-contoh pelaksanaan kehidupan demokrasi di:
a. keluarga;
b. sekolah;
c. masyarakat; dan
d. negara.
DEMOKRASI PANCASILA
Pada modul kegiatan 1 telah dijelaskan kepadaAnda mengenai pengertian
Demokrasi Pancasila, untuk memahami materi kegiatan belajar 2
perhatikanlah uraian berikut ini mengenai:
a. prinsip Demokrasi Pancasila;
b. fungsi Demokrasi Pancasila;
c. tujuan Demokrasi Pancasila;
d. sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila.
Kegiatan Belajar 2

22. 22
Materi di atas sebagai pengantar untuk memahami materi Pemilu. Uraian materi di
atas perlu Anda pelajari serta pahami guna memperluas wawasan pemahaman
Anda mengetahui Demokrasi Pancasila.
Baiklah apakah Anda tahu apa yang dimaksud tentang prinsip pokok Demokrasi
PancasilA?
a. Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila
Bila kita berbicara mengenai prinsip, pasti kita sebagai manusia teringat akan
prinsip yang ada pada diri kita. Coba Anda renungkan sejenak, ingat prinsip
hidupAnda sebagai manusia! Contoh Anda mengatakan “Saya Lelaki” (bila Anda
seorang lelaki) begitu pula sebaliknya “Saya Wanita” (bilaAnda seorang Wanita),
mungkin juga Anda mengatakan karena “Saya orang yang beriman, bertakwa,
jujur, patuh, warga negara Indonesia, dan lain sebagainya”… Bahwa dari kata-
kata Anda itu, itulah contoh prinsip yang Anda miliki sebagai manusia.
Apa itu prinsip? Prinsip artinya kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir,
bertindak dan lain sebagainya.
Jadi Demokrasi Pancasila prinsip pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:
a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak
berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat),
b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan tidak terbatas),
c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.
2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,
4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan
badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya,
5. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi “Untuk
menyalurkan aspirasi rakyat”,
6. Pelaksanaan Pemilihan Umum;
7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
(pasal 1 ayat 2 UUD 1945),
8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan
YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,
10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.

23. 23
b. Fungsi Demokrasi Pancasila
Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah:
1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
Contohnya:
a. ikut mensukseskan Pemilu;
b. ikut mensukseskan Pembangunan;
c. ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.
2. Menjamin tetap tegaknya negara RI,
3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem
konstitusional,
4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,
5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara
lembaga negara,
6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,
Contohnya:
a. Presiden adalah Mandataris MPR,
b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR.
Nah dari penjelasan di atas, apa yang pernahAnda lakukan dalam mengamalkan
fungsi Demokrasi Pancasila? Cobalah Anda renungkan. Saya yakin pasti Anda
pernah mengamalkan, walaupun Anda merasakan belum berbuat apa-apa.
Baiklah … selanjutnya perhatikan uraian berikut ini mengenai “Tujuan Demokrasi
Pancasila”.
c. Tujuan Demokrasi Pancasila
Tujuan Demokrasi Pancasila adalah untuk menetapkan bagaimana bangsa
Indonesia mengatur hidup dan sikap berdemokrasi seharusnya.
Apakah Anda tahu bagaimana bangsa Indonesia mengatur hidup dan sikap
berdemokrasi? tentunyaAnda tahu bukan? Nah untuk menambah wawasanAnda
coba ingat pada waktu Pemilihan Pengurus RT (Rukun Tetangga) atau RW (Rukun
Warga). Apa pendapat Anda? Tentu Anda mengatakan Pemilihan Pengurus RT
atau RW dilakukan dengan cara musyawarah bukan? Atau melalui voting?
Pendapat Anda memang benar, contoh lainnya antara lain:
1. membuat Undang-undang;
2. mengatur atau membuat pedoman tata cara musyawarah;
3. syarat-syarat menjadi anggota Parpol, memilih Parpol;
4. melaksanakan Pemilihan Umum;
5. pemilihan Presiden dan lain sebagainya.
Selanjutnya perhatikanlah uraian tentang sistem Pemerintahan Demokrasi
Pancasila.

24. 24
d. Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila
Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang
terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok,
yaitu sebagai berikut:
1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum
Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka (Machsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa baik
pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan
tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat
harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi
semua warga negara harus tercermin di dalamnya.
2) Indonesia menganut sistem konstitusional
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak
bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem
konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan
tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping
oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok
konstitusional, seperti TAP MPR dan Undang-undang.
3) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan
negara yang tertinggi
Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman
terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada ditangan rakyat dan
dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga
negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai
pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok,
yaitu:
a. menetapkan UUD;
b. menetapkan GBHN; dan
c. memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
Wewenang MPR, yaitu:
a. membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga
negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan
kepada Presiden;
b. meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai
pelaksanaan GBHN;
c. melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil
Presiden;
d. mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya
apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara
dan UUD;
e. mengubah undang-undang.

25. 25
4) Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi.
Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung
jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib
menjalankan putusan-putusan MPR.
5) Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi
pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden
dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang
termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus
mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislative ialah hak
inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.
Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:
a. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah;
b. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada
pemerintah;
c. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah;
d. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal;
e. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.
6) Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung
jawab kepada DPR
Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri
negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada
presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet
kepresidenan/presidensil.
Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi
mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan
pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.
7) kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator,
artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-
sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan
oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR.
DPR sejajar dengan presiden.
A. PEMILIHAN UMUM
Uraian berikut ini akan menjelaskan kepadaAnda mengenai Pemilihan Umum,
dimulai dari (a) pengertian (b) asas Pemilihan Umum (c) tujuan Pemilihan
Umum, serta (d) sistem Pemilihan Umum di Indonesia.

26. 26
Pada masa sekarang ini, negara-negara di dunia hampir seluruhnya
menggunakan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Hal ini
berarti kekuasaan rakyat diwakili oleh Badan Perwakilan Rakyat. Di negara
kita, salah satu cara untuk memilih wakil rakyat adalah melalui Pemilihan
Umum (Pemilu).
(a) Pengertian Pemilu
Menurut UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Pemilu adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
(b) Azas Pemilu
Pemilu diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil
dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung,
umum, bebas, dan rahasia. Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut
Pemilu menggunakan azas sebagai berikut :
1. Jujur : Yang berarti bahwa penyelenggara/pelaksana,
pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas,
dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih serta semua
pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap
dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Adil : Berarti dalam penyelenggaraan Pemilu setiap pemilih
dan Parpol peserta Pemilu mendapat perlakuan yang
sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
3. Langsung : Yaitu rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara
langsung memberikan suaranya sesuai dengan
kehendak hati nuraninya, tanpa perantara
4. Umum : Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi
persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur
17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih
dalam Pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21
tahun berhak dipilih.
5. Bebas : Setiap warga negara yang memilih menentukan
pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara
dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai
dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
6. Rahasia : Yang berarti dalam memberikan suaranya, pemilih
dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak
manapun dan dengan jalan apapun. Azas rahasia ini
tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari
tempat pemungutan suara yang secara suka rela
bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak
manapun.

27. 27
(c) Landasan Pemilihan Umum
Pelaksanaan Pemilu di Indonesia didasarkan pada landasan berikut :
1. landasan Ideal, yaitu Pancasila, terutama sila kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
2. landasan Konstitusional; yaitu UUD 1945 yang termuat di dalam :
a. Pembukaan Alinea ke empat
b. Batang Tubuh pasal 1 ayat 2
c. penjelasan Umum tentang sistem pemerintahan negara
3. landasan Operasional; yaitu GBHN yang berupa ketetapan-ketetapan
MPR serta peraturan perundang-undangan lainnya.
(d) Tujuan Pemilu di Indonesia
Adalah untuk memilih wakil-wakil yang duduk di DPR, DPRD I dan DPRD II.
Pemilihan Umum bagi suatu negara demokrasi sangat penting artinya
untuk menyalurkan kehendak asasi politiknya, antara lain sebagai berikut:
1. untuk mendukung atau mengubah personel dalam lembaga legislatif
2. adanya dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang
kekuasaan eksekutif untuk jangka waktu tertentu.
3. Rakyat (melalui perwakilan) secara periodik dapat mengoreksi atau
mengawasi eksekutif.
Undang-undang Pemilihan Umum
Pada bagan di bawah ini kita dapat mengetahui tentang UU Pemilu
No PEMILU UUD KETETAPAN UNDANG- PELAK- UNTUK
MPRS/MPR UNDANG SANAAN MEMILIH
1 Th 1955 Ps 35 No. 7 29-9-1955 Anggota DPR
UUDS 1950 th 1953 15-12-1955 anggota
konstituante
2 Th 1971 Ps 1 ayat (2) No. XLII / No. 15 3-7-1971 Anggota
UUD 1945 MPRS / 1968 th 1969 DPR/DPRD
3 Th 1977 Ps 1 ayat (2) No. VII / MPR/ No. 4 2-5-1977 Anggota
UUD 1945 1973 th 1975 DPR/DPRD
4 Th 1982 Ps 1 ayat (2) No. VII / MPR/ No. 2 4-5-1982 Anggota
UUD 1945 1978 th 1980 DPR/DPRD
5 Th 1987 Ps 1 ayat (2) No. III / MPR/ No. 1 23-4-1987 Anggota
UUD 1945 1983 th 1985 DPR/DPRD
6 Th 1992 Ps 1 ayat (2) No. III / MPR/ No. 1 9-6-1992 Anggota
UUD 1945 1988 th 1985 DPR/DPRD
7 Th 1997 Ps 1 ayat (2) No. III / MPR/ No.1 29-5-1997 Anggota
UUD 1945 1988 th 1985 PP. DPR/DPRD
No. 37/1995
8 Th 1999 Ps 1 ayat (2) No. XV/MPR/ No. 3 th 7-6-1999 Anggota
UUD 1945 1998 1999 No. 4 DPR/DPRD
th 1999
Gambar 8. Bagan UU Pemilu

28. 28
(e) Sistem Pemilihan Umum
Berikut ini saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai sistem
Pemilihan Umum berikut mengenai Organisasi Pemilihan Umum (OPP)
sejak pemilihan umum pertama sampai dengan pemilihan umum tahun
1999.
Perhatikanlah bagan di bawah ini
JUMLAH
No PEMILU SISTEM PEMILIHAN OPP KETERANGAN
1. 1955 cenderung mengguna- 47 partai - khusus Irian Barat
kan sistem perwakilan menggunakan dasar
proporsional dengan pengangkatan
sistem daftar - keunggulan ada pada 4
partai yaitu PNI,
Masyumi, NU, dan PKI
2. 1971 Sistem perwakilan 10 partai 1. Parmusi, 2. PNI, 3. NU,
berimbang dengan 4. PSII, 5. PERTI,
stelsel daftar 6. PARKINDO,
(gabungan) 7. Partai Katolik,
8. MURBA, 9. IPKI,
10. GOLKAR
3. 1977 Perwakilan berimbang 3 OPP 1. PPP, 2. GOLKAR,
dengan stelsel daftar 3. PDI
(gabungan)
4. 1982 Perwakilan berimbang 3 OPP 1. PPP, 2. GOLKAR,
dengan stelsel daftar 3. PDI
5. 1987 Perwakilan berimbang 3 OPP 1. PPP, 2. GOLKAR,
dengan stelsel daftar 3. PDI
(gabungan)
6. 1992 Perwakilan berimbang 3 OPP 1. PPP, 2. GOLKAR,
dengan stelsel daftar 3. PDI
(gabungan)
7. 1997 Perwakilan berimbang 3 OPP 1. PPP, 2. GOLKAR,
dengan stelsel daftar 3. PDI
8. 1999 Sistem Proporsional
berdasar stelsel daftar 48 OPP terlampir
Gambar 9. Bagan Urutan Pemilu

29. 29
Keterangan:
Pelaksanaan sistem pemilihan umum yang diterapkan ada dua (2);
1. sistem Perwakilan Proporsional
Yaitu sistem pemilihan yang mengutamakan “jumlah suara” yang di
hasilkan dalam Pemilu oleh setiap partai atau kekuasaan politik.
2. sistem Perwakilan Distrik
Yaitu sistem pemilihan yang berdasarkan pada pandangan “satu kesatuan
geografis”. Dalam sistem ini wilayah negara dibagi atas beberapa daerah
pemilihan (distrik), yang jumlah distriknya sama dengan jumlah anggota
badan perwakilan yang dikehendaki.
Khusus negara Indonesia, sistem Pemilunya sejak tahun 1955 sampai dengan
Pemilu tahun 1999 masih menggunakan sistem proporsional berdasarkan
stelsel daftar.
Demikianlah uraian singkat mengenai Pemilu, jika Anda ingin mengetahui
lebih luas lagi baca dan pelajari pada halaman belakang atau lampiran
tambahan tentang Pemilu di Indonesia. Tetapi sebelum itu coba Anda tulis/
yang Anda ingat 10 partai peserta Pemilu pada orde reformasi?
1. ......................................................
2. ......................................................
3. ......................................................
4. ......................................................
5. ......................................................
6. ......................................................
7. ......................................................
8. ......................................................
9. ......................................................
10.......................................................
Peserta Pemilu
Pada Pemilu 1999, KPU berhasil menjaring partai politik yang memenuhi
persyaratan untuk menjadi peserta pemilu sebanyak 48 parpol. Dari ke-48
parpol tersebut hanya 19 parpol yang berhasil memperoleh kursi di DPR
periode tahun 1999-2004, dengan urutan 6 besar yaitu PDI-P, Golkar, PPP,
PKB, PAN, dan PBB.
Secara lengkap parpol peserta pemilu tersebut yaitu : Partai Indonesia Baru
(PIB), Partai Kristen Nasional Indonesia (KRISNA), Partai Nasional Indonesia
(PNI), Partai Aliansi Demokrat Indonesia (PADI), Partai Kebangkitan Muslim
Indonesia (KAMI), Partai Umat Islam (PUI), Partai Kebangkitan Umat (PKU),
Partai MASYUMI BARU, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai
Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-
P), Partai Abul Yatama (PAY), Partai Kebangsaan Merdeka (PKM), Partai
Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai
Rakyat Demokratik (PRD), Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (PSII 1905),

30. 30
Partai Katolik Demokrat (PKD), Partai Pilihan Rakyat (PILAR), Partai Rakyat
Indonesia (PARI), Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (MASYUMI), Partai
Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Pekerja (PSP), Partai Keadilan (PK),
Partai Nahdlatul Ummat (PNU), Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis
(PNI Front Marhaenis), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan
Indonesia(IPKI), Partai Republik, Partai Islam Demokrat (PID), Partai Nasional
Indonesia Massa Marhaen (PNI Massa Marhaen), Partai Musyawarah Rakyat
Banyak (MURBA), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai GOLKAR, Partai
Persatuan (PP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Uni Demokrasi
Indonesia (PUDI), Partai Buruh Nasional (PBN), Partai Musyawarah
Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Partai Daulat Rakyat (PDR), Partai
Cinta Damai (PCD), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Solidaritas
Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI), Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI),
Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI), Partai Solidaritas Uni Nasional
Indonesia (SUNI), Partai Nasional Demokrat (PND), Partai Umat Muslimin
Indonesia (PUMI), Partai Pekerja Indonesia (PPI).
B. SIKAP DAN PRILAKU YANG PERLU DIKEMBANGKAN DALAM
PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA
Setiap manusia Indonesia merupakan unsur mutlak terbentuknya bangsa.
Kenyataan yang kita temukan, yaitu ada perbedaan pengelompokan manusia,
contoh jika dilihat dari sudut sosiologi; ada daerah, suku, kebudayaan, atau
tradisi yang berbeda-beda. Dari sudut politis; ada masyarakat kelompok besar
yang memerintah atau sebaliknya kelompok kecil yang memerintah/diberi
kekuasaan.
Namun sebagai bangsa Indonesia berbahagialah kita walaupun bangsa
Indonesia terdiri dari banyak perbedaan namun tetap merasa satu sebagai
bangsa Indonesia. Karena setiap manusia Indonesia sudah mempunyai
pegangan dasar moral dalam sikap dan perilaku.
Dalam negara Pancasila setiap warga negara bebas berbuat sesuatu, tetapi
kebebasan itu harus didasari rasa tanggung jawab baik kepada diri sendiri
maupun kepada Tuhan. Marilah kita sadari betul bagaimana seharusnya kita
berbuat.
Pada uraian berikut ini perhatikanlah apa saja tentang sikap dan prilaku yang
perlu dikembangkan dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila; yang perlu
dikembangkan antara lain:
a. bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang
berlaku
Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi yang didasari norma hukum dan
politik, oleh karena itu:
1. Demokrasi Ormas, parpol harus diakomodasikan;
2. harus ada persaingan yang sehat antar Parpol ataupun Ormas;

31. 31
3. setiap Ormas, Parpol harus pandai menyerap arus globalisasi dan
keterbukaan;
4. berani tampil vokal untuk menyuarakan bagi kepentingan masyarakat;
5. DPR sebagai wakil rakyat kehendaknya lebih eksis sebagai pengontrol
pemerintah;
6. rakyat lebih aktif berperan;
7. seluruh rakyat bangsa dan negara mematuhi hukum serta tidak
bertindak sewenang-wenang;
8. adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban;
9. berperan lebih aktif mengisi pembangunan; dan
10. peduli terhadap masalah-masalah sosial dan lain sebagainya.
b. menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
- sadarilah bahwa semua manusia di dunia dikaruniai harkat dan
martabat yang sama;
- kita memang dijadikan Tuhan YME dengan adanya perbedaan, tetapi
itu semua adalah supaya manusia menjadi lebih sempurna dan
berkualitas dibandingkan makhluk lain;
- mau menghargai orang lain;
- tidak membeda-bedakan suku, ras, agama dan lain sebagainya; dan
- tidak bertindak sewenang-wenang kepada orang lain.
c. mengutamakan persatuan dan kesatuan
Makna Demokrasi Pancasila sesungguhnya ialah keikutsertaan rakyat
dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan kehidupan
bernegara melalui sistem perwakilan.
Dengan adanya keikutsertaan rakyat, menunjukkan negara itu dalam
kehidupannya terjalin adanya persatuan dan kesatuan. Lalu sikap yang
dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan adalah:
- mendukung usaha penataan kehidupan politik berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945;
- meningkatkan dan mengembangkan kehidupan demokrasi dan
tegaknya hukum;
- turut meningkatkan pendidikan politik yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 agar setiap anggota masyarakat sadar akan hak dan
kewajibannya;
- mengutarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui
ormas atau parpol sesuai dengan UU;
- mendukung otonomi daerah yang nyata; dan
- untuk makin memperkuat persatuan dan kesatuan.
d. menghormati dan menegakan hukum
Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia ialah negara
yang berdasar atas hukum, selanjutnya kita lihat pasal 27 ayat 1 UUD
1945 berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

32. 32
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya”. Pernyataan itu mengandung pengertian
bahwa negara atau pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya harus
berdasar atas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.
Di dalam negara hukum, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi
manusia di junjung tinggi, termasuk berdemokrasi, baik dalam teori
maupun praktek. Oleh karena itulah marilah kita menghormati dan
menegakkan hukum yang antara lain seperti:
- pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang
mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial
dan kebudayaan;
- peradilan yang bebas, tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh
sesuatu kekuatan apapun juga;
- legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya;
- jangan main hakim sendiri; dan
- bertindak adil.
C. CONTOH-CONTOH PELAKSANAAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
- Keluarga:
1. apabila terjadi permasalahan selesaikan dengan cara musyawarah;
2. selaku orang tua, membimbing, mau mendengarkan serta tidak
memaksakan kehendak;
3. anggota keluarga yang lebih besar melindungi, serta menyayangi yang
lebih kecil;
4. selaku anak jangan hanya menuntut hak, seharusnya mendahulukan
kewajibannya lebih dahulu;
5. selaku anak hormatilah yang lebih tua.
- Sekolah:
1. apabila terjadi permasalahan selesaikan dengan cara musyawarah;
2. kepala sekolah, guru, serta karyawan membimbing, mendidik, mau
mendengarkan serta tidak menganggap orang yang paling tahu/paling
benar;
3. Siswa/i dahulukan kewajiban sebelum menuntut hak;
4. hormati guru, sayangi teman;
5. tidak membeda-bedakan suku, agama, atau RAS, ataupun
kebudayaan yang berbeda-beda;
6. ciptakan persatuan dan kesatuan antar sesama;
7. selaku siswa/i serta komponen lain: patuhilah tata tertib sekolah;
8. pemilihan pengurus OSIS dan lain sebagainya.

33. 33
- Masyarakat:
1. apabila terjadi permasalahan selesaikan dengan cara musyawarah;
2. setiap anggota masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku di
daerahnya masing-masing seperti adat istiadat, agama, kepercayaan
ataupun kebiasaan yang berlaku;
3. apabila memilih/mengangkat ketua RT, RW, Kepala Desa/Lurah
lakukan dengan cara-cara musyawarah;
4. pengurus RT, RW, Kepala Desa/Lurah dalam membuat program
pembangunan desa/di lingkungan masyarakat lakukan dengan cara
musyawarah;
5. setiap anggota masyarakat harus menjaga keamanan, ketertiban di
lingkungannya masing-masing;
6. tidak membeda-bedakan status, agama, kepercayaan, adat istiadat
atau suku dan lain sebagainya;
7. setiap anggota masyarakat menjaga, mewujudkan persatuan dan
kesatuan.
- Negara:
1. Demokrasi negara kita menerapkan demokrasi tidak langsung,
dasarnya lihat pasal 1 ayat 2 UUD 1945;
2. adanya partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan;
3. mengakui menjunjung tinggi hak asasi manusia;
4. persamaan di depan hukum;
5. distribusi pendapat secara adil;
6. adanya kesempatan pendidikan yang sama;
7. mengaku kebebasan warga negaranya/individu;
8. adanya ketersediaan dan keterbukaan informasi;
9. mengidahkan “Fatsoen” (tata krama berpolitik);
10. adanya kerja sama/gotong royong.
Demikian penjelasan uraian contoh-contoh pelaksanaan demokrasi di
keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.ApakahAnda dapat memberikan
contoh-contoh lainnya? Saya harap cobalahAnda renungkan dan cobaAnda
lihat dan perhatikan di lingkungan tempat tinggal Anda atau diskusikan dengan
teman-teman Anda, bila perlu tanyakan pada orang tua atau guru pamong
Anda.
Nah, selesailah kita mempelajari uraian Kegiatan 2, apabila Anda kurang
memahami, silahkan baca kembali dan simak baik-baik agar belajar Anda
tidak sia-sia.
Untuk mengukur keberhasilan belajar Anda, kerjakan tugas berikut. Setelah
selesai cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban pada akhir modul.
Selamat belajar, sampai berjumpa lagi pada modul berikutnya.

34. 34
KEGIATAN 2
Jawablah pertanyaan soal di bawah ini dengan singkat dan jelas !
1. Sebutkan 5 (lima) prinsip Demokrasi Pancasila?
2. Jelaskan arti Pemilihan Umum menurut UU No.3 tahun 1999?
3. Apa tujuan diadakannya Pemilihan Umum bagi bangsa Indonesia?
4. berikan contoh-contoh pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan
a. Keluarga
b. Masyarakat
5. Mengapa perlunya suatu negara mengadakan pemilihan Umum?

35. 35
PENUTUP
Anda telah menyelesaikan modul tentang “Tanggung Jawab“ diharapkan Anda
memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan pentingnya menerapkan sikap/
perbuatan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945. Kemudian juga sesuai dengan norma-norma yang berlaku di
masyarakat, baik itu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, di sekolah ataupun
kehidupan bernegara.
Dari ke dua kegiatan belajar ini dapat di simpulkan:
1. tanggung Jawab adalah kesediaan diri untuk menanggung akibat yang
ditimbulkan oleh perbuatan atau peristiwa tertentu;
2. setiap tugas dan kewajiban baik secara perorangan maupun kelompok selalu di
ikuti adanya pertanggungjawaban;
3. dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 hak-hak
berpolitik rakyat dijamin sepenuhnya.;
4. selaku warga negara yang baik hendaknya kita memahami tugas, kedudukan,
dan mekanisme kerja lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara. Di samping
itu juga kita hendaknya memahami tata cara berperan serta dalam menyalurkan
aspirasi politiknya secara sadar, benar sebagai seorang warga negara yang
bertanggung jawab;
5. dalam Demokrasi Pancasila kebebasan mendapatkan tempat yang terhormat.
Kebebasan yang dianut oleh Demokrasi Pancasila adalah kebebasan yang
bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa,
terhadap diri sendiri, kepada masyarakat, bangsa, dan negara;
6. prinsip, aturan, dan bentuk hak peran serta masyarakat untuk berserikat dan
mengeluarkan pendapat dalam Demokrasi Pancasila tercantum dalam UUD 1945
Pasal 28 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. tugas, wewenang, dan tanggung jawab warga negara dan organisasi sosial politik
dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila harus dihayati dan dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya, agar Demokrasi Pancasila benar-benar dapat
dilaksanakan sesuai dengan intisari demokrasi Pancasila itu sendiri.
8. demokrasi negara kita menggunakan demokrasi tidak langsung. Hal ini berarti
kekuasaan rakyat diwakili oleh badan perwakilan rakyat. Di negara kita satu cara
untuk memilih wakil rakyat adalah melalui Pemilu.
Untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang modul ini, silahkan kerjakan tes
akhir modul, tetapi sebelumnya pelajari kembali materi yang belum Anda pahami.
Bila sudah mengerjakan soal-soal, periksalah bersama-sama dengan teman sejawat
Anda.

36. 36
Setiap soal pilihan ganda jika betul diberi nilai 1, untuk soal essay bila betul semua
diberi nilai 4.
Nilai akhir = jumlah yang betul pilihan ganda ditambah jumlah yang betul soal essay
lalu dibagi 3
30
Jika betul semua maka nilainya = ––– =10
3
Apabila Anda memperoleh nilai 7,5 dianggap Anda sudah memahami uraian atau
isi modul ini, kemudian Anda dapat melanjutkan modul berikutnya. Sedangkan bagi
Anda yang memperoleh nilai dibawah 7,5Anda dianjurkan untuk mengulangi kembali
mempelajari modul ini.
Seandainya Anda mengalami kesulitan, janganlah Anda ragu untuk menanyakan
kepada guru bina, dan saya sarankan bacalah buku sumber lain yang berhubungan
dengan pelajaran PPKn.

37. 37
KEGIATAN 1
1. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat
dan untuk rakyat.
2. Macam-macam Demokrasi:
a. Demokrasi Parlementer.
b. Demokrasi sistem pemisahan kekuasaan.
c. Demokrasi sistem referendum.
3. Negara Indonesia disebut sebagi negara demokrasi karena:
a. Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia.
b. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal
1 ayat 2 UUD 1945).
c. Memiliki UU.
4. 3 Undang-Undang sebagi jaminan menyatakan pendapat
a. UU No.3 tahun 1999 tentang Pemilu.
b. UU No.2 tahun 1998 tentang Parpol.
c. UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum.
5. 2 Contoh peran warga negara sebagai insan sosial politik
a. Menjadi anggota Partai Politik.
b. Mematuhi Undang-Undang.
c. Memilih Parpol atau bersedia untuk dipilih.
KEGIATAN 2
1. 5 Prinsip Demokrasi Pancasila
a. Pemerintahan berdasarkan hukum.
b. Adanya perlindungan HAM.
c. Musyawarah untuk mufakat.
d. Peradilan yang merdeka.
e. Kedaulatan ada di tangan rakyat (pasal 1 ayat 2 UUD 1945).
2. Arti Pemilu menurut UU No.3 tahun 1999 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Tujuan diadakannya Pemilu bagi bangsa Indonesia adalah:
a. Memilih anggota DPR.
b. Memilih anggota DPRD I.
c. Memilih anggota DPRD II

38. 38
4. Contoh pelaksanaan demokrasi di lingkungan:
a. Keluarga: mengadakan musyawarah memilih tempat tinggal.
b. Masyarakat: mengadakan musyawarah dalam pemilihan pengurus RT dan
RW.
5. Perlunya suatu negara mengadakan Pemilu adalah:
a. Mendukung atau mengganti anggota legislatif (DPR).
b. Pembangunan negara.
DAFTAR PUSTAKA
Aim Abdul Karim, Memahami PPKn untuk kelas 2 SMU Bandung, Penerbit
Ganeca Exact. 2000
Ahmad Dimyati HS dkk, Bahan Acuan Kegiatan Belajar Mengajar PPKn
SMU Kelas 2 Jakarta, Penerbit PT. Rakadita. 1990
Amin Rais Muh, Demokrasi dan Proses Politik LP3S Jakarta, Penerbit
Majalah Prisma.1986
Budiyanto, Dasar-dasar Umum Tata Negara untuk SMU Kelas 3 Jakarta,
Penerbit Erlangga. 2000
Eling Waspodo dkk, Buku Pelajaran Tata Negara untuk SMU Kelas 2
Surakarta, Penerbit CV. Handayani.
Majalah “Gerbang” Edisi 8 tahun Mei Juni 2002
Neiny Ratnaningsih, PPKn untuk SMU Kelas 2 Bandung, Penerbit Grapindo
Media Pratama. 2000
Suprapto dkk, PPKn untuk SMU, SMK, MA, Kelas 2 Jakarta, Penerbit Bumi
Aksara.2000
Suardi Abu Babar dkk, PPKn Kelas 2 Jakarta, Penerbit Yudistira. 2000
Rahmat, Panduan Menguasai Tata Negara SMU Kelas 3 Bandung, Penerbit
Ganeca Exact. 2000.