Downloaded 38 times
Uploaded by@masbaim Imam P
Paparan FGD SHSR
Standar Harga Satuan Regional (SHSR) ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan standar harga satuan di daerah. Dokumen menjelaskan analisis data standar biaya dari berbagai daerah yang menunjukkan besaran dan komponen biaya sangat bervariasi. R-PMK SHSR akan mengatur batasan tertinggi untuk beberapa komponen biaya seperti perjalanan dinas, paket rapat, dan honorarium kegiatan untuk menstandarkan penetapan biaya di seluruh
Paparan FGD SHSR
- 1. STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL(SHSR) 8 NOVEMBER 2018 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
- 2. DASAR HUKUM UU 23TAHUN 2014 “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal” “Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan” “Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Permendagri 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019 “Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional”
- 3. 3 Kesalahan Tatakelola KeuanganDaerah Banyaknya Temuan BPK Atas LKPD Tahun 2016 Terdapat 7.950 temuan atas SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 12.168 permasalahan, berdampak finansial sebesar Rp2,08 triliun, termasuk yang mengakibatkan kerugian negara dan potensi kerugian negara sebesar Rp1,55 triliun. Keterangan Provinsi Kabupaten Kota Total Permasala han Nilai Permasal ahan Nilai Permasal ahan Nilai Permasala han Nilai A. Kelemahan SPI 435- 4498 1.120 6.053 B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perUU-an 508 505,35 4.593 1.332,43 1.014 249,71 6.115 2.087,50 Kerugian 241 164,32 1860 813,44 424 152,42 2.525 1.130,17 Potensi kerugian 30 157,01 299 221,20 84 41,39 413 419,60 kekurangan penerimaan 78 184,02 640 297,80 128 55,90 846 537,72 Sub Total Berdampak finansial 349 505,35 2799 1.332,43 636 249,71 3.784 2.087,49 Penyimpangan Administrasi 159- 1794 378 - 2.331 - Total A+B 9433 505,35 9091 1.332,43 2.134 249,71 13.168 2.087,49 Penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset 77,53 241,50 69,14 388,19 Sumber: IHPS I BPK 2017 (Nilai dalam Miliar Rupiah) Jumlah kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi sebanyak 361 kepala daerah, terdiri atas 343 bupati/walikota dan 18 gubernur. Sebagian besar kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah terjadi dalam pelaksanaan belanja modal, terutama pengadaan konstruksi bangunan (gedung, jalan, jembatan, irigasi, dan sejenisnya).
- 5. 5 Hasil Pemetaan BelanjaAPBD, Belanja K/L, dan DAK Fisik Program yang didanai dalam Belanja APBD cenderung kurang fokus pada penuntasan program/kegiatan prioritas. Nama program dalam belanja APBD yang bervariasi antar daerah dan tidak adanya standardisasi. Beberapa belanja yang terindikasikan tumpang tindih antara belanja APBD dan belanja KL (nama program berbeda namun substansi kegiatannya sama). Sebagian besar daerah tidak mencantumkan sumber pendanaan dalam menganggarkan belanja menurut fungsi. 2 1 3 4 Jumlah relatif banyak >150 program dan >1.100 kegiatan dengan beberapa program alokasi anggaran relatif kecil Sulitnya sinkronisasi dan sinergi dengan program dalam belanja K/L • Identifikasi terhadap Fungsi Pendidikan, Perumahan dan Fasilitas Umum, Lingkungan Hidup, Perlindungan sosial dan Pertanian. • Ditemukan tumpang tindih pendanaan, sebagian belanja KL masih mendanai urusan yang menjadi kewenangan daerah. Sulitnya identifikasi penggunaan dana transfer ke Daerah oleh Pemda.
- 7. Pasal 49 ayat(1) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” Masih banyak daerah yang belum disiplin dalam memenuhi belanja wajib (mandatory spending) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Belanja wajib Pendidikan 20% Belanja wajib Kesehatan 10% Alokasi Dana Desa 10% 400 Daerah telah memiliki proporsi belanja pendidikan sebesar minimal 20% atau lebih. 142 Daerah belum mencapai proporsi belanja pendidikan sebesar 20% 372 Daerah telah memiliki proporsi ADD sebesar 10% atau lebih. 64 Daerah belum mencapai proporsi ADD sebesar 10% 177 Daerah telah memiliki proporsi belanja kesehatan 10% atau kebih 362 Daerah belum mencapai proporsi belanja kesehatan sebesar 10% PEMENUHAN MANDATORY SPENDING 7 528 Daerah telah memiliki proporsi belanja infrastruktur sebesar 25% atau lebih. 14 Daerah belum mencapai belanja infrastruktur sebesar 25% Belanja Infrastruktur 25% Berdasarkan data per 1 November sebanyak 542 Berdasarkan data per 22 September sebanyak 463 BELUM 10% SUDAH 10% APM SMP mencapai 76,69%. APM SMP dibawah rata-rata nasional. Alokasi belanja pegawai di atas 34,6%. Rasio ibu melahirkan ditolong paramedis sebesar 89,90% Rasio ibu melahirkan ditolong paramedis dibawah rata-rata nasional. Berdasarkan data per 1 Oktober 2017 sebanyak 542 Berdasarkan Data APBD 2017 (anggaran) Per 1 Oktober 2017
- 9. Penerapan E-Government diDaerah yang masih terbatas No Tingkat Penerapan E-PLANNING E- BUDGETING E-PROC APLIKASI PENATAUSAH AAN 1 Aplikasi Dekstop Base - - - 384 2 Aplikasi Web Base 136 8 536 158 3 Aplikasi terintegrasi 6 4 Infromasi ke Masyarakat secara online 384 (SIMDA) 158 (SIPKD:84, SIMRAL:5,dan lainnya:69) Tingkat Penerapan E-Government di Indonesia Enam Daerah Penerapan Aplikasi Terintegrasi No DAERAH KETERANGAN 1 Kabupaten Banyuwangi - 2 Provinsi Sumatera Utara - 3 Kota Bandung data.bandung.go.id 4 Kota Surabaya ppid.surabaya.go.id 5 Provinsi DKI Jakarta apbd.jakarta.go.id 6 Kabupaten Batang Simpelbang.batangkab.go.id E-Planning Perencanaan Pembangunan 1 Penyusunan Anggaran 2 Pengadaan Barang/ Jasa 3 Pengelolaan Keuangan 4 Monitoring & Evalap 5 E-Hibah & Bansos E-Budgeting E-Procurement (LPSE) SiRUP SimpelbangSIMDA Keuangan • Musrenbang • Renja OPD • Forum OPD • Musrenbag Kabupaten • Pokir DPRD • RKPD • KUA PPAS • RKA • RAPBD • Standarisasi Harga (SSH, HSPK, ASB) • Penyusunan RUP • eTendering • ePurchasing • Pendapatan • Belanja Langsung • Belanja Tidak Langsung • Pembiayaan eSakip • Penyusunan dan Realisasi RUP • Realisasi Keuangan & Fisik • LABAS • LAKIP 1 • Pemkab Batang merupakan satu-satunya Pemda di Indonesia yang telah menerapkan Aplikasi terintegrasi secara menyeluruh dan online kepada masyarakat. • Prestasi Penerapan E-Gov Kab. Batang: LKPD di 2016 WTP dari BPK; Penghargaan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 2016 dari Ombudsman; Penghargaan Badan Publik Tertransparan dalam Keterbukaan Informasi Publik 2016 dari KIP-RI Top IT Implementation on Smart City Development 2017 (I-Tech Magazine) Top Digital Transformation Readiness 2017 (i-Tech Magazine) Contoh Penerapan di Kabupaten Batang 9 Penerapan E-Government terintegrasi dimulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, sampai monitoring dan evaluasi pelaporan.
- 10. 10 1 2 3 PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAANE-GOVERNMENT Belum adanya regulasi yg mengatur dan menjadi pedoman bagi daerah untuk menerapkan e-planning dan e-budgeting. Belum adanya kriteria persyaratan dan output yang harus dihasilkan dari penerapan e-planning dan e-budgeting Belum adanya sistem aplikasi e-planning dan e-budgeting yang dapat diadopsi dengan mudah oleh Pemda. Terbatasnya kapasitas SDM Pemda dalam mengembangkan dan menerapkan e-planning, e-budgeting, dan e-procurement.4
- 12. Pengumpulan Data StandarBiaya di Daerah Proses/Metodologi Analisis Data Keterangan a. Metode pengumpulan data Mengirim surat permintaan data dengan No.surat S- 224/PK.1/2018 tanggal 1 Maret 2018 dan telah disampaikan melalui website DJPK, SMS Center. Menelepon/konfirmasi ulang ke daerah Mengirim dengan email c. Data yang dikumpulkan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah mengenai Standar Biaya/Standar Harga Satuan/Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja beserta lampirannya. d. Data yang digunakan untuk tahun yang berlaku saat ini (2018/2017) sebelumnya data antara 2016 - 2017 e. jumlah daerah yang mengirim data melalui email dan/atau kirim hardcopy sebanyak 311 daerah. Dari 311 daerah sudah divalidasi 208 daerah dan diinput ke aplikasi 100 daerah a. Mengidentifikasikan komponen biaya yang berlaku di daerah dengan yang ada di pusat b. Komponen biaya yang akan dibandingkan yaitu, Perjalanan dinas (Uang Harian, Penginapan/akomodasi dan transport lokal), Uang Representasi, Honor Tim & Narsum, Konsumsi Rapat, Pemeliharaan kendaraan & gedung, Pengadaan kendaraan (belanja modal) c. Membuat aplikasi dengan Excel untuk kemudahan menginput dan menganalisis efisiensi, efektifitas dan ekonomis standar biaya yang ada di daerah d. Untuk data yang belum lengkap dilakukan klarifikasi ulang dan meminta ulang data ke Pemda melalui email dan/atau telepon. e. Teknik analisis dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas atau ekonomis dan alat analisis comparative analysis dengan benchmarking analysis (SBM dan SBK Pusat). a. Sangat bervariasinya istilah SBU, SBM, SSH Umum, Standar Harga Barang dan Jasa, Standar Analisa Biaya. b. Perkada dan Lampiran Perjadin seringkali terpisah dan ada yang masuk ke SB dan SSH c. Mayoritas Pemda belum membuat ASB
- 13. KONDISI EXISTING Perihal Temuan DokumenStandar Harga Dokumen standar harga di daerah beraneka ragam (SSH, SBM, Satuan Biaya Perjalanan Dinas) Besaran/Nominal Besaran/nominal dari komponen di standar biaya sangat beragam Honorarium Kegiatan Honorarium di daerah sangat beragam, belum ada standardisasi Perjalanan Dinas Pengelompokan perjalanan dinas juga beragam (berbeda dengan pusat) Metode Penetapan • Filosofi dan mindset atas komponen-komponen standar biaya sangat beragam (cont: Uang representasi dalam Perjalanan Dinas) • Penetapan besaran juga sangat beragam comparative analysis dengan benchmarking analysis (SBM dan SBK Pusat). (a)jumlah anggota Tim cenderung banyak dan honorariumnya relatif tinggi sebesar 16-30%. (b)Satuan biaya Perjadin lebih tinggi sebesar 11-62%, terutama komponen UH rerata lebih tinggi (50%) (c)Satuan biaya rapat dan konsinyering rerata lebih tinggi (23-68%).
- 14. PENYUSUNAN R-PMK SHSR R-PMKStandar Harga Satuan Regional Analisis Data FGD Identifikasi dan Inventarisasi Data
- 15. POKOK-POKOK YANG DIATURDALAM R-PMK SHSR ◦ SHSR sebagai pedoman dalam menyusun Standar Harga Satuan (SHS) di daerah ◦ SHSR sebagai batas tertinggi dan estimasi ◦ Komponen yang diatur dalam SHSR: 1.Perjadin (Batas tertinggi) ◦ Uang harian ◦ Representatif ◦ Biaya penginapan ◦ Transport lokal ◦ Pengaturan lumpsum atau at cost 2.Paket Meeting (batas tertinggi) 3.Honorarium Kegiatan(Penyederhanaan klasifikasi Tim). 4.Pengadaan Kendaraan Dinas 5.Pemeliharaan sarana dan inventaris kantor
- 16. DISKUSI Bagaimana proses danmekanisme penetapan besaran dalam standar biaya (Perjalanan dinas, paket meeting, Honorarium, Pengadaan kendaraan dinas dan Pemeliharaan gedung, sarana kantor dan kendaraan) Bagaimana jika ditetapkan standardisasi harga satuan oleh Pemerintah Pusat