implementasi kebijakan publik

1. Strategi
Implementasi
Agus Dwiyanto
MAP UGM

2. Variabel yang penting dalam
implementasi
¢ Konsentrasi kerugian
¢ Tersebar pada stakeholders yang luas
dan publik:
¢ protes masyarakat dan stakeholders akan meluas dan
keras; isu kebijakan bisa meluas pada hal-hal lain
yang sebelumnya tidak terlalu menarik perhatian
masyarakat luas; ancaman terhadap legitimasi rezim
besar
¢ Kalau kapasitas rezim mengatasi resistensi terbatas,
kebijakan seperti ini justru bisa memunculkan
kebijakan yg bertolak belakang
¢ Misal: kenaikan harga BBM, menghasilkan subsidi
BBM

3. Pemerintah:
Reaksi publik tidak meluas tetapi menimbulkan
resistensi dari birokrasi. Tergantung pada apakah
reaksi dari birokrasi bisa menimbulkan implikasi yang
meluas dampaknya pada publik. Kalau resistensi
birokrasi menimbulkan gangguan kepentingan publik
dan bisa memancing solidaritas masyarakat maka
kelangsungan kekuasaan bisa terganggu.
Misal kasus Kebijakan mutasi pegawai di Kampar dan
perlakuan Bupati pad guru yang reaksinya bisa
menurunkan Bupati. Kebijakan perampingan birokrasi
yang tidak menimbulkan reaksi publik yang luas
Konsentrasi Kerugian

4. Penyebaran Manfaat
¢ Terkonsentrasi Pada Pemerintah
¢ Banyak kebijakan publik yang manfaatnya
terkonsentrasi pada pemerintah kesulitan mencari
dukungan dari publik. Misalnya, privatisasi, kenaikan
harga BBM dan listrik, dsb.
¢ Isunya adalah bagaimana meyakinkan publik bahwa
kebijakan itu pada akhirnya memberi manfaat pada
publik? Kalau tidak, dalam Implementasi kebijakan
bisa terganggu terutama kalau terjadi resistensi dari
manajemen. Misal, kasus privatisasi Indosat
¢ Untuk memperoleh dukungan dari publik harus ada
rasionalitas yang jelas dan kaitan yang erat dengan
kepentingan publik

5. Penyebaran Manfaat
¢ Manfaat tersebar ke banyak
stakeholders:
¢ Kalau kerugian terkonsentrasi pada
pemerintah sementara manfaat tersebar pada
banyak stakeholders dan masyarakat luas,
maka dukungan terhadap kebijakan akan
mudah diperoleh. Misalnya, kebijakan
reformasi birokrasi pelayanan publik,
transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.
¢ Kalau dukungan publik meluas maka
dukungan publik bisa menjadi kekuatan yang
bisa menekan resistensi birokrasi.

6. Dukungan Administratif dan
Teknis
¢ Implementasi kebijakan akan relatif mudah
jika kebijakan tidak menuntut dukungan
administratif dan teknis yang besar dan
berkelanjutan. Misal, devaluasi dan
kenaikan BBM
¢ Namun, jika kebijakan itu berinteraksi
dengan masalah sosial lainnya, maka bisa
saja muncul masalah baru yang bisa
mengganggu kelangsungan kebijakan

7. Dukungan Administratif dan
Teknis
¢ Jika kebijakan itu menuntut dukungan
administratif dan teknis yang kompleks,
manfaat kebijakan belum bisa dirasakan
oleh masyarakat sementara masalah
implementasi mulai bermunculan. Misal,
kebijakan otonomi daerah
¢ Dalam situasi seperti ini peran birokrasi
sangat besar. Kapasitas mereka dalam
mereformasi dirinya dan memberi dukungan
teknis terhadap implementasi kebijakan
sangat kritis

8. Partisipasi masyarakat dan
stakeholders
¢ Kalau kebijakan publik membutuhkan
partisipasi stakeholders yang luas, masalah
implementasi akan muncul. Sebaliknya,
implementasi kebijakan menjadi sederhana
kalau tidak membutuhkan keterlibatan
stakeholders
¢ Jika manfaat kebijakan tidak jelas,
mobilisasi stakeholders untuk mendukung
implementasi akan sulit. Kalau manfaat
kebijakan bisa segera dirasakan maka
mobilisasi akan menjadi lebih mudah

9. Lamanya waktu yang
diperlukan
¢ Kebijakan publik yang membutuhkan waktu
yang lamanya untuk mewujudkan tujuan
akan cenderung memiliki masalah
implementasi yang rumit. Kebijakan publik
semacam ini cenderung menggeser konflik
ke arena publik.
¢ Analis kebijakan harus bisa merancang
kebijakan yang tujuannya jangka panjang
menjadi lebih mudah dirasakan manfaatnya
dalam jangka pendek

10. Apa yang harus diperhatikan
untuk menilai risorsis politik?
¢ Seberapa besar legitimasi pemerintah? Jarang sekali
pemerintah jatuh karena sebuah isu kebijakan.
Pemerintah biasanya jatuh karena akumulasi
kekecewaan terhadap serangkaian kebijakan
¢ Apakah kebijakan berdiri sendiri atau terkait dengan
kebijakan tidak populer lainnya? Kalau berdiri sendiri
relatif lebih mudah mengatasinya
¢ Seberapa besar otonomi dimiliki oleh pemerintah?
Kalau otonomi pemerintah terbatas karena
kelangsungannya tergantung pada kelangengan dari
koalisi yang ada maka kemampuan memobilisasi
risorsis politik tergantung pada seberapa jauh
kebijakan itu mengganggu kepentingan mitra koalisi

11. Apa yang harus diperhatikan
untuk menilai risorsis politik?
¢ Apakah ada konsensus dari elit politik untuk
memberi dukungan terhadap kebijakan itu?
¢ Apa reaksi media, pemodal, sektor swasta,
militer, dan pemuka agama terhadap
kebijakan itu?
¢ Kalau ada dukungan elit politik dan respon
berbagai stakeholder diatas positif
dukungan politik bisa dimobilisir dengan
relatif mudah dan cepat

12. Lokasi
¢ Apakah pendukung dan penentang
kebijakan terkonsentrasi atau tersebar.
Kalau terkonsentrasi maka peran mereka
dalam memberi dukungan politik atau
sebaliknya akan mudah dan cepat
dilakukan.
¢ Mereka yang tinggal di kota mudah
mengakses informasi dan karena mudah
dimobilisir dukungannya daripada yang di
pedesaan. Kemampuan memobilisir dengan
cepat memiliki pengaruh psikologis yang
besar dalam membentuk opini publik

13. Organisasi
¢ Kelompok yang terorganisir akan mudah
digerakan dan memberi respon yang cepat
terhadap kebijakan
¢ Kelompok yang terorganisir biasanya
memiliki sistim komunikasi internal dan
struktur kepemimpinan yang efektif
¢ Sistim komunikasi dan kepemimpinan ini
akan dapat dengan cepat membentuk
persepsi dan sikap mereka terhadap
kebijakan

14. Kondisi sosial ekonomi
¢ Mereka yang terdidik dan memiliki status
ekonomi yang baik memiliki akses terhadap
informasi lebih besar dan cepat
¢ Mereka juga lebih mampu membaca
kebijakan, apakah menguntungkan atau
merugikan, karena sikap mereka terhadap
kebijakan menjadi semakin jelas
¢ Analis harus bisa memperkirakan sikap dari
berbagai kelompok terhadap kebijakan dan
mencari cara untuk bisa memobilisasi
dukungan untuk menyukseskan
implementasi kebijakan

15. Sumberdaya Birokrasi: Keuangan,
manajerial, dan teknis
¢ Sumberdaya keuangan:
¢ anggaran pemerintah selalu terbatas, namun sering
ada peluang utk memobilisir anggaran dari yg tidak
terpakai; kemampuan utk menjalin hubungan dg
penguasa anggaran sangat penting
¢ Menjalin hubungan dg donor; dukungan dari donor
sering menjadi insentif utk mendorong reformasi
kebijakan; donor sering ingin memperoleh kredit
dari reformasi
¢ Relatif mudah digerakan dan tidak perlu waktu yang
lama

16. ¢ Sumberdaya manajerial: dukungan
manajerial dlm bentuk pengerahan
personalia, pengendalian anggaran, dan
dukungan dari sistim birokrasi sangat
¢ Kemampuan menggerakan birokrasi untuk
mendukung implementasi kebijakan sangat
kritis karena birokrasi agen pelaksana yang
paling penting
¢ Birokrasi relatif bisa digerakan dengan lebih
cepat dibandingkan dengan sektor swasta
¢ Training dan sosialisasi dalam birokrasi
diperlukan supaya ada predisposisi yang
positif terhadap kebijakan baru

17. ¢ Dukungan Teknis: kemampuan teknis
sangat penting dalam mendukung
implementasi. Misal, dalam implementasi
Otda, kemampuan legal drafting, analisis
dan rancang bangun organisasi, analisis
kebijakan, kecakapan politik dan negosiasi,
dan kewirausahaan sangat penting
perannya dalam keberhasilan otda
¢ Untuk membangun kemampuan teknis
sering memperlukan waktu yang agak lama
¢ Perubahan mindset dan pelatihan perlu
dilakukan