jabatan pelaksana tugas administrasi dan operasional
yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu;
b.
Staf: jabatan pelaksana tugas administrasi dan operasional yang
membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu;
c.
Pelaksana: jabatan pelaksana tugas administrasi dan operasional
yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu;
d.
Pengelola: jabatan pengelola tugas administrasi dan operasional
yang membutuh
Undang-undang ini mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ASN yang profesional, netral, dan bebas dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang jenis, status, fungsi, tugas, dan kode etik bagi ASN di Indonesia.
Undang-Undang tentang Aparatur Sipil NegaraKetut Artayasa
Undang-undang ini mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ASN yang profesional, netral, dan bebas dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang jenis, status, fungsi, tugas, dan kode etik bagi ASN di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan publik dan pemersatu bangsa. ASN dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Etika birokrasi penting untuk menghindari patologi birokrasi seperti mementingkan diri sendiri. ASN juga harus bersikap netral dan
Tinjauan artikel ini membahas pentingnya inovasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat. Terdapat tiga belas hambatan utama inovasi di pemerintah, termasuk kepemimpinan lemah, perbedaan pandangan, dan budaya resisten terhadap perubahan. Penguatan sistem administrasi negara membutuhkan pengenalan inovasi untuk menyediakan layanan berkualitas kepada masyarakat
Undang-Undang ini mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat bangsa serta berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti nilai dasar, kode etik, dan profesionalitas. Undang-Undang ini mengatur jenis, status, tugas, dan
jabatan pelaksana tugas administrasi dan operasional
yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu;
b.
Staf: jabatan pelaksana tugas administrasi dan operasional yang
membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu;
c.
Pelaksana: jabatan pelaksana tugas administrasi dan operasional
yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu;
d.
Pengelola: jabatan pengelola tugas administrasi dan operasional
yang membutuh
Undang-undang ini mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ASN yang profesional, netral, dan bebas dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang jenis, status, fungsi, tugas, dan kode etik bagi ASN di Indonesia.
Undang-Undang tentang Aparatur Sipil NegaraKetut Artayasa
Undang-undang ini mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ASN yang profesional, netral, dan bebas dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang jenis, status, fungsi, tugas, dan kode etik bagi ASN di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan publik dan pemersatu bangsa. ASN dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Etika birokrasi penting untuk menghindari patologi birokrasi seperti mementingkan diri sendiri. ASN juga harus bersikap netral dan
Tinjauan artikel ini membahas pentingnya inovasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat. Terdapat tiga belas hambatan utama inovasi di pemerintah, termasuk kepemimpinan lemah, perbedaan pandangan, dan budaya resisten terhadap perubahan. Penguatan sistem administrasi negara membutuhkan pengenalan inovasi untuk menyediakan layanan berkualitas kepada masyarakat
Undang-Undang ini mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat bangsa serta berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti nilai dasar, kode etik, dan profesionalitas. Undang-Undang ini mengatur jenis, status, tugas, dan
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraZulfikri Armada
Undang-undang ini mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ASN yang profesional, netral, dan bebas dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang jenis, status, fungsi, tugas, dan kode etik bagi ASN di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawab PNS dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang berintegritas dan profesional. PNS diharapkan dapat menunjukkan sikap peduli, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan tujuan negara. Dokumen tersebut juga menyinggung tentang perlunya perbaikan kualitas dan distribusi PNS agar dapat memberikan layanan yang merata dan memenuhi harapan
Kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraW. Riany
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memuat ketentuan mengenai aparatur sipil negara (ASN) sebagai profesi yang menjalankan tugas pemerintahan secara profesional, netral, dan akuntabel. Undang-undang ini mengatur tentang asas, prinsip, jenis, status, fungsi, tugas, jabatan, hak dan kewajiban ASN serta manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan k
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya internalisasi integritas dan pembangunan sistem integritas untuk mencegah korupsi. Beberapa poin pentingnya adalah menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi pada aparatur sipil negara, penyelarasan nilai organisasi dengan nilai anti korupsi, serta penerapan berbagai program seperti kode etik, pengukuran kinerja, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memb
Sosio-kultural PNS dalam konteks kepekaan gender merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh
setiap pegawai. Riset ini menjelaskan bagaimana pengembangan kompetensi sosiokultural ASN dalam perspektif
gender pada pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Metode penelitian menggunakan desk riset secara kualitatif,
dengan dua aspek indikator, yakni representasi gender pada jabatan struktural dan persepsi para pimpinan tinggi.
This study used desk research qualitatively using two indicators, which were the gender representation on structural
positions and the percaptions of the leaders Hasil kajian menunjukkan bahwa representasi perempuan pada
jabatan struktural di kaltim secara umum masih rendah, dan representasi perempuan lebih tinggi pada wilayah
perkotaan dibanding daerah Kabupaten, serta semakin tinggi level eselon, maka semakin rendah representasi
gender. Persepsi para pimpinan tinggi menunjukkan bahwa tingkat urgensitas pengembangan kompetensi ASN
dirasa sangat dibutuhkan, sehingga diperlukan upaya pengembangan kompetensi terkait kepekaan gender. Hal ini
dapat dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum diklat PNS, melakukan perbaikan
kelembagaan dan mekanisme seleksi dan promosi, melalui kebijakan dan regulasi dalam pengangkatan jabatan
pimpinan tinggi, serta diseminasi perspektif gender secara kontinyu
Kata kunci: Kompetensi Aparatur, Pengarus-utamaan Gender (PUG), kepekaan gender
Manajemen karier PNS bertujuan menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional dan bebas dari intervensi politik dengan melaksanakan pengembangan karier, penilaian kinerja, dan mutasi berdasarkan kompetensi. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah mengatur pedoman penyelenggaraan manajemen karier PNS untuk mewujudkan pengembangan karier, kompetensi, pola karier, dan promosi berdasarkan
Dokumen tersebut membahas tantangan dalam membentuk layanan sipil kelas dunia di Indonesia, termasuk kesenjangan kompetensi pegawai negeri sipil dengan negara maju dan rencana peningkatan mutu pegawai melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan, standarisasi jabatan, dan manajemen SDM berbasis kinerja dan potensi.
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang tujuan, prinsip, jenis pegawai, jabatan, pejabat yang berwenang, pengembangan karier, dan manajemen karier PNS.
Penguatan ASN dan Kelembagaan LItbang AcehHeru Syahputra
Dokumen tersebut membahas tentang penguatan aparatur sipil negara dan kelembagaan penelitian di Aceh, dengan fokus pada strategi pengembangan kompetensi SDM litbang. Dokumen ini juga menguraikan tantangan dan evaluasi kinerja pembangunan di Aceh serta perencanaan pengembangan kompetensi PNS.
Melalui sertifikasi kompetensi pemerintahan, pegawai ASN harus jadi pelopor meminimalisir meluasnya musibah lima tahunan pasca pilkada dimana tim sukses tampil menjadi pejabat birokrasi pelayan masyarakat di daerah tanpa bekal kompetensi yang memadai
Dokumen tersebut merupakan laporan aktualisasi pelaksanaan nilai-nilai dasar PNS yang dilakukan oleh Sukirno sebagai guru SDN Siring Gading. Laporan ini menjelaskan tentang pentingnya aktualisasi nilai-nilai dasar PNS seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam pelaksanaan tugas. Isu yang diangkat adalah rendahnya minat membaca siswa dan dilakuk
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraZulfikri Armada
Undang-undang ini mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ASN yang profesional, netral, dan bebas dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang jenis, status, fungsi, tugas, dan kode etik bagi ASN di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawab PNS dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang berintegritas dan profesional. PNS diharapkan dapat menunjukkan sikap peduli, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan tujuan negara. Dokumen tersebut juga menyinggung tentang perlunya perbaikan kualitas dan distribusi PNS agar dapat memberikan layanan yang merata dan memenuhi harapan
Kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraW. Riany
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memuat ketentuan mengenai aparatur sipil negara (ASN) sebagai profesi yang menjalankan tugas pemerintahan secara profesional, netral, dan akuntabel. Undang-undang ini mengatur tentang asas, prinsip, jenis, status, fungsi, tugas, jabatan, hak dan kewajiban ASN serta manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan k
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya internalisasi integritas dan pembangunan sistem integritas untuk mencegah korupsi. Beberapa poin pentingnya adalah menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi pada aparatur sipil negara, penyelarasan nilai organisasi dengan nilai anti korupsi, serta penerapan berbagai program seperti kode etik, pengukuran kinerja, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memb
Sosio-kultural PNS dalam konteks kepekaan gender merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh
setiap pegawai. Riset ini menjelaskan bagaimana pengembangan kompetensi sosiokultural ASN dalam perspektif
gender pada pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Metode penelitian menggunakan desk riset secara kualitatif,
dengan dua aspek indikator, yakni representasi gender pada jabatan struktural dan persepsi para pimpinan tinggi.
This study used desk research qualitatively using two indicators, which were the gender representation on structural
positions and the percaptions of the leaders Hasil kajian menunjukkan bahwa representasi perempuan pada
jabatan struktural di kaltim secara umum masih rendah, dan representasi perempuan lebih tinggi pada wilayah
perkotaan dibanding daerah Kabupaten, serta semakin tinggi level eselon, maka semakin rendah representasi
gender. Persepsi para pimpinan tinggi menunjukkan bahwa tingkat urgensitas pengembangan kompetensi ASN
dirasa sangat dibutuhkan, sehingga diperlukan upaya pengembangan kompetensi terkait kepekaan gender. Hal ini
dapat dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum diklat PNS, melakukan perbaikan
kelembagaan dan mekanisme seleksi dan promosi, melalui kebijakan dan regulasi dalam pengangkatan jabatan
pimpinan tinggi, serta diseminasi perspektif gender secara kontinyu
Kata kunci: Kompetensi Aparatur, Pengarus-utamaan Gender (PUG), kepekaan gender
Manajemen karier PNS bertujuan menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional dan bebas dari intervensi politik dengan melaksanakan pengembangan karier, penilaian kinerja, dan mutasi berdasarkan kompetensi. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah mengatur pedoman penyelenggaraan manajemen karier PNS untuk mewujudkan pengembangan karier, kompetensi, pola karier, dan promosi berdasarkan
Dokumen tersebut membahas tantangan dalam membentuk layanan sipil kelas dunia di Indonesia, termasuk kesenjangan kompetensi pegawai negeri sipil dengan negara maju dan rencana peningkatan mutu pegawai melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan, standarisasi jabatan, dan manajemen SDM berbasis kinerja dan potensi.
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang tujuan, prinsip, jenis pegawai, jabatan, pejabat yang berwenang, pengembangan karier, dan manajemen karier PNS.
Penguatan ASN dan Kelembagaan LItbang AcehHeru Syahputra
Dokumen tersebut membahas tentang penguatan aparatur sipil negara dan kelembagaan penelitian di Aceh, dengan fokus pada strategi pengembangan kompetensi SDM litbang. Dokumen ini juga menguraikan tantangan dan evaluasi kinerja pembangunan di Aceh serta perencanaan pengembangan kompetensi PNS.
Melalui sertifikasi kompetensi pemerintahan, pegawai ASN harus jadi pelopor meminimalisir meluasnya musibah lima tahunan pasca pilkada dimana tim sukses tampil menjadi pejabat birokrasi pelayan masyarakat di daerah tanpa bekal kompetensi yang memadai
Dokumen tersebut merupakan laporan aktualisasi pelaksanaan nilai-nilai dasar PNS yang dilakukan oleh Sukirno sebagai guru SDN Siring Gading. Laporan ini menjelaskan tentang pentingnya aktualisasi nilai-nilai dasar PNS seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam pelaksanaan tugas. Isu yang diangkat adalah rendahnya minat membaca siswa dan dilakuk
Dokumen tersebut membahas tentang upaya peningkatan kemampuan kepala desa dan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Gunci, Aceh Utara. Dokumen menjelaskan tentang konsep administrasi pemerintahan desa, kemampuan kepala desa, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas desa, serta tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang upaya peningkatan kemampuan kepala desa dan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Gunci, Aceh Utara. Dokumen menjelaskan tentang konsep administrasi pemerintahan desa, kemampuan kepala desa, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas desa, serta tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut.
Dokumen ini membahas budaya kerja aparat di dinas kependudukan kabupaten Sukoharjo dalam penerbitan kartu keluarga, termasuk faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan. Analisis menunjukkan loyalitas dan semangat kerja aparat masih perlu ditingkatkan, sedangkan sarana dan SDM di dinas terbatas.
Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar merupakan instansi yang menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang administrasi dan manajemen kepegawaian negara di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kantor ini berupaya maksimal dalam memberikan layanan kepegawaian yang profesional dan bermartabat kepada masyarakat PNS di wilayah kerjanya.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut merangkum latar belakang, tujuan, dan nilai-nilai dasar PNS serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dokumen tersebut juga menjelaskan profil SD Negeri 16 Suwiam dan struktur organisasinya.
Dokumen tersebut membahas tentang penataan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Dokumen ini menjelaskan prosedur penataan PNS mulai dari persiapan melalui analisis jabatan dan kebutuhan pegawai hingga pelaksanaan penataan melalui kategorisasi kesenjangan jabatan dan perencanaan tindak lanjut.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Golongan III untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi PNS seperti akuntabilitas dan nasionalisme. Dokumen ini juga menganalisis isu-isu terkait belum optimalnya penyerapan anggaran kas di biro-biro sekretariat daerah.
Konsep pengembangan kualitas SDM aparatur meliputi 3 aspek utama yaitu intelektual kapital, sosial kapital, dan kapital lembut. Ketiga aspek tersebut harus dikembangkan secara bersamaan dan berkelanjutan agar aparatur birokrasi semakin siap menghadapi perubahan.
Dokumen tersebut membahas tentang tujuan evaluasi kebijakan pembangunan yang meliputi menilai dampak program, mengambil keputusan berbasis bukti, merumuskan kebijakan baru, memperbaiki akuntabilitas, mendokumentasikan pengetahuan, dan mempelajari agar tidak terulang. Dokumen juga membahas pentingnya merencanakan utilisasi hasil evaluasi sejak awal agar dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keput
Perubahan mandat Kemenpan dan RB menuntut transformasi mereka menjadi lembaga penggerak reformasi birokrasi. Hal ini memerlukan perubahan struktur, kebijakan, budaya, dan kapasitas SDM. Manajemen perubahan yang efektif perlu meyakinkan dukungan, membuat roadmap jelas, serta mengalokasikan sumber daya memadai untuk melembagakan perubahan secara komprehensif.
Evidence based monitoring of local government2Agus Dwiyanto
The document discusses evidence-based monitoring of local government performance in Indonesia. It describes surveys conducted to collect baseline data on decentralization, governance practices, and service delivery. The surveys measured indicators like health coverage, education spending, and transparency. The data was used to evaluate the effects of decentralization reforms and compare governance performance across regions. It also describes a survey of newly created regions that analyzed economic growth, service quality, business climate, and governance quality to assess regional performance.
Dokumen tersebut membahas tentang inovasi di sektor publik Indonesia. Beberapa poin utama yang diangkat adalah tentang pentingnya inovasi kelembagaan, pelayanan, dan tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kinerja pemerintah di tengah tantangan globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya membangun kapasitas aparatur negara dalam melakukan inovasi demi meningkatkan layanan kepada
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi SPM (Standar Pelayanan Minimal) di Indonesia, khususnya masalah dan tantangan yang dihadapi. Beberapa poin utama meliputi (1) pemahaman dan internalisasi SPM belum optimal di pemerintah dan daerah, (2) alokasi sumber daya belum sepenuhnya mendukung pencapaian target SPM, (3) standar SPM yang tinggi dan luas cakupannya menyulitkan pencapaian. Perbaikan yang disarankan adal
Dokumen tersebut memberikan tips dalam pengembangan kuesioner survei, diantaranya perlu melihat kuesioner sebelumnya untuk inspirasi, kuesioner harus sesuai tujuan survei, perlu ada trade off antara keluasan dan kedalaman informasi, pertanyaan dan jawaban harus konsisten, satu pertanyaan hanya untuk satu item, dan perlu meminta informasi fakta bukan opini.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi SPM (Standar Pelayanan Minimal) di Indonesia, khususnya masalah dan tantangan yang dihadapi. Beberapa poin utama meliputi (1) pemahaman dan internalisasi SPM belum optimal di pemerintah dan daerah, (2) alokasi sumber daya belum sepenuhnya mendukung pencapaian target SPM, (3) standar SPM yang tinggi dan luas cakupannya menyulitkan pencapaian. Perbaikan yang disarankan adal
Dokumen memberikan tips dalam pengembangan kuesioner survei, diantaranya perlu melihat kuesioner sebelumnya untuk inspirasi, kuesioner harus sesuai tujuan survei, perlu ada trade off antara keluasan dan kedalaman informasi, pertanyaan dan jawaban harus konsisten, satu pertanyaan hanya untuk satu item, pilihan jawaban harus lengkap dan tidak tumpang tindih, lebih baik bertanya tentang pengalaman daripada opini, serta bertanya tentang
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan dalam mendukung terbentuknya Masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Tantangan internal meliputi perlunya reformasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas SDM sektor publik, sedangkan tantangan eksternal meliputi perlunya kerja sama antar negara ASEAN dalam penguatan pemahaman dan kesiapan masyarakat akan Masyarakat ASEAN. Dokumen ini menekankan pentingnya kolabor
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptxEmohAsJohn
PENGKAJIAN MUSKULOSKELETAL
Gangguan neurologi sangat beragam bentuknya, banyak dari pasien yang menderita gangguan memori dan tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Penyakit-penyakit neurologi kebanyakan memiliki efek melemahkan kehidupan pasien, sehingga memberikan pengobatan neurologis sangat penting bagi kehidupan pasien.
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFratnawulokt
Peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu hal prioritas di Indonesia. Status derajat kesehatan ibu dan anak sendiri dapat dinilai dari jumlah AKI dan AKB. Pemerintah berupaya menerapkan program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan harapan dapat menekan AKI dan AKB, tetapi kenyataannya masih tinggi sehingga tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari ibu hamil trimester III sampai KB.
Metode penelitian menggunakan Continuity of Care dengan pendokumentasian SOAP Notes. Subjek penelitian Ny. “H” usia 34 tahun masa kehamilan Trimester III hingga KB di PMB E Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
Hasil asuhan selama masa kehamilan trimester III tidak ada komplikasi pada Ny. “E”. Masa persalinan berjalan lancar meskipun terdapat kesenjangan dimana IMD dilakukan kurang dari 1 jam. Kunjungan neonatus hingga nifas normal tidak ada komplikasi, metode kontrasepsi memilih KB implant.
Kesimpulan asuhan pada Ny. “H” ditemukan kesenjangan antara kenyataan dan teori di penatalaksanaan, tetapi dalam pemberian asuhan ini kesenjangan masih dalam batas normal. Asuhan kebidanan ini diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi pada saat masa kehamilan hingga KB.
1. PNS SEBAGAI PEREKAT NKRI:
PROFESIONAL, IMPARSIAL, DAN
BERWAWASAN NASIONAL
Agus Dwiyanto
LAN RI
2. Masalah
Yang
dihadapi?
Wawasan
nasional
menurun
• Fragmentasi birokrasi yang berlebihan: spasial, etnisitas,
afiliasi dan patronase politik
• Lokalisasi PNS: mobilitas antar daerah, antar susunan
pemerintahan, dan antar sektor rendah. Beberapa kementrian
mendidik, mengatur, dan menggajinya secara sektoral.
• Aparatur cenderung mengembangkan perspektif sempit/
sektoral, inward looking, dan semangat kedaerahan menguat.
• Ketidakmerataan distribusi pegawai antar daerah dan sektor.
Migrasi negatif dari daerah tertinggal dan miskin menuju
kepada daerah yang maju.
3. Masalah….?
Imparsialitas
Terganggu
• Aktivisme politik meningkat; pilkada, kedaerahan,
kepentingan kelompok, dsb. Imparsialitas dan
kepedulian pada kepentingan publik terganggu.
• Intervensi politik dalam manajemen kepegawaian
meningkat dan mengganggu imparsialitas. Penyalah
gunaan fungsi pembina kepegawaian oleh para KDH.
• Stabilitas birokrasi rendah dan mengganggu kualitas
pelayanan. Pergantian pejabat secara masif
mengikuti dinamika politik lokal.
4. Masalah…?
Profesionalisme
• Komoditisasi dalam rekrutmen dan promosi. Praktik
korupsi dalam pengelolaan pegawai meningkat.
• Promosi tidak berbasis merit. Angka mismatch
meningkat. Migrasi tenaga guru kedalam jabatan
birokrasi meningkat.
• Insentif untuk menduduki jabatan fungsional kecil.
Jumlah jabatan fungsional terbatas. Insentif untuk
meningkatkan kemampuan teknis rendah
5. Mengapa problema tersebut muncul?
q Sistim administrasi kepegawaian digunakan oleh UU No. 8/1974
dan manajemen SDM di sektor publik yang digunakan oleh UU No
43/1999 tidak lagi memadai utk menjawab tantang baru yang
muncul sebagai akibat perubahan lingkungan politik, ekonomi, dan
sosial terkait dengan globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi.
q Misal: sistim karir tertutup, mekanisme transfer yang tidak jelas,
rekrutmen berbasis formasi, tidak ada pengaturan yang jelas
tentang hubungan antara pejabat politik dengan pejabat
karir tidak lagi memadai, mekanisme penerapan sistim merit
dan institusi pengawas penerapan sistim merit tidak diatur,
basis legal bagi pengembangan profesi ASN tidak tersedia,
sistim penggajian dan pensiun tidak lagi menjamin
kesejahteraan dan
6. Mengapa…..?
q Akibatnya peraturan perundangan yang ada gagal
menjaga imparsialitas aparatur, memperkuat integrasi
dari aparatur sipil nasional, dan memberi insentif
kepada aparatur untuk meningkatan kecakapan dan
kompetensinya.
¨ Jika dibiarkan, Indonesia akan mengalami kesulitan
menjaga dan meningkatkan daya saing nasional,
kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi, dan
mempertahankan kelangsungan bangsa.
7. RUU ASN penting untuk memperkuat peran PNS
sebagai perekat bangsa
¨ RUU ASN meletakan dasar untuk pembentukan
pegawai ASN yang profesional, berwawasan
nasional, dan imparsial
¨ Profesional:
¤ Mengatur tentang nilai-nilai dasar profesi, kode etika,
kode prilaku, persyaratan kompetensi, dan organisasi/
korps pegawai ASN
¤ Menerapkan prinsip meritokrasi; sistim karir terbuka,
komisi pengawas penerapan meritokrasi (KASN)
¤ Hak pegawai meningkatkan kompetensi
8. RUU ASN
¨ Wawasan nasional
¨ Sistim karir terbuka menjamin terjadinya mobilitas
antar susunan pemerintahan, antar daerah, dan
antar sektor secara wajat.
¨ Pembentukan Jabatan pimpinan tinggi/ JES yang
bericirikan; kompetensi, wawasan nasional,
integritas sebagai inti dari national civil service bisa
menjadi instrumen bagi pemerintah dalam
memeratakan pembangungan dan pelayanan
publik.
9. RUU ASN
¨ Imparsialitas
¨ Pengaturan yang jelas tentang hubungan antara
pejabat karir dengan pejabat politik
¨ Penempatan pejabat karir tertinggi sebagai
pembina kepegawaian dapat mengurangi politisasi
birokrasi dan PNS
¨ Pembentukan ASN sebagai profesi dapat
mencegah aktivisme politik dalam birokrasi
pemerintah
10. RUU ASN adalah keniscayaan!
¨ RUU ASN diperlukan untuk membentuk pegawai
ASN yang profesional, imparsial, dan berwawasan
nasional.
¨ Kegagalan mengesahkan RUU ASN hanya akan
menunda penyelesaian berbagai masalah yang
muncul terkait dengan politisasi, lokalisasi,
pelanggaran terhadap penerapan prinsip
meritokrasi, komoditisasi jabatan birokrasi, dan
memudarnya nilai dan ciri profesionalisme dari
PNS.
11. RUU ASN adalah keniscayaan!
¨ ASN yang profesinal, imparsial, dan berwawasan
nasional bukan hanya diperlukan untuk memperkuat
integrasi nasional tetapi juga untuk membentuk
pegawai ASN berkelas dunia.
¨ Indonesia sedang menuju pada negara dengan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menjadi
kekuatan ekonomi dunia. Sayangnya perkembangan
ekonomi belum diikuti dengan kualitas birokrasi dan
pegawai yang memadai. RUU ASN adalah langkah
yang perlu untuk mempercepat terbentuk pegawai
berkelas dunia.