Dokumen tersebut membahas rencana pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang menjadi urusan daerah menjadi dana alokasi khusus, mencakup alasan strategis, tindak lanjut identifikasi program yang dapat dialihkan, serta tantangan dan road map pelaksanaannya."

1. 1

2. Outline
Alasan Strategis Pengalihan
Tindak Lanjut Pengalihan
Tantangan Pengalihan
Draft Perpres Pengalihan
Road Map Pengalihan
2

3. Alasan Strategis Pengalihan
Amanat Pasal 108, Tindak Lanjut Panja
UU 33/2004 dan Rekomendasi dan Belanja Pemerintah
Pasal 76 dan 77, Temuan BPK Pusat dan Transfer
PP 7 / 2008 Daerah
Dana DKTP yang
merupakan bagian
dari anggaran
kementerian Pemerintah
Masih ada dana
negaral/lembaga yang menerbitkan Perpres
pemerintah pusat
digunakan untuk mengenai Road Map
yang membiayai
melaksanakan urusan rencana pengalihan
urusan daerah melalui
yang menurut dana Dekon TP yang
dana dekonsentrasi
peraturan masih membiayai
dan tugas
perundangan menjadi urusan daerah ke
pembantuan
urusan daerah, DAK
secara bertahap
dialihkan menjadi
Dana Alokasi Khusus 3

4. TINDAK LANJUT RENCANA PENGALIHAN DANA
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG
MELAKSANAKAN URUSAN DAERAH KE DAK
4

5. TIGA PENDEKATAN ANALISIS DALAM IDENTIFIKASI
PROGRAM/KEGIATAN DEKON TP YANG MELAKSANAKAN
URUSAN DAERAH
Analisis kesamaan Analisis kegiatan Analisis sifat kegiatan
nama dan/atau jenis dan/atau output dan/atau output
kegiatan dan/atau dan/atau komponen dan/atau komponen
output dan/atau yang tercantum yang tercantum dalam
komponen yang dalam RKA-K/L RKA-K/L berdasarkan
tercantum di RKA-K/L berdasarkan keterkaitan manfaat
dengan lingkup pemetaan pembagian yang bersentuhan
bidang kegiatan yang urusan pemerintahan langsung dengan
tercantum dalam DAK sebagaimana termuat masyarakat (direct
sesuai PMK Nomor dalam lampiran PP delivery public
209/PMK.07/2011 Nomor 38 Tahun service).
2007
5

6. Rakor Pengalihan
• Rakor dipimpin oleh Wamenkeu I dan Wamen Kemenneg
PPN/Bappenas
• Dengan menghadirkan 8 K/L yaitu:
– Kementerian Pertanian
– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
– Kementerian Kesehatan
– Kementerian Dalam Negeri
– Kementerian Perhubungan
– Kementerian Perumahan Rakyat
– Kementerian Kelautan dan Perikanan
– Kementerian Pekerjaan Umum
6

7. Identifikasi Tahap Pertama
• Kemenneg PPN/ Bappenas (Dit. Alokasi Pendanaan Pembangunan dan Dit.
Otonomi Daerah), Kemenkeu (Ditjen. Anggaran dan Ditjen. PK) serta 8 K/L
melakukan identifikasi bersama atas program/kegiatan Dekon/TP yang
merupakan urusan daerah.
• 8 K/L terkait:
– Kementerian Pertanian
– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
– Kementerian Kesehatan
– Kementerian Dalam Negeri
– Kementerian Perhubungan
– Kementerian Perumahan Rakyat
– Kementerian Kelautan dan Perikanan
– Kementerian Pekerjaan Umum
7

8. Usulan K/L
No Kementerian/Lembaga
(ribu Rp)
1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3.712.631.631
2 Kementerian Dalam Negeri 20.000.000
3 Kementerian Kesehatan 1.156.484.533
4 Kementerian Perhubungan 11.000.000
5 Kementerian Pertanian 417.677.000
6 Kementerian Perumahan Rakyat -
7 Kementerian Kelautan dan Perikanan 33.155.000
8 Kementerian Pekerjaan Umum 308.025.000
Jumlah 5.658.973.164
8

9. Identifikasi Tahap Kedua
• Kemenneg PPN/ Bappenas (Dit. Alokasi Pendanaan Pembangunan dan Dit.
Otonomi Daerah), Kemenkeu (Ditjen. Anggaran dan Ditjen. PK) serta 8 K/L
lainnya melakukan identifikasi bersama atas program/kegiatan Dekon/TP
yang merupakan urusan daerah.
• 8 K/L terkait:
– Kementerian Perdagangan
– Kementerian Sosial
– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
– Kementerian Negara Pembagunan Daerah Tertinggal
– Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
– Kementerian Kehutanan
– Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
– Kementerian Koperasi dan UKM
9

10. No Kementerian Status Ket.
1 Perdagangan Hasil rapat dengan Bappenas tidak ada yg dialihkan. 326/SJ-DAG/SD/4/2012 Tgl.
24 April 2012
2 Sosial Sudah mengusulkan program/kegiatan yang dialihkan tanpa
besaran dana
3 ESDM Sudah dikirim ke Sekjen untuk ditandatangani. (Sekitar 290 M)
4 Pembangunan Daerah Tidak ada yang dialihkan B.149/Sesmen-PDT/IV/2012
Tertinggal tgl 16 April 2012
5 Pariwisata dan Tidak ada yang dialihkan Berita Acara Menyatakan
Ekonomi Kreatif Tidak Dialihkan
6 Kehutanan Tidak ada yang dialihkan S-154/Ren-1/2012 Tgl. 18
April 2012
7 Tenaga Kerja dan Dialihkan sebesar Rp61,16 Miliar B.274/SJ-PR/IV/2012 tgl 17
Transmigrasi April 2012
8 Koperasi dan UKM Tidak ada yang dialihkan
10

11. HASIL TRILATERAL MEETING
• Dalam pertemuan trilateral meeting (Kemenneg
PPN/Bappenas, Kemenkeu cq. Ditjen Anggaran
dan K/L) yang dilaksanakan di Bappenas setelah
adanya hasil identifikasi tersebut, K/L hanya
memberikan persetujuan untuk mengalihkan
kegiatan/anggaran mereka sebesar Rp. 417 Miliar
yaitu dari Kementerian Pertanian.
11

12. TANTANGAN DALAM PENGALIHAN
PUSAT
• Adanya kesepakatan Komisi terkait DPR dengan KL yang tidak sesuai dengan peraturan
perundangan
• Adanya kontrak kinerja Menteri kepada Presiden untuk melaksanakan urusan yang
menjadi prioritas nasional
• Adanya kekhawatiran bahwa pengalihan tidak akan efektif karena daerah tidak
menjalankan program kerja sesuai rencana yang menjadi target KL
DAERAH
• Bagaimana Kesiapan Perangkat kerja, Sistem dan SDM didaerah
• Ketentuan kewajiban cost sharing pada DAK
TEKNIS
• Dengan Mekanisme DAK, KL tidak punya kendali operasional pelaksanaan dan
pengawasan
• DAK hanya bisa menampung kegiatan fisik, sementara kegiatan yang akan dialihkan
dapat bersifat non fisik 12

13. DRAFT PERPRES TENTANG PENGALIHAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG
MERUPAKAN URUSAN DAERAH KE KEGIATAN DANA
ALOKASI KHUSUS
13

14. Outline Perpres Pengalihan
• Bab I Ketentuan Umum
• Bab II Ruang Lingkup
• Bab III Prinsip Pengalihan
• Bab IV Mekanisme Pengalihan
• Bab V Sumber Pendanaan
• Bab VI Pengalokasian dan Penyaluran
• Bab VII Supervisi dan Bimbingan Teknis
14

15. ROAD MAP
2012 2013 2014
• Persiapan proses • Pelaksanaan pengalihan • Evaluasi pelaksanaan
pengalihan 16 KL seluruh Kegiatan pengalihan
• Pelaksanaan pengalihan Dekon/TP yang • Tahun terakhir semua
seluruh Kegiatan merupakan urusan
Dekon/TP yang kegiatan Dekon/TP
daerah ke DAK di semua yang merupakan
merupakan urusan daerah K/L
ke Kegiatan DAK di 16 K/L urusan daerah
• Evaluasi pelaksanaan dialihkan ke Kegiatan
• Penyusunan Perpres pengalihan
Pengalihan DAK
• Persiapan proses
• Penerapan Perpres
pengalihan sebagian Pengalihan
program/kegiatan potensi
urusan daerah di seluruh
K/L lainnya
Target : Target : Target:
Semua program/kegiatan Seluruh program/kegiatan di Tidak ada lagi Kegiatan
di 16 K/L yang merupakan semua K/L yang merupakan urusan Dekon/TP yang merupakan
urusan daerah dialihkan ke daerah dialihkan ke DAK TA 2014 urusan daerah didanai dari
DAK TA 2013 APBN 15

16. 16