SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
LATSAR CPNS ANGKATAN LX TAHUN 2019 KABUPATEN KETAPANG
Tim Penulis Modul. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Tata Upacara Sipil dan Keprotokolan. Jakarta: LAN
Nama : ALFONSUS LIGUORI WILMAN ANTHONY
NIP :
Materi : TATA UPACARA SIPIL DAN KEPROTOKOLAN
Pemateri :
Hari/Tanggal :
RESUME
Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara
resmi, yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada
seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Tata
upacara sipil dan keprotokalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 62 Tahun 1990.
Pengertian Baris-Berbaris (PBB) adalah suatu wujud latihan fisik, diperlukan guna menanamkan kebiasaan
dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerja sama antar peserta Diklat. Manfaat mempelajari baris-
berbaris yaitu guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, dan disiplin.
Aba-aba terdiri atas 3 bagian yaitu: aba-aba petunjuk, peringatan, dan pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan
yang dipakai adalah gerak, jalan, dan mulai. Gerakan di tempat meliputi sikap sempurna, istirahat, periksa
kerapian, berkumpul, berkumpul berbanjar, lencang kanan/kiri, setengah lengan lencang kanan/kiri, lencang
depan, cara berhitung, perubahan arah (hadap kanan/kiri, hadap serong kanan/kiri, balik kanan), dan
membuka/menutup barisan (buka barisan, tutup barisan, membubarkan barisan). Gerakan berjalan meliputi maju
jalan, langkah biasa, langkah tegap, dan langkah berlari.
Apel adalah suatu kegiatan berkumpul untuk mengetahui kehadiran dan kondisi personel dari suatu instansi
perkantoran atau lembaga pendidikan yang dilaksanakan secara terus menerus (rutin). Apel yang biasa dilakukan
adalah apel pagi (masuk kerja/belajar) dan apel siang (selesai kerja/belajar).
Manfaat Apel yaitu: 1) mengikuti perkembangan situasi dan kondisi serta kesiapan personil yang
dipimpinnya; 2) menyampaikan perhatian, instruksi dan pengumuman; 3) menjalin rasa persaudaraan senasib
sepenanggungan, senasib seperjuangan serta persatuan dan kesatuan; 4) memupuk rasa kebersamaan dan
kesetiakawanan; 5) meningkatkan pembinaan disiplin.
Aturan mengenai pelaksanaan upacara dalam acara kenegaraan diatur dalam PP Nomor 62 Tahun 1990.
Hal penting yang harus diperhatikan dalam tata upacara kenegaraan yaitu: kelengkapan upacara, perlengkapan
upacara, urutan acara dalam upacara. Manfaat tata upacara sipil adalah bagian dari pembinaan disiplin. Upacara
kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera.
LATSAR CPNS ANGKATAN LX TAHUN 2019 KABUPATEN KETAPANG
Tim Penulis Modul. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Tata Upacara Sipil dan Keprotokolan. Jakarta: LAN
Tata upacara adalah pedoman yang telah dibakukan dan wajib dipenuhi serta dilaksanakan yang dalam
penyelenggaraan upacara untuk mengatur keseluruhan komponen rangkaian dan peserta secara tertib, teratur,
disiplin, dan khidmat. Pedoman tata upacara bendera diatur dalam pasal 16 dan 17 UU Nomor 9 Tahun 2010.
Kelengkapan upacara bendera meliputi: inspektur upacara, komandan upacara, perwira upacara, peserta
upacara, pembawa dan/atau pembaca naskah, pembawa upacara serta petugas upacara. Petugas upacara dalam
upacara bendera meliputi: pasukan/petugas pengibar bendera, korps musik, ajudan inspektur upacara, dan
kelompok paduan suara.
Perlengkapan upacara bendera meliputi bendera, tiang bendera dengan tali, mimbar upacara, naskah
dan/atau dokumen, peralatan audio/visual, dan peralatan pendukung lainnya. Tata busana upacara bendera
meliputi pakaian sipil lengkap dan pakaian kebesaran. Pejabat upacara bendera meliputi: perwira upacara,
komandan upacara, inspektur upacara, dan pejabat lain sesuai kebutuhan. Tata urutan upacara bendera meliputi
persiapan dan pelaksanaan upacara bendera. Kelengkapan upacara bendera diatur dalam pasal 24 UU Nomor 9
Tahun 2010.
Etiket adalah bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan
tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas sehingga dapat
diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lain.
Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seorang secara sadar
untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan. Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi
pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Perbedaan etika dan etiket yaitu
etika lebih mengacu ke ranah moral sedangkan etiket mengacu ke ranah sopan santun.
Grooming adalah suatu proses yang dilakukan untuk membuat diri pribadi kita terlihat bersih, rapi, dan
menarik. Hal yang harus diperhatikan PNS yang profesional dalam etiket kerapian diri dan tata cara berpakaian
yaitu: 1) very good grooming, 2) correct body posture, 3) confidence, 4) communication skills. Ragam etiket
misalnya: pemilihan dan penggunaan pakaian, etiket berdiri, etiket duduk, etiket berjalan, etiket berkenalan dan
bersalaman, etiket berbicara, dan etiket dalam jamuan.

More Related Content

What's hot

Tata cara protokoler
Tata cara protokolerTata cara protokoler
Tata cara protokolerInstansi
 
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalTugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalRadenMas Ahmad Spaer
 
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negara
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu NegaraTata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negara
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negaraactnow2profit
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikDian Herdiana
 
Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara Ajeng Hayuningtyas
 
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela NegaraWawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela NegaraAlfonsus Liguori
 
M4 kb4 penyusunan perjalanan dinas
M4 kb4 penyusunan perjalanan dinasM4 kb4 penyusunan perjalanan dinas
M4 kb4 penyusunan perjalanan dinasPPGHybrid2
 
Pelayanan Prima Terhadap Pelanggan PPT
Pelayanan Prima Terhadap Pelanggan PPTPelayanan Prima Terhadap Pelanggan PPT
Pelayanan Prima Terhadap Pelanggan PPTSuryanaHutabarat
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar BerakhlakCoach RFIRMANS
 
Analisis Isu Kontemporer Latsar CPNS
Analisis Isu Kontemporer Latsar CPNSAnalisis Isu Kontemporer Latsar CPNS
Analisis Isu Kontemporer Latsar CPNSSally Salsabila
 
ppt. Administrasi kepegawaian
ppt. Administrasi kepegawaianppt. Administrasi kepegawaian
ppt. Administrasi kepegawaianTiara Komanichi
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasPedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasokyjooo
 

What's hot (20)

Tata cara protokoler
Tata cara protokolerTata cara protokoler
Tata cara protokoler
 
Kesiapsiagaan Bela Negara
Kesiapsiagaan Bela NegaraKesiapsiagaan Bela Negara
Kesiapsiagaan Bela Negara
 
Akuntabilitas
AkuntabilitasAkuntabilitas
Akuntabilitas
 
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalTugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
 
TUGAS RABN
TUGAS RABN TUGAS RABN
TUGAS RABN
 
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negara
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu NegaraTata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negara
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negara
 
Akuntabilitas
AkuntabilitasAkuntabilitas
Akuntabilitas
 
Analisis Isu Kontemporer
Analisis Isu KontemporerAnalisis Isu Kontemporer
Analisis Isu Kontemporer
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
 
Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara
 
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela NegaraWawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara
Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara
 
Pembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, sppPembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, spp
 
M4 kb4 penyusunan perjalanan dinas
M4 kb4 penyusunan perjalanan dinasM4 kb4 penyusunan perjalanan dinas
M4 kb4 penyusunan perjalanan dinas
 
Profesionalisme ASN
Profesionalisme ASNProfesionalisme ASN
Profesionalisme ASN
 
Pelayanan Prima Terhadap Pelanggan PPT
Pelayanan Prima Terhadap Pelanggan PPTPelayanan Prima Terhadap Pelanggan PPT
Pelayanan Prima Terhadap Pelanggan PPT
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
 
Analisis Isu Kontemporer Latsar CPNS
Analisis Isu Kontemporer Latsar CPNSAnalisis Isu Kontemporer Latsar CPNS
Analisis Isu Kontemporer Latsar CPNS
 
ppt. Administrasi kepegawaian
ppt. Administrasi kepegawaianppt. Administrasi kepegawaian
ppt. Administrasi kepegawaian
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasPedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
 
Manajemen Perkantoran
Manajemen PerkantoranManajemen Perkantoran
Manajemen Perkantoran
 

Similar to TATAUPACARA

Ppt kel. 11 Etika Profesi
Ppt kel. 11 Etika ProfesiPpt kel. 11 Etika Profesi
Ppt kel. 11 Etika ProfesiRikza Dewi
 
Etika Protokoler, Bernegara, dan Berbisnis
Etika Protokoler, Bernegara, dan BerbisnisEtika Protokoler, Bernegara, dan Berbisnis
Etika Protokoler, Bernegara, dan BerbisnisFikaAnjanaHajar
 
3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatan3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatanAmir Uddin
 
UNDANG-UNDANG RI NO.12 THN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA
UNDANG-UNDANG RI NO.12 THN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKAUNDANG-UNDANG RI NO.12 THN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA
UNDANG-UNDANG RI NO.12 THN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKAboyhokage
 
Materi etika publik 22 24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copy
Materi etika publik 22   24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copyMateri etika publik 22   24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copy
Materi etika publik 22 24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copykastubi iman
 
Pelaksanaan Kode Etik Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Lampung
Pelaksanaan Kode Etik Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi LampungPelaksanaan Kode Etik Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Lampung
Pelaksanaan Kode Etik Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Lampungbarita
 
3. ETIKA PEMERINTAHAN.pdf
3. ETIKA PEMERINTAHAN.pdf3. ETIKA PEMERINTAHAN.pdf
3. ETIKA PEMERINTAHAN.pdfR7MediaPrinting
 
PPT Protokoler dan Komunikasi Masa.pptx
PPT Protokoler dan Komunikasi Masa.pptxPPT Protokoler dan Komunikasi Masa.pptx
PPT Protokoler dan Komunikasi Masa.pptxFikriMaul2
 
Kode etik profesi dan kode etik guru indonesia
Kode etik profesi dan kode etik guru indonesiaKode etik profesi dan kode etik guru indonesia
Kode etik profesi dan kode etik guru indonesiaYokhebed Fransisca
 
Pentingnya disiplin bagi pns
Pentingnya disiplin bagi pnsPentingnya disiplin bagi pns
Pentingnya disiplin bagi pnsJerry Makawimbang
 
Integritas (materi bimbingan teknis)
Integritas  (materi bimbingan teknis)Integritas  (materi bimbingan teknis)
Integritas (materi bimbingan teknis)Calvyn Mamoto
 
Kode etik kementerian keuangan
Kode etik kementerian keuanganKode etik kementerian keuangan
Kode etik kementerian keuanganAhmad Abdul Haq
 

Similar to TATAUPACARA (20)

Ppt kel. 11 Etika Profesi
Ppt kel. 11 Etika ProfesiPpt kel. 11 Etika Profesi
Ppt kel. 11 Etika Profesi
 
Etika Protokoler, Bernegara, dan Berbisnis
Etika Protokoler, Bernegara, dan BerbisnisEtika Protokoler, Bernegara, dan Berbisnis
Etika Protokoler, Bernegara, dan Berbisnis
 
3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatan3 pembaharuan prajabatan
3 pembaharuan prajabatan
 
Etika Jabatan Publik
Etika Jabatan PublikEtika Jabatan Publik
Etika Jabatan Publik
 
UNDANG-UNDANG RI NO.12 THN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA
UNDANG-UNDANG RI NO.12 THN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKAUNDANG-UNDANG RI NO.12 THN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA
UNDANG-UNDANG RI NO.12 THN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA
 
Materi etika publik 22 24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copy
Materi etika publik 22   24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copyMateri etika publik 22   24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copy
Materi etika publik 22 24 oktober 2019 di bapelkes batam (iman)copy
 
Pelaksanaan Kode Etik Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Lampung
Pelaksanaan Kode Etik Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi LampungPelaksanaan Kode Etik Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Lampung
Pelaksanaan Kode Etik Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Lampung
 
PSP PGRI
PSP PGRI PSP PGRI
PSP PGRI
 
3. ETIKA PEMERINTAHAN.pdf
3. ETIKA PEMERINTAHAN.pdf3. ETIKA PEMERINTAHAN.pdf
3. ETIKA PEMERINTAHAN.pdf
 
PPT Protokoler dan Komunikasi Masa.pptx
PPT Protokoler dan Komunikasi Masa.pptxPPT Protokoler dan Komunikasi Masa.pptx
PPT Protokoler dan Komunikasi Masa.pptx
 
Kode etik profesi dan kode etik guru indonesia
Kode etik profesi dan kode etik guru indonesiaKode etik profesi dan kode etik guru indonesia
Kode etik profesi dan kode etik guru indonesia
 
Etika Penyelenggara Negara
Etika Penyelenggara NegaraEtika Penyelenggara Negara
Etika Penyelenggara Negara
 
Pentingnya disiplin bagi pns
Pentingnya disiplin bagi pnsPentingnya disiplin bagi pns
Pentingnya disiplin bagi pns
 
Integritas (materi bimbingan teknis)
Integritas  (materi bimbingan teknis)Integritas  (materi bimbingan teknis)
Integritas (materi bimbingan teknis)
 
Protokoler
ProtokolerProtokoler
Protokoler
 
Bahan ajar etika publik
Bahan ajar  etika publikBahan ajar  etika publik
Bahan ajar etika publik
 
Kode etik kementerian keuangan
Kode etik kementerian keuanganKode etik kementerian keuangan
Kode etik kementerian keuangan
 
Koordinasi pkb
Koordinasi pkbKoordinasi pkb
Koordinasi pkb
 
Ibi dan etika profesi
Ibi dan etika profesiIbi dan etika profesi
Ibi dan etika profesi
 
Ibi dan etika profesi
Ibi dan etika profesiIbi dan etika profesi
Ibi dan etika profesi
 

More from Alfonsus Liguori

More from Alfonsus Liguori (6)

Pelayanan publik
Pelayanan publikPelayanan publik
Pelayanan publik
 
Nasionalisme
NasionalismeNasionalisme
Nasionalisme
 
Komitmen Mutu
Komitmen MutuKomitmen Mutu
Komitmen Mutu
 
Etika publik
Etika publikEtika publik
Etika publik
 
Anti korupsi
Anti korupsiAnti korupsi
Anti korupsi
 
Identifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pnsIdentifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pns
 

TATAUPACARA

  • 1. LATSAR CPNS ANGKATAN LX TAHUN 2019 KABUPATEN KETAPANG Tim Penulis Modul. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Tata Upacara Sipil dan Keprotokolan. Jakarta: LAN Nama : ALFONSUS LIGUORI WILMAN ANTHONY NIP : Materi : TATA UPACARA SIPIL DAN KEPROTOKOLAN Pemateri : Hari/Tanggal : RESUME Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Tata upacara sipil dan keprotokalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990. Pengertian Baris-Berbaris (PBB) adalah suatu wujud latihan fisik, diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerja sama antar peserta Diklat. Manfaat mempelajari baris- berbaris yaitu guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, dan disiplin. Aba-aba terdiri atas 3 bagian yaitu: aba-aba petunjuk, peringatan, dan pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan yang dipakai adalah gerak, jalan, dan mulai. Gerakan di tempat meliputi sikap sempurna, istirahat, periksa kerapian, berkumpul, berkumpul berbanjar, lencang kanan/kiri, setengah lengan lencang kanan/kiri, lencang depan, cara berhitung, perubahan arah (hadap kanan/kiri, hadap serong kanan/kiri, balik kanan), dan membuka/menutup barisan (buka barisan, tutup barisan, membubarkan barisan). Gerakan berjalan meliputi maju jalan, langkah biasa, langkah tegap, dan langkah berlari. Apel adalah suatu kegiatan berkumpul untuk mengetahui kehadiran dan kondisi personel dari suatu instansi perkantoran atau lembaga pendidikan yang dilaksanakan secara terus menerus (rutin). Apel yang biasa dilakukan adalah apel pagi (masuk kerja/belajar) dan apel siang (selesai kerja/belajar). Manfaat Apel yaitu: 1) mengikuti perkembangan situasi dan kondisi serta kesiapan personil yang dipimpinnya; 2) menyampaikan perhatian, instruksi dan pengumuman; 3) menjalin rasa persaudaraan senasib sepenanggungan, senasib seperjuangan serta persatuan dan kesatuan; 4) memupuk rasa kebersamaan dan kesetiakawanan; 5) meningkatkan pembinaan disiplin. Aturan mengenai pelaksanaan upacara dalam acara kenegaraan diatur dalam PP Nomor 62 Tahun 1990. Hal penting yang harus diperhatikan dalam tata upacara kenegaraan yaitu: kelengkapan upacara, perlengkapan upacara, urutan acara dalam upacara. Manfaat tata upacara sipil adalah bagian dari pembinaan disiplin. Upacara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera.
  • 2. LATSAR CPNS ANGKATAN LX TAHUN 2019 KABUPATEN KETAPANG Tim Penulis Modul. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Tata Upacara Sipil dan Keprotokolan. Jakarta: LAN Tata upacara adalah pedoman yang telah dibakukan dan wajib dipenuhi serta dilaksanakan yang dalam penyelenggaraan upacara untuk mengatur keseluruhan komponen rangkaian dan peserta secara tertib, teratur, disiplin, dan khidmat. Pedoman tata upacara bendera diatur dalam pasal 16 dan 17 UU Nomor 9 Tahun 2010. Kelengkapan upacara bendera meliputi: inspektur upacara, komandan upacara, perwira upacara, peserta upacara, pembawa dan/atau pembaca naskah, pembawa upacara serta petugas upacara. Petugas upacara dalam upacara bendera meliputi: pasukan/petugas pengibar bendera, korps musik, ajudan inspektur upacara, dan kelompok paduan suara. Perlengkapan upacara bendera meliputi bendera, tiang bendera dengan tali, mimbar upacara, naskah dan/atau dokumen, peralatan audio/visual, dan peralatan pendukung lainnya. Tata busana upacara bendera meliputi pakaian sipil lengkap dan pakaian kebesaran. Pejabat upacara bendera meliputi: perwira upacara, komandan upacara, inspektur upacara, dan pejabat lain sesuai kebutuhan. Tata urutan upacara bendera meliputi persiapan dan pelaksanaan upacara bendera. Kelengkapan upacara bendera diatur dalam pasal 24 UU Nomor 9 Tahun 2010. Etiket adalah bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan. Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Perbedaan etika dan etiket yaitu etika lebih mengacu ke ranah moral sedangkan etiket mengacu ke ranah sopan santun. Grooming adalah suatu proses yang dilakukan untuk membuat diri pribadi kita terlihat bersih, rapi, dan menarik. Hal yang harus diperhatikan PNS yang profesional dalam etiket kerapian diri dan tata cara berpakaian yaitu: 1) very good grooming, 2) correct body posture, 3) confidence, 4) communication skills. Ragam etiket misalnya: pemilihan dan penggunaan pakaian, etiket berdiri, etiket duduk, etiket berjalan, etiket berkenalan dan bersalaman, etiket berbicara, dan etiket dalam jamuan.